JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengancam akan membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan merumahkan 16.000 pekerjanya. Namun, rencana itu urung dilakukan setelah pemerintah melihat adanya perbaikan kinerja dan pembenahan internal.

Merespons hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membubarkan Bea Cukai. Menurutnya, lembaga tersebut masih sangat dibutuhkan negara.

"Karena seperti kita tahu banyak kebocoran negara juga di sana. Transaksi cukai, transaksi perdagangan, masuk dan keluar barang itu juga sangat berpengaruh," ujar Telisa kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Ia pun meminta agar direktorat tersebut diperbaiki melalui reformasi total. Sebagaimana diketahui, Bea dan Cukai sempat diwacanakan digantikan dengan sistem pemeriksaan oleh perusahaan survei independen atau Société Générale de Surveillance (SGS).

Telisa menekankan reformasi menyeluruh, terutama pada aspek integritas sumber daya manusia. Sebab, katanya, sistem yang baik tetap memerlukan aparatur yang berintegritas agar pengawasan terhadap arus barang dan transaksi perdagangan dapat berjalan optimal.

Baca Juga

Tangkap Kasi Intel Bea Cukai, KPK: Ada Upaya Hilangkan Barang Bukti

"Karena sangat tergantung dari integritas orang meskipun memang ada digitalisasi di berbagai sistem bea cukai, sistem yang digunakan itu juga sangat penting," ungkapnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Ekonom Universitas Kristen Indonesia, Milko Hutabarat. Ia menilai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak perlu digantikan oleh SGS, melainkan perlu dilakukan reformasi terutama pada titik-titik yang rawan praktik korupsi.

"Untuk itu reformasi perlu dilakukan dengan menghapus titik-titik korupsi, memiliki risk management yang kuat melalui Authorized Economic Operator (AEO), perbaikan kualitas SDM, adanya standar layanan yang jelas dan transparan kepada masyarakat, dan mempercepat proses integrasi data lintas instansi," ungkap Milko.

Editor: Puti Aini Yasmin

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyindir kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sindiran itu dilontarkan dalam pertemuan di Hambalang, Bogor.

“Dia (Prabowo) bilang, ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh orang pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya,” ucap Purbaya ke media usai konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, salah satu hal yang disorot dari kinerja Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah adanya praktik under-invoicing. Misalnya, kata Purbaya, ada beberapa perusahaan sawit yang melakukan under-invoicing hingga separuh dari nilai ekspornya.

Sementara itu di bidang perpajakan, Purbaya menyebut ada banyak industri liar yang menghindari kewajiban pajak, beberapa di antaranya, yaitu perusahaan baja dan perusahaan bahan bangunan. Ia pun mengaku heran ada perusahaan asing yang bisa beroperasi di sini tanpa melaksanakan kewajiban pajak.

Purbaya mengatakan bahwa potensi pajak yang hilang dari industri baja saja bisa mencapai Rp 4 triliun. Purbaya pun menduga ada oknum Direktorat Jenderal Pajak yang menutup mata terhadap kondisi tersebut. “Jadi kami akan rapikan organisasi Pajak dan Bea Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan,” ujarnya.

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pakaian reject batal ekspor akan dikirim ke lokasi bencana di Aceh dan Sumatera mulai awal pekan depan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sandang korban bencana.

"Totalnya tahap pertama 106 ribu (pakaian) untuk Aceh nanti hari Senin (22 Desember 2025) akan diserahkan, kemudian ada 100 ribu yang gelombang keduanya untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh," kata Tito Karnavian dalam jumpa pers yang digelar di landasan udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat, 19 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, pengiriman pakaian itu sudah melalui prosedur yang berlaku dan atas seizin Menteri Keuangan melalui jajaran Bea Cukai. "Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, khususnya Ditjen Bea Cukai serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat untuk mengeluarkan pakaian dari kawasan ekonomi yang untuk kepentingan bencana," ujar Tito.

Sebelumnya, Tito meminta dukungan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan agar 125 ribu pakaian bisa dikirimkan segera ke daerah yang terkena bencana di Sumatera. Hal ini disampaikannya pada sidang kabinet penanganan bencana Sumatera di Jakarta, Senin lalu, 15 Desember 2025.

Ia juga mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana.

Adapun sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai. Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan itu dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Namun ia juga meminta agar pengawasan harus diserahkan kepada instansi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. "Dan harus segera dikirim ke daerah bencana," ujarnya.

Terkait dengan bantuan bagi korban bencana Sumatera, TIto juga menanggapi kritik mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Tan Sri Rais Yatim. Sebelumnya, Rais Yatim menganggap Tito meremehkan nilai bantuan medis dari pemerintah Malaysia sebesar Rp 1 miliar.

