REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset NEXT Indonesia Center menyebut arah penyaluran kredit perbankan nasional mulai bergeser ke sektor produktif, setelah sebelumnya ekspansi kredit lebih banyak ditopang oleh pembiayaan konsumsi.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan perubahan arah penyaluran kredit tersebut menunjukkan industri perbankan semakin selektif terhadap sektor yang memiliki prospek pertumbuhan lebih baik dengan risiko yang tetap terkendali.

"Ini sinyal positif. Saat ini bank tidak hanya melihat besarnya kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan prospek usaha, kualitas risiko, dan potensi sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah," ujar Christiantoko dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (28/6/2026).

Laporan terbaru NEXT Indonesia Center bertajukSektor Usaha Favorit Perbankanmenunjukkan bahwaoutstandingkredit bank umum terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Per April 2026, total kredit bank umum mencapai Rp 8.755 triliun. Adapun kredit yang mengalir ke sektor ekonomi mencapai Rp 6.454 triliun, sedangkan kredit bukan sektor ekonomi (konsumsi rumah tangga) mencapai Rp 2.301 triliun.

Perubahan paling mencolok terlihat pada komposisi penggunaan kredit. Sepanjang periode 2024–2026, kredit investasi menjadi motor utama pertumbuhan.

Per April 2026, kredit investasi tumbuh 19,48 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh melampaui pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 6,04 persenyoymaupun kredit konsumsi sebesar 6,13 persenyoy."Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya pembiayaan yang diarahkan untuk pembangunan aset produktif, ekspansi usaha, dan investasi jangka panjang," katanya.

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, terdapat lima sektor usaha yang saat ini menjadi tujuan utama ekspansi kredit perbankan, yaitu konstruksi, pengadaan listrik dan gas, aktivitas profesional dan perusahaan, real estat, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Menurut Christiantoko, dominasi kredit investasi menjadi indikator penting bahwa dunia usaha mulai kembali melakukan ekspansi."Kredit investasi biasanya mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek bisnis beberapa tahun ke depan. Ketika jenis kredit ini tumbuh paling cepat, berarti ada keyakinan bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki ruang untuk berkembang," katanya.

Di sisi lain, kualitas kredit perbankan secara umum masih terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atauNon-Performing Loan(NPL)grossyang berada di level 2,17 persen pada April 2026.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan kredit, profil risikonya mulai menunjukkan perbedaan. Kredit investasi menjadi segmen dengan kualitas kredit paling baik dengan NPL sebesar 1,34 persen pada April 2026.Sebaliknya, kredit modal kerja tetap menjadi segmen dengan risiko paling besar dengan NPL mencapai 2,64 persen pada April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah terus memantau potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor usaha di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 orang.

Yassierli menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.

Menurut dia, koordinasi lintas kementerian juga dilakukan untuk memantau persoalan di sektor pertambangan dan industri lain yang berpotensi memicu tekanan terhadap tenaga kerja.

Kemnaker juga akan kembali membuka Program Magang Nasional 2026 dengan target 150.000 peserta sebagai salah satu upaya memperluas akses kerja bagi lulusan baru.

Sebelumnya, Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat terdampak PHK setelah operasional perusahaan tutup di tengah berbagai tantangan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK tersebut merupakan bagian dari gelombang tekanan industri manufaktur yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir.

“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tutup total operasional,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/5/2026).

Bisnis.com, MAKASSAR - Pelaku usaha di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mencermati dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Tekanan kurs ini dinilai berpotensi mengoreksi margin keuntungan, terutama pada sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap komoditas impor.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan Satriya Madjid mengungkapkan bahwa fluktuasi mata uang asing ini mulai membebani biaya operasional. Komponen seperti bahan baku impor, pengadaan mesin, hingga biaya logistik dan energi menjadi lini paling terdampak.

"Kenaikan kurs ini otomatis mengerek biaya produksi dan menekan margin usaha. Jika kondisi ini terus berlanjut dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat serius bagi stabilitas dunia usaha di daerah," ujar Satriya Madjid di Makassar, Selasa (19/5/2026).

