Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan total penawaran masuk terhadap lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa (23/6/2026) mencapai Rp46,57 triliun.

Melansir laman resminya, dari seluruh total penawaran masuk dalam lelang tersebut, DJPPR hanya memenangkan total Rp30 triliun atau mencerminkan 64,41% dari total penawaran masuk.

Lelang tersebut dilakukan Kemenkeu terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 seri lainnya merupakan Fixed Rate (FR).

Penawaran terbesar terhadap seri FR dicatatkan oleh FR0109 yang membukukan penawaran senilai Rp15,04 triliun, diikuti FR0108 senilai Rp10,64 triliun, dan FR0106 senilai Rp5,13 triliun. Sebaliknya, FR0105 mencatatkan penawaran terendah di serinya senilai Rp2,20 triliun, FR0102 senilai Rp2,35 triliun, dan FR0107 senilai Rp3,92 triliun.

Pada seri SPNS, nilai penawaran terbesar dicatatkan oleh SPN12270610 senilai Rp5,02 triliun, SPN03260923 senilai Rp1,59 triliun, dan SPN01260725 senilai Rp648 miliar. Meskipun begitu, jumlah nominal dimenangkan terbesar pada seri SPN justru digenggam oleh SPN03260923 dengan nilai mencapai Rp1 triliun dan SPN01260725 senilai Rp500 miliar.

Pada seri FR, nominal dimenangkan terbesar digenggam oleh FR0109 dengan nilai mencapai Rp9,25 triliun, FR0108 senilai Rp8,25 triliun, dan FR0106 senilai Rp4,55 triliun. Ketiga seri itu masing-masing menawarkan imbal hasil sebesar 5,87%, 6,50%, dan 7,12%.

Sementara itu, FR0107 dengan imbal hasil 7,12% mencatatkan nilai dimenangkan sebesar Rp3,45 triliun, FR0102 dengan bunga 6,87% menggenggam nilai dimenangkan sebesar Rp2,15 triliun, dan FR0105 yang menawarkan bunga 6,87% mencatatkan nilai dimenangkan senilai Rp850 miliar.

Dengan kata lain, bid-to-cover-ratio terbesar digenggam oleh FR0105 dengan nilai penawaran 2,6 kali lebih besar dibandingkan nilai dimenangkan. Sebaliknya, FR0102 menjadi produk dengan nilai penawaran hanya 1,09 kali lebih besar dari nilai dimenangkan.

”Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp30 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, Selasa (23/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatatkan penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara mencapai Rp57,30 triliun pada Selasa (26/5/2026).

Melansir laman resminya, lelang dilaksanakan terhadap 9 seri SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 seri lainnya merupakan Fixed Rate (FR).

Dari seri bertenor pendek, yang ditawarkan dalam SPN, produk SPN12270517 mencatatkan penawaran tertinggi senilai Rp4,66 triliun. Sementara dari seri FR yang cenderung memiliki tenor menengah—panjang, penawaran terbesar dicatatkan oleh FR0109 dengan nilai mencapai Rp20,19 triliun.

Sementara nilai penawaran termungil dicatatkan oleh SPN12260702 senilai Rp1,30 triliun dan FR0105 senilai Rp4,17 triliun.

”Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 26 Mei 2026 melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp57,30 triliun,” kata pengumuman DJPPR dikutip Kamis (28/5/2026).

Sementara itu, DJPPR hanya memenangkan total Rp36,85 triliun dari total penawaran masuk.

Dari seri bertenor pendek, SPN12270517 sekaligus mencatatkan nilai dimenangkan terbesar, mencapai Rp3,70 triliun dengan bid-to-cover-ratio mencapai 1,26 kali. FR0109 juga mencatatkan nilai dimenangkan terbesar senilai Rp14,45 triliun dengan bid-to-cover-ratio mencapai 1,4 kali.

SPN12270517 sekaligus menjadi produk dengan tenor terpanjang dalam serinya, dengan tenggat jatuh tempo pada 17 Mei 2027 dan tingkat yield rata-rata tertimbang sebesar 6,50%.

