Meulaboh (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Aceh meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan relaksasi kredit kepada pelaku usaha di Aceh pascabencana alam banjir bandang​ yang melanda daerah tersebut pada Rabu (26/11) lalu.

“Kami sangat berharap adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat Aceh khususnya pelaku usaha,” kata Ketua HIPMI Aceh Said Rizki Sahifan kepada ANTARA di Meulaboh, Selasa.

Pihaknya berharap agar jangan sampai setelah bencana alam selesai, maka akan timbul masalah ekonomi baru seperti kredit macet bagi masyarakat dan pelaku usaha di Aceh.

“Jika pemerintah tidak memikirkan kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat Aceh pascabencana, kami khawatir akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.

Said Rizki Sahifan mengatakan dampak bencana alam banjir bandang yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, dirasakan semua pelaku usaha di Aceh.

“Tidak hanya masyarakat korban banjir saja yang terdampak, seluruh pelaku usaha dan pelaku UMKM juga terkena dampak bencana alam banjir bandang,” katanya menambahkan.

Hal itu, menurut dia, disebabkan hilangnya daya beli masyarakat, karena sibuk mengurus bencana, belum lagi padamnya aliran listrik dan kelangkaan BBM dan elpiji juga sangat mengganggu roda perekonomian di Aceh.

Oleh karena itu, HIPMI Aceh sangat berharap adanya kebijakan dr pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat Aceh.

“Kami berharap permintaan ini bisa segera dikaji oleh pemerintah pusat, karena pemberian relaksasi kredit bagi masyarakat Aceh sangat mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dan UMKM secara keseluruhan di Aceh, kata Said Rizki Sahifan.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan berbagai kebijakan khusus untuk menangani dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera. Tidak hanya memberikan keringanan kredit bagi para debitur, OJK juga memberlakukan kebijakan relaksasi bagi industri jasa keuangan.

“Di samping kebijakan perlakuan khusus bagi debitur, OJK juga memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan yang terdampak berupa perpanjangan batas waktu akhir pelaporan selama 10 hari kerja dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi lembaga jasa keuangan dan pelapor dalam menyusun dan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK yang digelar secara daring, Kamis (11/12/2025).

Relaksasi yang ditetapkan terutama berkaitan dengan perpanjangan batas waktu laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025. “Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa membebani operasional LJK dan/atau pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan lebih detail sejumlah kebijakan pemberian kemudahan yang direlaksasi bagi industri jasa keuangan dan debitur yang terdampak bencana di Sumatera.

“Pelaporan bank umum di data bulan November 2025 yang jatuh pada 8 Desember 2025 diundur menjadi 22 Desember 2025, dan yang jatuh pada 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025,” terangnya.

Kemudian, untuk pelaporan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pelaporan berkala bulanan November 2025 yang jatuh pada 10 Desember 2025 diundur menjadi 24 Desember 2025.

“Untuk pelaporan perencanaan bisnis yang jatuh pada 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025,” jelasnya.

OJK diketahui menerbitkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terkait kredit atau pembiayaan kepada para debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan itu dilahirkan sebagai tindak lanjut atas dampak ekonomi yang dialami para korban.

Kebijakan tersebut ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Rabu (10/12/2025), setelah pengumpulan data di wilayah bencana serta asesmen yang menunjukkan bahwa bencana tersebut memengaruhi perekonomian di daerah setempat, dan pada gilirannya memengaruhi kemampuan membayar debitur.

Pemberian perlakuan khusus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup tiga hal. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemberi dana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain yang baru (tidak menerapkan one obligor). Penetapan kebijakan tersebut berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh gas subsidi LPG 3 kilogram

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh menyurati PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Aceh agar menambah kuota pasokan gas subsidi LPG 3 kilogram, mengantisipasi kelangkaan LPG di masyarakat.

“Banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh gas subsidi LPG 3 kilogram,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan, Selasa.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Teuku Keumangan melalui surat Nomor 300.2.1/523/2025 sebagai respons atas keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram, pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya pada 26 November 2025.

Teuku Raja meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengambil langkah antisipatif berupa penambahan kuota dan pelaksanaan operasi pasar di Nagan Raya.

Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kilogram ini bukan hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh sebagian pelaku UMKM yang terpaksa menghentikan aktivitas usahanya sementara waktu.

Dia menyebutkan, ketersediaan LPG bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan kecukupannya, terutama pada masa pemulihan pascabencana.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi distribusi dan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan.

“Kami berharap langkah penambahan kuota dan operasi pasar dapat segera dilakukan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kilogram kembali terpenuhi dan stabil,” katanya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana.

Denpasar (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana," kata Menkeu Purbaya di sela-sela meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu, di Denpasar, Bali, Jumat.

Menkeu mengaku sudah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB guna mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi itu.

Namun, ia belum memberikan detail nominalnya karena masih mencermati anggaran.

Hingga saat ini, kata dia lagi, pihaknya belum menerima pengajuan tambahan dana dari BNPB.

Ia memperkirakan BNPB saat ini juga masih menghitung opsi tambahan anggaran untuk penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap," katanya pula.

Meski begitu, Purbaya memastikan BNPB masih memiliki anggaran sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang bisa digunakan untuk kebutuhan darurat penanganan bencana alam.

Seperti diketahui, BNPB mendapat alokasi anggaran APBN 2025 mencapai Rp2,01 triliun.

Jumlah anggaran tersebut mendapat pemangkasan dibandingkan pada 2024, BNPB mendapat anggaran Rp4,92 triliun.

Berdasarkan data BNPB, hingga Kamis (4/12) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 836 jiwa berdasarkan data yang telah dimutakhirkan pada pukul 16.00 WIB.

Selain itu, bencana alam itu membuat puluhan ribu orang terpaksa harus mengungsi karena rumah mereka hanyut hingga rusak.

Saat ini tim gabungan terus melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban banjir dan tanah longsor serta mempercepat pembukaan akses jalan dan distribusi bantuan kepada korban di tiga provinsi di Sumatera itu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan mendapatkan informasi bahwa stok untuk seluruh jenis BBM sudah mulai tercukupi dan coverage days juga mencukupi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan pasokan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap terjaga pascabencana alam di daerah itu.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S menyampaikan bahwa pasokan BBM di Medan dan sekitarnya telah kembali stabil sejak 30 November 2025 seiring pemulihan jaringan distribusi energi di wilayah terdampak.

“Kami telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan mendapatkan informasi bahwa stok untuk seluruh jenis BBM sudah mulai tercukupi dan coverage days juga mencukupi,” kata Alfon berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus memantau proses distribusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasi Marketing Operation Region (MOR) I.

“Kehadiran BPH Migas untuk melakukan koordinasi bersama tim Pertamina Patra Niaga MOR I Medan dan sekitarnya untuk memastikan bagaimana kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah MOR I ini,” ujarnya.

Alfon menambahkan, BPH Migas juga mengaktifkan pemantauan pelaksanaan skema Regular, Alternative, and Emergency (RAE) untuk memastikan BBM tetap tersalurkan jika terjadi hambatan distribusi akibat kerusakan infrastruktur atau akses jalan yang terputus karena bencana alam.

“Kita melakukan koordinasi bagaimana menerapkan RAE jika kondisi jalanan terhambat atau terputus karena bencana alam,” ujarnya pula.

Sebelumnya, ia melakukan pemantauan langsung kondisi pasokan dan distribusi BBM di Medan pada Senin (1/12), kemudian mengunjungi Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara dan bertemu Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya pada Selasa (2/12) guna memperkuat koordinasi pemulihan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumut berharap langkah pemulihan distribusi energi sejalan dengan perbaikan akses jalan yang dibutuhkan armada pengangkut BBM dari terminal BBM menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah terdampak.

Alfon mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

“BPH Migas bersama tim Pertamina Patra Niaga mengimbau agar tidak perlu panik karena pemerintah memperhatikan ketersediaan seluruh varian BBM yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran Pemprov Sumut dan tim Pertamina Patra Niaga, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Fuel Terminal Manager Medan Kilbergen Wilton Gultom, Sales Area Manager Retail Medan Tito Rivanto, serta Sales Branch Manager Medan I Fuel Devian Faris.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025