Menurut catatan Kadin Sulsel, sejumlah sektor berada di zona rentan, antara lain industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, otomotif, hingga elektronik.

Selain itu, sektor UMKM yang mengandalkan bahan baku impor serta sektor pariwisata dan perhotelan yang sensitif terhadap kenaikan harga bahan bakar transportasi udara, juga turut dibayangi risiko ini.

Satriya menambahkan, efek domino dari pelemahan mata uang ini berisiko mengontraksi daya beli masyarakat. Ketika harga barang di pasar merangkak naik, konsumsi domestik diproyeksikan melambat, yang pada akhirnya memperlambat perputaran ekonomi secara makro.

Kondisi ketidakpastian ini juga membuat para pelaku usaha mengambil sikap wait and see. Mayoritas pengusaha memilih untuk menahan diri dalam melakukan ekspansi atau investasi baru sembari memantau pergerakan kurs, arah suku bunga, dan dinamika ekonomi global.

Menanggapi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kadin Sulsel berharap langkah ekstrem tersebut dapat dihindari.

Namun, Satriya tidak menampik jika tekanan kurs berlangsung berlarut-larut dan disertai penurunan permintaan pasar, perusahaan berpeluang melakukan efisiensi struktur biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja pada sektor yang paling terpukul.

Guna mengantisipasi dampak yang lebih dalam, Kadin Sulsel mendorong pemerintah dan otoritas terkait untuk segera mengambil langkah taktis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

Langkah yang perlu diprioritaskan antara lain penguatan sektor riil serta menjaga kepastian pasokan dan harga energi domestik. Di sisi lain, pemberian kemudahan bisnis dan stimulus bagi industri manufaktur serta UMKM juga dinilai mendesak.

Kadin Sulsel juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar.

"Dukungan terhadap produk lokal dan percepatan program substitusi impor menjadi krusial saat ini, agar ketergantungan dunia usaha terhadap dolar dapat dikurangi secara bertahap, sekaligus memperkuat fundamental ekonomi daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mewanti-wanti pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini tidak lagi sekadar angka di pasar keuangan, melainkan telah mendistorsi struktur biaya produksi, mengganggu arus kas (cashflow), hingga menahan syahwat ekspansi pelaku usaha riil.

Berdasarkan data RTI Infokom pada akhir pekan ini, nilai tukar rupiah tercatat di level Rp17.556 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 5,27% sejak awal tahun (year to date/YtD). Sepanjang 2026, pergerakan rupiah mencatatkan rentang volatilitas yang lebar, yakni antara Rp16.670 hingga Rp17.604 per dolar AS.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan bahwa pergerakan kurs yang fluktuatif ini menjadi perhatian serius dunia usaha karena memicu tekanan berantai dari hulu ke hilir. Sektor-sektor dengan ketergantungan impor yang tinggi kini berada di garis depan paparan risiko.

"Bagi sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, mesin, komponen industri, logistik, maupun kewajiban utang dalam dolar AS, tekanan ini sangat terasa. Margin usaha makin tergerus," ujar Anggawira kepada Bisnis, Minggu (17/5/2026).

Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga jual. Alasannya, daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih, sehingga menaikkan harga produk secara agresif justru berisiko mengorbankan volume penjualan.

Menurut Angga, situasi ini telah menciptakan efek psikologis yang membuat pengusaha cenderung mengambil posisi bertahan (wait and see) daripada melakukan ekspansi. Banyak pengusaha, sambungnya, yang mulai memperketat efisiensi operasional dan menahan rencana ekspansi demi menjaga ketersediaan likuiditas internal.

Jika volatilitas kurs ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang maka Hipmi mengkhawatirkan dampaknya akan semakin menggerogoti ketahanan sektor manufaktur, konstruksi, otomotif, elektronik, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan komponen impor.