Sementara FR0109 memiliki tenor selama 5 tahun yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2031. Produk ini memiliki imbal hasil sebesar 5,87%.

Dari seri FR, produk dengan imbal hasil tertinggi justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang memiliki imbal hasil masing-masing 7,12%. Kedua produk ini memiliki jatuh tempo masing-masing pada 15 Agustus 2040 dan 2045.

Nilai dimenangkan FR0106 hanya sebesar Rp5 triliun dengan bid-to-cover-ratio sebesar 1,23 kali. Sementara FR0107 mencatatkan nilai dimenangkan Rp3,50 triliun dan bid-to-cover-ratio sebesar 1,70 kali.

Produk dengan tenor terpanjang pada lelang ini digenggam oleh FR0105 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,87% dan memiliki jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Hanya saja, total nilai dimenangkan dari produk ini hanya Rp2 triliun dengan bid-to-cover-ratio sebesar 2,09 kali.

”Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp36,85 triliun,” tutup pengumuman tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan terhadap pasar Surat Utang Negara (SUN) makin terasa di tengah gejolak geopolitik dan keraguan investor ihwal kredibilitas fiskal RI. Lelang SUN sepanjang 2026 menunjukkan terdapat kecenderungan penurunan minat investor terhadap pasar surat utang RI.

Melansir data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, lelang SBSN atau Sukuk pada Selasa (19/5) mencatatkan nilai penawaran terendah sepanjang tahun ini. DJPPR hanya mampu membukukan total penawaran senilai Rp18,79 triliun.

Dalam lelang tersebut, DJPPR menawarkan total 8 seri Sukuk dengan 3 Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan 5 lainnya Project Based Sukuk (PBS) yang menawarkan tenor lebih panjang.

Penawaran tertinggi terhadap SPNS jatuh kepada seri SPNS03022027 dengan nilai mencapai Rp4,49 triliun. Seri ini memiliki tenggat jatuh tempo pada 3 Februari 2027 dan mencatatkan nilai bid-to-cover-ratio sebesar 1,84 kali.

Sementara pada seri PBS, penawaran terbesar jatuh kepada PBS038 dengan nilai mencapai Rp4,69 triliun atau mencerminkan bid-to-cover-ratio sebesar 1,06 kali. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87% dan tenggat jatuh tempo pada 15 Desember 2049.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp18,79 triliun. Total nominal yang dimenangkan dari kedelapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp12 triliun,” tulis DJPPR dalam pengumuman resminya.

Sementara itu, produk dengan nominal dimenangkan tertinggi juga digenggam oleh PBS038 dengan total mencapai Rp4,45 triliun. Dari seri tenor pendek, SPNS03022027 mencatatkan nominal dimenangkan senilai Rp2,45 triliun dan menjadi yang tertinggi.

Beberapa produk lain, seperti SPNS13072026 mencatatkan nominal dimenangkan senilai Rp500 miliar, SPNS23112026 senilai Rp1,50 triliun, PBS030 senilai Rp1,25 triliun, PBS040 senilai Rp500 miliar, PBSG002 senilai Rp750 miliar, dan PBS034 dengan nominal dimenangkan senilai Rp600 miliar.

Nilai bid-to-cover-ratio pada produk SPNS juga berkisar pada level 1,06—1,86 kali. Sementara pada seri PBS, nilai bid-to-cover-ratio sebesar 1,06—2,93 kali.

Menengok data historis, realisasi penawaran masuk dalam lelang kali ini menjadi yang terkecil sepanjang tahun berjalan 2026 (year-to-date / YtD).

Pada lelang Sukuk perdana 2026 misalnya, Kemenkeu mampu mencatatkan total penawaran masuk mencapai Rp55,26 triliun. Angka bid-to-cover-ratio yang mencerminkan total penawaran dibandingkan total dimenangkan, berkisar pada level 3,36—10,40 kali untuk seri SPNS dan 2,08—9,76 kali untuk seri PBS.

