Bisnis.com, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) memperoleh fasilitas pinjaman dari sejumlah bank internasional dengan nilai total setinggi-tingginya 385 juta dolar Singapura atau sekitar Rp5,32 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa (30/6/2026), fasilitas tersebut terdiri atas term loan senilai setinggi-tingginya 345 juta dolar Singapura dan fasilitas revolving senilai setinggi-tingginya 40 juta dolar Singapura.

Pinjaman tersebut diberikan kepada entitas anak TBS, antara lain Cora Environment Group Pte. Ltd. atau CEG, SBT Invest Pte. Ltd., dan Taonga Holdings Pte. Ltd.

Transaksi tersebut melibatkan sejumlah bank internasional. DBS Bank Ltd. bertindak sebagai Coordinating Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent, dan Existing Hedge Counterparty.

Selain DBS, fasilitas ini juga melibatkan Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of China Limited, E.Sun Commercial Bank, Malayan Banking Berhad atau Maybank, RHB Bank Berhad, Societe Generale, Taishin International Bank Co., Ltd., serta Natixis Singapore Branch sebagai pemberi pinjaman baru.

Manajemen TOBA menjelaskan dana dari fasilitas tersebut akan digunakan antara lain untuk pelunasan fasilitas pinjaman sebelumnya yang dimiliki SBT Invest dan Taonga, serta pembiayaan modal kerja dan belanja modal SBT Invest dan anak perusahaannya.

Perseroan menyebut transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan struktur pembiayaan anak perusahaan, termasuk dari sisi biaya pendanaan, jangka waktu pembiayaan, dan fleksibilitas pengelolaan kewajiban keuangan.

Secara terpisah, analis dari Ciptadana Sekuritas, Rizal Rafly menilai keterlibatan banyak kreditur internasional dalam fasilitas ini dapat dibaca sebagai validasi terhadap strategi emiten berkode TOBA ini dalam memperkuat portofolio bisnis berkelanjutan.

Menurutnya, bank internasional umumnya memiliki proses uji kelayakan yang ketat, terutama untuk pembiayaan yang berkaitan dengan aset infrastruktur, transisi energi, dan bisnis dengan arus kas jangka panjang.

“Ini bukan sekadar refinancing, tetapi juga sinyal bahwa pemberi pinjaman melihat bisnis baru TOBA, terutama pengelolaan limbah dan energi bersih, memiliki prospek kredit yang layak,” kata Rizal dalam keterangannya.

Kehadiran Natixis Bersama Societe Generale sebagai pemberi pinjaman juga menjadi salah satu poin yang layak dicermati. Keterlibatan kedua institusi keuangan asal Prancis tersebut mempertebal eksposur bank Eropa dalam struktur pendanaan TOBA.

Di pasar Asia, lanjutnya, sejumlah bank Eropa dikenal aktif dalam pembiayaan bertema ESG, transisi energi, infrastruktur berkelanjutan, dan ekonomi sirkular.

Dengan struktur tersebut, fasilitas pinjaman ini dapat memperkuat ruang gerak TOBA dalam melanjutkan agenda transformasi bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, TOBA memang agresif menggeser portofolio dari bisnis berbasis batu bara menuju bisnis berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ekosistem kendaraan listrik.

TOBA sedang menjalankan komitmen TBS2030 dengan arah transformasi dari coal-based business menuju company centered on sustainability. Transformasi tersebut mencakup pengembangan waste management, electric vehicles, serta renewable energy.

Perubahan portofolio tersebut mulai tecermin pada kinerja keuangan perseroan. Pada kuartal I/2026, pendapatan TBS naik 20,6% secara tahunan menjadi US$86,3 juta.

Segmen pengelolaan limbah menjadi kontributor terbesar dengan pendapatan US$52,0 juta atau sekitar 60,2% dari total pendapatan, sementara segmen EV menyumbang 3,7%. Adapun kontribusi pendapatan segmen batubara tercatat sebesar 34,2%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman menilai pemangkasan tersebut merupakan kebijakan yang memiliki daya ungkit cukup besar bagi sektor ultra mikro.

Menurutnya, tingginya biaya pembiayaan selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi salah satu hambatan utama pelaku usaha ultra mikro untuk meningkatkan skala usaha.

