REPUBLIKA.CO.ID, TAPANULI SELATAN — Pemerintah mempercepat penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan fasilitas hunian segera siap ditempati agar masyarakat dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak sebelum Lebaran.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan rumah hunian yang dikerjakan PT Nindya Karya di Tapanuli Selatan pada Senin (9/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU juga bersahur bersama warga yang telah menempati sebagian hunian sementara di kawasan tersebut.

“Kami targetkan dalam beberapa hari ke depan sumur tambahan selesai sehingga seluruh warga yang berhak bisa segera menempati hunian sementara ini,” kata Dody berdasarkan siaran pers Nindya Karya.

PT Nindya Karya membangun kawasan hunian di atas lahan seluas 14.369,03 meter persegi dengan total 252 unit rumah yang tersebar di 21 blok. Hunian ini disiapkan untuk menampung warga terdampak bencana sekaligus menjadi solusi tempat tinggal sementara yang lebih layak.

Kawasan tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, seperti dapur bersama, area cuci, mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, pos jaga, hingga ruang terbuka hijau. Selain itu tersedia pula sistem instalasi pengolahan air limbah berkapasitas 5 meter kubik.

Sistem penyediaan air bersih memanfaatkan sumur bor dan tandon air dengan pompa, sementara pasokan listrik berasal dari PLN dengan daya 900 watt untuk setiap unit.

Saat ini telah tersedia dua titik sumur bor dangkal dan pemerintah tengah mempercepat penambahan menjadi empat hingga lima titik untuk memastikan kecukupan pasokan air bagi penghuni di seluruh blok hunian.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.

Melalui proyek ini, PT Nindya Karya menyatakan komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan pascabencana dengan memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan standar konstruksi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN -- Managing Director Stakeholders Management Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rohan Hafas, memastikan seluruh unit hunian sementara (Huntara) yang dibangun layak untuk ditempati oleh penyintas banjir Sumatera.

“Danantara Indonesia membangun Huntara ini dengan konsep yang layak walaupun bersifat sementara bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Rohan Hafas di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026).

Hal tersebut disampaikan Rohan Hafas saat meninjau progres pembangunan Huntara di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam peninjauan itu, Danantara juga menjelaskan perkembangan pembangunan kepada rombongan Komisi VI DPR RI serta sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pertamina, Mining Industry Indonesia Mind.ID, serta beberapa lembaga lainnya.

Rohan mengatakan pembangunan Huntara di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat, khususnya yang kehilangan rumah akibat bencana pada akhir November 2025.

Alumnus The Fletcher School of Law and Diplomacy dari Tufts University, Amerika Serikat, itu menilai kunjungan Komisi VI DPR RI merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar pengerjaan Huntara sesuai dengan target.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar spesifikasi Huntara memperhatikan aspek kenyamanan serta kelayakan bagi calon penghuni.

Rohan memastikan pengerjaan ribuan Huntara di tiga provinsi terdampak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan, Danantara akan mempercepat pengerjaan unit tambahan yang diminta oleh para pemangku kepentingan, salah satunya sebanyak 100 unit di Kabupaten Padang Pariaman.

Hingga saat ini, Danantara telah membangun sebanyak 1.275 unit Huntara yang tersebar di berbagai daerah terdampak bencana. Percepatan pembangunan tersebut tidak lepas dari dukungan sejumlah BUMN, terutama PT Nindya Karya selaku kontraktor.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan Danantara telah bekerja secara optimal dalam menyiapkan Huntara di tiga provinsi terdampak. Ia menilai Huntara di Kabupaten Padang Pariaman yang dibangun Danantara merupakan salah satu yang terbaik di provinsi tersebut.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Danantara karena telah mendengarkan arahan Presiden Prabowo mengenai spesifikasi Huntara,” kata Andre.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, telah menyentuh angka 75% per awal Januari 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah terus memacu percepatan infrastruktur pemukiman tersebut guna memastikan masyarakat terdampak segera berpindah dari tenda pengungsian ke hunian yang lebih layak. Targetnya, sebanyak 7 blok huntara akan tuntas pada Sabtu (10/1/2026).

“Kami berkomitmen untuk mensuport penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat,” ujar Dody dalam keterangan resminya, Rabu (7/1/2026).

Dalam laporannya, proyek yang berlokasi di Gampong Bundar, Aceh Tamiang ini dirancang menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan.

Tahapan pekerjaan meliputi pembangunan pondasi, pemasangan rangka modular, dinding dan atap baja ringan, hingga pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Secara teknis, pengembangan huntara ini mencakup 7 blok bangunan yang mampu menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa. Di mana, setiap unit blok modular diplot untuk 12 KK sekitar 48 orang.

Dody memastikan, kawasan Hunian Sementara ini juga telah dilengkapi instalasi listrik, pencahayaan, jaringan air bersih, sanitasi, serta toilet komunal.