Artinya, jumlah penawaran pada seri SPNS mencapai lebih dari 10 kali dari total dimenangkan. Begitu juga pada seri PBS dengan nilai penawaran lebih besar 9 kali dibandingkan yang dimenangkan oleh pemerintah.

Lesunya penawaran pada lelang SUN sejalan dengan kinerja imbal hasil acuan SBN RI yang kini telah bertengger pada level 6,85%. Telah meningkat signifikan dibandingkan 6,11% pada awal tahun, yang mencerminkan telah jatuhnya harga SUN RI di pasar sekunder.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando, menilai pemerintah perlu tetap fleksibel dalam menerbitkan SUN di tengah kondisi pasar yang tengah volatil.

Menurutnya, memperbesar porsi tenor pendek dan menengah dapat menjadi strategi yang cukup rasional dalam jangka pendek untuk mengurangi tekanan melemahnya yield.

”Namun, tentunya pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan struktur maturity utang agar risiko refinancing di masa depan tidak meningkat terlalu besar akibat dominasi tenor pendek,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Sumber: DJPPR, diolah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sukuk ritel perdana 2026, SR024 akan mulai ditawarkan pemerintah pada Jumat (6/3/2026). Diterbitkan pada era suku bunga rendah, kalangan analis memprediksi imbal hasil yang ditawarkan produk ini tidak akan jauh berbeda dengan SBN Ritel perdana 2026, ORI029.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi, memprediksi imbal hasil dari SR024 akan berada pada level 5,4%—6,0%. Hal itu mempertimbangkan yield SBN di pasar sekunder dengan tenor serupa.

Melansir data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield SBN bertenor 3 tahun kini telah berada pada level 5,43%. Sementara itu, SBN bertenor 5 tahun menawarkan yield sebesar 5,81%.

“Melihat yield SBN sekunder tenor 3—5 tahun yang berkisar di area 5,4—6,0%, proyeksi kupon SR024 kemungkinan beraada di rentang tersebut,” kata Putri kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/3/2026).

Belum lagi, outlook Moody’s dan wanti-wanti S&P terhadap risiko kredit Indonesia, berpotensi mendorong pasar untuk meminta imbal hasil lebih besar. Putri menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan imbal hasil yang lebih kompetitif pada penerbitan kali ini.

“Sentimen negatif dari S&P maupun Moody’s dapat menjadi pertimbangan bagi DJPPR untuk menawarkan kupon yang cukup kompetitif agar tetap menarik minat investor, terutama di tengah kondisi pasar yang lebih sensitif terhadap risiko,” katanya.

Menilik data historis, penerbitan SR sebetulnya cukup dinanti pasar. Pada penerbitan SR perdana 2025, SR022 misalnya, DJPPR bahkan membukukan penjualan sebesar 132,57% dari target.

Dari Rp21 triliun target yang ditetapkan pemerintah, pasar cukup agresif menyerap produk ini hingga total penjualan mencapai Rp27,84 triliun.

Realisasi itu bahkan terjadi dalam fakta imbal hasil yang ditawarkan SR022 cenderung kecil dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan 2 SBN Ritel lainnya yang terbit pada periode suku bunga 5,75%.

Saat itu, SR022 menawarkan imbal hasil sebesar 6,45% dan 6,55% atau jauh dibandingkan dengan ORI027 sebagai SBN Ritel perdana 2026 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,65%—6,75%.

Namun, kondisinya agak berbeda dengan SR023 yang hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun atau 93,65% dari target. Saat itu, suku bunga BI gencar dipangkas dan membuat SR023 menawarkan imbal hasil sebesar 5,80% dan 5,95%, terpaut cukup jauh dibandingkan SBR014 yang diterbitkan sebelumnya dengan imbal hasil 6,25% dan 6,35%.