“Ketika bunga diturunkan dari kisaran 18%–24% menjadi 8%, beban cicilan akan turun signifikan sehingga ruang bagi pelaku usaha untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, maupun meningkatkan kapasitas produksi menjadi lebih besar,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Rizal meneruskan, kebijakan ini pun relevan di tengah kondisi likuiditas yang masih ketat akibat suku bunga acuan yang relatif tinggi, sehingga intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sektor usaha paling bawah.

Lebih lanjut, dari sisi akses pembiayaan, dia berpendapat bahwa bunga yang lebih rendah berpotensi meningkatkan permintaan kredit sekaligus mempercepat inklusi keuangan. Namun, peningkatan akses pembiayaan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usaha.

“Pengalaman berbagai program pembiayaan mikro menunjukkan bahwa keberhasilan sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi, dan akses pasar,” tegas Rizal.

Oleh karena itu, penurunan bunga harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM, bukan sekadar instrumen pembiayaan. Jika tidak diikuti peningkatan kapasitas usaha, risiko moral hazard dan pembiayaan yang kurang produktif tetap dapat muncul.

Sementara itu, lanjutnya, bagi PNM sendiri kebijakan ini berpotensi memperluas basis nasabah dan meningkatkan penyaluran pembiayaan mengingat program Mekaar telah menjangkau sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Kendati demikian, tegasnya, keberlanjutan model bisnis PNM harus tetap dijaga melalui mekanisme subsidi bunga atau kompensasi fiskal yang memadai agar margin lembaga tidak tertekan.

“Fokus berikutnya bukan hanya mengejar pertumbuhan jumlah debitur, tetapi juga meningkatkan kualitas pembiayaan melalui pengendalian risiko dan tingkat pengembalian pinjaman,” ujar Rizal.

Dengan desain kebijakan yang tepat, Rizal melihat penurunan bunga ini berpotensi meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, memperluas inklusi keuangan, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

“Persyaratannya kan itu plafonnya Rp15 juta. Syaratnya satu yang mutlak, hanya untuk ibu-ibu,” terangnya.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan implementasi kebijakan tinggal menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, pemerintah menargetkan program tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

Dia juga memastikan penurunan bunga akan berlaku bagi seluruh nasabah Mekaar, termasuk debitur yang saat ini masih membayar bunga tinggi.

“Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, ke depan ada periode tertentu untuk turun ke 8%,” imbuhnya.

Dia menambahkan pemerintah juga akan terus meningkatkan jumlah penerima manfaat Mekaar. Adapun nasabah yang usahanya berkembang akan didorong naik kelas melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nantinya, pelaku usaha dapat beralih ke skema KUR untuk pembiayaan di atas plafon Rp15 juta.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan penurunan bunga tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang merespons aspirasi jutaan nasabah Mekaar selama bertahun-tahun.

Menurutnya, para perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro yang tergabung dalam program Mekaar dalam 15 tahun terakhir mengharapkan penurunan bunga pinjaman yang selama ini berada di kisaran 18%–24%.

“Alhamdulillah kemarin ada arahan dari Pak Presiden sebagai sebuah bentuk keseriusan dan komitmen yang paling tinggi Pak Presiden kepada masyarakat paling bawah, agar bunga pinjaman kepada 12 juta ibu-ibu ultra mikro super mikro yang tergabung dalam program Mekaar diturunkan di bawah 10% dan kemarin kita sudah menindaklanjuti,” kata Maman.

Dia menilai kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha ultra mikro. Saat ini pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyelesaikan aspek regulasi dan mekanisme agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan.

JAKARTA - Proses pengajuan pinjaman sering kali berlangsung cepat. Beberapa menit fokus mengisi data, mengecek nominal, lalu menekan tombol konfirmasi. Baru setelah semuanya selesai, muncul satu kesadaran yang bikin panik: rekening tujuan yang dipilih ternyata salah.

Mungkin rekening lama yang sudah jarang digunakan, rekening milik anggota keluarga, atau sekadar salah memilih dari daftar yang tersimpan sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, banyak pengguna langsung mencari cara untuk batalkan pinjaman Kredivo sebelum dana benar-benar cair. Pertanyaannya, apakah hal tersebut masih memungkinkan?

