Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah gejolak harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memilih mempercepat langkah menuju kemandirian energi.

Implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 bukan sekadar kebijakan pencampuran bahan bakar, melainkan pertaruhan besar atas masa depan ketahanan energi, devisa negara, industri sawit, hingga arah transisi energi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian yang terus membayangi pasar energi global, Indonesia memilih mengambil jalur yang berbeda.

Ketika perang, konflik geopolitik, dan ketegangan di jalur perdagangan energi dunia berkali-kali mengguncang harga minyak mentah, pemerintah justru mempercepat agenda yang selama satu dekade terakhir dibangun secara bertahap: memperbesar porsi energi domestik dalam bauran energi nasional.

Mulai 1 Juli 2026, Indonesia resmi mengimplementasikan mandatori biodiesel B50 secara nasional. Artinya, setiap liter solar yang digunakan akan mengandung campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Sekilas, kebijakan tersebut tampak sebagai langkah teknis di sektor energi. Namun, jika ditelisik lebih dalam, B50 merupakan salah satu proyek ekonomi paling ambisius yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya.

Taruhannya tidak kecil

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar, penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun, penciptaan lebih dari 2,2 juta lapangan kerja, serta pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 46,72 juta ton CO2 pada 2026.

Di balik angka-angka tersebut tersimpan pertanyaan yang lebih besar: mampukah Indonesia benar-benar mengubah sawit menjadi instrumen kedaulatan energi?

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar energi global bergerak dalam pola yang semakin sulit diprediksi. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, ketegangan di Laut Merah, hingga ancaman terhadap Selat Hormuz telah membuat harga minyak dunia berulang kali melonjak tajam sebelum kemudian terkoreksi.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi fosilnya, volatilitas tersebut menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas fiskal, neraca perdagangan, hingga inflasi.

Situasi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah mempercepat implementasi B50.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa ketahanan energi saat ini tidak lagi sekadar berbicara soal pasokan energi.

"Berbicara mengenai ketahanan energi ini ada empat parameternya, yaitu availability atau ketersediaan, kemudian akses energi, keterjangkauan atau affordability, dan juga ramah lingkungan atau acceptability," ujar Dwi, Rabu (17/6/2026).

Empat parameter tersebut menjadi fondasi utama kebijakan energi nasional. Ketersediaan pasokan harus terjamin. Akses energi harus merata. Harga harus tetap terjangkau. Pada saat yang sama, energi juga harus semakin ramah lingkungan.

Dalam konteks tersebut, biodiesel berbasis sawit dianggap mampu menjawab keempat tantangan sekaligus.

Menurut Dwi, Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar Indonesia semakin mengoptimalkan sumber daya domestik sebagai fondasi ketahanan energi nasional.

"Presiden mengharapkan agar kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik serta juga mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," katanya.

Lebih jauh, implementasi B50 juga menjadi instrumen mitigasi terhadap fluktuasi harga minyak global.

"Jadi ada beberapa faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan, lebih kepada merespons juga kondisi geopolitik. Kita tahu harga minyak sedang naik turun, teman-teman juga mungkin merasakan fluktuasi harga minyak," ujar Dwi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa B50 tidak hanya diposisikan sebagai program energi terbarukan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional.

Jalan Panjang dari B20 Menuju B50

Keputusan menerapkan B50 bukan kebijakan yang lahir dalam semalam. Indonesia telah menjalani perjalanan panjang selama satu dekade untuk sampai pada titik ini.

Program biodiesel dimulai melalui implementasi B20 pada 2016. Saat itu, pemerintah mewajibkan pencampuran 20% biodiesel ke dalam solar. Empat tahun kemudian, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B30 secara penuh.

Langkah tersebut kemudian berlanjut melalui implementasi B35 pada Februari 2023 dan peningkatan ke B40 pada 2025.

Pemerintah kemudian melakukan serangkaian uji coba lapangan untuk B50 sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang melibatkan Kementerian ESDM, Pertamina, produsen biodiesel, industri otomotif, hingga operator alat berat.

Hasil evaluasi menunjukkan performa mesin tetap terjaga dan distribusi bahan bakar dapat berjalan sesuai standar. Dengan bekal itulah pemerintah memutuskan implementasi penuh B50 mulai Juli 2026.

Argumen paling kuat di balik kebijakan B50 terletak pada sisi ekonomi makro. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi persoalan klasik berupa tingginya impor energi.

Meskipun menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi Indonesia masih harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar untuk membeli solar dari luar negeri.

Ketergantungan tersebut membuat perekonomian rentan terhadap lonjakan harga minyak internasional maupun pelemahan nilai tukar rupiah.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai B50 berpotensi mengubah kondisi tersebut secara signifikan.

"Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Dalam perspektif makroekonomi, pengurangan impor energi memiliki efek berlapis. Defisit transaksi berjalan dapat ditekan, belum lagi cadangan devisa lebih terjaga dan permintaan terhadap dolar AS menurun serta peluang nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil.

Pada saat yang sama, pemerintah memperoleh ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan lainnya. Target penghematan devisa hingga Rp157,28 triliun menjadi angka yang sangat signifikan.

Sebagai perbandingan, angka tersebut setara dengan lebih dari dua kali anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap awal atau mendekati total belanja beberapa kementerian besar dalam satu tahun anggaran.

Karena itu, keberhasilan B50 tidak hanya akan berdampak pada sektor energi, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menjadi Pionir Dunia

Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia menguasai sekitar setengah produksi sawit global.

Keunggulan tersebut membuat Indonesia memiliki pasokan bahan baku biodiesel yang relatif melimpah dibandingkan negara lain.

Menurut Hendry, implementasi B50 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam peta energi dunia.

"Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen," ungkapnya.

Jika berhasil, Indonesia bukan hanya menjadi produsen sawit terbesar dunia, tetapi juga laboratorium terbesar dunia bagi pengembangan biodiesel skala masif. Posisi tersebut berpotensi membuka peluang ekspor teknologi, standar industri, hingga model kebijakan energi ke negara berkembang lainnya.

Implementasi B50 juga akan menciptakan gelombang permintaan baru terhadap minyak sawit domestik. Kebutuhan FAME diperkirakan meningkat tajam seiring naiknya kadar pencampuran dari B40 menjadi B50.

Konsekuensinya, utilisasi pabrik biodiesel akan meningkat dan peluang investasi baru berpotensi masuk ke sektor hilir sawit. Permintaan tandan buah segar dari petani ikut terdorong. Lapangan kerja baru tercipta di sepanjang rantai pasok industri.

“Inilah yang membuat kebijakan B50 bukan hanya kebijakan energi, melainkan juga kebijakan industrialisasi,” ucapnya.

Selama ini Indonesia kerap dikritik karena terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Melalui biodiesel, pemerintah berupaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Sawit tidak lagi sekadar diekspor sebagai komoditas mentah, melainkan diolah menjadi energi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas.

Tantangan yang Tidak Kecil

Meski demikian, jalan menuju keberhasilan B50 tidak sepenuhnya mulus, sebab terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, kesiapan pasokan bahan baku. Peningkatan konsumsi sawit untuk biodiesel berpotensi menciptakan kompetisi dengan kebutuhan ekspor dan industri pangan.

Kedua, aspek pembiayaan lantaran harga biodiesel masih bergantung pada berbagai faktor, termasuk harga minyak sawit mentah (CPO) dan skema insentif pemerintah.

Ketiga, tantangan lingkungan di mana peningkatan konsumsi sawit berpotensi memicu kekhawatiran terkait ekspansi perkebunan. Oleh karena itu, Hendry mengingatkan agar peningkatan produksi dilakukan melalui produktivitas dan teknologi, bukan pembukaan lahan baru.

Di sisi lain, Pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri melihat kebijakan B50 tidak hanya rasional dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan.

"Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi," ujarnya.

Menurut Rishal, semakin tinggi kandungan biodiesel dalam bahan bakar, semakin rendah pula emisi yang dihasilkan.

"Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang," katanya.

Aspek ini menjadi semakin penting ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai negara maju terus memperketat standar emisi.

“Bagi Indonesia, keberhasilan B50 dapat menjadi modal penting untuk menunjukkan bahwa industri sawit juga mampu berkontribusi terhadap agenda keberlanjutan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bergeliat menjajaki kerja sama bilateral dengan sejumlah negara besar di Eropa. Terbaru, sejumlah kerja sama telah disepakati dengan Jerman.

Kerja sama itu terjalin seiring dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Jakarta pada Senin (15/6/2026). Prabowo kemudian menyambut Steinmeier di Istana Merdeka.

"Kunjungan kenegaraan ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia karena ini juga menunjukkan hubungan antara Jerman dan Indonesia yang sangat baik,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada Senin (15/6/2026).

Prabowo juga menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier menjadi momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian. Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan berlangsung pada 2027 mendatang.

Kedua negara kemudian bersepakat memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor prioritas, mulai dari ekonomi, investasi, transisi energi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas penguatan kerja sama di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Di bidang ekonomi, Prabowo mengundang Jerman untuk memperluas investasi di berbagai sektor strategis, termasuk transisi energi, hilirisasi industri, kendaraan listrik, semikonduktor, hingga pengembangan infrastruktur. Prabowo juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang.

“Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyambut baik pelaksanaan berbagai program kerja sama ekonomi, termasuk Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (CITA) dan program Partnering in Business with Germany yang ditujukan bagi pengembangan UMKM. Prabowo turut menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Joint Economic and Investment Committee kedua pada tahun ini.

Di bidang ketenagakerjaan, Prabowo mengapresiasi penandatanganan letter of intent mengenai Global Skills Partnership di sektor keperawatan.

"Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi,” ujar Presiden.

Selain itu, kedua pemimpin juga bertukar pandangan terkait isu-isu global dan sepakat bahwa penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur diplomasi. Presiden Prabowo pun menegaskan pentingnya peran Jerman dan Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dunia serta memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia.

“Saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting, karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting,” tutur Presiden.

Dorong Penerapan IEU-CEPA

Selain menyepakati berbagai kerja sama, kedua pemimpin negara pun mendorong penerapan perjanjian Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian ini telah ditandatangani secara substantif oleh Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa di Bali pada September 2025.

Namun, saat ini perjanjian tersebut sedang dalam tahap penerjemahan ke dalam berbagai bahasa sebelum memasuki proses ratifikasi oleh parlemen masing-masing. Setelahnya, kemudian IEU CEPA akan diterapkan secara penuh.

Di depan Presiden Steinmeier, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa dan berharap IEU CEPA dapat segera mencapai hasil yang substansial.

“Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia berharap proses negosiasi IEU-CEPA dapat segera mencapai hasil konkret. Menurutnya, kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha kedua belah pihak.

Presiden Steinmeier pun berharap agar perundingan IEU-CEPA yang telah ditandatangani dapat segera diratifikasi oleh Jerman. Dia meyakini perjanjian tersebut akan membuka peluang investasi baru, memperkuat kerja sama inovasi, serta memberikan manfaat bagi dunia usaha di kedua negara.

“Perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar. Dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia,” kata Presiden Steinmeier.

Presiden Steinmeier pun menekankan pentingnya memperdalam kemitraan kedua negara. Menurutnya, fondasi hubungan tersebut telah terjalin kuat sejak Deklarasi Jakarta tahun 2012 dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di berbagai sektor melalui kolaborasi yang makin luas.

Dalam pernyataannya, Presiden Steinmeier pun menilai ASEAN memiliki peran penting dalam membangun arsitektur keamanan regional.

“Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tetapi juga terus mengembangkan peran pentingnya,” katanya.

Catatan Kerja Sama Dengan Prancis

Sebelum dengan Jerman, Pemerintah Indonesia pun menjalin berbagai kerja sama dengan Prancis. Hal itu dilakukan seiring dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris, Prancis pada Mei 2026. Prabowo pun menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Les Invalides, Paris, Prancis.

Kunjungan Prabowo ke Prancis tersebut menjadi yang ketiga kalinya tahun ini. Sebelumnya, Prabowo telah mengunjungi Prancis pada awal tahun ini tepatnya 23 Januari 2026. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee.

Pada April 2026, Prabowo pun mengunjungi Prancis dan menggelar pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor prioritas. Salah satu fokus pembahasan mencakup pengembangan kerjasama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.

Kunjungan Prabowo ke Prancis terbarunya pada Mei 2026 telah menghasilkan sejumlah capaian dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Dalam hal investasi, terdapat empat kesepakatan komersial baru senilai Rp61,25 triliun yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Capaian kesepakatan komersial baru itu dilakukan seiring dengan peluncuran France–Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC). Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Presiden Macron.

Forum bisnis itu mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai US$1,3 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan capaian itu menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Pemerintah pun menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Prancis hingga tiga kali lipat pada 2035.

“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.

Peluang dan Tantangan dari Eropa

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan geliat pemerintah menjajal kerja sama, terutama meraup investasi dari Eropa membawa berkah tersendiri. Asalkan, investasi dipastikan masuk tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi mendorong nilai tambah di dalam negeri.

Artinya, kerja sama harus menghasilkan transfer teknologi, penguatan industri hilir, lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

"Namun tantangannya adalah memastikan hubungan ini berjalan seimbang. Indonesia jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah atau pasar bagi produk luar negeri," ujarnya.

Tantangan lainnya adalah kerja sama, terutama raupan investasi harus memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat, sebab pasar Eropa sangat sensitif terhadap isu keberlanjutan.

Selain itu, harus ada konsistensi kebijakan domestik. Indonesia perlu memberi kepastian regulasi, memperbaiki koordinasi antarlembaga, dan memastikan proyek-proyek kerja sama benar-benar terlaksana.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa upaya pemerintah menjajal kerja sama dengan Eropa membuka lebih banyak jalur kerja sama dan tidak hanya bertumpu pada satu atau dua negara.