Selama jarak penerbitan SBR014 dan SR023, BI memangkas suku bunga hingga 50 bps. Kalangan analis saat itu menilai, pasar masih mengekspektasikan imbal hasil yang sama besarnya dengan SBR014. Tak pelak, SR023 menjadi SBN Ritel yang mencatatkan penjualan terkecil sepanjang 2025.

Namun, kini kondisinya cukup berbeda. Bank Indonesia (BI) telah lama menahan suku bunga, sehingga ekspektasi pasar diprediksi tidak jauh berbeda dengan imbal hasil yang ditawarkan ORI029.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto bahkan memprediksikan DJPPR bakal memberikan imbal hasil sebesar 5,40—5,80%. Pasalnya, kondisi pasar dinilai tidak jauh berbeda dibandingkan periode penerbitan ORI029 sebelumnya.

“Antara 5,40 sampai 5,80%. Bisa jadi hampir sama [dengan ORI029] karena memang kondisi pasarnya sendiri tidak jauh berbeda,” kata Ramdhan.

Ihwal peluang serapan pasar, Ramdhan menilai kondisinya cukup positif. Likuiditas domestik dan upaya pendalaman pasar yang dilakukan DJPPR berpotensi memberikan serapan lebih besar terhadap produk ini.

Terlebih, SR024 menjadi SBN Ritel 2026 yang memiliki periode penawaran terpanjang. “Ya harapannya sih bisa terjual sesuai target lah. Apalagi ini kan masa penawarannya cukup panjang, antara sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran,” katanya.

Untuk diketahui, SR024 akan ditawarkan pada periode 6 Maret—15 April 2026. Nantinya, imbal hasil secara resmi akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebelum masa penawaran dimulai. SR biasanya akan menawarkan imbal hasil tetap hingga jatuh tempo.

Berikut Jadwal Tentatif Masa Penawaran Obligasi Ritel 2026:

• ORI029 pada 26 Januari—19 Februari 2026
• SR024 pada 6 Maret—15 April 2026
• ST016 pada 8 Mei—3 Juni 2026
• ORI030 pada 6 Juli—30 Juli 2026
• SR025 pada 21 Agustus—16 September 2026
• SWR007 pada 4 September—21 Oktober 2026
• SBR015 pada 29 September—22 Oktober 2026
• ST017 pada 6 November—2 Desember 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang sukuk pada Selasa (24/2) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hanya mampu menghimpun total penawaran masuk senilai Rp35,61 triliun. Nilai penawaran ini terkecil sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan data DJPPR, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (24/2/2026) mencatatkan total penawaran masuk senilai Rp35.612.800.000.000. Dari total tersebut, investor cenderung memburu tenor panjang yang diwakili dalam produk Project Based Sukuk (PBS).

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR menawarkan total 8 seri sukuk. Sebanyak 3 seri merupakan bertenor pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Diperinci, SPNS06042026 mendapatkan total penawaran masuk senilai Rp530 miliar, SPNS10082026 senilai Rp2,40 triliun, dan SPNS23112026 senilai Rp6,35 triliun.

Meskipun begitu, pemerintah hanya memenangkan masing-masing Rp400 miliar, 2,35 triliun, dan Rp6,25 triliun untuk setiap seri. Dengan begitu, nilai bid-to-cover-ratio SPNS06042026 tercatat sebesar 1,33 kali, SPNS10082026 sebesar 1,02 kali, dan SPNS23112026 sebanyak 1,02 kali.

Seri SPNS semula menawarkan tingkat imbal hasil diskonto, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,45—4,80%. Tenggat maturity date produk ini selama 2—9 bulan.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Sementara itu, pada seri PBS, nilai penawaran masuk terbesar didapatkan oleh PBS030 senilai Rp10,89 triliun. Hanya saja, pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp3,25 triliun, sehingga nilai bid-to-cover-ratio mencapai 3,35 kali dan menjadi yang terbesar dalam lelang kali ini. Seri PBS030 sekaligus mengantongi tenggat jatuh tempo 15 Juli 2028, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 5,20%.