Kuncinya Ada di Status Pengajuan

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek status pinjaman di aplikasi.

Jika pengajuan masih berada dalam tahap verifikasi atau belum dicairkan, peluang untuk melakukan perubahan atau pembatalan masih lebih besar. Karena itu, semakin cepat masalah diketahui, semakin cepat pula tindakan bisa dilakukan.

Jangan menunggu hingga dana berhasil dicairkan karena opsi yang tersedia biasanya menjadi jauh lebih terbatas.

Segera Hubungi Customer Service

Jika menyadari adanya kesalahan rekening tujuan, langkah terbaik adalah langsung menghubungi customer service resmi Kredivo.

Sampaikan detail pengajuan yang dilakukan dan jelaskan bahwa terdapat kesalahan pada rekening tujuan pencairan. Tim customer service akan membantu melakukan pengecekan berdasarkan status pinjaman yang ada di sistem.

Dalam kondisi tertentu, apabila proses pencairan belum berjalan, kemungkinan masih ada solusi yang dapat dilakukan sebelum dana dikirim.

Jika Dana Sudah Terlanjur Cair

Situasinya berbeda apabila dana sudah berhasil dicairkan.

Pada tahap ini, pinjaman sudah dianggap aktif sehingga prosesnya tidak lagi sama seperti membatalkan transaksi belanja online. Dana yang sudah dicairkan tidak bisa dibatalkan secara sepihak hanya karena terjadi kesalahan saat memilih rekening tujuan.

Karena itu, apabila dana sudah masuk ke rekening tujuan, langkah terbaik adalah segera berkonsultasi dengan customer service mengenai prosedur resmi yang dapat dilakukan sesuai kondisi yang terjadi.

Jangan Mengirim Dana Sendiri Tanpa Instruksi Resmi

Saat panik, sebagian orang tergoda untuk langsung memindahkan atau mengirim kembali dana yang diterima dengan harapan pinjaman otomatis dianggap batal.

Padahal tindakan seperti ini justru berisiko menimbulkan kebingungan dalam proses verifikasi dan pencatatan transaksi.

Karena itu, selalu ikuti arahan resmi dari customer service dan hindari mengambil langkah sendiri tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Simpan Bukti dan Dokumentasi

Selama proses berlangsung, simpan seluruh bukti pengajuan, riwayat komunikasi, dan dokumen terkait pinjaman yang diajukan.

Informasi ini dapat membantu mempercepat proses pengecekan apabila tim Kredivo membutuhkan data tambahan untuk menelusuri status pengajuan maupun pencairan.

Peluang untuk batalkan pinjaman Kredivo sangat bergantung pada status pengajuan saat kesalahan ditemukan. Jika pinjaman belum cair, segera hubungi customer service agar opsi yang tersedia masih lebih banyak. Namun jika dana sudah berhasil dicairkan, pastikan seluruh proses penyelesaian dilakukan melalui prosedur resmi yang diberikan oleh Kredivo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan, IMF menawarkan pinjaman senilai US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar.

Ia mengungkapkan, tawaran itu diberikan IMF saat Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) di Washington DC, Amerika Serikat pada 13-17 April 2026.

Herman menuturkan, dana tersebut diberikan IMF untuk negara-negara anggota dalam menghadapi risiko dan kondisi darurat. Namun, Purbaya menilai kondisi perekonomian Indonesia masih kuat sehingga belum memerlukan bantuan tersebut.

Menurut Herman, bendahara negara masih pede dengan prospek ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan juga komitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto jadi alasan menolak pinjaman IMF.

“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya embiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kondisi kita masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawari pendanaan darurat gitu, ya tentu saja-with all due respect-kita belum butuh saat itu,” kata Herman kepada wartawan, di kantornya, Kamis (25/6).

Herman mengatakan, IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko sehingga memilki proyeksi yang cenderung lebih konservatif. Hal ini berbeda dengan lembaga multilateral lain seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia (World Bank).

IMF, menurut Herman, berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk menghadapi kondisi darurat atau tekanan ekonomi.

