JAKARTA - Sebuah dokumen internal Bank Dunia ( World Bank ) yang bocor ke publik mengungkap fakta mengejutkan tentang kepanikan finansial yang sedang melanda berbagai belahan dunia. Sedikitnya 27 negara dilaporkan bergerak cepat di bawah radar untuk mengamankan akses ke dana darurat guna membentengi ekonomi mereka dari efek domino perang Iran di Timur Tengah.

27 Negara kini mencari bantuan darurat dari World Bank setelah perang Iran pecah. Seperti diketahui Perang Amerika Serikat bersama Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari 2026 lalu terbukti telah mengacaukan rantai pasokan logistik global, melambungkan harga energi, hingga menahan pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang.

Blokade Selat Hormuz memicu kekhawatiran akan terjadinya kelaparan dan kebangkrutan massal di sejumlah negara. Dunia Siaga! Bank Dunia Peringatkan Guncangan Pasokan Energi Terparah dalam Sejarah Resmi Dimulai

Negara-Negara Memilih Tiarap

Dokumen internal yang dilansir Reuters tersebut tidak menyebutkan secara rinci nama ke-27 negara tersebut demi menjaga stabilitas pasar. Pihak Bank Dunia sendiri menolak untuk memberikan komentar resmi atas bocornya data sensitif ini.

Namun dokumen tersebut mengonfirmasi bahwa tiga negara telah berhasil meloloskan instrumen pendanaan darurat baru mereka, sementara 24 negara lainnya masih dalam proses pemenuhan syarat administratif.

Dua negara yang posisinya telah terkonfirmasi adalah Kenya dan Irak, yang berniat meminta bantuan kilat kepada Bank Dunia akibat lonjakan harga BBM dalam negeri yang mencekik rakyatnya. Ironisnya Irak yang merupakan salah satu produsen minyak dunia, justru mengalami pukulan telak akibat penurunan drastis pendapatan ekspor minyak mentah imbas blokade.

Berbeda dengan prediksi awal di mana Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan akan ada belasan negara yang mengantre pinjaman hingga USD50 miliar, sejauh ini pengajuan ke IMF justru sepi peminat. Negara-negara saat ini berada dalam mode wait-and-see.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University, Kevin Gallagher membeberkan aspek psikologis di balik fenomena ini. Menurutnya, negara-negara berkembang jauh lebih memilih menguras sisa dana proyek Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF.

"Program bantuan IMF umumnya menuntut syarat pengetatan anggaran (austerity measures) yang sangat ketat. Hal itu justru berisiko memicu ledakan protes dan gejolak sosial di dalam negeri, seperti yang sudah mulai terlihat di Kenya," jelas Gallagher.

Amunisi USD100 Miliar Disiapkan untuk Redam Krisis

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga bulan lalu mengonfirmasi bahwa institusinya telah menyiapkan 'alat tempur krisis' untuk membantu negara-negara anggotanya. Melalui skema Rapid Response Option, negara yang terancam krisis dapat langsung mencairkan hingga 10% dari sisa dana pembiayaan mereka yang belum ditarik.

27 negara yang sedang mengamankan dana darurat Bank Dunia termasuk di antara 101 negara dengan akses ke beberapa bentuk instrumen pembiayaan yang telah diatur sebelumnya untuk dapat digunakan dalam kondisi krisis. Ada juga 54 negara yang mendaftar ke Opsi Tanggap Cepat, sehingga memungkinkan negara-negara ini menggunakan hingga 10% dari pembiayaan yang belum dicairkan.

Bank Dunia mengestimasi dana taktis yang bisa diakses cepat mencapai USD20 miliar hingga USD25 miliar. Angka ini bahkan bisa digelembungkan hingga mencapai USD100 miliar dalam jangka panjang melalui reorientasi portofolio proyek global demi menahan runtuhnya ekonomi negara-negara miskin dan berkembang tahun ini.

JAKARTA - Total utang dunia meroket ke angka fantastis USD353 triliun atau setara Rp6.168 Kuadriliun (6,1 kuintiliun) pada kuartal pertama 2026, menurut laporan terbaru dari Institute of International Finance (IIF). Kondisi ini menjadi sinyal bahaya yang muncul dari jantung keuangan global.