Mengekor di belakangnya, seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk senilai Rp9,03 triliun, dengan nominal dimenangkan senilai Rp3,45 triliun. Dus, nilai bid-to-cover-ratio mencapai 2,62 kali, menjadi tertinggi kedua setelah PBS030. PBS038 sekaligus mengantongi jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan yield rata-rata dimenangkan sebesar 6,70%.

Sisanya, seri PBS mencatatkan nilai penawaran masuk berkisar pada Rp2,94 triliun—Rp1,24 triliun. Besaran bid-to-cover-ratio juga berkisar pada 1,34 kali—2,48 kali. Seri PBS sendiri menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,00—6,87%. Namun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,20—6,70%.

Adapun lelang kali ini merupakan lelang sukuk dengan nilai penawaran terkecil sepanjang tahun berjalan 2026. Lelang sukuk perdana 2026 misalnya, membukukan penawaran masuk senilai Rp55,26 triliun, lelang kedua senilai Rp38,59 triliun, dan lelang ketiga senilai Rp43,82 triliun. Lelang sukuk belakangan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung membukukan penawaran yang menurun.

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang sukuk pada Selasa (24/2) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hanya mampu menghimpun total penawaran masuk senilai Rp35,61 triliun. Nilai penawaran ini terkecil sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan data DJPPR, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (24/2/2026) mencatatkan total penawaran masuk senilai Rp35.612.800.000.000. Dari total tersebut, investor cenderung memburu tenor panjang yang diwakili dalam produk Project Based Sukuk (PBS).

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR menawarkan total 8 seri sukuk. Sebanyak 3 seri merupakan bertenor pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Diperinci, SPNS06042026 mendapatkan total penawaran masuk senilai Rp530 miliar, SPNS10082026 senilai Rp2,40 triliun, dan SPNS23112026 senilai Rp6,35 triliun.

Meskipun begitu, pemerintah hanya memenangkan masing-masing Rp400 miliar, 2,35 triliun, dan Rp6,25 triliun untuk setiap seri. Dengan begitu, nilai bid-to-cover-ratio SPNS06042026 tercatat sebesar 1,33 kali, SPNS10082026 sebesar 1,02 kali, dan SPNS23112026 sebanyak 1,02 kali.

Seri SPNS semula menawarkan tingkat imbal hasil diskonto, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,45—4,80%. Tenggat maturity date produk ini selama 2—9 bulan.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Sementara itu, pada seri PBS, nilai penawaran masuk terbesar didapatkan oleh PBS030 senilai Rp10,89 triliun. Hanya saja, pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp3,25 triliun, sehingga nilai bid-to-cover-ratio mencapai 3,35 kali dan menjadi yang terbesar dalam lelang kali ini. Seri PBS030 sekaligus mengantongi tenggat jatuh tempo 15 Juli 2028, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 5,20%.

Mengekor di belakangnya, seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk senilai Rp9,03 triliun, dengan nominal dimenangkan senilai Rp3,45 triliun. Dus, nilai bid-to-cover-ratio mencapai 2,62 kali, menjadi tertinggi kedua setelah PBS030. PBS038 sekaligus mengantongi jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan yield rata-rata dimenangkan sebesar 6,70%.

Sisanya, seri PBS mencatatkan nilai penawaran masuk berkisar pada Rp2,94 triliun—Rp1,24 triliun. Besaran bid-to-cover-ratio juga berkisar pada 1,34 kali—2,48 kali. Seri PBS sendiri menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,00—6,87%. Namun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,20—6,70%.

Adapun lelang kali ini merupakan lelang sukuk dengan nilai penawaran terkecil sepanjang tahun berjalan 2026. Lelang sukuk perdana 2026 misalnya, membukukan penawaran masuk senilai Rp55,26 triliun, lelang kedua senilai Rp38,59 triliun, dan lelang ketiga senilai Rp43,82 triliun. Lelang sukuk belakangan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung membukukan penawaran yang menurun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu sepinya minat investor untuk melakukan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026.