Tito meminta maaf atas pernyataannya itu. Dia merasa Rais Yatim salah paham. Ia mengaku tidak bermaksud meremehkan bantuan dari Malaysia. "Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu," tuturnya.

Dalam sebuah siniar, Tito menyinggung bantuan medis dari Malaysia yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar. Tito menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan kemampuan sumber daya dan anggaran Indonesia dalam penanggulangan bencana.

Tito menjelaskan tidak ingin bantuan dari asing mengecilkan penanganan bencana pemerintah Indonesia. Dia mengklaim pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja menanggani bencana Sumatera. Selain itu, ia memastikan pemerintah sejak hari pertama bencana akhir November lalu sudah bekerja menangani bencana namun tidak direkam kamera.

PEMERINTAH memastikan donasi yang dikirimkan oleh diaspora Indonesia untuk penanggulangan bencana dan membantu korban bencana dimungkinkan untuk dibebaskan dari pengenaan bea masuk. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Djaka menyatakan barang yang masuk ke daerah kepabeanan pada prinsipnya dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Tapi untuk barang-barang yang digunakan dalam penanggulangan bencana, dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana. "Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2012," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Di dalam PMK 69/2012 tersebut, diatur tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. Khususnya dalam pasal 2 PMK 69/2012 dijelaskan pembebasan bea masuk diberikan dalam kondisi masa tanggap darurat bencana, masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, atau masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun untuk mengajukan pembebasan bea masuk, pemohon melampirkan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Permohonan harus melampirkan daftar barang yang diajukan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditandatangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau gubernur daerah tertimpa bencana.

Pemohon juga harus melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri (gift certificate) serta rekomendasi BNPB, BPBD, atau gubernur setempat. Bila pemohon tidak dapat melampirkan surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri (gift certificate), pemohon dapat melampirkan surat keterangan atau surat pernyataan barang kiriman hadiah/hibah dengan format yang diatur dalam PMK 69/2012.

“Yang perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut bukan otomatis. Ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi,” kata Djaka.

Sebelumnya sempat ramai beredar kabar diaspora Indonesia yang mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban bencana Sumatera. Diaspora yang tinggal di Singapura bernama Fika itu mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.‎‎Hal itu ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya @ffawzia07. "Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak," tulisnya dalam unggahan tersebut, dikutip pada Kamis, 11 Desember 2025.‎‎Dia menjelaskan, bantuan dari diaspora yang dikirim ke Sumatera itu juga bakal dianggap sebagai barang impor. Menurut dia, kebijakan ini tidak masuk akal mengingat dampak dari banjir Sumatera yang menyebabkan nyaris seribuan orang meninggal. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat per Rabu, 10 Desember, jumlah korban banjir Sumatera mencapai 969 jiwa.‎‎Fika mengatakan pengenaan pajak untuk pengiriman bantuan korban banjir Sumatera telah membatasi inisiatif para diaspora. Dia berujar saat ini diaspora hanya bisa membantu dengan berdonasi uang untuk korban banjir Sumatera tersebut.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyatakan pihaknya tidak bisa memfasilitasi pengiriman bantuan ke Sumatera tersebut. Menurut dia, kedutaan besar tidak memiliki wewenang untuk mendorong pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera agar bantuan dari luar negeri bisa masuk.

Yang bisa dilakukannya, kata Surya, adalah memberi alternatif bagi diaspora yang ingin mengirimkan bantuan. "Kirim donasi uang, bisa dikirimkan ke Palang Merah Indonesia," kata Suryo ketika dihubungi pada Kamis, 11 Desember 2025.‎‎Suryo saat itu juga mengarahkan kepada para diaspora yang ingin membantu korban banjir Sumatera untuk menghubungi instansi yang membuka penerimaan bantuan. Dia berujar instansinya tidak mengetahui prosedur pengiriman bantuan dari luar negeri.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin berintegritas. Bea Cukai semakin aktif menindak pelanggaran kepabeanan dan cukai.

