Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mekanisme pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda ini dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (19/6/2026).

Dilanjutkan Agus, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

“Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun, sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK melalui enam poin.

Pertama, batas kepemilikan asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85% paling lambat 3 tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Kedua, jangka waktu minimum beroperasi bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir berbadan hukum sebelum melakukan penyertaan. Ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, pertumbuhan industri, dan penguatan permodalan dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun tetapi memiliki komitmen investasi yang baik.

Ketiga, penyesuaian modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

Keempat, penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), dengan memberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 bagi pelaku jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio, serta menghentikan layanan BNPL guna memberikan kepastian hukum.

Kelima, sertifikasi jabatan dan persyaratan pendidikan formal dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan pergadaian disederhanakan dengan mengecualikan syarat pendidikan formal, serta memberikan waktu hingga satu tahun setelah izin usaha terbit untuk memenuhi ketentuan sertifikasi, guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan industri.

Keenam, pelaporan pengesahan, persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang atas keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan untuk proses pengembalian izin usaha, guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam proses pembubaran perusahaan.

“Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan,” pungkas Agus.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera, menurut data per Maret 2026.

“Sampai dengan Maret tahun ini, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun untuk 279 ribu rekening,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari, yakni sebesar Rp16,3 triliun.

Pemberian restrukturisasi kredit tersebut merupakan bagian dari kebijakan khusus OJK terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga memaparkan kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga.

Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85 persen yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38 persen yoy.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1 persen dan NPL net sebesar 0,8 persen. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9 persen.

Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen, 8,36 persen, dan 11,57 persen yoy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya segera memperpanjang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan itu ditetapkan setelah mendapat arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

"Iya (rencana perpanjangan masa lapor SPT Badan) direlaksasi sampai 31 Mei (2026)," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4/2026).

"Tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya, kami akan segera rilis," ujarnya.

Ia menjelaskan keputusan perpanjangan masa pelaporan diambil guna memberikan kepastian dan tambahan waktu bagi wajib pajak dalam menyiapkan kelengkapan administrasi, perhitungan, serta kebenaran data pelaporan pajak tahunan.

Menurut Bimo, kebijakan relaksasi tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dirilis secara resmi setelah seluruh proses administrasi dan penandatanganan keputusan selesai dilakukan.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan relaksasi untuk pembayaran pajak, namun keputusan tersebut masih dalam tahap perhitungan dan analisis sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

Bimo menjelaskan relaksasi pelaporan tidak disebabkan kendala teknis sistem, melainkan tingginya permintaan dari wajib pajak yang mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan.

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 4.000 permohonan relaksasi dari wajib pajak badan, selain juga permintaan dari masyarakat umum serta asosiasi perantara perpajakan yang turut menjadi pertimbangan pemerintah.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan juga permohonan dari asosiasi intermediaries, tax intermediaries," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tetap memperhitungkan kesiapan penerimaan negara sebelum menetapkan kebijakan, dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak hingga akhir April yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

"Jadi kami pertimbangkan betul, kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di bulan April ini. Maka tadi arahan Pak Menteri untuk relaksasi pelaporannya itu insya Allah akan segera kami rilis," ucapnya.

Bimo memastikan jangka waktu relaksasi pelaporan SPT badan akan berlaku hingga 31 Mei 2026, memberikan tambahan waktu sekitar satu bulan bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajibannya.

Ia menambahkan keputusan resmi terkait relaksasi pelaporan segera diterbitkan melalui keputusan direktur jenderal pajak dan akan diumumkan pada hari yang sama setelah proses penandatanganan selesai.

"Yak. Sebentar lagi (keputusan dirjennya) saya tanda tangan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan khusus terkait dengan relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK telah menerapkan pemberian perilaku khusus dan relaksasi kepada seluruh badan usaha yang memperoleh kredit dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank hingga tiga tahun mendatang.

Dia mengharapkan kebijakan serupa, dalam hal ini aturan khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi provinsi terdampak bencana, dapat diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat.

“Kami harapkan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan perilaku yang terjadi di lapangan,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

OJK sendiri telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Adapun, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Berdasarkan informasi di lapangan, Mahendra menuturkan bahwa hingga saat ini baik bank maupun lembaga non bank masih terus melakukan pendataan.

Lembaga jasa keuangan juga tengah melakukan verifikasi dan asesmen terhadap debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi, untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

“Semua bank dan lembaga jasa keuangan di tiga provinsi tadi sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan kebijakan yang telah kami terapkan sejak bulan lalu itu,” jelasnya.

Sejalan dengan hal ini, Mahendra mengharapkan pemerintah dapat segera menerbitkan aturan khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi ketiga provinsi terdampak bencana. Mengingat, kata dia, rancangan aturan ini masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah.

“Kami mengharapkan bahwa kebijakan serupa yang berkaitan dengan relaksasi dan perlakuan khusus itu dapat juga segera diberikan oleh pemerintah terkait dengan KUR yang sampai saat ini sedang difinalisasi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi ketiga provinsi terdampak bencana itu. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih lanjut poin-poin yang akan diatur dalam PP tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Airlangga menuturkan bahwa pemberian keringanan bagi debitur KUR terdampak bencana Sumatra, nantinya akan dibagi dua fase. Fase pertama, debitur KUR akan dibebaskan dari pembayaran angsuran kewajibannya dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.

“Debitur nanti tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, juga tidak mengajukan klaim. Penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim,” terang Airlangga pada konferensi pers, Selasa (16/12/2025).

Fase kedua, pemerintah akan memberikan relaksasi kewajiban bagi debitur KUR khususnya bagi yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usahanya.

“Di fase kedua, relaksasi kewajiban debitur KUR existing yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan,” ungkapnya.

Di luar itu, pemerintah akan memberlakukan keringanan KUR berupa perpanjangan tenor, top up kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0% dan 2027 di 3%. Kemudian untuk debitur baru, suku bunga juga akan diberikan 0% di 2026 dan 2027 3% dan tahun berikutnya normal di 6%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan berbagai kebijakan khusus untuk menangani dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera. Tidak hanya memberikan keringanan kredit bagi para debitur, OJK juga memberlakukan kebijakan relaksasi bagi industri jasa keuangan.

“Di samping kebijakan perlakuan khusus bagi debitur, OJK juga memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan yang terdampak berupa perpanjangan batas waktu akhir pelaporan selama 10 hari kerja dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi lembaga jasa keuangan dan pelapor dalam menyusun dan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK yang digelar secara daring, Kamis (11/12/2025).

Relaksasi yang ditetapkan terutama berkaitan dengan perpanjangan batas waktu laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025. “Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa membebani operasional LJK dan/atau pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan lebih detail sejumlah kebijakan pemberian kemudahan yang direlaksasi bagi industri jasa keuangan dan debitur yang terdampak bencana di Sumatera.

“Pelaporan bank umum di data bulan November 2025 yang jatuh pada 8 Desember 2025 diundur menjadi 22 Desember 2025, dan yang jatuh pada 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025,” terangnya.

Kemudian, untuk pelaporan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pelaporan berkala bulanan November 2025 yang jatuh pada 10 Desember 2025 diundur menjadi 24 Desember 2025.

“Untuk pelaporan perencanaan bisnis yang jatuh pada 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025,” jelasnya.

OJK diketahui menerbitkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terkait kredit atau pembiayaan kepada para debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan itu dilahirkan sebagai tindak lanjut atas dampak ekonomi yang dialami para korban.

Kebijakan tersebut ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Rabu (10/12/2025), setelah pengumpulan data di wilayah bencana serta asesmen yang menunjukkan bahwa bencana tersebut memengaruhi perekonomian di daerah setempat, dan pada gilirannya memengaruhi kemampuan membayar debitur.

Pemberian perlakuan khusus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup tiga hal. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemberi dana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain yang baru (tidak menerapkan one obligor). Penetapan kebijakan tersebut berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.