Hal itu tampak dari angka penawaran masuk pada empat lelang SUN pertama di 2026. Pada lelang SUN perdana tahun ini, pemerintah mencatatkan total penawaran senilai Rp90,96 triliun dan segera menyusut pada lelang SUN selanjutnya hingga Rp63,06 triliun pada lelang Selasa (18/2/2026).

Susutnya animo investor dalam lelang SUN awal tahun ini juga tampak dari angka bid-to-cover-ratio yang konsisten turun. Pada lelang pertama 2026, angka bid-to-cover-ratio berada pada kisaran 5,11—1,15 kali. Sementara pada lelang teranyar, DJPPR membukukan angka bid-to-cover-ratio pada kisaran 1,91—1,00 kali.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Kepala Ekonom BCA David Sumual, menilai kian susutnya minat investor pada lelang SUN sebetulnya memiliki faktor yang tidak jauh berbeda dengan lesunya permintaan pasar terhadap ORI029. Dia menilai, kondisi makroekonomi dalam negeri telah mendorong investor mengurangi eksposur terhadap aset berdenominasi rupiah.

”Serupa dengan apa yang mempengaruhi berkurangnya minat terhadap ORI029. Kondisi makroekonomi domestik yang melemah, seperti kekhawatiran defisit APBN melebar dan ketidakpastian kebijakan, membuat investor asing maupun domestik mengurangi eksposur aset rupiah,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (20/2/2026).

Alhasil, investor dinilai cenderung mengalokasikan dananya ke instrumen yang mampu menawarkan return yang lebih tinggi atau perlindungan yang lebih baik. David memberikan contoh kondisi pasar saham yang belakangan tengah mengalami pemulihan secara perlahan selepas MSCI dan Moody’s menurunkan minat investor di instrumen ekuitas itu.

Senada, Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai kian rendahnya minat investor terhadap instrumen surat utang Tanah Air, mencerminkan ketakutan pasar akan keberlanjutan fiskal dalam negeri dan volatilitas pasar global.

Menurutnya, investor meminta premi yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko fiskal. Sementara investor asing, cenderung melihat penurunan peringkat utang oleh Moody’s Ratings sebagai sentimen utamanya.

”Saya memandang penurunan yang cukup signifikan dalam empat kali lelang SUN terakhir merupakan refleksi dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal dan volatilitas eksternal,” kata Suhindarto, Kamis (19/2/2026).

Selain itu, Suhindarto menyoroti ihwal tingginya pasokan obligasi di awal tahun yang telah menjenuhkan pasar. Pasalnya, penerbitan pasokan baru yang lebih besar, dikombinasikan dengan persaingan likuiditas dari SRBI, telah menyedot likuiditas perbankan yang biasanya menjadi pembeli utama produk ini.

Belum lagi, arah kebijakan suku bunga bank sentral AS berpotensi memicu capital outflow dari pasar surat utang negara. Pasalnya, yield spread antara obligasi Indonesia dengan negara emerging market lainnya seperti India dan Meksiko kian kompetitif, sehingga mendorong investor global untuk merotasi portofolio ke pasar yang lebih menarik dan minim risiko.

Terlebih, ketegangan AS dan Iran yang kian memuncak membuat investor memindahkan dananya dari negara emerging market.

”Saya melihat bahwa selama ketidakpastian outlook ekonomi domestik dan eksternal belum mereda, belum ada langkah nyata untuk mengurangi ketegangan geopolitik, dan belum terbuktinya perbaikan fiskal domestik, tekanan pada lelang SUN diperkirakan akan tetap membayangi kinerja pasar obligasi nasional,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menghimpun dana Rp55,26 triliun melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk perdana 2026.

Melansir laman resmi DJPPR, total nilai ini merupakanincoming bidspada lelang sukuk Selasa (13/1/2026) yang diterima pemerintah dalam delapan seri sukuk negara. Secara detail, dari kedelapan seri Sukuk, tiga serimerupakan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan lima lainnya merupakan seri Project Based Sukuk (PBS).