Angga pun berharap otoritas fiskal dan moneter menjadikan pelemahan kurs ini sebagai dorongan untuk melakukan penguatan struktur ekonomi domestik agar tidak terus-menerus bergantung pada barang impor dan arus modal jangka pendek (hot money).

"Pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum mempercepat penguatan industri substitusi impor, hilirisasi, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri [TKDN] yang realistis dan kompetitif, serta memperkuat ekspor bernilai tambah," jelasnya.

3 Tuntutan Pengusaha

Demi memitigasi risiko pemburukan lebih lanjut di sektor riil, Hipmi melayangkan sejumlah rekomendasi dan harapan kepada pemerintah serta otoritas moneter.

Pertama, otoritas diminta untuk fokus menjaga stabilitas volatilitas di pasar valas dan memberikan kepastian kebijakan. Bagi dunia usaha, kejelasan arah kebijakan jauh lebih penting agar kalkulasi bisnis tetap dapat diprediksi secara akurat.

Kedua, menjaga likuiditas dunia usaha, terutama pada sektor produktif dan padat karya. Angga menyebut saat ini pengusaha tengah menghadapi tekanan ganda (double pressure) akibat pelemahan rupiah yang dibarengi dengan tren suku bunga tinggi.

Oleh karena itu, instrumen pelonggaran seperti insentif fiskal spesifik, relaksasi pembiayaan, percepatan restitusi pajak, hingga stimulus padat karya sangat dibutuhkan untuk menjaga napas cashflow korporasi.

Ketiga, memperkuat kepercayaan investor melalui bauran kebijakan yang sejalan antara fiskal dan moneter. Komunikasi publik dari pemerintah kepada pasar juga diminta terukur agar tidak memantik kepanikan di tengah sensitivitas sentimen global.

Hipmi mengakui bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya masih kokoh, tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi, konsumsi domestik, dan kinerja investasi yang terjaga. Hanya saja, tantangan terbesar saat ini berada pada aspek pengelolaan ekspektasi pasar.

"Fokusnya bukan sekadar mempertahankan angka kurs tertentu, tetapi memastikan ekonomi riil tetap hidup, industri tetap bergerak, dan dunia usaha tidak kehilangan optimisme untuk terus berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja," tutup Angga.

Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendorong partisipasi aktif industri jasa keuangan dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna memperkuat basis data ekonomi nasional dan daerah.

Dukungan tersebut dinilai krusial untuk menghasilkan potret ekonomi yang akurat sebagai landasan perumusan kebijakan, terutama di tengah dinamika sektor usaha dan transformasi ekonomi.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan, keterlibatan pelaku industri keuangan menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis karena beririsan langsung dengan aktivitas pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha di berbagai skala.

“Partisipasi aktif industri jasa keuangan dalam memberikan data yang akurat akan sangat menentukan kualitas gambaran ekonomi yang dihasilkan. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Agus, Senin (27/4/2026).

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan menyasar seluruh pelaku usaha non-pertanian, mulai dari skala mikro hingga besar. Pendataan ini mencakup berbagai aspek, seperti struktur usaha, karakteristik bisnis, kondisi permodalan, investasi, hingga tingkat daya saing.

Bagi sektor jasa keuangan, keterlibatan dalam sensus ini tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem pembiayaan berbasis data.

Informasi yang dihasilkan dari sensus akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai profil usaha, risiko, serta kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor ekonomi.

Agus menilai, kualitas data yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas intermediasi keuangan. Dengan data yang lebih akurat, lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih terukur dan efisien.

“Dengan basis data yang kuat, industri keuangan dapat lebih tepat dalam menilai profil risiko dan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Ini akan mendorong penyaluran kredit yang lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat,” katanya.

Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 juga akan menangkap perkembangan sektor-sektor baru, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ketiga sektor tersebut dinilai semakin relevan dalam mendorong transformasi ekonomi nasional, sekaligus membuka peluang pembiayaan baru bagi industri jasa keuangan.

Data yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Tidak hanya di tingkat nasional, hasil sensus juga akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah.