Namun yang lebih mengejutkan para pengamat bukanlah angka utang tersebut, melainkan pergeseran perilaku investor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, investor mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh dan berpaling dari Surat Utang Amerika Serikat (US Treasuries), sebuah aset yang selama ini dianggap sebagai pelabuhan teraman di dunia.

Eksodus Investor: AS Mulai Ditinggalkan?

Laporan IIF menunjukkan tren diversifikasi yang masif. Permintaan akan obligasi pemerintah Jepang dan Eropa menguat tajam, sementara selera investor terhadap utang Amerika Serikat cenderung jalan di tempat.

"Di bawah kebijakan saat ini, rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat diprediksi akan terus merangkak naik," ujar Emre Tiftik dari IIF.

Ketidakpastian fiskal jangka panjang di Washington membuat investor kini lebih memilih memarkir modal mereka di zona Euro dan Jepang yang dinilai memiliki pertumbuhan utang lebih moderat.

Ancaman tidak berhenti di sana. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperingatkan bahwa pemerintah dan korporasi di seluruh dunia diperkirakan akan meminjam tambahan USD29 triliun dari pasar obligasi sepanjang tahun 2026.

Angka ini melonjak 17% dibandingkan tahun 2024, dipicu oleh empat mesin utama pengeluaran dunia saat ini. Pertama yakni ledakan investasi AI, kebutuhan modal raksasa untuk infrastruktur kecerdasan buatan.

Lalu menjaga keamanan energi, dampak krisis minyak akibat blokade Selat Hormuz. Tidak ketinggalan belanja pertahanan pada peringkat ketiga, saat ketegangan geopolitik yang memaksa negara-negara memperkuat militer.

Terakhir penuaan populasi, biaya kesehatan dan pensiun membengkak di negara maju. Dunia di Ambang Kebangkrutan? Utang AS Tembus Rp666.215 Triliun



Sinyal Bahaya bagi Pasar Keuangan

Psikologi pasar saat ini sedang berada dalam fase waspada tinggi. Pergeseran investor ke arah aset yang lebih sensitif terhadap harga, seperti hedge fund dan rumah tangga, diprediksi akan meningkatkan volatilitas pasar.

Dengan biaya pinjaman jangka panjang yang tetap tinggi, banyak negara mulai beralih ke utang jangka pendek. Langkah ini ibarat bom waktu karena meningkatkan risiko gagal bayar saat jatuh tempo (refinancing risk).

JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai Rp9.637,9 triliun.

Meskipun secara nominal mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75%. Angka tersebut tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan nominal tersebut. Ia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

Rupiah Keok di Rp17.181 per Dolar AS, Pengamat Soroti Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp833,96 Triliun



"Acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60 persen. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an, lebih sedikit jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180 persen. Malaysia 60 persen lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang apa Jepang 275," papar Purbaya dikantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya meminta publik untuk melihat utang dari sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi, bukan sekadar melihat tumpukan angkanya. Ia menganalogikan utang pemerintah seperti sebuah perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya.

"Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mau ngembangin usahanya, dia bisa utangkan. Tapi perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta, udah susah. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya," jelas Purbaya.

Tere Liye: Suara Lugas di Tengah Normalisasi Utang Pemerintah



Ia juga menyayangkan sikap skeptis beberapa pihak yang cenderung melihat sisi utang secara negatif tanpa mempertimbangkan indikator komparatif yang kuat. "Jadi kalau dilihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat, sisi komparatif," tegas Menkeu.

Berdasarkan rincian dari DJPPR, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun. Jumlah ini mencakup porsi terbesar dari total utang dan mengalami penambahan Rp265,66 triliun sejak akhir tahun lalu.

Sementara itu, sisa utang berasal dari pinjaman yang tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun. Pinjaman ini tumbuh tipis sebesar Rp16,85 triliun dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026. Pemerintah memastikan strategi pembiayaan tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian pasar global.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026) ke level Rp17.181 per dolar AS. Mata uang Garuda sempat melemah hingga 45 poin dibandingkan penutupan sebelumnya Rp17.142 per dolar AS.

Pelemahan kurs rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI, dimana hari ini bertengger pada level Rp17.179/USD. Posisi rupiah makin terpuruk dari sesi kemarin di level Rp17.142 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assu’aibi mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Utang Jatuh Tempo Indonesia Rp800 Triliun, DPR Desak Menkeu Purbaya Susun Strategi



Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Namun langkah tersebut belum mendapat respons jelas dari pihak Iran, bahkan memicu ketegangan baru menyusul rencana AS mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran.

