Bisnis.com, JAKARTA — Sukuk ritel perdana 2026, SR024 akan mulai ditawarkan pemerintah pada Jumat (6/3/2026). Diterbitkan pada era suku bunga rendah, kalangan analis memprediksi imbal hasil yang ditawarkan produk ini tidak akan jauh berbeda dengan SBN Ritel perdana 2026, ORI029.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi, memprediksi imbal hasil dari SR024 akan berada pada level 5,4%—6,0%. Hal itu mempertimbangkan yield SBN di pasar sekunder dengan tenor serupa.

Melansir data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield SBN bertenor 3 tahun kini telah berada pada level 5,43%. Sementara itu, SBN bertenor 5 tahun menawarkan yield sebesar 5,81%.

“Melihat yield SBN sekunder tenor 3—5 tahun yang berkisar di area 5,4—6,0%, proyeksi kupon SR024 kemungkinan beraada di rentang tersebut,” kata Putri kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/3/2026).

Belum lagi, outlook Moody’s dan wanti-wanti S&P terhadap risiko kredit Indonesia, berpotensi mendorong pasar untuk meminta imbal hasil lebih besar. Putri menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan imbal hasil yang lebih kompetitif pada penerbitan kali ini.

“Sentimen negatif dari S&P maupun Moody’s dapat menjadi pertimbangan bagi DJPPR untuk menawarkan kupon yang cukup kompetitif agar tetap menarik minat investor, terutama di tengah kondisi pasar yang lebih sensitif terhadap risiko,” katanya.

Menilik data historis, penerbitan SR sebetulnya cukup dinanti pasar. Pada penerbitan SR perdana 2025, SR022 misalnya, DJPPR bahkan membukukan penjualan sebesar 132,57% dari target.

Dari Rp21 triliun target yang ditetapkan pemerintah, pasar cukup agresif menyerap produk ini hingga total penjualan mencapai Rp27,84 triliun.

Realisasi itu bahkan terjadi dalam fakta imbal hasil yang ditawarkan SR022 cenderung kecil dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan 2 SBN Ritel lainnya yang terbit pada periode suku bunga 5,75%.

Saat itu, SR022 menawarkan imbal hasil sebesar 6,45% dan 6,55% atau jauh dibandingkan dengan ORI027 sebagai SBN Ritel perdana 2026 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,65%—6,75%.

Namun, kondisinya agak berbeda dengan SR023 yang hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun atau 93,65% dari target. Saat itu, suku bunga BI gencar dipangkas dan membuat SR023 menawarkan imbal hasil sebesar 5,80% dan 5,95%, terpaut cukup jauh dibandingkan SBR014 yang diterbitkan sebelumnya dengan imbal hasil 6,25% dan 6,35%.

Selama jarak penerbitan SBR014 dan SR023, BI memangkas suku bunga hingga 50 bps. Kalangan analis saat itu menilai, pasar masih mengekspektasikan imbal hasil yang sama besarnya dengan SBR014. Tak pelak, SR023 menjadi SBN Ritel yang mencatatkan penjualan terkecil sepanjang 2025.

Namun, kini kondisinya cukup berbeda. Bank Indonesia (BI) telah lama menahan suku bunga, sehingga ekspektasi pasar diprediksi tidak jauh berbeda dengan imbal hasil yang ditawarkan ORI029.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto bahkan memprediksikan DJPPR bakal memberikan imbal hasil sebesar 5,40—5,80%. Pasalnya, kondisi pasar dinilai tidak jauh berbeda dibandingkan periode penerbitan ORI029 sebelumnya.

“Antara 5,40 sampai 5,80%. Bisa jadi hampir sama [dengan ORI029] karena memang kondisi pasarnya sendiri tidak jauh berbeda,” kata Ramdhan.

Ihwal peluang serapan pasar, Ramdhan menilai kondisinya cukup positif. Likuiditas domestik dan upaya pendalaman pasar yang dilakukan DJPPR berpotensi memberikan serapan lebih besar terhadap produk ini.

Terlebih, SR024 menjadi SBN Ritel 2026 yang memiliki periode penawaran terpanjang. “Ya harapannya sih bisa terjual sesuai target lah. Apalagi ini kan masa penawarannya cukup panjang, antara sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran,” katanya.

Untuk diketahui, SR024 akan ditawarkan pada periode 6 Maret—15 April 2026. Nantinya, imbal hasil secara resmi akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebelum masa penawaran dimulai. SR biasanya akan menawarkan imbal hasil tetap hingga jatuh tempo.