Dalam pelaksanaannya, BPS akan melibatkan sekitar 116 ribu petugas lapangan di seluruh Indonesia untuk memastikan cakupan pendataan yang luas dan akurat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara komprehensif, termasuk sektor informal yang selama ini kerap belum terdata optimal.

OJK Cirebon menekankan, sinergi antara regulator, lembaga statistik, dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan data berkualitas, tetapi juga memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan melalui kebijakan berbasis bukti.

"Ke depan, OJK memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Agus.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi mencapai Rp17,13 triliun hingga Maret 2026. Realisasi tersebut disalurkan kepada 125.000 debitur dan akan terus bertambah.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa BRI terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran KPR subsidi. Penyaluran ini memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berkembang di sekitar kawasan hunian.

“Penyaluran KPR subsidi merupakan komitmen BRI dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat,” kata Aris dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Perseroan memandang pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Selain membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, pembangunan kawasan perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas.

Menurutnya, aktivitas ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja hingga logistic serta peluang usaha bagi pelaku UMKM yang berkembang di sekitar kawasan perumahan.

“Melalui langkah ini, BRI berupaya menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Aris menegaskan bahwa jaringan BRI yang tersebar luas menjadi fondasi strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan ke berbagai wilayah.

Didukung jaringan yang luas dan terintegrasi, Aris mengatakan bahwa BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah.

“Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus memastikan akses yang lebih merata di berbagai daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Selatan menilai kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak pada dunia usaha terutama sektor yang selama ini bergantung pada program dan aktivitas belanja pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2025 masih ditopang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan persentase 23,99%.

Namun, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bumi Sriwijaya juga melibatkan sejumlah sektor yang berkaitan dengan belanja pemerintah, antara lain konstruksi dengan distribusi 10,74%, akomodasi makan dan minum 2,08%, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 2,44%.

Ketua Apindo Sumatra Selatan (Sumsel) Sumarjono Saragih mengatakan pemangkasan belanja pemerintah berpotensi langsung memengaruhi pelaku usaha di sektor pendukung aktivitas pemerintahan.

“Kontraktor pembangunan fisik pasti terdampak. Jasa akomodasi perjalanan, hotel, dan sektor pendukung kegiatan dinas yang dulu banyak dilakukan, tentu kini jadi sangat terasa,” kata dia kepada Bisnis, Senin (6/3/2026).

Dia menjelaskan, tantangan terbesar dari kebijakan tersebut adalah menentukan aspek yang menjadi prioritas. Pemerintah dinilai harus mampu membedakan belanja yang tidak produktif dengan anggaran yang justru mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Tantangannya adalah memilih aspek dan prioritas. Memotong atau membuang yang benar masuk kategori inefisiensi alias lemak buruk. Jangan sampai salah prioritas,” tuturnya.

Sumarjono menekankan efisiensi seharusnya diarahkan pada penghapusan belanja yang tidak memberikan nilai tambah, bukan memangkas sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.

“Pilihlah yang mampu memberi energi tambahan dan memacu pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, dia menilai struktur ekonomi Sumsel yang ditopang sektor perkebunan, industri, dan perdagangan ekspor membuat daerah ini relatif lebih tahan terhadap dampak langsung efisiensi belanja pemerintah.

Namun, risiko eksternal seperti konflik global dan kenaikan harga energi tetap perlu diwaspadai. Kondisi tersebut dapat menekan biaya produksi, terutama pada sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor.

“Sumsel yang berbasis perkebunan, industri, dan perdagangan ekspor mungkin tidak terlalu terdampak. Kecuali jika ada dampak perang yang berakibat pada kenaikan harga energi dan material berbasis impor seperti pupuk dan spare parts,” pungkasnya.

Tidak semua karyawan perusahaan bisa bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu, sebagaimana imbauan pemerintah dalam rangka efisiensi energi.