Totalincoming bidsterhadap SPNS mencerminkan Rp26,82 triliun atau setara 48,53% dari total penawaran masuk. Detailnyaseri SPNS10022026 menghimpun dana senilai Rp6,35 triliun, seri SPNS13072026 menghimpun dana Rp10,40 triliun, dan seri SPNS12102026 menghimpun dana senilai Rp10,07 triliun.

Jumlah nilai yang dimenangkan pada seri ini setarabid-to-cover-ratio10,40 kali untuk produk SPNS13072026. Artinya, terdapat penawaran 10,40 kali lebih besar ketimbang nominal yang dimenangkan DJPPR terhadap produk itu.Begitu juga pada dua seri SPNS lainnya, dengan nilaibid-to-cover-ratioberkisar pada 3,36 kali–6,35 kali.

Dibandingkan lelang SBSN bertenor pendek pada akhir 2025, nilaiincoming bidspada lelang sukuk perdana 2026 terbilang jumbo. Lelang SPSN pada Selasa (9/12/2025) hanya menghimpun dana penawaran senilai Rp7,98 triliun, denganbid-to-cover-ratioberkisar pada 1,19 kali–3,74 kali.

Di sisi lain, nilaiincoming bidspada lelang PBS kali ini mencapai Rp28,43 triliun, dengan total dimenangkan Rp7 triliun.

PBS pada lelang kali ini memiliki tenor yang berkisar pada 2–23 tahun. PBS038 menjadi produk dengan tenor terlama dan memberikan imbal hasil sebesar 6,87%. Sementara PBS030 menjadi produk dengan tenor 2 tahun dan imbal hasil 5,87%. PBS030 sekaligus menjadi produk dengan tingkat penawaran tertinggi dan nominal dimenangkan tertinggi di antara seri PBS dalam lelang kali ini.

“Total nominal yang dimenangkan dari kedelapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp12 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya, lelang SUN perdana 2026 juga membukukan penawaran terhadap SPN yang cukup tinggi. Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai, tertariknya investor terhadap surat utang bertenor pendek disebabkan oleh beberapa faktor makroekonomi.

“Likuiditas bank sedangflush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Selain itu, dari sisi permintaan, kondisi likuiditas domestik khususnya perbankan yang relatif longgar, dinilai membuat tenor jangka pendek cenderung lebih mudah terserap di pasaran.

Terdapat pula pergeseran preferensi instrumen yang sejalan dengan penurunanyieldSRBI. Dengan begitu, permintaan likuiditas bank kini beralih ke SPN sebagai alternatif instrumen investasi berisiko rendah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana turut menilai semakin sepinya penerbitan SRBI membuat investor berbondong-bondong mencari instrumen investasi lain yang likuid.

“Kalau sekarang mungkin SRBI enggak sebanyak tahun lalu. Makanya ada investor yang mencari instrumen jangka pendek yang mungkin bisa menjadi pilihan mereka menggantikan SRBI,” katanya, Senin (12/1/2026).

Di satu sisi, Fikri juga menilai risiko geopolitik yang kian meningkat juga menjadi salah satu alasan investor lebih memilih memarkirkan dananya di instrumen pendapatan tetap bertenor rendah.

Selain itu, Fikri menilai bahwa terdapat pula likuiditas jangka pendek yang lebih besar saat ini, seperti penempatan dana di perbankan. Hal itu yang membuat instrumen investasi dengan tenor pendek menjadi pilihan lantaran menawarkan likuiditas.

“Jadi pada saat yang sama, mereka juga menunggu kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat. Mereka mungkin menempatkan ke tenor pendek terlebih dahulu, untuk mungkin nanti pada saat ekonomi fundamentalnya sudah baik lagi, ada ekspektasi dorongan ekonomi yang kuat, mungkin mereka bisa pindah ke tenor yang lebih panjang,” katanya.