Berikut Jadwal Tentatif Masa Penawaran Obligasi Ritel 2026:

• ORI029 pada 26 Januari—19 Februari 2026
• SR024 pada 6 Maret—15 April 2026
• ST016 pada 8 Mei—3 Juni 2026
• ORI030 pada 6 Juli—30 Juli 2026
• SR025 pada 21 Agustus—16 September 2026
• SWR007 pada 4 September—21 Oktober 2026
• SBR015 pada 29 September—22 Oktober 2026
• ST017 pada 6 November—2 Desember 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang sukuk pada Selasa (24/2) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hanya mampu menghimpun total penawaran masuk senilai Rp35,61 triliun. Nilai penawaran ini terkecil sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan data DJPPR, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (24/2/2026) mencatatkan total penawaran masuk senilai Rp35.612.800.000.000. Dari total tersebut, investor cenderung memburu tenor panjang yang diwakili dalam produk Project Based Sukuk (PBS).

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR menawarkan total 8 seri sukuk. Sebanyak 3 seri merupakan bertenor pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Diperinci, SPNS06042026 mendapatkan total penawaran masuk senilai Rp530 miliar, SPNS10082026 senilai Rp2,40 triliun, dan SPNS23112026 senilai Rp6,35 triliun.

Meskipun begitu, pemerintah hanya memenangkan masing-masing Rp400 miliar, 2,35 triliun, dan Rp6,25 triliun untuk setiap seri. Dengan begitu, nilai bid-to-cover-ratio SPNS06042026 tercatat sebesar 1,33 kali, SPNS10082026 sebesar 1,02 kali, dan SPNS23112026 sebanyak 1,02 kali.

Seri SPNS semula menawarkan tingkat imbal hasil diskonto, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,45—4,80%. Tenggat maturity date produk ini selama 2—9 bulan.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Sementara itu, pada seri PBS, nilai penawaran masuk terbesar didapatkan oleh PBS030 senilai Rp10,89 triliun. Hanya saja, pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp3,25 triliun, sehingga nilai bid-to-cover-ratio mencapai 3,35 kali dan menjadi yang terbesar dalam lelang kali ini. Seri PBS030 sekaligus mengantongi tenggat jatuh tempo 15 Juli 2028, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 5,20%.

Mengekor di belakangnya, seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk senilai Rp9,03 triliun, dengan nominal dimenangkan senilai Rp3,45 triliun. Dus, nilai bid-to-cover-ratio mencapai 2,62 kali, menjadi tertinggi kedua setelah PBS030. PBS038 sekaligus mengantongi jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan yield rata-rata dimenangkan sebesar 6,70%.

Sisanya, seri PBS mencatatkan nilai penawaran masuk berkisar pada Rp2,94 triliun—Rp1,24 triliun. Besaran bid-to-cover-ratio juga berkisar pada 1,34 kali—2,48 kali. Seri PBS sendiri menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,00—6,87%. Namun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,20—6,70%.

Adapun lelang kali ini merupakan lelang sukuk dengan nilai penawaran terkecil sepanjang tahun berjalan 2026. Lelang sukuk perdana 2026 misalnya, membukukan penawaran masuk senilai Rp55,26 triliun, lelang kedua senilai Rp38,59 triliun, dan lelang ketiga senilai Rp43,82 triliun. Lelang sukuk belakangan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung membukukan penawaran yang menurun.

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang sukuk pada Selasa (24/2) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hanya mampu menghimpun total penawaran masuk senilai Rp35,61 triliun. Nilai penawaran ini terkecil sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan data DJPPR, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (24/2/2026) mencatatkan total penawaran masuk senilai Rp35.612.800.000.000. Dari total tersebut, investor cenderung memburu tenor panjang yang diwakili dalam produk Project Based Sukuk (PBS).

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR menawarkan total 8 seri sukuk. Sebanyak 3 seri merupakan bertenor pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Diperinci, SPNS06042026 mendapatkan total penawaran masuk senilai Rp530 miliar, SPNS10082026 senilai Rp2,40 triliun, dan SPNS23112026 senilai Rp6,35 triliun.

Meskipun begitu, pemerintah hanya memenangkan masing-masing Rp400 miliar, 2,35 triliun, dan Rp6,25 triliun untuk setiap seri. Dengan begitu, nilai bid-to-cover-ratio SPNS06042026 tercatat sebesar 1,33 kali, SPNS10082026 sebesar 1,02 kali, dan SPNS23112026 sebanyak 1,02 kali.