Ada delapan sektor usaha yang dikecualikan pemerintah dalam anjuran untuk menerapkan WFH bagi karyawannya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada pekerja. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

"Pimpinan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan untuk pelaksanaan WFH nantinya diterapkan sesuai ketentuan perusahaan, baik terkait ketentuan gaji dan hak-hak lainnya. Selain itu, Yassierli menekankan WFH tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

"Pelaksanaan WFH tidak kurangi cuti tahunan, pekerja buruh yang jalani WFH tetap jalankan pekerjaan," terangnya.

Yassierli juga menyatakan kebijakan WFH yang diimbau satu hari dalam sepekan tetap harus memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan publik.

Selain itu, ia menyebut pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk delapan sektor vital yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga operasional dan layanan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu," kata Yassierli.

1. Sektor kesehatan: rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.

2. Sektor energi: BBM, gas, dan listrik.

3. Sektor infrastruktur dan layanan publik: jalan tol, air bersih, pengangkutan sampah.

4. Sektor ritel/perdagangan: bahan pokok, pasar, dan pusat perbelanjaan.

5. Sektor industri dan produksi: pabrik dan industri yang membutuhkan kehadiran fisik.

6. Sektor jasa dan hospitality: perhotelan, pariwisata, keamanan, restoran, kafe, dan usaha kuliner.

7. Sektor transportasi dan logistik: angkutan penumpang/barang, pergudangan, jasa pengiriman.

8. Sektor keuangan: perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, bursa efek.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sektor usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara sektoral, terutama karena perbedaan karakteristik antara industri jasa dan manufaktur.

Menurutnya, sektor jasa atau service industry relatif lebih fleksibel dalam menerapkan WFH karena tidak bergantung pada proses produksi fisik. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas sektor manufaktur sehingga membutuhkan pertimbangan lebih mendalam.

“Nah tentu kita mesti kaji, karena beberapa sektor seperti disampaikan tadi ada yang tentu masuk akal terutama di service industry. Tetapi di bidang manufaktur tentunya itu mesti dikaji,” ujar Anindya saat ditemui di Jakarta, dikutip Senin (23/3/2026).

Dia menambahkan, dunia usaha saat ini tetap dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas, terutama di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asean. Oleh karena itu, penerapan kebijakan seperti WFH harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya saing industri.

“Yang penting fokusnya ialah bagaimana melakukan efisiensi tanpa menghilangkan produktivitas. Nah memang biasanya itu menggunakan teknologi,” katanya.

Kadin pun mendorong pemanfaatan teknologi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus mengorbankan output produksi, khususnya bagi sektor-sektor yang tidak sepenuhnya bisa menerapkan pola kerja jarak jauh.

Rencana pemerintah untuk menerapkan WFH mengemuka sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFA hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari harga energi, biaya perdagangan, pangan, hingga inflasi barang impor.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus di atas US$100 per barel imbas konflik Timur Tengah.

Menurutnya, level tersebut merupakan yang tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir sejak konflik Rusia–Ukraina pada 2022. Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah Brent tercatat melonjak sekitar 42%, sedangkan dalam satu bulan terakhir meningkat lebih dari 64%.

“Lonjakan yang sangat tajam dalam waktu singkat seperti ini menciptakan tekanan biaya yang signifikan bagi sektor usaha,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Terlebih, Shinta menyampaikan kenaikan harga energi mulai dirasakan pelaku usaha di Indonesia, terutama melalui peningkatan biaya produksi dan logistik.

Lonjakan harga minyak, lanjutnya, berpotensi memicu tekanan biaya atau cost-push pressure di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, transportasi, logistik, hingga sektor agribisnis dan perikanan.

“Bagi banyak perusahaan, terutama yang memiliki ketergantungan tinggi pada transportasi dan energi, kenaikan harga minyak di atas US$100 per barel dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan,” ujarnya.

Shinta menambahkan sebagian pelaku usaha saat ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk atau jasa untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan.

Namun dalam praktiknya, dia menyampaikan perusahaan perlu mempertimbangkan mekanisme price pass-through, yakni sejauh mana kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar.