"Selain hunian, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi guna menunjang aktivitas dan kebutuhan dasar warga selama masa tinggal sementara," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan progres pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional.

Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pratikno menjelaskan, hingga 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah dimulai, bahkan sebagian sudah rampung sepenuhnya.

“Total proses pembangunan yang sudah selesai ada 1.050 unit hunian sementara,” ujar Pratikno.

Dia memerinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Sementara itu, 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran BUMN.

Pratikno menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan hunian dan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali normal.

Menurutnya, Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan BUMN terus diperkuat dalam fase pemulihan pascabencana.

Selain hunian, pemulihan juga menyasar sektor ekonomi rakyat. Di Provinsi Aceh, tercatat 112 pasar tradisional terdampak bencana.

Di Sumatra Utara, dari 47 pasar yang terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi, sementara satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, dengan satu pasar lainnya masih dalam tahap percepatan pemulihan.

“Di aceh ada 112 pasar tradisional yang terdampak. saat ini sudah 18 sepenuhnya beroprasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. di Sumbar ada 3 pasar mulai beroperasi. Ada 1 yang proses percepatan pemulihan,” kata Pratikno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Danantara terus mempercepat proses pembangunan ratusan hunian sementara (huntara) di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

“Untuk para korban dibuatkan oleh pemerintah huntara, bukan sebagai tugas karena imbauan, melainkan kewajiban, sebagaimana disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria. Ini kewajiban kita,” kata Tenaga Ahli Danantara Khairul Jasmi dalam keterangan di Jakarta, Ahad (28/12/2025).

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Aceh Tamiang. Salah satu agenda kunjungan tersebut adalah mengecek perkembangan pembangunan huntara. “Presiden Prabowo akan melihat bangunan itu pada 1 Januari 2026. Tentu saja yang utama bertemu para korban banjir,” kata Khairul Jasmi.

Proyek pembangunan huntara tersebut merupakan hasil kolaborasi tujuh BUMN Karya yang dikoordinasikan oleh PT Hutama Karya di bawah naungan Danantara. Untuk mempercepat pengerjaan huntara, para pekerja bekerja selama 24 jam dengan sistem sif.

“Kami bekerja 24 jam dengan sistem sif. Selain mendatangkan teknisi dari berbagai daerah, kami juga merekrut 100 tenaga kerja lokal untuk membangun sekitar 120 unit huntara lengkap,” ujar Rony selaku Kepala Divisi Infrastruktur 2 Adhi Karya.

Setiap unit huntara terdiri dari dua kamar, satu ruang tamu, satu dapur, serta dilengkapi instalasi listrik dan air. Saat ini, jumlah pengungsi di Aceh Tamiang tercatat sekitar 150 ribu orang.

“Untuk merekalah huntara dibangun,” tambah Khairul Jasmi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (27/12/2025), di Aceh tercatat 511 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 429.557 pengungsi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mulai berjalan. Presiden meninjau langsung lokasi posko pengungsi di SDN 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kamis (18/12/2025), didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.

Pemerintah menyiapkan pembangunan 100 unit hunian sementara di sekitar lokasi sebagai solusi awal bagi pengungsi, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Presiden mengecek progres fisik bangunan sekaligus memastikan kualitas hunian sesuai dengan kebutuhan warga.

“Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara mulai dibangun, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak semua tidak perlu lagi tinggal di tenda,” ujar Prabowo di lokasi peninjauan, dikutip Jumat (19/12/2025).

Kepala Negara juga meninjau kondisi pengungsi yang berjumlah 271 jiwa dari 85 kepala keluarga. Ia memastikan penanganan kedaruratan berjalan tertib dan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa transisi.

Prabowo menegaskan pemerintah bergerak bersama untuk memulihkan kehidupan warga terdampak. Negara, kata dia, hadir mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan berkelanjutan.

“Kita akan mampu mengatasinya semua bersama-sama. Tidak ada yang sendiri. Kita semua memikirkan setiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara kita,” kata Presiden.

Dalam kunjungan yang sama, Kepala Negara bersama Menteri ESDM juga meninjau ketersediaan energi di Sumatra Barat. Pemerintah memantau distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG), serta pemulihan infrastruktur kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan progres pemulihan berjalan sesuai rencana. Ia menyebut percepatan pembangunan hunian sementara diiringi dengan pemulihan layanan energi agar aktivitas warga kembali normal.

“Saya pikir di sini listrik aman, BBM dan LPG juga tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandar Udara Minangkabau usai mendampingi Presiden.

Laporan Tim Siaga Bencana ESDM mencatat hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, kelistrikan di Sumatra Barat hampir sepenuhnya pulih. Dari 274.564 pelanggan terdampak, sebanyak 274.419 pelanggan telah kembali menyala, menyisakan 145 pelanggan yang masih padam di Jorong Lambeh, FCO Tulang Gajah Tinggi.