Selama ini memang catatan kerja sama investasi Indonesia didominasi dengan negara Asia. Realisasi investasi Indonesia per kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun. Realisasi investasi meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

"Indonesia tampaknya ingin memiliki lebih banyak ruang gerak dengan memperkuat hubungan ke berbagai pusat kekuatan sekaligus," kata Yusuf.

Di sisi lain, memperkuat hubungan ekonomi dengan Eropa bukan tanpa tantangan. Hambatan pertama yang paling sering muncul adalah perbedaan cara pandang mengenai standar lingkungan dan keberlanjutan. Banyak kebijakan Uni Eropa yang dianggap sebagai bentuk perlindungan lingkungan, tetapi dari sudut pandang negara berkembang sering dipersepsikan sebagai hambatan dagang baru.

Contoh yang paling jelas menurutnya adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR). Aturan ini mewajibkan berbagai komoditas, termasuk sawit, dapat ditelusuri asal-usulnya dan dibuktikan tidak berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi setelah akhir 2020.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan karakter investasi Eropa itu sendiri. Dibandingkan investasi dari negara-negara Asia, proses pengambilan keputusan di Eropa umumnya lebih panjang.

Banyak perusahaan harus melewati tahapan evaluasi internal yang ketat, mempertimbangkan aspek tata kelola, keberlanjutan, risiko politik, hingga kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Karena itu, tidak jarang ada jarak yang cukup panjang antara penandatanganan kesepakatan dan realisasi investasi di lapangan.

"Selain faktor eksternal, ada pula pekerjaan rumah yang berasal dari dalam negeri. Investor Eropa dikenal sangat memperhatikan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Mereka biasanya tidak hanya melihat potensi pasar, tetapi juga stabilitas aturan dalam jangka panjang," ujar Yusuf.

Oleh sebab itu, menurutnya promosi investasi di luar negeri harus berjalan beriringan dengan perbaikan iklim usaha di dalam negeri. Apabila kepastian regulasi masih menjadi tanda tanya, investor akan cenderung mengambil sikap menunggu meskipun peluang bisnisnya menarik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengenaan pajak daerah terhadap kendaraan listrik menuai kritik karena dinilai berpotensi menghambat percepatan transisi energi nasional. Kebijakan tersebut dianggap muncul saat pasar kendaraan listrik di Indonesia belum mencapai tahap matang.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah pemerintah memasukkan kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah terlalu prematur dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu.

Polemik muncul setelah aturan tersebut kembali memasukkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Padahal, naskah akademik sebelumnya merekomendasikan pembebasan pajak hingga pasar mencapai tipping point sekitar 25 persen dari total penjualan kendaraan.

Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat berkurangnya transfer dana pusat memang mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru. Namun, menurutnya, pengenaan pajak kendaraan listrik saat ini justru kontraproduktif terhadap target pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi.

“Kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan daerah, tunggulah sampai populasi kendaraan listrik tumbuh dulu. Saat ekosistemnya sudah kuat dan harga bukan lagi hambatan, baru pajak bisa dipertimbangkan,” kata Dion dalam media briefing di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Data IESR menunjukkan adopsi kendaraan listrik masih timpang antarwilayah. Sekitar 60 persen populasi kendaraan listrik terkonsentrasi di Jabodetabek. Di Jakarta jumlah kendaraan listrik mencapai sekitar 150.000 unit, sementara di wilayah lain pertumbuhannya masih sangat terbatas.

Dion mencontohkan Banten yang memiliki sekitar satu juta kendaraan bermotor, tetapi hanya sekitar 1.600 unit mobil listrik. Menurutnya, potensi tambahan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik saat ini belum signifikan.

“Jika dikenakan pajak sekarang, tambahan pendapatan daerahnya pun tidak signifikan, namun dampaknya justru merusak minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbasis fosil,” ujarnya.

Sebagai alternatif, IESR mengusulkan skema pembagian manfaat dari penghematan subsidi bahan bakar minyak. Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, setiap unit kendaraan listrik dapat menghemat subsidi BBM hingga puluhan juta rupiah, sehingga sebagian nilai penghematan itu dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai insentif pengganti pajak.

“Daerah harus diberikan insentif untuk mendukung adopsi, misalnya melalui kemudahan perizinan infrastruktur pengisian daya. Jadi, daerah mendapatkan bagi hasil dari penghematan subsidi negara, bukan dengan membebani konsumen di saat ekosistem belum siap,” kata Dion.

IESR mengingatkan inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah berpotensi menghambat upaya penurunan emisi serta pengurangan ketergantungan terhadap subsidi energi fosil.

Dion meminta pemerintah melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh sebelum kebijakan pajak kendaraan listrik diterapkan secara efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia tercatat sebagai negara dengan kenaikan emisi karbon tercepat kedua di dunia dalam satu dekade terakhir.