Sejumlah sektor bahkan mulai mempertimbangkan penyesuaian tarif atau harga produk secara selektif, terutama jika tekanan biaya berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

“Banyak perusahaan juga melakukan efisiensi internal, termasuk optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian rute logistik, hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok,” pungkasnya.

Risiko Lonjakan Harga Pangan

Selain itu, Shinta juga mewanti-wanti dampak dari memanasnya kondisi geopolitik ke harga pangan di dalam negeri. Dia menilai dampak konflik terhadap harga pangan domestik masih dapat dikendalikan apabila Indonesia mampu menjaga kemandirian pangan.

“Kalau kita swasembada pangan dan tidak impor maka harganya bisa dikontrol, tetapi kalau perang berkepanjangan dapat berdampak juga akhirnya,” ujarnya.

Namun, menurutnya, dampak paling cepat dari eskalasi konflik tersebut bagi Indonesia adalah potensi gangguan pada jalur perdagangan internasional, khususnya ke kawasan Timur Tengah. Hal ini lantaran penutupan Selat Hormuz serta larangan bagi kapal komersial untuk mendekati wilayah tersebut.

Shinta menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat kelancaran arus perdagangan ke Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan biaya perdagangan ke kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika akibat meningkatnya premi asuransi kapal serta berkurangnya jumlah kapal yang dapat melintas di kawasan tersebut.

Bahkan, Apindo memperkirakan dampak langsung tersebut dapat mulai terlihat dalam beberapa hari hingga sekitar 2–3 minggu ke depan, bergantung pada perkembangan konflik yang terjadi.

Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi memicu inflasi di dalam negeri, terutama pada barang impor yang berasal dari kawasan Timur Tengah, mulai dari BBM hingga kurma. Dia menilai tekanan inflasi ini juga dapat meningkat seiring kenaikan permintaan domestik selama periode Ramadan dan Lebaran.

Untuk itu, Apindo menilai pemerintah perlu mewaspadai dampak konflik terhadap ketahanan fundamental ekonomi nasional, mengingat gejolak tersebut dapat memengaruhi stabilitas harga minyak global yang berdampak pada beban impor, subsidi energi, cadangan devisa, neraca pembayaran, serta nilai tukar rupiah.

Ke depan, Shinta berharap pemerintah dapat memantau kondisi ekonomi secara lebih antisipatif serta mendorong stimulus produktivitas, terutama di sektor ekspor dan investasi asing langsung (FDI), agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal selesai pada semester II/2026. Dalam aturan baru itu, pemerintah berencana membuka lebih banyak peluang investasi bagi pihak swasta di sektor-sektor yang sebelumnya tertutup atau dibatasi secara ketat.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengaku belum bisa membeberkan detail terkait rencana sektor apa saja yang akan dibuka untuk digarap swasta. Dia hanya mengungkapkan target penyelesaian pada paruh kedua tahun ini.

"Detail nanti setelah perpres terbit ya, di semester dua [2026] harusnya sudah selesai," ujar Ferry kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026)

Sebelumnya, dia mengungkapkan revisi Perpres tersebut dalam dalam forum Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 46 oleh Bank Indonesia pada Jumat (27/2/2026).

Ferry menyampaikan bahwa langkah pelonggaran regulasi tersebut merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk menggenjot laju investasi di Tanah Air.

"Kami juga sedang merevisi Perpres mengenai bidang usaha penanaman modal. Di Perpres ini kami buka lebih banyak kesempatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke sektor-sektor tertentu. Ini kami harapkan juga menjadi dorongan kuat untuk sisi investasinya," ujarnya.

Adapun, Perpres No. 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk sektor swasta. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bidang usaha yang tertutup adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.

Selain itu, ada pelarangan industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt.

Pasal 2 ayat (3) menambahkan pihak swasta juga tidak dapat memasuki kegiatan usaha yang dikhususkan bagi pemerintah pusat, seperti kegiatan yang bersifat pelayanan, kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Tahun Kuda Api disebut membawa karakter energi yang kuat dan dinamis, termasuk dalam urusan bisnis dan investasi.