Seri SPNS semula menawarkan tingkat imbal hasil diskonto, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,45—4,80%. Tenggat maturity date produk ini selama 2—9 bulan.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Sementara itu, pada seri PBS, nilai penawaran masuk terbesar didapatkan oleh PBS030 senilai Rp10,89 triliun. Hanya saja, pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp3,25 triliun, sehingga nilai bid-to-cover-ratio mencapai 3,35 kali dan menjadi yang terbesar dalam lelang kali ini. Seri PBS030 sekaligus mengantongi tenggat jatuh tempo 15 Juli 2028, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 5,20%.

Mengekor di belakangnya, seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk senilai Rp9,03 triliun, dengan nominal dimenangkan senilai Rp3,45 triliun. Dus, nilai bid-to-cover-ratio mencapai 2,62 kali, menjadi tertinggi kedua setelah PBS030. PBS038 sekaligus mengantongi jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan yield rata-rata dimenangkan sebesar 6,70%.

Sisanya, seri PBS mencatatkan nilai penawaran masuk berkisar pada Rp2,94 triliun—Rp1,24 triliun. Besaran bid-to-cover-ratio juga berkisar pada 1,34 kali—2,48 kali. Seri PBS sendiri menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,00—6,87%. Namun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,20—6,70%.

Adapun lelang kali ini merupakan lelang sukuk dengan nilai penawaran terkecil sepanjang tahun berjalan 2026. Lelang sukuk perdana 2026 misalnya, membukukan penawaran masuk senilai Rp55,26 triliun, lelang kedua senilai Rp38,59 triliun, dan lelang ketiga senilai Rp43,82 triliun. Lelang sukuk belakangan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung membukukan penawaran yang menurun.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menghimpun dana Rp55,26 triliun melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk perdana 2026.

Melansir laman resmi DJPPR, total nilai ini merupakanincoming bidspada lelang sukuk Selasa (13/1/2026) yang diterima pemerintah dalam delapan seri sukuk negara. Secara detail, dari kedelapan seri Sukuk, tiga serimerupakan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan lima lainnya merupakan seri Project Based Sukuk (PBS).

Totalincoming bidsterhadap SPNS mencerminkan Rp26,82 triliun atau setara 48,53% dari total penawaran masuk. Detailnyaseri SPNS10022026 menghimpun dana senilai Rp6,35 triliun, seri SPNS13072026 menghimpun dana Rp10,40 triliun, dan seri SPNS12102026 menghimpun dana senilai Rp10,07 triliun.

Jumlah nilai yang dimenangkan pada seri ini setarabid-to-cover-ratio10,40 kali untuk produk SPNS13072026. Artinya, terdapat penawaran 10,40 kali lebih besar ketimbang nominal yang dimenangkan DJPPR terhadap produk itu.Begitu juga pada dua seri SPNS lainnya, dengan nilaibid-to-cover-ratioberkisar pada 3,36 kali–6,35 kali.

Dibandingkan lelang SBSN bertenor pendek pada akhir 2025, nilaiincoming bidspada lelang sukuk perdana 2026 terbilang jumbo. Lelang SPSN pada Selasa (9/12/2025) hanya menghimpun dana penawaran senilai Rp7,98 triliun, denganbid-to-cover-ratioberkisar pada 1,19 kali–3,74 kali.

Di sisi lain, nilaiincoming bidspada lelang PBS kali ini mencapai Rp28,43 triliun, dengan total dimenangkan Rp7 triliun.

PBS pada lelang kali ini memiliki tenor yang berkisar pada 2–23 tahun. PBS038 menjadi produk dengan tenor terlama dan memberikan imbal hasil sebesar 6,87%. Sementara PBS030 menjadi produk dengan tenor 2 tahun dan imbal hasil 5,87%. PBS030 sekaligus menjadi produk dengan tingkat penawaran tertinggi dan nominal dimenangkan tertinggi di antara seri PBS dalam lelang kali ini.

“Total nominal yang dimenangkan dari kedelapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp12 triliun,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Rabu (14/1/2026).

Sebelumnya, lelang SUN perdana 2026 juga membukukan penawaran terhadap SPN yang cukup tinggi. Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai, tertariknya investor terhadap surat utang bertenor pendek disebabkan oleh beberapa faktor makroekonomi.

“Likuiditas bank sedangflush, termasuk efek injeksi kas Kemenkeu, sehingga tenor pendek menjadi pilihan natural untuk parkir dana dengan durasi rendah dan fleksibel,” katanya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Selain itu, dari sisi permintaan, kondisi likuiditas domestik khususnya perbankan yang relatif longgar, dinilai membuat tenor jangka pendek cenderung lebih mudah terserap di pasaran.

Terdapat pula pergeseran preferensi instrumen yang sejalan dengan penurunanyieldSRBI. Dengan begitu, permintaan likuiditas bank kini beralih ke SPN sebagai alternatif instrumen investasi berisiko rendah.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana turut menilai semakin sepinya penerbitan SRBI membuat investor berbondong-bondong mencari instrumen investasi lain yang likuid.