Lonjakan itu menandakan tekanan transisi energi makin besar ketika pertumbuhan industri dan kebutuhan listrik domestik masih bertumpu pada bahan bakar fosil.

Berdasarkan data Global Carbon Budget yang diolah Our World in Data, emisi karbon dioksida Indonesia dari pembakaran bahan bakar fosil dan sektor industri naik 63,1% dalam periode 2014–2024. Volume emisi meningkat dari 498 juta ton menjadi 812 juta ton.

Kenaikan tersebut menempatkan Indonesia di bawah Vietnam yang mencatat lonjakan tertinggi sebesar 106%, dari 180 juta ton menjadi 371 juta ton pada periode yang sama. Posisi berikutnya ditempati India dengan kenaikan 48,7%, dari 2,1 miliar ton menjadi 3,2 miliar ton.

Tren ini menunjukkan pertumbuhan emisi global kini banyak datang dari negara berkembang yang tengah mempercepat industrialisasi. Kenaikan aktivitas manufaktur, urbanisasi, dan konsumsi energi menjadi pendorong utama.

Bagi Indonesia, tekanan terbesar dinilai berasal dari dominasi batu bara dalam bauran energi nasional. Kebutuhan listrik industri dan rumah tangga yang terus naik membuat konsumsi energi fosil masih sulit digantikan dalam waktu singkat.

Di sisi lain, sejumlah negara maju justru berhasil memangkas emisi dalam periode yang sama. Inggris mencatat penurunan terbesar 28,7%, diikuti Jerman 27,8% dan Jepang 23,7%.

Penurunan itu terutama ditopang penghentian bertahap pembangkit listrik batu bara, efisiensi energi, serta ekspansi energi terbarukan dalam skala besar.

Sementara itu, dua penghasil emisi terbesar dunia masih menjadi penentu arah iklim global. Emisi China naik 23,2% dari 10 miliar ton menjadi 12,3 miliar ton, sedangkan Amerika Serikat turun 11,3% menjadi 4,9 miliar ton.

Negara dengan Pertumbuhan Emisi Co2 Terbesar 2014-2024 (dalam ton)

1. Vietnam 180 juta -> 371 juta: 106,0%

2. Indonesia 498 juta -> 812 juta: 63,1%

3. India 2,1 miliar -> 3,2 miliar: 48,7%

4. Turki 367 juta -> 513 juta: 39,7%

5. Cina 10 miliar -> 12,3 miliar: 23,2%

6. Iran 644 juta -> 793 juta: 23,0%

7. Malaysia 245 juta -> 290 juta: 18,4%

8. Arab Saudi 585 juta -> 692 juta: 18,3%

9. Rusia 1,6 miliar -> 1,8 miliar: 8,7%

10. Angola/Australia 393 juta -> 387 juta: -1,5%

Jakarta: Ketahanan energi Indonesia kembali mendapat pengakuan global. Dalam laporan terbaru JP Morgan Asset Management, Indonesia masuk sebagai salah satu negara paling tangguh menghadapi guncangan energi global, bahkan menempati posisi kedua di dunia.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional mulai menunjukkan hasil di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

Laporan Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling resilien terhadap gejolak energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai capaian ini mencerminkan kuatnya fondasi ketahanan energi nasional.

“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi,” dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026.

Dampak positif ke ekonomi nasional

Di tengah volatilitas harga energi global, posisi tersebut dinilai memberi ruang fiskal lebih terkendali bagi APBN 2026, sekaligus membantu melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha.

Meski demikian, Airlangga menegaskan capaian itu tidak membuat pemerintah lengah terhadap berbagai risiko.

Pemerintah bakal terus memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), memperluas adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kemudian juga akan berfokus pada diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi guna mengantisipasi risiko geopolitik.

Ke depan, lanjut Airlangga, Kemenko Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi untuk menjaga momentum ketahanan tersebut, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Hasil laporan JP Morgan

Adapun laporan JP Morgan Asset Management itu menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.

Laporan ini menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit dari produksi energi domestik, meliputi gas, batu bara, energi nuklir, dan energi terbarukan sebagai persentase dari konsumsi energi final.

Indonesia mencatatkan insulation faktor sebesar 77 persen, sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen), serta berada di atas Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).

Ketahanan energi Indonesia ditopang oleh kontribusi besar produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.

Dalam laporan tersebut, Indonesia dikelompokkan bersama China, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang memperoleh manfaat signifikan dari produksi batu bara domestik selama periode guncangan energi.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang rentan.

Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).

Sebaliknya, negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda dinilai paling rentan akibat tingginya ketergantungan pada impor energi.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga sebagai CEO Danantara, Rosan P Roeslani telah menemui dengan CEO Temasek Dilhan Pillay Sandrasegara. Keduanya membahas terkait dengan penguatan kerja sama di bidang energi terbarukan.