Purbaya sebelumnya menyatakan menolak bantuan pendanaan dari IMF untuk menghadapi ketidakpastian global. Dia beralasan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat sehingga Indonesia tak memerlukan bantuan tersebut.

Hal ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/6) pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Purbaya mengaku bertanya apakah IMF memiliki kebijakan untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Kristalina menjawab IMF tidak memiliki otoritas untuk hal itu, namun IMF menyediakan dana bantuan untuk negara yang membutuhkan bantuan akibat dampak perang.

“Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun,” kata Purbaya, dalam keterangan resmi Kemenkeu, dikutip Senin (20/4).

Bendahara negara ini juga menyatakan indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 420 triliun yang dapat menjadi bantalan.

Purbaya mengatakan, IMF sempat bertanya tentang ketahanan ekonomi Indonesia dengan kondisi di tengah gejolak geopolitik. Awalnya, kata Purbaya, IMF sepat bingung dengan strategi yang diterapkan Indonesia.

“Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Purbaya menyebut IMF memproyeksi ketidakpastian global akibat perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

“Karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi, kita akan menghadapi ketidakpastian,” katanya.

Melansir laman resminya, IMF menawarkan bantuan pada seluruh negara-negara anggotanya yang dilanda krisis dengan memberi dukungan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ruang gerak saat negara-negara itu menerapkan kebijakan penyesuaian (adjustment policy) untuk memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

IMF juga menyediakan pembiayaan pencegahan (precautionary financing) untuk membantu mencegah terjadinya krisis dan menyediakan perlindungan apabila krisis terjadi.

tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi

Jakarta (ANTARA) - Suatu sore, seorang karyawan swasta bercerita kepada saya tentang kebiasaan yang awalnya ia anggap biasa saja. Ketika pertama kali menggunakan fitur paylater, tujuannya sederhana: membeli kebutuhan rumah tangga menjelang akhir bulan ketika saldo rekening mulai menipis.

Prosesnya cepat, praktis, dan nyaris tanpa hambatan. Dalam hitungan menit transaksi selesai. Tidak ada rasa khawatir karena cicilan yang muncul hanya puluhan ribu rupiah. Namun beberapa bulan kemudian, fasilitas yang sama digunakan untuk membeli telepon genggam, tiket perjalanan, perlengkapan hobi, hingga kebutuhan sehari-hari.

Tanpa disadari, tagihan demi tagihan mulai menumpuk. Setiap awal bulan, sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar cicilan yang sebelumnya dianggap ringan. Ia tidak pernah berniat berutang terlalu banyak. Ia hanya tidak menyadari bahwa kemudahan yang diberikan teknologi dapat perlahan berubah menjadi beban yang sulit dikendalikan.

Kisah tersebut bukanlah cerita tunggal. Di berbagai daerah, banyak konsumen menghadapi situasi serupa. Mereka bukan orang yang boros, bukan pula individu yang sengaja mencari utang. Sebagian besar hanyalah masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Ketika harga kebutuhan meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) hadir sebagai solusi instan yang terasa membantu. Persoalannya, solusi yang digunakan tanpa pemahaman memadai sering kali berubah menjadi masalah baru yang datang diam-diam.

Banyak orang baru menyadari besarnya kewajiban yang harus dibayar ketika tagihan mulai berdatangan setiap bulan. Pada titik itulah kemudahan berubah menjadi tekanan, bahkan tidak jarang memicu konflik keluarga dan mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Fenomena ini berlangsung seiring pertumbuhan pesat industri pembiayaan digital di Indonesia. Baki debet pembiayaan BNPL hingga April 2026 telah mencapai sekitar Rp29,3 triliun dengan jumlah pengguna melampaui 31 juta akun. Sementara itu, outstanding pinjaman daring telah melampaui Rp80 triliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin akrab dengan pembiayaan digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paylater bukan lagi sekadar fitur pembayaran, melainkan mulai berkembang menjadi bagian dari gaya hidup keuangan masyarakat digital. Bagi sebagian orang, fasilitas ini tidak lagi dipandang sebagai alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari pola konsumsi rutin.

