Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal selesai pada semester II/2026. Dalam aturan baru itu, pemerintah berencana membuka lebih banyak peluang investasi bagi pihak swasta di sektor-sektor yang sebelumnya tertutup atau dibatasi secara ketat.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengaku belum bisa membeberkan detail terkait rencana sektor apa saja yang akan dibuka untuk digarap swasta. Dia hanya mengungkapkan target penyelesaian pada paruh kedua tahun ini.

"Detail nanti setelah perpres terbit ya, di semester dua [2026] harusnya sudah selesai," ujar Ferry kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026)

Sebelumnya, dia mengungkapkan revisi Perpres tersebut dalam dalam forum Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46 oleh Bank Indonesia pada Jumat (27/2/2026).

Ferry menyampaikan bahwa langkah pelonggaran regulasi tersebut merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menggenjot laju investasi di Tanah Air.

"Kami juga sedang merevisi Perpres mengenai bidang usaha penanaman modal. Di Perpres ini kami buka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke sektor-sektor tertentu. Ini kami harapkan juga menjadi dorongan kuat untuk sisi investasinya," ujarnya.

Adapun, Perpres No. 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk sektor swasta. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bidang usaha yang tertutup adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.

Selain itu, ada pelarangan industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt.

Pasal 2 ayat (3) menambahkan pihak swasta juga tidak dapat memasuki kegiatan usaha yang dikhususkan bagi pemerintah pusat, seperti kegiatan yang bersifat pelayanan, kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menata ulang kriteria bidang usaha yang akan diberikan insentif fiskal seiring dengan upaya pembenahan di sektor investasi.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026, pemerintah berencana untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Kriteria bidang usaha yang diberikan insentif fiskal, meliputi bidang usaha yang diberikan tax allowance (potongan pajak untuk bidang usaha atau daerah tertentu), tax holiday (pembebasan pajak untuk investor baru dalam kurun waktu tertentu), investment allowance (keringanan pajak untuk sektor pada karya), dan super tax deduction (pengurangan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)," bunyi salinan Keppres No.38/2025, dikutip Selasa (3/2/2026).

Selain mengenai kriteria usaha yang mendapatkan insentif fiskal, pokok materi muatan rancangan Perpres itu turut mencakup kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian, kriteria bidang usaha dengan persyaratan tertentu meliputi bidang usaha hanya untuk penanaman modal dalam negeri, bidang usaha dengan pembatasan modal asing, bidang usaha dengan persyaratan khusus dan bidang usaha untuk minuman beralkohol.

Selain itu, grandfather clause bagi pelaku usaha eksisting terkait perluasan usaha, penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di bidang usaha yang sama.

Adapun dasar pembentukan rancangan Perpres dimaksud adalah pasal 12 ayat (3) Undang-Undang (UU) No.25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Alokasi Insentif 2026

Pemerintah mengalokasikan tax allowance, tax holiday maupun super tax deduction di dalam APBN setiap tahunnya melalui belanja perpajakan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja perpajakan total senilai Rp563,6 triliun.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, belanja perpajakan tahun ini paling banyak dialokasikan untuk PPN dan PPnBM Rp371,9 triliun dan pajak penghasilan (PPh) Rp160,1 triliun.

Sementara itu, berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk iklim investasi tahun ini yaitu Rp84,7 triliun dan mendukung dunia bisnis Rp58,1 triliun.

Pada 2025 lalu, realisasi belanja perpajakan keseluruhan adalah Rp530,3 triliun atau tumbuh 2,23% dari 2024. Khusus untuk sektor usaha berupa tax holiday dan tax allowance guna mendorong investasi yakni Rp7,1 triliun. Sementara itu, untuk UMKM dialokasikan Rp96,4 triliun.

Adapun untuk insentif kepabeanan, pemerintah tahun lalu mengalokasikan Rp40,4 triliun berupa penangguhan bea masuk untuk Kawasan Berikat, pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan hingga pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa kebijakan pemberian tax holiday dan tax allowance secara langsung menyebabkan dampak penurunan penerimaan pajak jangka pendek.

Kendati demikian, otoritas pajak menilai dalam jangka panjang pemberian kebijakan ini merupakan trade-off dari sektor-sektor yang mendapatkan insentif agar mampu meningkatkan nilai tambah, menguatkan daya saing di pasar global, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri sehingga berimplikasi luas terhadap peningkatan penerimaan pajak.

"Untuk itu Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian insentif secara terukur dan terarah, agar multiplier effect dari sektor yang mendapat insentif dapat mendorong akselerasi perekonomian, yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan negara," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli kepada Bisnis, Desember 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menyepakati pengangkatan direktur anyar perseroan. Manajemen menerangkan bahwa pengangkatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan.

Melansir keterbukaan informasi, WIFI telah usai melaksanakan RUPSLB pada 26 November lalu. Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah pengangkatan Andrew sebagai Direktur Operasional dan SCM. Andrew menggantikan Erwin Tanjung pada posisi yang sama.

“Dapat disampaikan bahwa dengan adanya pengangkatan Andrew sebagai direktur perseroan akan memperkuat kinerja pengurus perseroan,” tulis manajemen dalam suratnya kepada Bursa, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Adapun untuk diketahui, Andrew merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki latar belakang pendidikan Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara (Binus). Sebelum menduduki posisi saat ini, Andrew telah malang melintang di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional.

Pada periode 2021–2024, Andrew sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. (KIOS), sebuah perusahaan terbuka yang bergerak di sektor teknologi. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai CEO di PT Gudang Anak Bangsa pada periode 2019–2021 dan Head of Digital di PT Stucel Media Kreatif pada 2015–2019.

Pengalaman profesional Andrew juga termasuk kolaborasi dengan Dentsu Global, di mana dia menjabat sebagai Regional Google Trainer pada periode 2016–2020.

Dengan diangkatnya Andrew sebagai Direktur WIFI, berikut daftar jajaran direksi perseroan terbaru:

• Direktur Utama: Yune Marketatmo
• Direktur: Moh. Mustaghfirin
• Direktur: Shannedy Ong
• Direktur: Andrew

Selain melakukan penggantian direktur, RUPSLB WIFI juga menyepakati perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan dalam hal penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Artinya, WIFI yang sebelumnya bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik melalui anak usaha, kini menambah sejumlah kegiatan usaha.

Penambahan tersebut mencakup perdagangan besar telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya. Ketiga kegiatan usaha itu masuk sebagai kegiatan usaha utama perseroan.

Selain itu, terdapat kegiatan usaha utama lainnya seperti perdagangan besar kopi, teh, dan kakao, periklanan, dan aktivitas perusahaan holding. Terdapat pula kegiatan usaha penunjang seperti aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

“Serta penambahan KBLI sebagaimana diuraikan di atas, dapat menunjang perluasan dan ekspansi bisnis perseroan,” kata manajemen.