Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengkritik penerapan potongan aplikasi oleh perusahaan platform yang mulai berlaku hari ini. Menurut SPAI, potongan yang diterapkan di lapangan masih melebihi batas 8% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, total potongan yang dikenakan kepada pengemudi masih berkisar 16%–24% untuk layanan pengantaran penumpang menggunakan kendaraan roda dua.

Dia mencontohkan, saat konsumen membayar tarif Rp34.000, platform terlebih dahulu memotong biaya aplikasi Rp5.000 dan biaya asuransi perjalanan Rp1.000, sehingga total potongan awal mencapai Rp6.000. Setelah itu, sisa pendapatan sebesar Rp28.000 kembali dipotong 8% atau Rp2.240 sebagai komisi platform.

“Maka pengemudi hanya memperoleh pendapatan Rp25.760. Itu artinya potongan aplikasi sebesar 24% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen,” kata Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, SPAI menolak apabila batas potongan aplikasi 8% hanya diterapkan pada layanan pengantaran penumpang menggunakan sepeda motor. Menurut Lily, Peraturan Presiden tersebut mengatur pelindungan bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir kargo yang melayani pengantaran penumpang maupun barang dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun lebih.

Menurutnya, penerapan potongan aplikasi yang hanya berlaku bagi pengemudi ojek online merupakan praktik diskriminatif karena membedakan pekerja transportasi online yang pada dasarnya menghadapi kondisi kerja serupa.

Dia menilai seluruh pekerja transportasi online masih bekerja di bawah standar perlindungan ketenagakerjaan, dengan pendapatan yang tidak pasti, jam kerja panjang, serta risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Lebih lanjut, SPAI menilai belum adanya pengakuan pemerintah dan perusahaan platform terhadap status pengemudi sebagai pekerja menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan bagi pengemudi ojek online, taksi online, maupun kurir kargo.

Akibatnya, menurut SPAI, para pekerja transportasi online masih menerima pendapatan yang dinilai tidak layak, sekitar Rp100.000 per hari atau di bawah standar upah minimum, seperti UMP Jakarta sebesar Rp5,7 juta per bulan. Di sisi lain, mereka juga menghadapi jam kerja yang mencapai 12–18 jam per hari sehingga lebih rentan mengalami kecelakaan.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Karena itu, SPAI mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform. Lily mengingatkan pemerintah telah menyetujui konvensi tersebut untuk disahkan dalam sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114 pada Juni lalu.

“Bersamaan dengan itu pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja di pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkap sejumlah driver ojol saat ini masih dikenakan biaya aplikasi di atas 8%, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang seharusnya berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan struktur tarif yang dibebankan kepada pengemudi Gojek-Grab saat ini masih jauh dari kata adil karena adanya manipulasi komponen biaya tambahan di luar potongan komisi utama.

Biaya aplikasi yang dibebankan kepada para pengemudi pun, kata Lily, masih tinggi.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8% yaitu berkisar 16% - 24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua (motor). Contohnya konsumen membayar Rp 34.000,” ujar Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dalam rincian perhitungannya, ketika konsumen membayar Rp34.000, platform langsung mengambil Biaya Aplikasi Rp5.000 dan Biaya Asuransi Perjalanan Rp1.000 ke keuntungan mereka dengan total sebesar Rp6.000. Kemudian sisanya senilai Rp28.000 dipotong lagi 8% untuk platform sebesar Rp2.240. Alhasil, pengemudi hanya memperoleh pendapatan bersih Rp25.760, yang mengindikasikan akumulasi potongan aplikasi mencapai 24% dari uang pembayaran konsumen.

Di sisi lain, SPAI konsisten menolak bila potongan aplikasi 8% yang diterapkan platform hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan motor. Berdasarkan ketentuan hukum, Peraturan Presiden jelas berbunyi untuk melindungi Pekerja Transportasi Online.

Artinya, relaksasi tarif ini wajib berlaku universal untuk semua ojol, taksi online, dan kurir kargo yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang, termasuk makanan, dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih.

Pembatasan sepihak oleh aplikator diklaim sebagai praktik diskriminatif karena membeda-bedakan sesama pekerja transportasi berbasis aplikasi. Padahal, risiko dan kondisi kerja yang dialami di lapangan serupa, yakni berada di bawah standar hukum ketenagakerjaan akibat ketidakpastian upah, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari, serta tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi di jalan raya.

SPAI mencermati ketidakpastian kebijakan pemerintah selama ini terhadap pengemudi disebabkan karena pemerintah dan platform belum mengakui status pekerja bagi pekerja transportasi online. Dampak regulasi yang menggantung ini membuat pendapatan riil pengemudi merosot hingga ke kisaran Rp100.000 per hari, jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,7 juta.

Ketiadaan payung hukum hubungan kerja formal juga membuat para pengemudi kehilangan akses terhadap fasilitas perlindungan mendasar yang menjadi hak normatif kaum buruh.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Melihat rantai persoalan kesejahteraan yang terus berulang, SPAI mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu telah disetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan didesak segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja resmi pada pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru demi kepastian iklim usaha yang berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat melakukan koordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pada Jumat (26/6/2026) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Ferry mengatakan bahwa dirinya bersama Agrinas Pangan Nusantara berkoordinasi dengan KSP dan mendapatkan masukan terkait penyempurnaan serta perbaikan program KopDes Merah Putih.

Program tersebut saat ini sedang memasuki tahap pembangunan fisik serta memenuhi alat kelengkapannya.

"Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk dikeluarkannya Perpres, Peraturan Presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry pada Jumat (26/6/2026).

Rekomendasi lainnya adalah akan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung, terutama pada 1.061 KopDes Merah Putih yang sudah diresmikan.