Tentu saja, perkembangan ini tidak sepenuhnya negatif. Kehadiran pinjaman daring dan BNPL telah membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro, pekerja informal, maupun masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel.

Dalam kondisi tertentu, fasilitas ini membantu memenuhi kebutuhan mendesak, memperlancar arus kas usaha kecil, dan membuka akses terhadap berbagai layanan ekonomi digital. Inovasi semacam ini merupakan bagian dari kemajuan yang tidak dapat dihindari dalam era transformasi digital.

Namun, tidak semua orang menyadari bahwa setiap kemudahan selalu membawa konsekuensi. Persoalan sering muncul ketika tagihan mulai berdatangan. Banyak konsumen masih menganggap paylater sebagai tambahan kemampuan belanja, padahal hakikatnya adalah utang yang harus dibayar.

Kemudahan teknologi menciptakan ilusi bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Konsumen lebih sering melihat besarnya cicilan bulanan dibandingkan total kewajiban yang harus dilunasi. Akibatnya, keputusan finansial lebih banyak didorong oleh keinginan sesaat daripada kemampuan membayar. Di sinilah akar persoalan perlindungan konsumen mulai muncul.

Bukan tambahan pendapatan

Kesalahan persepsi mengenai paylater menjadi tantangan terbesar saat ini. Banyak pengguna merasa memiliki daya beli yang lebih besar karena memperoleh limit pembiayaan. Padahal limit bukanlah tambahan penghasilan. Limit hanyalah kewajiban yang pembayarannya ditunda.

Ketika satu fasilitas belum lunas lalu digunakan kembali untuk transaksi berikutnya, konsumen perlahan memasuki siklus utang yang semakin sulit dikendalikan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif yang sangat dekat dengan teknologi digital. Mereka hidup dalam lingkungan yang serba cepat dan instan. Tidak sedikit yang menggunakan pembiayaan digital untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan kebutuhan produktif.

Ketika utang digunakan untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, sementara penghasilan tidak bertambah secara signifikan, maka risiko tekanan keuangan jangka panjang menjadi semakin besar. Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan sekadar keterlambatan pembayaran, tetapi juga menurunnya kualitas hidup, meningkatnya stres, dan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.

Konsumen masih rentan

Pemerintah dan OJK patut diapresiasi karena tidak tinggal diam menghadapi perkembangan industri ini. Melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi.

Penguatan regulasi berlanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 2 Tahun 2026. Mulai 1 Juli 2026, calon pengguna BNPL diwajibkan berusia minimal 18 tahun atau telah menikah serta memiliki penghasilan rata-rata minimal Rp3 juta per bulan yang dibuktikan secara valid. Kemampuan membayar juga harus dianalisis agar cicilan tidak melebihi batas tertentu dari penghasilan debitur.

Namun tantangan belum selesai. Regulasi telah mengatur usia minimum pengguna, penghasilan minimum, analisis kemampuan bayar, perlindungan data pribadi, hingga keterbukaan informasi.

Akan tetapi, regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab perilaku konsumsi digital yang dibentuk oleh algoritma pemasaran, promosi agresif, dan kemudahan transaksi instan. Dengan kata lain, regulasi berhasil mengatur penyelenggara, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku konsumtif yang berkembang di ruang digital.

Dalam praktik pemasaran digital, promosi, diskon, cashback, dan berbagai kemudahan transaksi sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan informasi mengenai risiko pembiayaan. Akibatnya, konsumen mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Celah inilah yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan pada masa mendatang.

Masalah lain adalah potensi penggunaan beberapa fasilitas pembiayaan secara bersamaan. Seorang konsumen dapat memiliki akun pada berbagai platform sekaligus. Secara individual mungkin setiap platform telah melakukan analisis kelayakan, tetapi akumulasi kewajiban dari berbagai platform belum tentu terlihat secara utuh oleh konsumen.

Karena itu, perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan persetujuan digital dan peringatan tertulis. Diperlukan integrasi data, penguatan sistem penilaian risiko, serta mekanisme peringatan dini yang mampu mendeteksi gejala penumpukan utang sebelum terlambat.

Bangun perlindungan

Perlindungan konsumen yang efektif harus dibangun melalui tiga pilar utama. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, pelaku usaha yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis. Ketiga, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang memadai.