Di akun Instagram-nya @rosanroeslani, Rosan mengatakan bahwa kemitraan Indonesia dan Temasek terus berkembang dengan menjajaki peluang di sektor green growth.

"Bersama CEO Temasek, Mr. Dilhan Pillay Sandrasegara, kami membahas perluasan kerja sama energi terbarukan, infrastruktur listrik lintas batas, serta pengembangan kawasan industri rendah karbon," kata Rosan dikutip dari akun media sosial Instagram, Kamis (23/4/2026).

Pembahasan keduanya juga mencakup kabar terbaru terkait kondisi global dan dinamika geopolitik. Selain itu, dibahas terkait pertukaran perspektif dan best practices dalam pengelolaan investasi serta transisi energi.

Menurut Rosan, portofolio Temasek di Indonesia menjadi fondasi untuk mendorong energi bersih, kawasan industri hijau, hingga infrastruktur digital seperti data center yang didukung listrik rendah emisi.

"Kolaborasi ini akan memperluas investasi Temasek secara bertahap dari proyek yang sudah berjalan menuju inisiatif transformasional yang memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing ekspor, serta menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri," katanya.

Sebelumnya, Rosan telah melaporkan terkait realisasi investasi Indonesia yang mencapai Rp498,79 triliun per kuartal I/2026. Realisasi investasi juga meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY).

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.

Jakarta: PLN Indonesia Power meluncurkan program Clean Energy Day sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi dan praktik keberlanjutan di sektor ketenagalistrikan.

Program ini diresmikan oleh jajaran Direksi dan disaksikan oleh seluruh pegawai PLN Indonesia Power dari berbagai unit bisnis di seluruh Indonesia.

Dorong budaya kerja berkelanjutan

Peluncuran Clean Energy Day tidak hanya sebatas program seremonial, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam mendorong perubahan perilaku di lingkungan kerja.

Fokus utama program ini meliputi efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta penerapan gaya hidup hijau di kalangan pegawai.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menegaskan pentingnya inisiatif ini bagi masa depan energi nasional.

“Program Clean Energy Day merupakan langkah nyata PLN Indonesia Power dalam membangun budaya kerja berkelanjutan, mendorong efisiensi energi, perubahan pola pikir, dan partisipasi aktif seluruh insan perusahaan demi masa depan energi Indonesia yang lebih bersih,” ujar Bernadus dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2026.

Ubah perilaku jadi lebih ramah lingkungan

Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi, Ridho Hutomo, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai gerakan berkelanjutan yang berfokus pada perubahan perilaku.

“Program Clean Energy Day merupakan komitmen nyata Indonesia Power dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi karbon melalui perubahan perilaku di lingkungan kerja. Keberlanjutan didorong menjadi budaya kerja yang dimulai dari langkah sederhana, dengan dukungan teknologi untuk memonitor kontribusi individu secara transparan. Melalui keteladanan pimpinan dan partisipasi seluruh insan perusahaan, program ini diharapkan berkembang menjadi green lifestyle yang konsisten dan berdampak nyata," jelasnya.

Dukung strategi bisnis energi bersih

Direktur Pengembangan Bisnis & Niaga, Julita Indah, menambahkan program ini juga sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat portofolio energi bersih.

“Program Clean Energy Day kami dorong sebagai upaya memperkuat implementasi sustainability dan ESG melalui dukungan teknologi yang memonitor kontribusi individu terhadap efisiensi energi dan penurunan emisi. Dengan kolaborasi dan inovasi, termasuk percepatan adopsi kendaraan listrik, kami berharap program ini dapat menjadi gaya hidup berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi perusahaan, lingkungan, dan masa depan,” ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya industrialisasi, kemandirian energi, hingga optimisme masa depan Indonesia sebagai negara yang tengah bangkit.

“Industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” ujarnya.

Berikut sejumlah poin penting dari pidato tersebut:

1. Tonggak Industrialisasi dan Transformasi Teknologi

Prabowo menyebut kehadiran pabrik kendaraan listrik ini sebagai langkah strategis dalam mendorong industrialisasi nasional.

Dia mengapresiasi inisiatif bisnis yang dinilai memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan bangsa.

“Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini… dengan visi yang sangat jelas; visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa,” katanya.

Menurutnya, industrialisasi merupakan tahap lanjutan dari penguasaan teknologi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” ucapnya.

2. Dorongan Kemandirian Pangan dan Energi

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri di sektor-sektor krusial, terutama pangan dan energi.

“Kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, mau tidak mau kita harus mandiri. Dan energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” imbuhnya

Dia mengklaim Indonesia sudah relatif swasembada pangan, dan kini fokus beralih ke pemerataan serta penguatan sektor energi.