PT PLN mengonfirmasi pembangunan menara darurat Brandan–Langsa telah rampung pada Rabu sore (17/12/2025). Sistem kelistrikan telah tersinkronisasi dan pembebanan dilakukan secara bertahap untuk menyalakan sisa pelanggan.

Pemulihan juga terlihat pada sektor BBM dan LPG. Seluruh 147 SPBU di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, diikuti 172 agen LPG dan 14 SPBE yang melayani kebutuhan masyarakat.

Distribusi energi masih menghadapi tantangan pada sejumlah jalur logistik. Akses dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, dan Malalak masih terkendala akibat jalan terputus serta kemacetan di kawasan Sitinjau.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana saat ini menjadi fokus di Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan di wilayah tersebut.

"Hari ini sudah dibangun hunian sementara karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatera Barat kita harus sudah berfokus untuk masalah hunian sementara," kata Prasetyo di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman dilansir dari Antara, Kamis (18/12/2025).

Prasetyo mengatakan nantinya apabila memungkinkan, pembangunan hunian tetap akan segera dilakukan di provinsi tersebut.

"Jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam kunjungan di Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto mendatangi tiga lokasi terdampak bencana.

Di wilayah Kayu Pasak di Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden menengok para pengungsi dan hunian sementara yang mulai dibangun.

Setelah itu, Prabowo berkunjung ke wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman untuk melihat pembangunan jembatan Bailey Mantuang yang dikerjakan oleh prajurit TNI dengan dukungan masyarakat.

Jembatan tersebut berfungsi menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana. Prasetyo menyebutkan terdapat sekitar 35 jembatan Bailey di berbagai wilayah terdampak yang saat ini pembangunannya terus dikebut guna mempercepat pemulihan akses jalan.

"Memang kurang lebih ada 35 Bailey di seluruh wilayah yang terdampak yang sekarang proses pengerjaannya sedang kita kebut karena bagaimanapun dalam rangka pemulihan maka akses tersambungnya jalan yang tadinya terputus itu menjadi sebuah keharusan yang harus dipercepat," ucap Prasetyo.

Presiden mengakhiri kunjungannya di Sumatra Barat dengan meninjau pembangunan jalan di kawasan Lembah Anai, Tanah Datar yang telah memasuki tahap perbaikan.

Prasetyo mengatakan lokasi tersebut merupakan jalur jalan nasional, dan Presiden Prabowo meminta agar perbaikan dipercepat sehingga jalur utama dari Padang menuju Bukittinggi dapat segera tersambung kembali.

Terkait target waktu pemulihan wilayah terdampak bencana, Prasetyo mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secepat-cepatnya.

"Secepat-cepatnya ya, karena masing-masing kan memang kondisinya berbeda-beda ya, ada yang masalahnya jalan, ada yang masalahnya jembatan dan seterusnya. Jadi kita bekerja secepat-cepatnya," ucap Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra.

"Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," kata Teddy.

Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

"Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak," lanjut Teddy.

Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional.

Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

"Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya," pungkas Teddy.

Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

Bisnis.com, PADANG PARIAMAN - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan berdasarkan komunikasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat maka akan dilakukan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana alam di Ranah Minang.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat.

“Adanya hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi merupakan komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dampak bencana alam, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” katanya dalam kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Setiap tahapan itu, dipastikannya melibatkan seluruh unsur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah beserta masyarakat.

“Kami ingin proses pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Pratikno.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya mengawal proses pembangunan huntara ke depan, agar dapat berjalan sesuai harapan karena setiap kebijakan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Direncanakan, pembangunan huntara ini di Nagari/Desa Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman akan dibangun 200 unit huntara di atas lahan seluas 1,74 hektar milik PLN, dengan pembiayaan menggunakan anggaran BNPB.

Mahyeldi pembangunan huntara ini tidak hanya di Padang Pariaman, tetapi bagi daerah yang terdampak bencana akan mendapatkan alokasi pembangunan huntara tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana agar segera menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara bagi masyarakat korban bencana.

Gubernur menegaskan, pembangunan huntara merupakan kebutuhan mendesak agar warga terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak dan aman, sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Pembangunan huntara ini harus kami percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi. Karena itu, saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, tentu dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

Dia menjelaskan pembiayaan pembangunan huntara sepenuhnya ditanggung BNPB, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada fasilitasi data rumah terdampak serta pembebasan dan kesiapan lahan.

Dikatakannya hingga saat ini baru empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota, dan Padang Pariaman.

“Saya berharap daerah lain segera menyusul, agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ungkapnya.

Selain penyediaan lahan, Mahyeldi juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Masa tanggap darurat sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, kami ingin setelah itu langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar dia.

Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, Dana Tunggu Hunian (DTH), skema ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) diperuntukkan bagi relokasi yang difasilitasi pemerintah.