Situasi ini berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami perlambatan signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven.

Ibrahim menambahkan, dari faktor domestik tekanan terhadap rupiah juga datang dari tantangan fiskal pemerintah. Pada 2026, Indonesia menghadapi jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, kondisi yang dikenal sebagai 'debt wall' ini menuntut strategi pembiayaan ulang dalam skala besar, di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil. Purbaya Tak Terima Outlook Rating Utang Indonesia Dipangkas Jadi Negatif



"Penomena ini sebagai debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta merespons risiko eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ibrahim Assu’aibi, menilai kombinasi faktor global dan domestik masih akan menekan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Di sisi lain, tekanan domestik dari kebutuhan pembiayaan utang juga menambah beban terhadap stabilitas nilai tukar," pungkasnya.

JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD437,9 miliar (setara Rp7.481 triliun dengan kurs Rp17,084 per USD) atau meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ungkap Direktur Departemen Komunikasi, Anton Pitono seperti dilansir laman resmi BI, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu posisi ULN swasta mengalami penurunan. Dari Utang Luar Negeri publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar, atau secara tahunan tumbuh 5,5% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy).

Dipakai Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Maret 2026 Turun ke Rp2.507 Triliun



Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," bebernya.

Sedangkan peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar, atau secara tahunan tercatat turun 0,7% (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

JAKARTA - Di balik klaim pemerintah bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, sebuah peringatan keras muncul dari pengamat ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky. Ia menyoroti risiko beban utang negara yang kian berat, dan sudah memasuki zona merah dan melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Lembaga Moneter Internasional (IMF).

Awalil menekankan, bahwa masyarakat dan pembuat kebijakan tidak boleh lagi hanya terpaku pada Debt to GDP Ratio (rasio utang terhadap PDB). Indikator yang lebih krusial saat ini adalah Debt Service Ratio (DSR), yakni seberapa besar pendapatan negara yang habis hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Berdasarkan analisis terbaru per Kamis (19/3/2026), beban bunga utang Indonesia pada tahun 2025 telah menyerap 18,66% dari total pendapatan negara. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang disarankan IMF.

Purbaya: Pilihan Sekarang Tambah Utang atau Kembali ke Krisis 1998



"Rekomendasi yang bisa diartikan sebagai batas aman adalah 7-10%. Namun kita sudah di angka 18 persen lebih. Ini alasan mengapa lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings merevisi prospek kredit Indonesia menjadi negatif," ungkap Awalil.

Jika menghitung beban utang secara total (debt service) yakni pelunasan pokok ditambah pembayaran bunga, angkanya mencapai Rp1.314 triliun pada 2025. Hal ini membuat DSR Indonesia berada di level 47,46%, jauh di atas ambang rekomendasi IMF yang berada di kisaran 25-35%.

Memasuki tahun 2026, tantangan fiskal diprediksi semakin curam. Awalil memaparkan, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi pertengahan 2025 yang kini tampak kurang realistis, terutama setelah pecahnya perang di Timur Tengah.

Pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga minyak berisiko membengkakkan posisi utang valas serta memperlebar defisit anggaran.

"Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi... kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelasnya menanggapi skenario pelebaran defisit.

Jika pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit hingga 4,06% (Skenario 3), Awalil memprakirakan kebutuhan berutang secara bruto bisa melonjak hingga Rp2.020 triliun. Tantangan terbesarnya adalah mencari pembeli Surat Berharga Negara (SBN) di tengah pasar yang sedang bergejolak.

"Seandainya, SBN yang diterbitkan tersebut terserap pun, akan ada masalah fiskal serius yang akan dihadapi. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka semua rasio terkait utang akan lebih buruk dibanding rencana APBN. Beban utang makin meningkat dan berisiko menimbulkan gagal bayar, terutama dalam hal bunga utang," tegas Awalil.

Keseimbangan primer yang tercatat negatif menunjukkan bahwa saat ini pemerintah harus menarik utang baru hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang lama. Tanpa efisiensi yang ketat, risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang ekstrem menghantui keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.

JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar USD431,7 miliar atau setara Rp7.262 triliun (dengan kurs Rp16.822 per USD). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada triwulan III 2025 sebesar USD427,6 miliar.

Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Sementara itu utang luar negeri pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar USD214,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III 2025 sebesar USD210,1 miliar.

Utang Indonesia Naik Tembus Rp9.637 Triliun, Setara 40,46% dari PDB



"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," bunyi pernyataan resmi yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif, Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN , ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Utang Luar Negeri Swasta Menyusut

Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD192,8 miliar pada triwulan IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2025 sebesar USD194,5 miliar. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Utang Luar Negeri Indonesia Jadi Rp7.153 Triliun per November 2025



Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta. Selain itu ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9% pada triwulan IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

JAKARTA - Terkait keraguan pasar atas kemampuan bayar utang Indonesia , Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak ada alasan untuk khawatir. Sebelumnya ekonom memprediksi pemerintah akan menghadapi tantangan berat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pada 2026.

"Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhin, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya yang jangka pendek saja ya. Kalau orang yang penakut ya akan takut," ungkap Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Jumat (6/2).

Kebutuhan untuk menarik utang baru secara bruto diyakini jauh lebih besar yakni mencapai Rp1.650 triliun. Angka tersebut meliputi kebutuhan untuk menutup defisit anggaran dan, yang lebih signifikan, untuk melunasi pokok utang lama yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Sementara itu terkait Moody's Rating yang mempertahankan rating utang Indonesia Baa2, namun memangkas outlook dari stabil menjadi negatif. Menkeu menyadari bahwa Moody’s mungkin mengkhawatirkan beban anggaran dari program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk itu Ia berkomitmen akan menyisir langsung anggaran di setiap kementerian dan lembaga guna memastikan tidak ada kebocoran atau pemborosan. Jaga Defisit APBN di Bawah 3%, Purbaya Sentil Lembaga Rating: Suruh Becermin



"Program MBG kita pastikan berjalan tempat sasaran, efektif dan efisien. Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody’s juga khawatir di situ. Saya sekarang boleh melihat anggaran Kementerian Lembaga yang lain, kata DPR. Saya akan lihat satu-satu," jelas Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons pandangan lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Ratings terkait kondisi fiskal Indonesia. Purbaya menegaskan, bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah (rebound) yang kuat, sehingga kekhawatiran mengenai penurunan peringkat (downgrade) dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Seperti diketahui sebelumnya Moody's Rating mempertahankan rating utang Indonesia Baa2, meski begitu outlook dipangkas dari stabil menjadi negatif. Sementara itu Menkeu Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,39% pada kuartal IV 2025 merupakan bukti nyata kebijakan pemerintah berada di jalur benar.

"Biar aja seperti itu, yang jelas ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi, saya pikir pertumbuhan akan lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody’s akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair," ujar Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Jumat (6/2/2026).

Ramalan Purbaya Meleset Soal Pertumbuhan Ekonomi, Capai 5,11% Disebut Lumayan



Purbaya membantah adanya risiko penurunan peringkat kredit Indonesia. Menurutnya, rasio defisit Indonesia masih jauh lebih sehat dibandingkan negara-negara lain.

Bendahara Negara ini justru menargetkan prospek peningkatan peringkat (upgrade) di masa depan jika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai level 6%. Purbaya: Ekonomi Indonesia Solid, Lebih Unggul dari Banyak Negara



"Alasannya nggak terlalu kuat untuk downgrade. Justru kita harusnya nanti pelan-pelan akan ada prospek upgrade, mungkin setelah akhir tahun ketika ekonomi kita tumbuh 6 persen atau lebih. Jadi saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja," tegasnya.

Mengenai kehadiran BPI Danantara yang turut menjadi perhatian lembaga pemeringkat, Purbaya memilih untuk tidak berkomentar terlalu dalam. Namun ia melihat potensi positif dari pembentukan badan tersebut sebagai motor penggerak BUMN agar lebih kompetitif.

"Biarkan Danantara yang menjelaskan. Harusnya sih arahnya bagus. Karena itu BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Harusnya sih bagus. Ini masih baru kan, orang baru melihat. Tapi setelah nanti berjalan, saya pikir akan positif dampaknya," jelasnya.

Dengan demikian, Purbaya tetap optimisme bahwa Moody’s akan menyesuaikan penilaian mereka setelah melihat data pertumbuhan ekonomi terbaru yang solid. Ia yakin Indonesia berhasil membalikkan arah ekonomi dengan biaya fiskal yang relatif minimum.