Dalam perspektif feng shui, dominasi unsur api sering dikaitkan dengan pergerakan cepat, perubahan drastis, dan momentum yang bisa datang tiba-tiba.

Kondisi ini kerap dimaknai sebagai periode peluang besar sekaligus fase yang menuntut kewaspadaan tinggi bagi pelaku usaha maupun investor.

Pakar Feng Shui Suhu Xiang Yi menjelaskan gambaran potensi finansial tahun ini bersifat umum dan tidak bisa dijadikan patokan mutlak bagi setiap individu.

"Jadi soal investasi itu memang tergantung pribadi-pribadi, tapi yang kita ngobrol sekarang itu adalah satu gambaran umum yang tidak bisa dijadikan patokan secara mutlak oleh pribadi-pribadi. Jadi tahun ini adalah tahun kuda api, di mana kuda sendiri juga elemennya api. Jadi apinya double," jelas dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/2).

Menurutnya, dominasi unsur api membuat ritme berbagai sektor usaha cenderung ekstrem.

"Karena itu tahun ini tahun yang apinya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Jadi energi api itu memengaruhi segalanya termasuk segala segmen dalam kehidupan manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya dengan api adalah pekerjaan yang bisa naik dengan cepat dan turun pula dengan cepat," tambahnya.

Lantas, apa saja sektor bisnis yang dinilai berpotensi cuan di tahun kuda api?

Bidang teknologi dinilai paling mencerminkan karakter energi api karena siklus inovasinya cepat dan kompetitif. Produk elektronik baru bisa langsung melesat nilainya saat diluncurkan, tetapi juga bisa turun tajam ketika muncul teknologi yang lebih mutakhir.

Situasi ini menciptakan peluang keuntungan besar bagi pelaku yang sigap membaca tren, namun juga mengandung risiko bagi yang terlambat mengambil langkah.

Suhu Xiang Yi mencontohkan dinamika ini terlihat pada produk canggih yang cepat naik harga lalu turun karena tergeser inovasi baru.

Ia menilai pola tersebut selaras dengan karakter energi tahun ini yang serba cepat dan fluktuatif.

Sektor finansial juga termasuk bidang yang bergerak cepat. Fluktuasi harga dapat terjadi dalam waktu singkat, baik naik maupun turun, sehingga membutuhkan kesiapan strategi dan pengelolaan risiko.

"Grafiknya itu bisa naik dalam sekejap, turun dalam sekejap," ujar Xiang Yi.

Dalam kondisi seperti ini, pengalaman menjadi faktor penting.

Investor berpengalaman cenderung mampu memanfaatkan volatilitas sebagai peluang, sementara pemula berisiko terjebak keputusan emosional karena belum terbiasa menghadapi pergerakan tajam.

Bidang energi, termasuk komoditas seperti minyak, juga dikaitkan dengan unsur api karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan sumber energi. Pergerakan harga sektor ini sangat dipengaruhi faktor global, seperti konflik geopolitik atau gangguan produksi, yang dapat memicu lonjakan maupun penurunan drastis.

"Semuanya itu ada kaitan dengan api. Jadi sektor-sektor seperti itu dia akan mengalami semacam lompatan, karena itu yang bergerak di dalam bidang-bidang tadi, itu terutama bagi mereka yang kurang pengalaman atau baru masuk, itu harus ekstra hati-hati," tambah Xiang Yi.

Meski sejumlah sektor dinilai berpotensi menghasilkan keuntungan, Suhu Xiang Yi mengingatkan tidak ada bidang yang pasti menguntungkan sepanjang waktu. Hasil investasi tetap bergantung pada banyak faktor, mulai dari pengalaman, strategi, hingga situasi global yang tidak selalu bisa diprediksi.

Ia menekankan memahami risiko sama pentingnya dengan mencari peluang. Dalam tahun dengan karakter energi cepat seperti ini, kesiapan menghadapi perubahan menjadi kunci agar peluang cuan tidak berubah menjadi kerugian.