“Yang penting sekarang adalah pemerataan tidak boleh ada orang lapar di Indonesia,” katanya.

3. Transisi Energi: Kurangi BBM, Percepat Elektrifikasi

Prabowo menekankan pentingnya peralihan dari energi fosil ke energi bersih melalui elektrifikasi.

“Kita harus menuju energi yang bersih, energi terbarukan,” katanya.

Dia juga menyoroti inovasi energi alternatif, termasuk bahan bakar pesawat dari kelapa sawit hingga limbah minyak jelantah.

“Avtur nanti itu dari jelantah… kita bisa olah menjadi avtur,” tuturnya.

4. Target Ambisius: 100 Gigawatt dan Stop Impor BBM

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan rencana besar pemerintah membangun kapasitas listrik nasional hingga 100 gigawatt dalam waktu dua tahun.

“Saya sudah putuskan… program elektrifikasi 100 Gigawatt,” katanya.

Selain itu, pemerintah akan menutup pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) untuk efisiensi energi.

“Kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah… akan menghemat 200.000 barel sehari,” tegasnya.

Dengan langkah tersebut, dia optimistis Indonesia bisa menghentikan impor BBM dalam beberapa tahun ke depan.

“Mungkin kita dua-tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali,” tandasnya.

5. Kapasitas Produksi dan Peningkatan TKDN

Prabowo mengungkapkan bahwa fasilitas VKTR memiliki kapasitas produksi yang signifikan.

“Saya dapat laporan kemampuan Vektor bisa produksi 10.000 bus dari listrik,” katanya.

Dia juga menyoroti peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Sekarang sudah 40%… dua tahun lagi menuju 60%, dua tahun setelah itu menuju 80%,” ujarnya.

6. Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kepala negara meminta pemerintah daerah hingga institusi negara untuk memprioritaskan produk dalam negeri, termasuk bus listrik.

“Kita harapkan dari Pemprov-Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri,” ujarnya.

Dia bahkan secara tegas meminta pencatatan bagi daerah yang belum mendukung.

“Catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri," katanya.

7. Target Produksi Mobil Listrik Nasional

Selain bus dan truk listrik, pemerintah juga menargetkan produksi mobil listrik jenis sedan dalam waktu dekat.

“Saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik,” ujarnya.

8. Optimisme Ekonomi dan Kebangkitan Indonesia

Dalam bagian akhir pidato, Prabowo menekankan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

“Yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus," tuturnya

Dia bahkan menyebut Indonesia akan segera mengejutkan dunia.

“Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia… This giant is waking up,” ujarnya.

9. Harapan VKTR Jadi “National Champion”

Prabowo berharap VKTR dapat berkembang menjadi pemain global seperti perusahaan otomotif besar di negara lain.

“Saya berharap Vektor ini akan menjadi salah satu national champion kita,” ujarnya.

Dia membandingkan dengan merek otomotif Jepang dan Korea Selatan.

“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino; kalau Korea punya Hyundai… kita akan melihat Vektor sebagai champion,” ujarnya.

Peresmian pabrik ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memuji langkah bisnis Ketua Umum Kadin sekaligus pengusaha Anindya Novyan Bakrie dalam mendorong pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

Pujian tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menilai Anindya sebagai sosok yang memiliki visi jauh ke depan dan memahami arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam sektor industrialisasi dan transisi energi.

“Langsung saya ingat, jadi ini saudara Anindya ini, ya memang visioner. Jadi mengerti, paham arah pembangunan yang harus kita jalankan,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga menyinggung hubungan pribadinya dengan keluarga Bakrie, sembari berkelakar mengenai ketidakhadiran orang tua Anindya dalam peresmian tersebut.

“Jadi saya kira, walaupun bapakmu kawan saya, tapi saya kira hari ini dia juga cukup bangga. Kok dia nggak ke sini hari ini? Coba ditegur Presiden Republik Indonesia itu, ya kan,” lanjutnya disambut tawa hadirin.

Meski begitu dengan nada santai, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan pabrik kendaraan listrik tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

“Tapi saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya bahagia, ini arah kita,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menyepakati kerja sama energi bersih dengan Korea Selatan di tengah lonjakan ketidakpastian global dan volatilitas harga energi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi energi.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Bahlil dengan Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan Kim Sungwhan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae-myung di Blue House, Seoul, Rabu (1/4/2026) pagi waktu setempat.

Kerja sama ini didorong oleh tekanan harga energi fosil akibat konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. “MSP (memorandum saling pengertian) ini penting sebagai fondasi bagi kedua belah pihak dalam mendorong transisi energi, khususnya energi bersih sesuai kemampuan negaranya masing-masing. Ini bagus buat kita ke depan,” kata Bahlil sesaat setelah pengumuman MSP.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara memperluas kolaborasi di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta energi masa depan seperti nuklir dan hidrogen. Kerja sama juga mencakup penguatan sistem penyimpanan energi, efisiensi energi, hingga pengolahan limbah menjadi energi.