"Bea dan Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, mereka sudah hampir sulit disogok lagi, jadi penangkapannya semakin besar," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Kamis, 18 Desember 2025.Purbaya mengatakan kinerja yang semakin membaik mulai ditunjukkan dari pengungkapan penyelundupan dengan total 11 juta batang rokok ilegal dari Dili, Timor Leste, pada 11 Desember 2025. Jumlah tersangka yang ditetapkan sebanyak tiga laki-laki warga negara Cina yang akan kembali ke negaranya. Mereka ditangkap di terminal keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.Penyelundupan rokok ilegal ini berlangsung secara bertahap oleh Bea Cukai wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Awalnya aparat menyita 138.160 batang rokok ilegal asal Cina, yang terdiri dari 38.560 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dan 99.600 rokok merek Marlboro yang dilekati pita cukai palsu, dari sebuah rumah di Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.Selanjutnya, kata Purbaya, petugas menyita gudang penimbunan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang menampung 1.100 karton rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold yang menggunakan pita cukai palsu."Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan," tuturnya.Nilai barang bukti dari 11 juta barang rokok ilegal itu sebesar Rp 23 miliar. Kerugian negara akibat penyelundupan ini sekitar Rp 12,5 miliar.Sebelumnya, Purbaya mengakui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki citra buruk di mata media, masyarakat, serta pejabat tinggi negara. Dia meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi kinerja Bea dan Cukai."Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS (Société Générale de Surveillance) seperti zaman dulu lagi,” kata Purbaya di kompleks parlemen di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal bantuan banjir Sumatera dari luar negeri yang dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan bantuan bencana yang dikirim dari luar negeri bisa mendapatkan fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun dengan syarat tertentu.

Rosmauli menjelaskan ketentuan mengenai fasilitas bebas PPN untuk bantuan bencana dari luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2022. “Namun penerima bantuan tersebut haruslah pihak-pihak tertentu,” kata Rosmauli ketika dihubungi pada Rabu, 17 Desember 2025.

Pihak-pihak tertentu itu adalah badan atau lembaga di bidang ibadah, amal, sosial atau kebudayaan; pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan atau lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah. Menurut Rosmauli, untuk bisa memperoleh fasilitas ini, diperlukan rekomendasi pembebasan bea masuk dari BNPB, BPBD, dan gubernur.

Rosmauli juga mengatakan setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk bantuan kemanusiaan, wajib melalui prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemeriksaan tersebut merupakan tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan barang dari luar daerah pabean,” ujar Rosmauli.

Menurut Rosmauli, pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit bantuan. Tujuannya, kata dia, adalah untuk memastikan bantuan benar diperuntukkan bagi penanggulangan bencana; menjamin barang yang masuk aman, layak, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Lalu untuk mencegah penyalahgunaan bantuan kemanusiaan, termasuk pengalihan untuk kepentingan di luar tujuan kemanusiaan.

Sebelumnya, diaspora Indonesia yang menetap di Singapura mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban banjir Sumatera. Salah seorang diaspora bernama Fika mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

‎Hal itu ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya @ffawzia07. "Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak," tulisnya dalam unggahan tersebut, dikutip pada Kamis, 11 Desember 2025.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuji kinerja anak buahnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pujian itu dilontarkannya setelah meresmikan alat pemindai peti kemas dan Trade AI—aplikasi kepabeanan berbasis akal imitasi (AI) yang dikembangkan oleh Bea Cukai. Pujian ini muncul beberapa pekan setelah Purbaya mengatakan Bea Cukai terancam dibekukan bila tidak segera memperbaiki kinerja.

Menurut Purbaya, Bea Cukai hanya memerlukan waktu beberapa minggu untuk mengembangkan Trade AI. “Jadi kelihatan tuh orang kita pintar-pintar kalau digebuk sedikit,” kata dia kepada media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025.Bendahara Negara juga menyatakan saat ini masih terlalu dini untuk mendiskusikan nasib pegawai Bea Cukai yang terancam dirumahkan. Sebab, kata Purbaya sudah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai.Menurut Purbaya, langkah untuk membekukan Bea Cukai baru akan dipertimbangkan bila tidak ada perbaikan selama setahun ke depan. “Langkahnya adalah memperbaiki Bea Cukai semaksimal mungkin. Memasang teknologi sebanyak mungkin, melatih orang sebanyak mungkin,” ucapnya.Sebelumnya, Purbaya menyebut Bea Cukai terancam dibekukan karena memiliki citra yang buruk di mata media, masyarakat, serta pemimpin tertinggi negara. Ia mengatakan, bila Bea Cukai dibekukan, lembaga tersebut bisa diambil alih oleh Societe Generale de Surveillance seperti saat masa Orde Baru.“Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” kata Purbaya kepada media di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Dia pun mengatakan lembaganya tengah berupaya memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai, salah satunya dengan menempatkan akal imitasi (AI) di stasiun-stasiun Bea Cukai. Sehingga, praktik under-invoicing akan cepat terdeteksi.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meresmikan alat pemindai (X-Ray) peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alat pemindai yang dipasang di gerbang pelabuhan ini dilengkapi dengan Radiation Portal Monitor (RPM) yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Teknologi tersebut memungkinkan petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendeteksi isi peti kemas beserta kandungan radiasi di dalamnya tanpa harus membuka kontainer.