Upaya tersebut tidak cukup jika hanya berhenti pada edukasi. Ada empat langkah konkret yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Pertama, penyelenggara wajib menampilkan total kewajiban pembayaran secara lebih transparan daripada sekadar besaran cicilan bulanan.

Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini bagi konsumen yang memiliki fasilitas pembiayaan di banyak platform.

Ketiga, edukasi keuangan harus masuk lebih luas ke sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas.

Keempat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dibuat lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses sehingga konsumen tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah.

Saya sering membayangkan seorang ibu yang menggunakan paylater untuk membeli susu anaknya ketika penghasilan keluarga belum cukup hingga akhir bulan. Saya juga membayangkan seorang pekerja muda yang menggunakan fasilitas serupa untuk membayar kebutuhan transportasi agar tetap bisa bekerja.

Mereka bukan pencari utang. Mereka hanyalah masyarakat yang sedang berusaha bertahan di tengah tantangan ekonomi yang tidak selalu mudah. Karena itu, perlindungan konsumen harus hadir bukan hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga martabat manusia yang berada di balik transaksi tersebut.

Paylater sejatinya hanyalah alat. Di tangan yang bijak, ia dapat membantu. Di tangan yang kurang memahami risiko, ia dapat menjadi sumber persoalan yang berkepanjangan. Karena itu, ukuran keberhasilan inovasi digital tidak boleh hanya dilihat dari besarnya transaksi, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa terjebak dalam beban utang yang tidak terkendali.

Jika teknologi memungkinkan seseorang membeli hanya dengan satu klik, maka perlindungan konsumen harus memastikan bahwa satu klik tersebut tetap disertai kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab.

Sebab tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi. Ketika keseimbangan itu tercapai, kemajuan teknologi tidak akan menjadi perangkap tersembunyi, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

*) Dr Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan penurunan suku bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro.

"Telah diputuskan bahwa suku bunga pinjaman PNM Mekar yang sebelumnya berada pada kisaran 18 hingga 25 persen diturunkan menjadi 8 persen," katanya lewat rilisnya, Senin (22/6/2026).

Menteri Maman menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para perempuan pelaku usaha ultramikro dan supermikro yang menjadi nasabah PNM Mekar.

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, jutaan nasabah PNM Mekar masih menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk meringankan beban pembiayaan agar para pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Menteri Maman menjelaskan besaran biaya pinjaman selama ini turut dipengaruhi oleh model pendampingan intensif yang dijalankan PNM melalui account officer dan account advisor.

Mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, serta pemantauan terhadap perkembangan usaha para nasabah.

"Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga terjadi penurunan suku bunga pinjaman menjadi 8 persen," ujar Maman.

Dia menambahkan, keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh PNM bersama Danantara dengan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan payung hukum yang diperlukan.

"Keputusan ini sudah ditetapkan dan segera ditindaklanjuti. Saat ini payung hukumnya sedang dipersiapkan," kata Maman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menurunkan beban bunga pinjaman bagi nasabah program Mekaar milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi sekitar 8%, dari sebelumnya berada pada kisaran 18–25%.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penguatan ekonomi masyarakat bawah, terutama perempuan pelaku usaha ultra mikro yang tergabung dalam program Mekaar.

“Jadi ini kan ada sebuah keseriusan dan semangat besar dari Pak Presiden, keberpihakan beliau terhadap ekonomi masyarakat di bawah. Khususnya para nasabah-nasabah Mekaar,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Menurut Maman, selama ini nasabah Mekaar yang telah mengikuti program pembiayaan PNM selama 10–15 tahun terakhir menanggung beban bunga pinjaman di kisaran 18–25%. Namun, pemerintah memutuskan untuk menurunkan secara signifikan bunga pinjaman menjadi sekitar 8% melalui skema subsidi yang diberikan negara.

“Pak Presiden menginginkan bahwa ada keringanan beban biaya pinjaman. Nah, itu sudah perintah dari beliau. Alhamdulillah, di dalam rapat komite pembiayaan ini, diputuskan pinjaman mereka turun dari range 18—25% menjadi 8%,” ujarnya.