JAKARTA - Utang pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa (UE) mencapai level tertinggi dalam dua tahun pada kuartal ketiga tahun lalu. Bahkan beban utang beberapa negara menyentuh rekor di tengah militerisasi yang semakin meningkat di blok tersebut, menurut data terbaru.

Hingga akhir September 2025, rasio utang bruto pemerintah terhadap PDB di blok tersebut berada pada posisi 82,1%, atau level tertinggi sejak 2023. Laporan tersebut berdasarkan data yang dirilis badan statistik Eurostat.

Eropa dan AS Saling Gebuk demi Greenland, Paket Tarif Balasan Rp1.825 Triliun Disiapkan



Angka ini menandai kebalikan dari periode penurunan tingkat utang pasca-pandemi, menunjukkan bahwa keuangan blok Uni Eropa kembali memburuk setelah pemerintah melakukan pinjaman secara besar-besaran selama krisis Covid-19 dan kemudian mulai mencoba memperbaiki anggaran.

Beban utang mencapai tingkat tertinggi di era modern pada sejumlah negara, seperti Prancis, Polandia, dan Rumania, yang masing-masing mencatatkan rasio sebesar 117,7%, 58,1%, dan 58,9%. Polandia dan Rumania mengalami kenaikan tahunan paling mencolok dimana untuk masing-masing sebesar 5 dan 5,5 poin secara persentase seperti dilansir RT.

Bagi warga biasa, utang pemerintah yang lebih tinggi sering kali berarti pemerintah harus menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk layanan publik dan investasi guna mengelola beban dan membayar bunga.

Pejabat di Brussels secara tegas mengaitkan tekanan fiskal terbaru dengan kebutuhan militer. Menurut Komisi Eropa, “lingkungan strategis yang cepat memburuk,” seperti konflik Ukraina dan ancaman Rusia, memerlukan peningkatan signifikan dalam pengeluaran militer.

Rencana 'Readiness 2030' komisi ini dirancang untuk menambah 2 poin persentase pada rasio utang UE pada tahun 2028. Utang Luar Negeri Indonesia Jadi Rp7.153 Triliun per November 2025

Sementara itu belanja militer Uni Eropa meningkat dari 218 miliar euro atau setara Rp4.313 triliun (dengan kurs Rp19.787 per USD) pada 2021, dan diproyeksikan pada tahun 2025 menyentuh 381 miliar euro yang jika dirupiahkan mencapai Rp7.538 triliun. Lonjakan yang dilaporkan diyakini “dipercepat” oleh eskalasi konflik Ukraina pada 2022. Sejak itu, banyak pejabat Barat mengklaim bahwa Rusia bisa mengancam negara-negara UE.

Sementara itu Moskow menepis tuduhan itu sebagai “omong kosong” yang menurut Rusia dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan dan mengecam apa yang disebutnya sebagai “militarisasi sembrono” oleh Barat.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, para pemimpin Uni Eropa melebih-lebihkan bahaya yang ada, dimana diklaim untuk mendorong agenda politik mereka sendiri dan menyalurkan uang ke industri senjata. Ditekankan juga bahwa Rusia tidak berniat menghadapi blok tersebut secara militer.

JAKARTA - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memprakirakan, posisi utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp9.450 triliun per 31 Oktober 2025. Perkiraan ini dihitung berdasarkan data Pembiayaan Utang neto yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN KiTa edisi November, dikombinasikan dengan posisi utang akhir tahun sebelumnya dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

"Posisi ini kemungkinan akan terus bertambah hingga mencapai Rp9.600 pada akhir tahun 2025. Sedangkan rasionya atas PDB memang masih bertahan di kisaran 40 persen," kata Awalil dalam risetnya.

Laporan Kemenkeu per 31 Oktober 2025 mencatat defisit anggaran sebesar Rp479,7 triliun, yang berasal dari Pendapatan Negara sebesar Rp2.113,3 triliun dan Belanja Negara Rp2.593 triliun. Namun, pembiayaan anggaran tercatat melampaui defisit, mencapai Rp532,9 triliun.

Awalil menyoroti bahwa realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp532,9 triliun telah menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,2 triliun (selisih antara pembiayaan anggaran dan defisit).

Data Kemenkeu menunjukkan realisasi Pembiayaan Utang (neto) sampai 31 Oktober 2025 mencapai Rp570,1 triliun, atau 73,48 persen dari rencana awal APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun.

Menurut Awalil, meskipun Pemerintah mengklaim telah berupaya keras mengendalikan kebutuhan berutang, bahkan sampai menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang disetujui DPR, realisasi APBN per Oktober masih mencatatkan SiLPA. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah berutang melebihi kebutuhan untuk menutup defisit.

"Meski demikian, realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober masih mencatatkan SiLPA, yang berarti berutang melebihi kebutuhannya," tulis Awalil.

Pertaruhan Purbaya di Tengah Beban Utang Pemerintah Rp9.000 Triliun

Awalil menjelaskan, bahwa posisi utang sebesar Rp9.450 triliun didapatkan dari kalkulasi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang per 31 Desember 2024 adalah Rp8.813 triliun. Ditambah penarikan utang bersih (neto) dari Januari hingga Oktober 2025 sebesar Rp570,1 triliun.

Posisi utang dipengaruhi oleh pelemahan Rupiah dari Rp16.162 (31 Desember 2024) menjadi Rp16.640 (31 Oktober 2025). Mengingat sekitar 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing, pelemahan kurs menambah posisi utang dalam Rupiah sebesar Rp67 triliun.

Awalil juga mengkritisi kurangnya keterbukaan informasi dari Kemenkeu karena laporan APBN KiTa edisi November tidak menyajikan posisi utang Pemerintah per 31 Oktober, padahal Kemenkeu dapat mengasumsikan PDB nominal untuk menghitung rasio defisit.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi utama pemerintah untuk mengelola rasio utang yang mencapai sekitar Rp9.000 triliun. Strategi tersebut berfokus pada efisiensi belanja anggaran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menekan defisit dan menaikkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax-to-GDP ratio).

Total utang pemerintah pusat per akhir Juni 2025 adalah Rp9.138,05 triliun, yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.980,87 triliun dan pinjaman senilai Rp1.157,18 triliun. Angka ini merupakan rasio sebesar 39,86% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah yang optimal agar berdampak maksimal pada perekonomian. "Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan, tepat sasaran, tepat waktu, gak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian," ujar Purbaya saat ditemui usai pulang kantor, Senin (27/10).

Purbaya Pamer Jaket Berlogo 8%, Simbol Target Pertumbuhan Ekonomi Prabowo

Mantan Ketua DK LPS itu berharap, dengan efektivitas belanja ini, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat, dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Baca Juga:Purbaya Bocorkan Stimulus Gelombang III, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2%

"Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar Income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ," jelasnya.

Adapun Purbaya menargetkan perbaikan signifikan pada tax-to-GDP ratio dalam beberapa bulan ke depan, didukung oleh perbaikan di sektor penerimaan (pajak dan bea cukai) dan pertumbuhan sektor riil yang kuat.

"Harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan, bea cukai dan juga pajak, coretax dan lain-lain, harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax-to-GDP ratio," katanya.

Menkeu secara spesifik memperkirakan bahwa jika sektor riil berjalan bagus sesuai desainnya, hal itu berpotensi menaikkan tax ratio hingga setengah sampai satu persen. Kenaikan satu persen setidaknya berhubungan dengan penerimaan tambahan minimal Rp100 triliun.

Untuk memastikan sektor riil tumbuh, Purbaya menyatakan bahwa Ia aktif melakukan kunjungan dan pertemuan (sidak) untuk menghilangkan hambatan.

"Jadi saya harapkan sektor riil bisa tumbuh dengan effort, makanya saya ke sana-sini memastikan hambatan-hambatan di sektor riil bisa berkurang secara signifikan," tegasnya.

Purbaya mengaku sedang bertaruh pada kuartal ini agar laju pertumbuhan ekonomi dapat lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya. "Saya bertaruh untuk triwulan ini paling enggak laju pertumbuhan ekonominya lebih cepat dibanding triwulan-triwulan sebelumnya, kita targetkan di atas 5 persen, kalau bisa syukur," pungkasnya.

Di akhir jawabannya, Menkeu sempat berkelakar akan mentraktir makan para awak media apabila target pertumbuhan ekonomi mencapai 6%.