KOMPAS.com – Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Iran pada Jumat (26/6/2026) waktu setempat, sehari setelah sebuah kapal dagang di Selat Hormuz diserang pesawat nirawak (drone) yang menurut Washington diluncurkan oleh Teheran.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (27/6/2026), aksi militer tersebut meningkatkan ketegangan antara kedua negara dan berpotensi menggagalkan gencatan senjata selama 60 hari yang baru disepakati pekan lalu.

Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) menyatakan bahwa pesawat tempur AS menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone milik Iran serta instalasi radar di wilayah pesisir.

Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut operasi tersebut sebagai "respons kuat atas serangan yang terjadi kemarin."

Kapal dagang terkena serangan drone

Serangan AS dilakukan setelah kapal kontainer berbendera Singapura Ever Lovely mengalami kerusakan pada Kamis (25/6/2026). Pemerintah AS menuding kapal tersebut dihantam drone bunuh diri (one-way attack drone) milik Iran saat melintas di Selat Hormuz.

Insiden itu memicu kemarahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Saya tidak menyukai fakta bahwa mereka melepaskan serangan," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

"Mereka seharusnya tidak melakukan itu," lanjutnya.

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump juga menulis di media sosial bahwa Iran meluncurkan "setidaknya empat" drone bunuh diri ke arah kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz sehari sebelumnya.

Menurut dia, salah satu drone "menghantam dengan telak dek atas sebuah kapal kargo yang besar dan sangat mahal."

"Jelas ini merupakan pelanggaran yang bodoh terhadap perjanjian gencatan senjata kita," tulis Trump.

Saat ditanya apakah AS akan membalas serangan tersebut, Trump sempat enggan memberikan jawaban langsung.

"Anda akan mengetahuinya," ujar Trump.

Iran mengklaim berhasil menggagalkan serangan

Iran menyatakan akan memberikan respons atas serangan Amerika.

Kantor berita semi-resmi ISNA, mengutip pernyataan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), melaporkan bahwa angkatan laut dan angkatan udara Iran berhasil menghadapi serangan tersebut.

"Pasukan angkatan laut dan angkatan udara kami berhasil menggagalkan serangan itu," demikian klaim IRGC dalam pernyataannya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump sebelumnya menegaskan bahwa Amerika akan kembali menggunakan kekuatan militer apabila Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pekan lalu.

Perjanjian tersebut mengatur kelancaran pelayaran di Selat Hormuz—jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi dunia—serta pembahasan program nuklir Iran sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi.

Ketegangan masih membayangi Selat Hormuz

Meski kedua negara berhasil mencapai kesepakatan damai sementara setelah saling melancarkan serangan dalam beberapa pekan terakhir, implementasi perjanjian itu masih menghadapi sejumlah persoalan.

Salah satu isu yang belum disepakati adalah rencana Iran untuk mengenakan tarif atau biaya bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa Oman telah memberi tahu sejumlah pejabat Eropa bahwa kapal yang melewati jalur tersebut pada akhirnya mungkin diwajibkan membayar biaya tertentu.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar dampak kembalinya aksi militer terhadap upaya memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz ke tingkat normal sebelum konflik.

Keputusan Trump memerintahkan serangan menunjukkan bahwa Washington siap menggunakan kekuatan militer demi menjaga kebebasan navigasi di perairan tersebut.

Di sisi lain, serangan drone Iran dinilai memperlihatkan upaya Teheran mempertahankan pengaruhnya atas Selat Hormuz.

Iran diketahui sempat menutup sebagian besar jalur pelayaran itu setelah perang pecah pada 28 Februari sebagai bentuk tekanan terhadap Amerika Serikat.

Serangan terhadap kapal dagang juga mengguncang kepercayaan perusahaan pelayaran dan awak kapal, meskipun sejumlah kapal masih terus melintasi koridor sempit tersebut pada Jumat.

Iran berulang kali menyatakan bahwa kapal tidak dapat melintasi Selat Hormuz tanpa persetujuannya. Bahkan, beberapa kapal tanker dilaporkan berbalik arah pada Kamis setelah menerima peringatan dari Angkatan Laut Iran.

AS pastikan jalur pelayaran tetap aman

Dalam pernyataan terbarunya, CENTCOM menegaskan akan terus memberikan koordinasi dan dukungan keamanan bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

"Militer Amerika Serikat tetap berada di kawasan dan terus bersiaga untuk memastikan seluruh ketentuan dalam perjanjian dengan Iran dipatuhi, dijalankan, dan tetap berlaku sepenuhnya," demikian pernyataan CENTCOM.

KOMPAS.com – Badan maritim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Maritime Organization (IMO), menangguhkan sementara rencana evakuasi kapal dan awak kapal yang masih terjebak di kawasan Teluk Timur Tengah setelah sebuah kapal kontainer diserang di Teluk Oman, Kamis (25/6/2026).

Dilansir dari CNBC, keputusan itu diambil menyusul insiden sebuah kapal kontainer yang terkena proyektil tak dikenal di dekat pesisir Oman. Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan kepada CNBC bahwa Iran berada di balik serangan tersebut.

Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mengatakan penghentian sementara dilakukan untuk memastikan kembali bahwa jaminan keselamatan bagi seluruh kapal yang akan dievakuasi masih tetap tersedia.

"Rencana evakuasi akan dihentikan sementara guna memastikan kembali bahwa seluruh jaminan keselamatan yang diperlukan tetap berlaku bagi kapal-kapal yang masuk dalam daftar evakuasi kami maupun seluruh kapal yang berada di kawasan tersebut," kata Dominguez dalam pernyataannya.