“Korea sahabat lama Indonesia. Jadi kita sama-sama tahu kelebihan dan potensi energi masing-masing. Kalau saling melengkapi bisa memperkuat kemandirian energi,” ujar Bahlil.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti smart grid, stasiun pengisian kendaraan listrik, serta industri baterai dari hulu hingga daur ulang turut menjadi fokus kerja sama. Pemerintah juga menargetkan perluasan akses energi bersih hingga ke wilayah terpencil.

“Termasuk juga dukungan bagi sistem energi terpadu di pulau-pulau mandiri energi supaya manfaat energi bersih bisa dirasakan lebih luas, termasuk di wilayah terpencil,” ujar Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menyepakati kerja sama energi bersih dengan Korea Selatan di tengah lonjakan ketidakpastian global dan volatilitas harga energi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi energi.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Bahlil dengan Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan Kim Sungwhan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae-myung di Blue House, Seoul, Rabu (1/4/2026) pagi waktu setempat.

Kerja sama ini didorong oleh tekanan harga energi fosil akibat konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. “MSP (memorandum saling pengertian) ini penting sebagai fondasi bagi kedua belah pihak dalam mendorong transisi energi, khususnya energi bersih sesuai kemampuan negaranya masing-masing. Ini bagus buat kita ke depan,” kata Bahlil sesaat setelah pengumuman MSP.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara memperluas kolaborasi di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta energi masa depan seperti nuklir dan hidrogen. Kerja sama juga mencakup penguatan sistem penyimpanan energi, efisiensi energi, hingga pengolahan limbah menjadi energi.

“Korea sahabat lama Indonesia. Jadi kita sama-sama tahu kelebihan dan potensi energi masing-masing. Kalau saling melengkapi bisa memperkuat kemandirian energi,” ujar Bahlil.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti smart grid, stasiun pengisian kendaraan listrik, serta industri baterai dari hulu hingga daur ulang turut menjadi fokus kerja sama. Pemerintah juga menargetkan perluasan akses energi bersih hingga ke wilayah terpencil.

“Termasuk juga dukungan bagi sistem energi terpadu di pulau-pulau mandiri energi supaya manfaat energi bersih bisa dirasakan lebih luas, termasuk di wilayah terpencil,” ujar Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Permintaan produk pencahayaan hemat energi meningkat seiring dorongan efisiensi listrik di sektor rumah tangga hingga industri. Tren ini mendorong produsen global memperluas penetrasi pasar di Indonesia yang dinilai masih memiliki potensi pertumbuhan.

Kebutuhan lampu dengan konsumsi daya rendah dan umur pakai panjang menjadi faktor utama dalam persaingan industri pencahayaan. Selain efisiensi, pelaku industri juga mulai mengedepankan teknologi dan kualitas produk sebagai diferensiasi di pasar.

Sejalan dengan tren tersebut, produk pencahayaan Osram untuk kategori general lighting kembali dipasarkan di Indonesia melalui entitas Ledvance Trading Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menangkap permintaan pasar yang terus berkembang.

Southeast Asia Managing Director Ledvance Leven Cao mengatakan, ekspansi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas jangkauan bisnis di kawasan Asia Tenggara.

“Kehadiran ini menandai langkah strategis Ledvance dalam memperluas jangkauan bisnisnya di Indonesia sekaligus menghadirkan kembali produk-produk Osram yang telah lama dikenal oleh masyarakat,” kata Leven dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Ledvance mengelola merek Osram untuk kategori pencahayaan umum di berbagai negara. Produk yang ditawarkan mencakup kebutuhan residensial, komersial, hingga industri dengan fokus pada efisiensi energi dan teknologi pencahayaan modern.

“Produk-produk Osram General Lighting yang akan diperkenalkan mencakup berbagai kebutuhan pencahayaan, mulai dari penggunaan residensial hingga komersial dan industri,” kata Leven.

Perusahaan juga menargetkan penguatan jaringan distribusi dan kemitraan lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar. Strategi ini dinilai penting untuk menjangkau kebutuhan konsumen di berbagai segmen.

Leven menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pencahayaan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan solusi yang efisien dan berkelanjutan.

“Kami sangat antusias untuk kembali menghadirkan Oseam di Indonesia melalui LEDVANCE. Ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan kami bagi pasar Indonesia,” kata Leven.

Ekspansi produsen global ke pasar domestik mencerminkan meningkatnya persaingan di industri pencahayaan. Selain faktor harga, efisiensi energi dan daya tahan produk menjadi pertimbangan utama dalam mendorong permintaan.