Menurut Purbaya, penggunaan alat pemindai akan membuat pemeriksaan menjadi lebih cepat, akurat, dan aman. “Dampaknya keamanan meningkat, layanan lebih singkat, dan pelanggaran bisa ditekan lebih dini,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 12 Desember 2025.

Selain alat pemindai, Bea Cukai juga memperkenalkan layanan digital Trade AI yang dikembangkan secara internal dan Self Service Report Mobile (SSR-Mobile). Trade AI merupakan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan analisis impor melalui pendeteksian dini praktik under-invoicing, over-invoicing, serta potensi pencucian uang berbasis perdagangan.

Sedangkan SSR-Mobile merupakan fitur pelaporan mandiri yang dilengkapi dengan geotagging, pencatatan real-time, serta integrasi AI untuk memantau aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang di lokasi fasilitas kepabeanan.

Bendahara negara mengatakan alat pemindai RPM juga sudah dipasang di Surabaya, Semarang, dan Medan. Sementara untuk Trade AI, Purbaya mengatakan dibutuhkan investasi sekitar Rp 45 miliar untuk mengembangkan sistem teknologi informasi aplikasi tersebut.

Menurut Purbaya, bila setiap pelabuhan dilengkapi dengan sistem tersebut, maka peluang aktivitas impor-ekspor ilegal semakin kecil. Dia mengatakan transformasi digital pada kepabeanan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. “Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern,” ucap Purbaya.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan mengirim produk garmen atau balpres ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera. Purbaya mengatakan akan menjaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang ada.

“Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana,” kata Purbaya di Tanjung Priok Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.

Bila memang pihaknya ingin mengirim bantuan kepada korban bencana, dia mengaku lebih memilih untuk menggelontorkan anggaran baru guna menyiapkan barang yang lebih layak pakai bagi korban. Barang-barang itu pun akan dibeli melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.

“Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membuka peluang menyalurkan sitaan baju ilegal untuk korban bencana Sumatera, menyusul penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto saat ditemui di Jakarta, Kamis lalu, menjelaskan barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tidak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.

“Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.

Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang. Mengingat upaya pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita.

DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) mengungkapkan Pantai Timur Sumatera menjadi wilayah yang rentan akan penyelundupan barang. “Pelabuhan-pelabuhan tikus banyak terdapat di pesisir Timur Sumatera,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Djaka usai mengumumkan aksi penggagalan Bea Cukai terhadap aktivitas distribusi barang ilegal sepanjang pekan pertama Desember 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Bea Cukai mengumumkan upaya penggagalan yang dilakukan terpisah pada 3 Desember 2025 dan 10 Desember 2025.

Penindakan pertama dilakukan terhadap dua truk yang membawa pakaian yang diduga eks impor bermerek dengan label negara asal, seperti made in China dan made in Bangladesh. Bea Cukai menggagalkan distribusi pakaian ilegal itu di ruas Tol Palembang–Lampung pada Rabu, 3 Desember 2025.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan Bea Cukai, dua supir mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta.

Sementara penindakan kedua dilakukan terhadap tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Tiga kontainer itu diangkut menggunakan kapal kargo KM Indah Costa yang tiba di Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

Dari total kontainer tersebut, dua kontainer berisi produk pakaian jadi ilegal sedangkan satu kontainer berisi empat unit mesin pembuat rokok. Bea Cukai menyatakan masih menyelidiki negara asal kedua jenis barang ilegal tersebut.

Djaka menduga kasus penyelundupan barang ilegal yang dimuat dalam kontainer truk maupun kapal berasal dari penyelundupan yang masuk dari jalur tikus di Pesisir Timur Sumatera.

Untuk mencegah penyelundupan serupa, Djaka mengatakan, Bea Cukai melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang Pantai Timur Sumatera.

Adapun daerah pengawasan meliputi Belawan, Tanjung Balai Asahan, Dumai, Jambi, dan Kepulauan Riau. “Ini akan kami awasi dengan ketat,” ujar dia.

Djaka mengatakan Bea Cukai memiliki pangkalan utama operasi dan sejumlah kapal serta kerap melakukan patroli di perairan Sumatera ataupun pesisir Timur Sumatera.