Sementara itu, pejabat AS mengatakan pemerintah masih menyelidiki laporan mengenai serangan tersebut.

"Kami mengetahui laporan tersebut dan sedang melakukan penyelidikan. Presiden Trump telah menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengganggu kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz," ujar pejabat itu.

Rencana evakuasi kapal dihentikan sementara

Program evakuasi IMO baru diluncurkan pada Selasa (23/6/2026). Inisiatif itu ditujukan untuk membantu ratusan kapal beserta ribuan awak kapal yang masih tertahan di kawasan Teluk Timur Tengah agar dapat keluar dengan aman.

Dalam skema tersebut, kapal dapat melintas melalui dua jalur, yakni rute utara melewati perairan Iran atau rute selatan melalui perairan Oman yang berada di bawah pengawasan Amerika Serikat.

Rencana itu muncul setelah AS dan Iran mencapai kesepakatan damai sementara yang menghentikan permusuhan selama 60 hari sembari melanjutkan perundingan menuju kesepakatan damai permanen.

Kesepakatan tersebut sempat mendorong perusahaan pelayaran kembali melintasi Selat Hormuz, meski lalu lintas kapal masih jauh di bawah kondisi sebelum perang.

Data Lloyd's List Intelligence menunjukkan sebanyak 125 kapal melintasi Selat Hormuz dalam sepekan setelah gencatan senjata. Jumlah tersebut menjadi tingkat pelayaran mingguan tertinggi sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.

Iran tolak rute selatan yang disetujui IMO

Sehari sebelum insiden penyerangan kapal, militer Iran memperingatkan seluruh kapal agar tidak menggunakan jalur selatan yang disetujui IMO.

Teheran menegaskan bahwa setiap jalur pelayaran baru di Selat Hormuz yang dibentuk tanpa persetujuan Iran merupakan langkah yang "tidak dapat diterima dan berbahaya".

Pernyataan itu mencerminkan upaya Iran memperkuat kendalinya atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan energi dunia.

Menurut data Lloyd's, sedikitnya dua kapal bahkan berbalik arah ketika hendak keluar dari Teluk Timur Tengah setelah Iran meminta seluruh kapal menggunakan rute yang telah disetujui pemerintahnya.

Kedua kapal tersebut sebelumnya melintas melalui jalur selatan yang berada paling dekat dengan pesisir Oman.

Kapal Evergreen yang diserang tidak ikut program evakuasi

Kapal yang menjadi sasaran serangan diketahui berbendera Singapura dan dimiliki perusahaan pelayaran raksasa Evergreen.

Namun, Dominguez menegaskan kapal tersebut tidak berlayar menggunakan kerangka evakuasi yang telah disusun IMO.

Hingga berita ini ditulis, Evergreen maupun Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura serta Kementerian Luar Negeri Singapura belum memberikan tanggapan.

Penangguhan sementara program evakuasi ini menambah ketidakpastian bagi pelayaran di Selat Hormuz.

Meskipun aktivitas kapal mulai meningkat setelah kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran, situasi keamanan di jalur pelayaran vital tersebut masih dinilai belum sepenuhnya stabil.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa 87 kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa (MMS) dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor komoditas fatty matter.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan pemeriksaan berlangsung di Terminal NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik juga berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk memastikan kesesuaian dokumen ekspor dengan barang yang akan atau telah dikirim ke luar negeri.

“Penyidik melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai guna memperoleh data yang diperlukan dalam proses penyidikan serta melakukan pengecekan terhadap kontainer yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, pemeriksaan ini bertujuan mendalami kesesuaian data ekspor yang dimiliki penyidik dengan dokumen kepabeanan serta kondisi riil barang di lapangan.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi pembuktian dugaan pelanggaran dalam kegiatan ekspor yang melibatkan PT MMS.

“Pengecekan fisik kontainer dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen ekspor dengan barang yang menjadi objek penyidikan,” imbuhnya.

Selain itu, Setyo mengatakan penyidik turut menyita 300 dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) komoditas fatty matter yang berkaitan dengan PT MMS serta sejumlah perusahaan terafiliasi.

Seluruh dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap rangkaian aktivitas ekspor yang menjadi objek perkara dugaan manipulasi nilai ekspor.

“Dokumen yang kami amankan akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan pembuktian serta melengkapi berkas perkara,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemkot Balikpapan menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk dibangun menjadi depo kontainer sekaligus kantong parkir kendaraan berat. Langkah ini sebagai respons keberadaan deretan truk besar yang kerap parkir di bahu jalan di kawasan SPBU Km 15 Balikpapan Utara yang memicu kemacetan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan lahan yang akan digunakan merupakan milik Pemerintah Kota, berlokasi di koridor Km 5 hingga Km 13.

Kawasan itu diproyeksikan sebagai area parkir terpadu sekaligus depo kontainer guna memecah konsentrasi kendaraan berat yang selama ini bertumpuk di sekitar SPBU Km 15.

"Nanti akan dibangun area parkir dan depo kontainer di lahan milik Pemkot. Tujuannya untuk memecah kemacetan dan mengantisipasi truk-truk besar yang selama ini parkir di sekitar SPBU Km 15," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Rahmad mengakui bahwa wacana pembangunan ini telah bergulir sejak beberapa tahun lalu, namun terus tersandung oleh keterbatasan fiskal daerah. Kondisi anggaran yang sedang defisit menjadi tembok penghalang utama.