“Kalau sekarang mungkin SRBI enggak sebanyak tahun lalu. Makanya ada investor yang mencari instrumen jangka pendek yang mungkin bisa menjadi pilihan mereka menggantikan SRBI,” katanya, Senin (12/1/2026).

Di satu sisi, Fikri juga menilai risiko geopolitik yang kian meningkat juga menjadi salah satu alasan investor lebih memilih memarkirkan dananya di instrumen pendapatan tetap bertenor rendah.

Selain itu, Fikri menilai bahwa terdapat pula likuiditas jangka pendek yang lebih besar saat ini, seperti penempatan dana di perbankan. Hal itu yang membuat instrumen investasi dengan tenor pendek menjadi pilihan lantaran menawarkan likuiditas.

“Jadi pada saat yang sama, mereka juga menunggu kondisi ekonomi yang relatif lebih kuat. Mereka mungkin menempatkan ke tenor pendek terlebih dahulu, untuk mungkin nanti pada saat ekonomi fundamentalnya sudah baik lagi, ada ekspektasi dorongan ekonomi yang kuat, mungkin mereka bisa pindah ke tenor yang lebih panjang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bakal menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijadwalkan pada Selasa (25/11/2025). Dalam lelang sukuk kali ini, pemerintah menargetkan dana yang dihimpun hingga Rp7 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah bakal menggelar lelang terhadap delapan seri SBSN, dengan perincian tiga SPNS (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) dan lima PBS (Project Based Sukuk).

Kedelapan seri sukuk dengan mata uang rupiah itu, dilelang untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2025.

“Target indikatif Rp23 triliun dan target maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Kamis (20/11/2025).

Diperinci, ketiga seri SPNS yang bakal dilelang oleh DJPPR adalah SPNS12012026 (reopening), SPNS01062026 (reopening), dan SPNS10082026 (reopening). Adapun ketiga seri itu memiliki tingkat kupon diskonto dan jatuh tempo pada rentang waktu 12 Januari 2026–10 Agustus 2026.

Sementara itu, lima seri PBS yang bakal diterbitkan pemerintah antara lain PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBSG002 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS038 (reopening). Adapun, keenam seri ON memiliki tenggat jatuh tempo yang beragam, mulai dari 15 Juli 2028–15 Desember 2049.

Diperinci, maturity date terlama dipegang oleh seri PBS038 dengan tenggat jatuh tempo pada 15 Desember 2049. Namun, seri ini hanya menawarkan kupon sebesar 6,87%. Sebaliknya, tenggat jatuh tempo paling singkat dipegang oleh seri PBS030 dengan kupon terkecil, sebesar 5,87%.

Sementara itu, tingkat kupon tertinggi digenggam oleh seri PBS034 dengan besaran kupon 6,50%. Seri ini jatuh tempo pada 15 Juni 2039.

Adapun, dalam lelang ini ditawarkan seri PBSG002 yang merupakan seri Green Sukuk yang ditawarkan melalui lelang di pasar perdana domestik.

"Penerbitan seri Green Sukuk melalui lelang ini melengkapi program penerbitan Green Sukuk yang sudah dilakukan sebanyak 8 kali di pasar global sejak tahun 2018 dan 10 kali di pasar domestik melalui Green Sukuk Ritel sejak tahun 2019," tulis pengumuman DJPPR.

Adapun, seri PBSG002 juga dapat digunakan untuk mendukung program RPIM (Rasio Pembiayaan Inlkusif Makropudensial) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Nantinya, lelang bakal digelar pada Selasa (25/11/2025) pukul 09.00 WIB–11.00 WIB. Tanggal settlement dalam lelang kali ini ditetapkan pada Kamis (27/11/2025).

Adapun lelang SBSN bakal digelar oleh Bank Indonesia, dengan metode open auction dan multiple price. Artinya, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif, akan membayar sesuai yield yang diajukan.

Sementara itu, pemenang lelang yang mengajukan penawaran non-kompetitif, bakal membayar sesuai yield rata-rata tertimbang dari penawaran kompetitif yang dinyatakan menang.

Peserta lelang SUN kali ini antara lain sejumlah perbankan, seperti

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Permata, Tbk, PT. Bank Panin, Tbk, PT. Bank HSBC Indonesia, PT. Bank OCBC NISP, Tbk, Standard Chartered Bank, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, Citibank N.A, PT. Bank Central Asia, Tbk, Deutsche Bank AG, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, PT. Bahana Sekuritas, PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI) turut menjadi peserta lelang kali ini.