Djaka menyatakan Bea Cukai juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui pelaku penyelundupan barang. Sebab modus yang dilakukan pelaku adalah jaring terputus melalui perantara supir. “Supir hanya menerima pesan melalui handphone dengan dua kendaraan sudah terisi dengan muatan full, sehingga untuk memastikan siapa pemiliknya kita perlu penyelidikan lebih lanjut,” tutur dia.

DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) menyita mesin pembuat rokok ilegal yang diselundupkan dalam kontainer kapal kargo KM Indah Costa. “Kami berhasil menangkap kiriman kontainer dari Tanjung Pinang yang terdiri dari dua kontainer berisi ballpres dan satu kontainer berisi mesin rokok yang terdiri dari empat unit,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Djaka mengatakan temuan itu terungkap dari upaya penggagalan peredaran barang ilegal sepanjang pekan pertama Desember 2025. Djaka mengatakan upaya penggagalan dilakukan terpisah pada 3 Desember 2025 dan 10 Desember 2025.

Adapun mesin pembuat rokok ilegal ditemukan dalam upaya penggagalan pada 10 Desember 2025 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta.

Bea Cukai menemukan tiga dari 13 kontainer yang diangkut kapal kargo dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau itu memuat barang yang tidak sesuai dengan pemberitahuan, yakni barang campuran dan sajadah.

Adapun total tiga kontainer itu terdiri dari dua kontainer berisi pakaian jadi yang diduga impor sedangkan satu kontainer berisi empat unit mesin pembuat rokok.

Djaka mengatakan empat unit mesin itu memiliki kemampuan produksi 2.000 hingga 3.099 batang rokok per menit. “Satu set mesin ini saja kita sudah bisa kehilangan penerimaan negara dengan produksi rokok tanpa cukai,” kata dia.

Djaka menyatakan Bea Cukai masih menyelidiki asal negara penyelundupan pakaian dan mesin pembuat rokok ilegal.

DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai membuka peluang menyalurkan pakaian impor ilegal untuk korban bencana. “Itu nanti bisa salah satunya,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Nirwala Dwi Heryanto, di gedung Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis, 11 Desember 2025.

Nirwala menjelaskan peluang itu didasarkan ketentuan tindak lanjut penindakan barang ilegal. Menurut dia, ada tiga pilihan tindak lanjut barang hasil penindakan. Pertama adalah memusnahkan barang. Kedua adalah menghibahkan barang dengan tujuan tertentu. Sementara pilihan terakhir adalah melelang barang. “Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan,” kata dia.

Pernyataan itu disampaikan Nirwala usai melakukan konferensi pers tentang penggagalan upaya peredaran produk garmen ilegal yang dilakukan Bea Cukai. Nirwala mengatakan, upaya penggagalan itu dilakukan dalam waktu dan lokasi berbeda.

Pertama adalah penindakan terhadap dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu, 3 Desember 2025. Kedua adalah penindakan terhadap tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada Rabu, 10 Desember 2025. Penindakan dua truk bermuatan garmen di Kilometer 116 Tol Palembang-Lampung

Nirwala mengatakan, Bea Cukai menggagalkan pengiriman garmen yang dikemas dalam bentuk ballpress yang dibawa melalui dua truk, di kilometer 116 tol Palembang-Lampung, pada 3 November 2025.

Ia menjelaskan penindakan berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakandan Penyidikan Bea Cukai mengenai adanya pergerakan truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan, Nirwala mengatakan petugas menemukan dua truk yang sedang berhenti di rest area KM 116.

Dari hasil pemeriksaan awal, Nirwala menyatakan kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress bermerek dengan label negara asal seperti made in China dan made in Bangladesh.

Nirwala mengungkapkan, dalam pemeriksaan, supir truk menyatakan hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, Bea Cukai mengetahui barang ilegal berasal dari Medan berdasarkan keterangan surat jalan yang dibawa oleh supir.

Menurut Nirwala, berdasarkan keterangan supir, keduanya mengakui menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan.

Nirwala menjelaskan pengiriman barang ilegal melalui jalur darat adalah modus yang kerap dilakukan.

Penindakan ketiga kontainer asal KM Indah Costa di Sunda Kelapa. Sepekan setelah penindakan pertama pada awal Desember, Bea Cukai kembali menggagalkan pengiriman tiga kontainer berisi barang ilegal yang diangkut kapal kargo KM Indah Costa.

Dari total kontainer tersebut, dua kontainer berisi produk pakaian jadi ilegal sedangkan satu kontainer berisi empat unit mesin pembuat rokok. Nirwala mengatakan Bea Cukai masih menyelidiki negara asal kedua barang ilegal tersebut. Dia menambahkan, kapal kargo tersebut tiba di Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau. Namun penindakan dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta.