Bisnis.com, PADANG PARIAMAN - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan berdasarkan komunikasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat maka akan dilakukan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana alam di Ranah Minang.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat.

“Adanya hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi merupakan komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dampak bencana alam, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” katanya dalam kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Setiap tahapan itu, dipastikannya melibatkan seluruh unsur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah beserta masyarakat.

“Kami ingin proses pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Pratikno.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya mengawal proses pembangunan huntara ke depan, agar dapat berjalan sesuai harapan karena setiap kebijakan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Direncanakan, pembangunan huntara ini di Nagari/Desa Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman akan dibangun 200 unit huntara di atas lahan seluas 1,74 hektar milik PLN, dengan pembiayaan menggunakan anggaran BNPB.

Mahyeldi pembangunan huntara ini tidak hanya di Padang Pariaman, tetapi bagi daerah yang terdampak bencana akan mendapatkan alokasi pembangunan huntara tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana agar segera menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara bagi masyarakat korban bencana.

Gubernur menegaskan, pembangunan huntara merupakan kebutuhan mendesak agar warga terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak dan aman, sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Pembangunan huntara ini harus kami percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi. Karena itu, saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, tentu dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

Dia menjelaskan pembiayaan pembangunan huntara sepenuhnya ditanggung BNPB, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada fasilitasi data rumah terdampak serta pembebasan dan kesiapan lahan.

Dikatakannya hingga saat ini baru empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota, dan Padang Pariaman.

“Saya berharap daerah lain segera menyusul, agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ungkapnya.

Selain penyediaan lahan, Mahyeldi juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Masa tanggap darurat sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, kami ingin setelah itu langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar dia.

Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, Dana Tunggu Hunian (DTH), skema ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) diperuntukkan bagi relokasi yang difasilitasi pemerintah.

Bisnis.com, PADANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat melaporkan korban meninggal dunia akibat banjir bandang di wilayah tersebut bertambah 25 orang per Jumat siang (28/11/2025) setelah tim gabungan di lapangan melakukan pencarian di timbunan material.

Juru Bicara BPBD Provinsi Sumbar Ilham Wahab mengatakan dari 14 kabupaten dan kota di Sumbar yang merasakan dampak bencana hidrometeorologi ini, data sementara waktu menunjukkan 25 korban meninggal dunia, 11 orang masih dicari dan 4 orang korban lainnya dapat diselamatkan dalam keadaan luka-luka.

“Kabupaten Agam menjadi daerah yang banyak ditemukan korban meninggal dunia yakni 13 orang. Di sana masih ada 10 orang lagi yang masih dicari, dan 2 orang lainnya ditemukan dalam kondisi mengalami luka,” katanya, Jumat (28/11/2025).

Selain di Agam, korban meninggal dunia juga terdapat di Kota Padang sebanyak 5 orang, dan di Padang Panjang 6 meninggal dunia, serta di Kabupaten Pasaman Barat 1 orang juga dilaporkan meninggal dunia.

Ilham menyampaikan kondisi bencana alam yang terjadi sepanjang sepekan ini memang terlihat berbeda dan dampaknya terlihat buruk, karena ada banjir bandang yang terjadi di titik yang sama, seperti halnya di Batu Busuak, Kota Padang, yang terjadi malam kemarin itu.

Kemudian terdapat banjir susulan yang membentuk aliran sungai baru, sehingga sungai di Batu Busuak terlihat memiliki dua aliran sungai.

“Kondisi yang seperti ini menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan di lapangan. Bahkan dilakukan pemindahan posko bencana hanya dalam satu hari saja. Cara ini kami lakukan untuk memastikan kondisi posko tidak dilanda bencana banjir,” sebutnya.

Ilham menambahkan bahwa saat ini tim di lapangan juga berupaya untuk mendistribusikan bantuan ke posko bencana di sejumlah kabupaten dan kota. Bantuan-bantuan yang dari berbagai pihak ini dikumpulkan di titik penghimpunan bantuan yang berpusat di kantor BPBD Provinsi Sumbar.

Ilham menjelaskan dalam melakukan penanganan ini, BPBD dibantu oleh personel 1.000 personel TNI dan 1.000 dari Polri. Tim penanganan juga tersebar di 14 kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir.

“Untuk bantuan ke warga terdampak bencana alam ini juga telah ada bantuan dari Presiden Prabowo, semoga makin banyaknya bantuan yang ada, bisa membantu masyarakat terdampak secara merata di seluruh posko,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang juga legislator asal Sumbar menyebutkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan 4 pesawat yang terdiri atas 3 pesawat hercules dan 1 pesawat airbus guna menyalurkan bantuan untuk bencana alam di Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Bantuan tersebut telah diterima oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan nantinya akan disalurkan ke daerah-daerah yang terdampak bencana.

“Bantuan dari Presiden Prabowo ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah Sumbar, termasuk Sumut, dan juga Aceh, karena di tiga daerah ini dampak bencana yang dirasakan masyarakat sangat besar, ada korban jiwa hingga rumah rusak parah,” katanya di Padang.

Andre berharap bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dia juga berharap bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang terdampak.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan menghindari aktivitas di sepanjang daerah aliran sungai.