Pemkot untuk sementara hanya menargetkan tahap land clearing atau pembukaan lahan pada tahun ini, sembari menunggu ruang fiskal yang lebih memadai.

"Harusnya tahun ini sudah mulai dibangun, tetapi karena kondisi anggaran yang mengalami defisit, kami akan melihat perkembangannya terlebih dahulu," ungkapnya.

Untuk mempercepat realisasi, Pemkot membuka opsi pendanaan dari APBN maupun APBD pada tahun anggaran mendatang.

Rahmad optimistis proyek ini dapat selesai paling lambat tahun depan. "Insyaallah tahun depan persoalan parkir truk bisa selesai karena sudah ada lokasi khusus yang disiapkan," tegasnya.

Dia menuturkan proyek ini juga menyentuh isu keselamatan yang selama ini luput dari penanganan serius. Parkir kendaraan berat di badan jalan terbukti menjadi faktor pemicu kecelakaan berulang di kawasan SPBU Km 15.

"Kami juga memikirkan aspek keselamatan. Di kawasan depan SPBU Km 15 itu sudah banyak korban kecelakaan. Karena itu perlu ada solusi agar truk tidak lagi parkir di lokasi tersebut," pungkasnya.

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrahman, memanggil seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait polemik 15 kontainer berisi mineral tambang Ilmenite milik PT Putra Mineral Mandiri (PMM). Langkah itu diambil untuk mendapatkan kejelasan serta mendudukkan perkara secara transparan.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Dudung tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi berwenang, di antaranya Bea Cukai, Sucofindo, Bakamla Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Dudung mendengarkan semua pihak yang memaparkan dan berjanji akan mencermati serta mendalami lebih lanjut masukan dari semua pihak sebelum mengambil keputusan atau rekomendasi berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Babe, Reskiansyah, menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut terbatas pada aspek administrasi perizinan usaha pertambangan.

"Kalau kami terkait dengan administrasi di daerah, kapasitas kami hanya pada izin usaha pertambangan saja," kata Reskiansyah dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, seluruh proses yang menjadi kewenangan Pemprov Babel telah dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa persoalan ekspor bukan merupakan ranah pemerintah daerah.

"Yang jelas, kalau sudah sesuai prosedur dan sesuai kapasitas kami, ya terkait perizinan di daerah. Kalau terkait ekspor itu bukan ranah kami," ujarnya.

Sementara, penasihat Hukum PT PMM, Poltak Silitonga, mengonfirmasi kehadiran kliennya dalam pertemuan tersebut. Poltak menyatakan bahwa undangan dari KSP bertujuan untuk memberikan klarifikasi mendalam demi meluruskan isu miring yang beredar.

"Kami diundang untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang berkembang selama ini, terutama tuduhan bahwa PT PMM melakukan penyelundupan barang berbahaya dan logam tanah jarang," ungkap

Poltak menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekspor PT PMM telah berjalan sesuai koridor hukum. Poltak membantah keras tudingan yang menyebut komoditas mereka mengandung bahan radioaktif atau mineral terlarang.

"Kami menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta bahwa tidak ada eksploitasi atau ekspor barang mineral yang dilarang negara, baik itu logam tanah jarang (LTJ) maupun bahan nuklir radioaktif," ujarnya.

Pihak PT PMM mengklaim bahwa Bea Cukai dan Sucofindo yang hadir dalam pertemuan tersebut turut memperkuat penjelasan mereka. Kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa proses pemeriksaan 15 kontainer telah memenuhi prosedur yang berlaku.

"Mereka menyampaikan bahwa segala prosedur sudah dilaksanakan. Barang milik PT PMM sudah memiliki sertifikat serta dokumen yang sah, sehingga layak untuk diekspor. Izin itu kan domainnya Bea Cukai," kata Poltak.

Lebih lanjut, Poltak mempertanyakan dasar klaim Satgas Trisakti yang menuduh adanya pelanggaran berdasarkan hasil laboratorium PT Timah. Menurutnya, PT Timah tidak memiliki kapasitas legalitas untuk menguji kepemilikan kontainer pihak lain.

"Masa mereka bisa mengeluarkan hasil lab terhadap barang milik PT PMM? Padahal mereka bukan lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan uji laboratorium tersebut," paparnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyoroti penumpukan ribuan kontainer yang telah mengantongi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) di Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan aktivitas logistik dan pelayanan peti kemas masih berjalan normal.

Pelindo menyatakan peningkatan arus barang yang terjadi sepanjang tahun ini masih dapat ditangani melalui berbagai langkah operasional yang dijalankan bersama operator terminal dan instansi terkait.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan volume peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat.

Hingga April 2026, arus peti kemas tercatat mencapai sekitar 1,85 juta TEUs atau tumbuh 10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan 1,68 juta TEUs pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Yandri, peningkatan volume tersebut belum berdampak signifikan terhadap tingkat kepadatan terminal maupun pelayanan kapal. Pelindo mencatat tingkat keterisian lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata masih berada di bawah ambang batas kepadatan.

"Di tengah peningkatan volume tersebut, operasional terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok secara umum tetap berjalan lancar dan terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat kepadatan terminal atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata bulanan yang berada di bawah 60%," ujar Yandri kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2026).

Dia menjelaskan terminal peti kemas umumnya mulai dikategorikan padat ketika YOR mencapai 70%. Dengan demikian, kondisi saat ini masih dinilai aman untuk mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi barang.

Yandri mengatakan keberadaan peti kemas yang masih berada di lapangan penumpukan setelah memperoleh SPPB terus dipantau agar tidak mengganggu kapasitas terminal. Untuk itu, Pelindo melakukan sejumlah penyesuaian operasional guna menjaga kelancaran arus logistik.

Langkah tersebut antara lain melalui optimalisasi kapasitas lapangan penumpukan, percepatan pelayanan peti kemas ekspor, serta pelaksanaan Pemindahan Lapangan Penumpukan (PLP) ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini II.

"Dengan kondisi dan upaya tersebut, kegiatan bongkar muat kapal, penumpukan, maupun pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan normal dan lancar," katanya.

Terkait sorotan terhadap sekitar 10.000 kontainer yang masih berada di pelabuhan meski telah memperoleh SPPB, Pelindo mengaku terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat arus keluar barang.

Sebagai operator pelabuhan, Pelindo berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, operator terminal, hingga pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi logistik.

Menurut Yandri, salah satu langkah yang ditempuh ialah mendukung percepatan pelaksanaan PLP terhadap peti kemas yang telah memperoleh persetujuan pengeluaran barang melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan pengelola TPS Lini II.

Selain itu, Pelindo juga berkomunikasi dengan pemilik barang maupun perwakilannya agar segera menarik peti kemas dari terminal sehingga tidak menambah beban kapasitas lapangan penumpukan.

Untuk mendukung proses tersebut, Pelindo menyiapkan berbagai fasilitas operasional yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan, mulai dari area pemeriksaan, lokasi penumpukan, peralatan bongkar muat, hingga pengaturan operasional terminal.

Yandri menilai dukungan tersebut penting agar proses pelayanan barang dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas logistik lainnya di pelabuhan.

Ke depan, Pelindo akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kinerja pelayanan pelabuhan di tengah pertumbuhan volume peti kemas yang terus meningkat.

"Pelindo akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran arus barang, menjaga kinerja pelayanan pelabuhan, serta mendukung kelancaran rantai pasok nasional," pungkas Yandri.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengungkap terdapat sejumlah importir yang masih menumpuk kontainernya di pelabuhan Tanjung Priok yang melampaui batas waktu yang ditentukan. Beberapa di antaranya adalah kontainer mobil impor yakni dari China yaitu BYD dan Wuling.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menjelaskan peningkatan jumlah kontainer yang menumpuk beberapa waktu lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, turut memicu naiknya dwelling time.

Djaka menyebut penumpukan di Tanjung Priok ini sempat tembus hingga 10.000 kontainer. Para importir, terangnya, sudah memeroleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) namun tidak kunjung mengeluarkan petikemasnya dari pelabuhan.

Beberapa importir, lanjutnya, memiliki fasilitas dari pelabuhan untuk menyimpan kontainernya selama tiga setelah penerbitan SPPB.

"Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB keluar. Malah bahkan lebih dari dua minggu dia tidak keluar kemarin, itu hampir sekitar 10.000 kontainer yang masih ada di pelabuhan," ujarnya pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Djaka lalu mengatakan, pihak Bea Cukai telah mendorong importir untuk segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan apabila sudah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan.

Purnawirawan yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) ini tidak menampik banyak pengusaha atau pemilik barang yang memanfaatkan fasilitas penyimpanan kontainer tiga hari pasca penerbitan SPPB.

Oleh sebab itu, ke depannya Djaka menyebut Bea Cukai bakal mendorong para importir untuk menaruh barangnya di luar pelabuhan setelah selesai proses kepabeanan.

"Dengan mengingat cost yang lebih murah [untuk menyimpan barang di dalam pelabuhan] daripada di luar, mereka memanfaatkan itu. Mungkin ke depannya kami akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Djaka dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memantau langsung laporan terjadinya penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya berencana untuk memberi denda kepada pengusaha yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan selama satu bulan lebih. Menurutnya, pengusaha telah menyampaikan keluhan langsung kepadanya atas penumpukan barang ini.

Akibatnya, sebanyak lebih dari 3.000 kontainer menumpuk di terminal petikemas Priok dan menaikkan dwelling time pelabuhan. Sebagaimana diketahui, semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer/kargo di pelabuhan berpotensi mengerek biaya logistik.

"Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan sempat terjadi penumpukan hampir 10.000 kontainer di kawasan pelabuhan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh lambatnya proses kepabeanan, melainkan karena sejumlah importir belum segera mengeluarkan kontainer setelah seluruh proses administrasi selesai.

"Pada saat pelayanan keluar maupun masuk barang, kami sudah sesuai dengan standar yang diharapkan secara nasional. Namun ketika kontainer-kontainer tersebut sudah mendapatkan pengeluaran barang, masih terjadi penumpukan karena pelaku usaha tidak segera melakukan pengeluaran," kata Djaka ditemui kompleks Parlemen DPR RI pada Senin (15/6/2026).

Djaka mengatakan layanan kepabeanan baik untuk barang masuk maupun keluar pelabuhan telah berjalan sesuai standar nasional.

Namun, penumpukan terjadi karena kontainer yang telah memperoleh persetujuan pengeluaran barang (SPPB) masih tertahan di area pelabuhan.

Menurut dia, beberapa perusahaan masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan yang tersedia di pelabuhan setelah SPPB diterbitkan.

Djaka menyinggung kontainer milik BYD dan Wuling yang masih berada di pelabuhan meski proses kepabeanannya telah selesai.

Ia menyebut dalam sejumlah kasus, kontainer bahkan masih tertahan lebih dari dua pekan setelah memperoleh izin keluar. Akibatnya, jumlah kontainer yang menumpuk di pelabuhan sempat mendekati 10.000 unit.

"Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan. Sehingga kami melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan," katanya.

Djaka menegaskan bahwa dari sisi kepabeanan tidak ada kendala yang menyebabkan keterlambatan pengeluaran barang.

Seluruh kewajiban administrasi telah diselesaikan oleh importir dan izin pengeluaran barang sudah diterbitkan.

Menurut dia, penundaan lebih banyak dipengaruhi pertimbangan logistik dan biaya.

Sejumlah pelaku usaha memilih menahan kontainer di pelabuhan karena biaya penyimpanan dinilai lebih murah dibandingkan menyewa lokasi penampungan di luar kawasan pelabuhan.

"Itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan karena kesulitan tempat di luar. Dengan mempertimbangkan biaya yang lebih murah dibandingkan di luar pelabuhan, mereka memanfaatkan fasilitas tersebut," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah serupa, DJBC berencana mendorong pemindahan kontainer ke area lini dua atau lokasi penumpukan di luar pelabuhan.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pelabuhan sekaligus mempercepat arus barang.

Djaka menegaskan pelabuhan seharusnya berfungsi sebagai titik transit barang, bukan sebagai lokasi penyimpanan jangka panjang.

Karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan operator pelabuhan dan pelaku usaha agar kontainer yang telah memperoleh izin keluar dapat segera dipindahkan dari area pelabuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemanfaatan moda kereta api untuk angkutan barang terus menunjukkan peningkatan di tengah kebutuhan efisiensi logistik nasional.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan kereta api (KA) kontainer yang dioperasikan KAI Logistik mengangkut 1.193.688 ton barang atau setara dengan hampir 60.000 perjalanan truk di jalan raya.

Peningkatan volume tersebut menjadi bagian dari tren pertumbuhan angkutan barang berbasis rel yang dinilai mampu mendukung efisiensi distribusi sekaligus mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan.

DOK. KAI LOGISTIK Ilustrasi KAI Logistik.

KAI Logistik mencatat, pada Mei 2026 volume keseluruhan angkutan barang mencapai 1.658.622 ton.

Angka ini meningkat 10 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan tersebut berasal dari layanan KA kontainer yang terus mencatatkan peningkatan volume pengangkutan.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan mengatakan, layanan KA kontainer telah menjadi salah satu layanan unggulan perusahaan yang menunjukkan tren pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

“Layanan KA Kontainer mencatat kenaikan 8 persen secara tahunan pada 2025 dibandingkan 2024, melanjutkan tren pertumbuhan positif sebagai salah satu layanan unggulan," kata Yuskal dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Pada 2026, imbuh dia, perseroan menargetkan pertumbuhan yang lebih besar melalui penguatan layanan dan kapasitas angkut kereta api kontainer.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan solusi logistik yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung daya saing industri dan pembangunan logistik yang berkelanjutan,” ujar dia.

DOK. KAI LOGISTIK KAI Logistik menghadirkan layanan KALOG Express.

Permintaan angkutan kontainer terus meningkat

Memasuki kuartal II 2026, tren peningkatan volume angkutan kontainer semakin terlihat.

Pada Mei 2026, volume pengangkutan mencapai 267.390 ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun berjalan.

Jumlah tersebut meningkat 20 persen dibandingkan awal tahun 2026.

Kenaikan permintaan itu mendorong perusahaan untuk menambah kapasitas layanan. KAI Logistik melakukan akselerasi kapasitas dengan menambah dua rangkaian KA kontainer guna mengakomodasi kebutuhan pelanggan industri yang terus meningkat.

Penambahan kapasitas tersebut dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan distribusi barang dari berbagai sektor industri yang mulai memanfaatkan moda kereta api sebagai alternatif pengangkutan.

Menurut perusahaan, langkah tersebut juga mencerminkan semakin kuatnya komitmen dunia usaha dalam menerapkan praktik logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Yuskal menilai transformasi sistem logistik nasional tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kapasitas distribusi, tetapi juga kemampuan menghadirkan moda transportasi yang efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kereta api dinilai memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung angkutan barang berkapasitas besar yang dapat mendukung konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Ke depan, sebut dia, tantangan logistik tidak lagi berbicara mengenai kecepatan pengiriman, tetapi juga menitikberatkan pada aspek tanggung jawab terhadap lingkungan dan infrastruktur.

"Peralihan sebagian angkutan barang ke moda kereta api merupakan investasi jangka panjang bagi ekonomi nasional karena mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi biaya eksternal akibat kemacetan dan kerusakan jalan, serta mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon Indonesia,” kata Yuskal.

DOK. KAI LOGISTIK Ilustrasi layanan pengiriman barang oleh KAI Logistik.

Efisiensi rantai pasok dan dukungan bagi industri

Peningkatan pemanfaatan kereta api untuk distribusi barang juga dinilai memberikan dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi.

KAI Logistik menyebutkan, distribusi logistik yang lebih andal dapat memperkuat kelancaran pasokan bahan baku maupun barang jadi bagi berbagai sektor industri.

Kelancaran distribusi tersebut berpotensi menjaga stabilitas rantai pasok sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun global.

Selain itu, perpindahan sebagian distribusi barang dari jalan raya ke jalur rel dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap infrastruktur jalan yang selama ini menjadi jalur utama distribusi logistik.

Pengurangan beban lalu lintas kendaraan angkutan barang juga dipandang dapat memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan.

Data tahun 2024 menunjukkan terdapat 150.906 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 26.839 orang.

Dari total kasus tersebut, sekitar 10,5 persen melibatkan kendaraan angkutan barang.

Di sisi lain, kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih masih menjadi salah satu tantangan dalam sistem transportasi nasional.

Kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan nasional karena kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tercatat mencapai Rp 10,21 triliun.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa moda kereta api dinilai memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang dalam jumlah besar dengan dampak yang lebih rendah terhadap infrastruktur jalan.

Mendorong peralihan distribusi barang ke moda kereta

KAI Logistik menyatakan akan terus memperluas pemanfaatan moda kereta api sebagai bagian dari penguatan sistem logistik nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas angkut, pengembangan jaringan layanan, serta kolaborasi dengan berbagai pelaku industri.

Menurut Yuskal, semakin banyak distribusi barang yang beralih ke moda kereta api diharapkan dapat menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari ekosistem transportasi nasional, KAI Logistik berkomitmen untuk terus memperluas pemanfaatan moda kereta api sebagai solusi logistik masa depan.

"Melalui peningkatan kapasitas, pengembangan jaringan layanan, dan kolaborasi dengan berbagai pelaku industri, perusahaan berharap semakin banyak distribusi barang yang beralih ke moda kereta sehingga mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, lebih aman, lebih hijau, dan lebih berdaya saing, sekaligus mendukung visi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Yuskal.

SEBELUM menyalahkan importir, ada pertanyaan yang lebih penting: mengapa ribuan kontainer yang sudah tiba justru tidak bergerak?

Di terminal peti kemas di Tanjung Priok, Jakarta, ribuan kontainer berdiri diam lebih lama dari seharusnya.

Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya persoalan administrasi. Namun bagi pelaku logistik, kontainer yang berhenti bergerak hampir selalu merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang berubah di belakangnya.

Pada 6 Juni 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi ke kawasan Tanjung Priok setelah ditemukan sekitar 3.100 kontainer impor dan ribuan dokumen yang masih tertahan di terminal peti kemas.

Dalam berbagai pemberitaan, muncul dugaan bahwa sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penumpukan dianggap lebih murah dibandingkan memindahkannya ke gudang di luar kawasan.

Penjelasan tersebut terdengar masuk akal. Namun dalam logistik, sesuatu yang terdengar masuk akal belum tentu benar.

Sebagai praktisi yang sehari-hari bergelut dengan biaya transportasi, utilisasi armada, dan pergerakan barang, saya justru melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda.

Penumpukan 3.100 kontainer lebih masuk akal dibaca sebagai gejala tekanan dalam rantai pasok dan perdagangan daripada sekadar perilaku oportunistik importir.

Tiga ribu seratus kontainer mungkin hanya terlihat sebagai angka. Namun, jika satu kontainer berisi barang bernilai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, maka yang sedang berhenti bergerak sesungguhnya adalah aktivitas ekonomi bernilai ratusan miliar hingga bahkan triliunan rupiah.

Yang menarik, persoalan ini terjadi ketika sektor transportasi dan pergudangan justru menunjukkan kinerja yang relatif kuat.

Dalam berita resmi statistik yang dirilis awal 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98 persen sepanjang 2025 dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi secara nasional.

Di atas kertas, logistik Indonesia sedang tumbuh. Namun, di salah satu gerbang perdagangan terbesar Indonesia, ribuan kontainer justru berhenti bergerak.

Pelabuhan Bukan Gudang Murah

Dalam diskusi publik, muncul asumsi bahwa sebagian importir sengaja membiarkan barang mengendap karena biaya penyimpanan di pelabuhan dianggap lebih murah.

Sebagai praktisi logistik, saya kesulitan menerima penjelasan tersebut tanpa melihat perhitungan biaya yang utuh.

Pelabuhan pada dasarnya dirancang sebagai titik transit, bukan fasilitas penyimpanan jangka panjang.

Importir yang membiarkan kontainer terlalu lama berada di terminal harus menanggung biaya penumpukan (storage charge) yang bersifat progresif. Semakin lama barang berada di kawasan terminal, semakin tinggi biaya yang harus dibayar.

Di atas itu masih terdapat biaya detention, yaitu biaya penggunaan kontainer milik perusahaan pelayaran setelah masa bebas pakai berakhir. Semakin lama kontainer tertahan, semakin besar pula tagihan yang harus ditanggung pemilik barang.

Belum lagi terdapat risiko kepabeanan apabila penyelesaian barang melewati batas waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik logistik, sulit membayangkan pelabuhan menjadi pilihan penyimpanan yang ekonomis.

Dengan kombinasi biaya penumpukan, biaya penggunaan kontainer, dan risiko kepabeanan, asumsi bahwa ribuan kontainer sengaja dibiarkan mengendap demi menghemat biaya memerlukan pembuktian yang jauh lebih kuat.

Ada satu karakteristik penting dalam rantai pasok yang sering luput dari perhatian. Barang yang tiba hari ini bukanlah keputusan yang dibuat hari ini.

Sebagian besar merupakan hasil kontrak pembelian yang disepakati beberapa bulan sebelumnya, ketika proyeksi pasar, nilai tukar, biaya distribusi, dan kondisi usaha mungkin masih berbeda.

Dalam logistik, barang bergerak berdasarkan ekspektasi masa lalu. Sementara pasar bergerak berdasarkan kenyataan hari ini.

Ketika keduanya tidak lagi sejalan, inventori mulai menumpuk. Kadang penumpukan terjadi di gudang. Kadang terjadi di pusat distribusi. Kadang terlihat di terminal peti kemas.

Karena itu, kawasan pelabuhan sering kali menjadi tempat pertama yang memperlihatkan gejala ketika terjadi gangguan pada sistem ekonomi yang lebih besar.

Dalam ilmu rantai pasok, inventori yang berhenti bergerak sering kali menjadi indikator dini sebelum perubahan tersebut tercermin dalam data produksi, penjualan, atau investasi.

Membaca Kemungkinan yang Lebih Masuk Akal

Tentu tidak ada yang dapat memastikan penyebab penumpukan 3.100 kontainer hanya dari pengamatan luar.

Namun, terdapat beberapa kemungkinan yang, dari perspektif logistik, tampak lebih masuk akal dibanding asumsi bahwa ribuan importir secara bersamaan memilih menjadikan pelabuhan sebagai gudang murah.

Kemungkinan pertama adalah tekanan likuiditas perdagangan. Barang yang sudah berlayar tetap akan tiba meskipun kondisi pasar berubah selama perjalanan.

Ketika barang datang, importir tetap harus menyelesaikan berbagai kewajiban pembayaran, perpajakan, biaya distribusi, dan biaya logistik lanjutan.

Jika kondisi usaha berubah dibanding saat kontrak dibuat, kemampuan untuk segera mengeluarkan barang juga dapat ikut terpengaruh.

Kemungkinan kedua adalah perlambatan penyerapan pasar domestik. Barang yang tiba hari ini pada dasarnya merupakan refleksi optimisme beberapa bulan sebelumnya.

Namun, pasar tidak selalu bergerak sesuai rencana. Ketika permintaan tumbuh lebih lambat dari perkiraan, barang yang datang tidak selalu dapat langsung diserap oleh jaringan distribusi.

Faktor lain seperti hambatan distribusi atau persoalan administrasi juga mungkin berkontribusi. Namun, keduanya lebih tepat dipandang sebagai faktor pendukung daripada penjelasan utama.

Yang jelas, jika ribuan kontainer tertahan secara bersamaan, penjelasan yang paling masuk akal biasanya bukan perilaku individu, melainkan tekanan yang sedang bekerja pada sistem.

Peristiwa ini juga menyampaikan pesan yang lebih luas. Data BPS menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi sekitar 5,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.

Lebih penting dari besarannya, sektor inilah yang menghubungkan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi dalam satu sistem yang utuh.

Ketika barang bergerak lancar, roda ekonomi biasanya ikut bergerak. Sebaliknya, ketika ribuan kontainer berhenti bergerak, kita perlu bertanya apakah persoalannya hanya berada di terminal peti kemas atau justru berada pada sistem yang lebih besar di belakangnya.

Ada satu dimensi lain yang juga sering luput dari perhatian. Kontainer yang tertahan terlalu lama berarti perputaran peralatan logistik menjadi lebih lambat.

Dalam sistem peti kemas, kontainer impor yang tidak segera keluar pada akhirnya dapat memengaruhi ketersediaan kontainer kosong yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor.

Artinya, dampaknya tidak berhenti pada importir. Ia berpotensi menjalar ke eksportir dan rantai pasok yang lebih luas.

Dalam dunia logistik, kontainer tidak pernah berbicara. Namun, ketika ribuan kontainer berhenti bergerak pada saat yang sama, biasanya ada pesan yang sedang mereka sampaikan.

Karena itu, perdebatan mengenai 3.100 kontainer di Tanjung Priok seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah importir sengaja membiarkan barangnya mengendap atau tidak.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah penumpukan tersebut merupakan gejala dari tekanan yang lebih besar dalam sistem perdagangan dan rantai pasok kita.

Sebab terminal peti kemas hanyalah tempat gejala terlihat. Dan seperti halnya dalam dunia medis, resep yang tepat hanya bisa lahir dari diagnosis yang tepat.

Pertanyaannya bukan siapa yang paling cepat disalahkan, melainkan apakah kita cukup jujur untuk mendengarkan pesan yang sedang disampaikan oleh kontainer-kontainer yang berhenti bergerak itu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) melaporkan insiden tenggelamnya kapal kontainer Golden Star 1 yang dioperasikan oleh anak usahanya, Samudera Shipping Line Ltd., pada rute Singapura–Pasir Gudang, Malaysia.

Perseroan memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak berdampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin (8/6/2026), insiden tersebut terjadi pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 waktu Singapura. Kapal Golden Star 1 merupakan kapal carter yang dioperasikan oleh Samudera Shipping Line Ltd., entitas anak perseroan yang berbasis di Singapura.

Manajemen menjelaskan kapal tersebut dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian carter dengan Samudera Shipping Line Ltd.

Perseroan saat ini berkoordinasi dengan pemilik kapal, otoritas maritim, perusahaan asuransi, serta pihak terkait lainnya untuk menangani insiden dan proses pemulihan muatan.

SMDR juga menyatakan seluruh awak kapal telah berhasil dievakuasi dengan selamat sehingga tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Perseroan menegaskan insiden tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Adapun, untuk menjaga kesinambungan layanan pelayaran pada rute Singapura–Pasir Gudang, Samudera Shipping Line Ltd. tengah menyiapkan kapal pengganti.

Sebelumnya, SMDR perseroan membuka rute baru melalui pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, menuju Singapura dan Penang, Malaysia guna memperkuat jaringan logistik dan pelayaran internasional di tengah prospek perdagangan global yang mulai membaik.

Manajemen SMDR menyampaikan bahwa pembukaan jalur baru tersebut merupakan langkah strategis perseroan untuk meningkatkan konektivitas logistik nasional sekaligus memperkuat akses perdagangan internasional.

Rute dengan jadwal pelayaran mingguan itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor melalui akses langsung dari Kuala Tanjung menuju pusat perdagangan regional di Singapura dan Penang.

"Dengan jadwal mingguan, rute ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor dengan akses langsung melalui Kuala Tanjung," ujar Manajemen dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan layanan hingga 24 jam sehari setelah menemukan penumpukan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kondisi tersebut mulai dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri dan meningkatkan dwelling time di pelabuhan.

Purbaya mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya beberapa hari lalu, terdapat sekitar 3.000 dokumen yang harus diproses dan berkaitan dengan 3.100 kontainer yang tertahan di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha,” ujar Purbaya saat meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional di tengah meningkatnya volume impor dalam beberapa waktu terakhir.

Antrean mulai berkurang

Purbaya mengatakan, berbagai langkah perbaikan telah mulai dilakukan untuk mengurai kepadatan di pelabuhan. Jumlah dokumen yang tertunda disebut telah berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500.

Meski demikian, pemerintah menilai percepatan masih perlu dilakukan agar antrean dapat kembali ke level normal dan tidak mengganggu aktivitas logistik maupun pasokan industri.

Menurut dia, salah satu penyebab utama keterlambatan proses adalah meningkatnya jumlah barang yang masuk ke pelabuhan sehingga membebani kapasitas pelayanan yang tersedia.

"Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Pertama, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini," kata Purbaya.

Ia menegaskan Bea dan Cukai perlu menambah petugas dan menerapkan sistem kerja bergiliran selama 24 jam hingga jumlah antrean kembali ke kisaran normal, yakni sekitar 500 dokumen yang menunggu proses penyelesaian.

Purbaya mengungkap penyebab penumpukan 3.100 kontainer di Tanjung Priok dan meminta Bea Cukai bekerja 24 jam

Lonjakan impor jadi pemicu

Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Keuangan, penumpukan tersebut diduga dipicu oleh lonjakan impor yang terjadi pada April 2026.

Purbaya menilai meningkatnya impor mencerminkan aktivitas ekonomi yang membaik. Namun, peningkatan arus barang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan layanan logistik agar tidak berubah menjadi hambatan baru bagi dunia usaha.

"Katanya begitu, impor yang tinggi di bulan April. Jadi kalau itu sih bagus, tapi kita harus siap. Nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kita maintain di level yang normal," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan pelabuhan tidak menjadi bottleneck atau titik kemacetan dalam rantai pasok nasional ketika aktivitas ekonomi dan impor meningkat.

"Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal," tutur dia.

Purbaya juga membuka kemungkinan melakukan redistribusi sumber daya manusia dari kantor Bea Cukai di daerah lain apabila kebutuhan personel di Tanjung Priok meningkat.

"Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, Semarang, atau Banten," kata Purbaya.

Tinjau pemeriksaan barang impor

Dalam peninjauan tersebut, Purbaya melihat langsung proses pemeriksaan fisik sejumlah barang impor yang berada di kawasan pelabuhan.

Ia mengaku sempat membuka salah satu kontainer secara acak dan menemukan isi barang yang sesuai dengan dokumen yang dilaporkan importir.

"Saya nggak lihat satu-satu, tapi saya lihat ada bahan baku kulit, onderdil blender, ada lagi matras karet, yang terakhir marmer. Sejenis itu lah," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap nilai barang impor guna mengantisipasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Selain memeriksa kesesuaian fisik barang dengan dokumen impor, Kementerian Keuangan juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat sistem pengawasan kepabeanan dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam aktivitas impor.

Importir diduga membiarkan barang menumpuk

Selain lonjakan volume impor, Purbaya menemukan persoalan lain yang dinilai turut memperparah kepadatan di pelabuhan.

Menurut dia, terdapat kontainer yang sebenarnya telah menyelesaikan seluruh proses administrasi kepabeanan, tetapi tidak segera dikeluarkan oleh pemilik barang.

Akibatnya, kontainer tersebut tetap berada di kawasan pelabuhan selama berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.

"Ada satu lagi masalah bahwa barang yang sudah clear segala macam itu tidak diambil oleh importir dan ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah mereka biarkan saja di sini," kata Purbaya.

Ia menduga sebagian importir memilih membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya yang harus dibayar masih lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

Kemenkeu siapkan regulasi dan disinsentif

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi regulasi yang berlaku dan menyiapkan skema disinsentif bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barang di pelabuhan.

Purbaya telah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyusun aturan yang tetap mempertimbangkan asas keadilan dan tidak memberatkan dunia usaha.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman untuk melihat regulasinya, membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar dia.

Menurut Purbaya, pemerintah akan terlebih dahulu menentukan batas dwelling time yang dianggap wajar sebelum menerapkan langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar bagi pelanggar.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk menambah beban pelaku usaha, melainkan memastikan kapasitas pelabuhan dapat dimanfaatkan secara optimal dan arus logistik nasional tetap berjalan lancar.

Kementerian Keuangan juga memastikan akan terus memantau perkembangan di Pelabuhan Tanjung Priok serta menyiapkan langkah tambahan apabila diperlukan guna mempercepat penurunan dwelling time, mengurai penumpukan kontainer, dan menjaga kelancaran pasokan bahan baku bagi sektor industri nasional.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Ungkap 3.000 Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok, Bea Cukai Diminta Kerja 24 Jam