Maman menambahkan kebijakan ini akan berdampak pada sekitar 10–15 juta nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro di bawah binaan PNM di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan penurunan bunga tersebut dimungkinkan karena adanya subsidi pemerintah untuk menutup sebagian biaya pembiayaan, termasuk biaya pendampingan PNM kepada para nasabah.

“Jadi di PNM itu, mereka punya account officer, memberikan pendampingan, monitoring kepada ibu-ibu ini. Jadi diberikan subsidi kurang lebih sekitar 10% di dalam pinjaman ini. Jadi, Alhamdulillah, tadi sudah dikalkulasikan nanti bunga pinjamannya sekitar kurang lebih 8%,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum untuk implementasinya.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatasi layanan paylater hanya diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan merupakan upaya memperkuat pelindungan konsumen.

“Dari sisi konsumen, kebijakan ini berpotensi meningkatkan perlindungan karena proses penyaluran pembiayaan akan berada di bawah standard manajemen risiko, transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat,” ucap M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selain itu, ia mengatakan pembatasan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko terkait layanan paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di tengah pertumbuhan pembiayaan digital yang sangat pesat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, risiko overleverage (jumlah pinjaman melebihi kemampuan bayar peminjam) dapat ditekan, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian ekonomi global.

“Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan masih tumbuh di atas 30 persen secara tahunan, sehingga penguatan pengawasan menjadi penting agar ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan risiko sistemik di kemudian hari,” ujar Rizal.

Meskipun demikian, ia meminta para regulator untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menghambat inovasi financial technology (fintech) dan perkembangan ekonomi digital, mengingat kebijakan itu akan berdampak pada penyesuaian model bisnis dan kemitraan bagi pengguna dan merchant.

Namun dalam jangka panjang, ia menuturkan bahwa kebijakan tersebut akan mendorong terbentuknya ekosistem paylater yang lebih sehat dan kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar.

“Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan inklusi keuangan agar akses pembiayaan digital tetap luas tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan,” kata Rizal.

Dalam keterangan resmi Rabu (17/6) lalu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menyampaikan bahwa pihaknya memberikan masa peralihan penyelenggaraan paylater bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Para pelaku jasa keuangan tersebut diminta untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan paylater.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Platform pinjaman daring (pindar) PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) mencatat telah menyalurkan pendanaan dengan nilai akumulasi mencapai Rp96,67 triliun kepada lebih dari 10 juta penerima dana (borrower) sejak berdiri pada 2017 hingga Mei 2026.

Capaian tersebut sejalan dengan fokus perusahaan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal, terutama kelompok unbanked dan underbanked.

Direktur Utama PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) Nucky Poedjiardjo mengatakan masih terdapat ruang yang besar untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Menurutnya, layanan keuangan digital, termasuk pindar, dapat menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kesenjangan akses kredit sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Easycash berkomitmen memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sebagai fondasi dalam menghadirkan akses pendanaan yang luas bagi masyarakat,” ujar Nucky dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026).

Merujuk pada White Paper Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting bertajuk Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar, akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Data World Bank menunjukkan sekitar 48% penduduk dewasa Indonesia masih berada dalam kategori underbanked.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi keuangan perbankan mencapai sekitar 70% pada 2025. Artinya, masih terdapat sekitar 30% masyarakat dewasa yang belum terlayani secara optimal oleh layanan keuangan formal.

Dalam upaya memperluas akses pendanaan tersebut, Easycash menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK itu menyebut penguatan dilakukan melalui fungsi pengawasan, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan, audit internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi pengelolaan perusahaan sesuai dengan implementasi POJK No. 40 Tahun 2024.

Nucky menilai tata kelola yang kuat tidak hanya diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan perlindungan konsumen.

“Kami meyakini bahwa tata kelola yang kuat akan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan,” katanya.

Ke depan, Easycash akan terus memperluas akses pendanaan kepada masyarakat, khususnya segmen unbanked dan underbanked.

Selain itu, perseroan juga berkomitmen meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi, seperti MOJANG (Modul Bijak Keuangan) dan platform edukasi ChatPindar guna mendorong penggunaan layanan keuangan digital yang lebih bijak dan bertanggung jawab.