"Jadi, mudah-mudahan itu nantu Pak Dudung tadi juga janji akan turun bersama untuk melihat kesiapan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ferry juga mengatakan bahwa pemerintah telah memangkas target operasional KopDes Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dudung mengatakan bahwa sebagai Kepala Staf Kepresidenan dirinya memiliki tugas memastikan bahwa program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya adalah KopDes Merah Putih bisa berjalan sesuai dan berdampak kepada masyarakat.

"Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kami komunikasikan, kami koordinasikan, baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi, tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan, sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nantii bisa berjalan dengan baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merevisi aturan tata cara penghitungan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2026.

Revisi tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam PMK Nomor 211/PMK.03/2017 dengan penekanan yang lebih kuat pada capaian kinerja organisasi dan kinerja individu pegawai sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

Adapun peraturan tersebut ditetapkan oleh Purbaya pada 29 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan.

Dalam beleid tersebut ditegaskan pemberian tukin pegawai pajak dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.

Selain itu, penghitungan juga memperhatikan peringkat jabatan, pemotongan tukin, status kepegawaian, waktu berlakunya perubahan status pegawai, hingga karakteristik organisasi.

"Kriteria digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran tunjangan kinerja yang dibayarkan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak," demikian bunyi Pasal 3 ayat (3) PMK tersebut.

[Gambas:Youtube]

Salah satu perubahan penting dalam aturan baru itu adalah komposisi penghitungan tukin yang menggabungkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai.

Dalam Pasal 18 disebutkan tukin dihitung menggunakan formula yang terdiri dari bobot 60 persen hasil penghitungan capaian kinerja organisasi dan 40 persen status capaian kinerja pegawai.

"Tunjangan kinerja = konstanta x {(60 persen x hasil penghitungan capaian kinerja organisasi) + (40 persen x status capaian kinerja pegawai)} x tabel tunjangan kinerja berdasarkan jabatan dan peringmat jabatan sesuai dengan lampiran peraturan presiden," tulis Pasal 18 ayat (1).

Adapun capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan dua komponen utama, yakni kinerja penerimaan pajak dan kinerja pendukung penerimaan pajak.

Kinerja penerimaan pajak sendiri dibagi menjadi dua parameter dengan bobot yang sama, yaitu capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak yang masing-masing memiliki bobot 50 persen dari parameter kinerja penerimaan pajak.

Sementara itu, kinerja pendukung penerimaan pajak memiliki bobot 30 persen dari capaian kinerja organisasi. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup perspektif customer, internal process, serta learningand growth.

Di sisi lain, PMK baru juga mengubah mekanisme penilaian kinerja individu pegawai. Hasil penilaian kinerja pegawai akan dikonversi ke dalam lima kategori status capaian kinerja, yakni sangat istimewa, istimewa, tinggi, sedang, dan rendah.

Status sangat istimewa memperoleh nilai 100 persen, status istimewa 97,5 persen, status tinggi 95 persen, status sedang 92,5 persen, dan status rendah 90 persen.

Selain mengatur pegawai DJP, aturan baru tersebut juga memuat mekanisme pemberian tukin bagi pegawai dari luar Kementerian Keuangan maupun pegawai Kementerian Keuangan di luar DJP yang ditugaskan bekerja di lingkungan DJP.

Dalam masa transisi, tukin dapat dibayarkan menggunakan dasar penghitungan kinerja sebesar 90 persen dari tabel tunjangan kinerja hingga capaian kinerja organisasi dan pegawai ditetapkan.

PMK Nomor 39 Tahun 2026 juga mengatur ketentuan peralihan.

Pembayaran tukin pada periode 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2027 akan mengacu pada nilai kinerja yang berasal dari capaian kinerja organisasi berdasarkan laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2025 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta capaian kinerja pegawai tahun 2025 yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Nanik Sudaryati Deyang resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.

Dalam jabatan barunya, Nanik ditunjuk setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BGN. Adapun beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera kita perbaiki," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Profil Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 15 Agustus 2024.

Pembentukan BGN dilakukan untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik.

Berdasarkan Perpres tersebut, BGN mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BGN menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, promosi dan kerja sama, pemantauan, serta pengawasan program pemenuhan gizi nasional. Selain itu, BGN juga bertugas mengoordinasikan dukungan administrasi dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab lembaga.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tanggung jawab BGN meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Adapun, struktur organisasi BGN terdiri atas Dewan Pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Sejak mulai beroperasi, BGN menjadi lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau mengingatkan perusahaan agar tidak hanya mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media sosial atau portal pencarian kerja, tetapi juga melaporkannya secara resmi kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau, Diki Wijaya, mengatakan, kewajiban tersebut telah diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 4 ayat (2), ditegaskan bahwa setiap pemberi kerja yang membuka lowongan pekerjaan wajib melaporkan informasi lowongan kepada pemerintah.

“Pelaporan lowongan kerja bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang sedang membuka rekrutmen,” kata Diki, Selasa.

Ia menjelaskan, masih banyak perusahaan yang hanya mengumumkan lowongan melalui media sosial maupun berbagai platform pencarian kerja.

Padahal, pelaporan secara resmi kepada pemerintah menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang tertib dan transparan.

Menurutnya, pelaporan lowongan kerja memberikan sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan kredibilitas informasi lowongan, mencegah potensi penipuan berkedok rekrutmen, serta memperluas jangkauan informasi kepada pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Dengan melaporkan lowongan secara resmi, perusahaan turut membantu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih aman, terpercaya, dan efektif bagi semua pihak,” ujarnya.

Diki juga menegaskan bahwa proses pelaporan tidak rumit. Perusahaan dapat menyampaikan laporan lowongan kerja secara langsung melalui Disnaker Kepri atau menghubungi kanal resmi yang telah disediakan oleh instansi tersebut.

Karena itu, ia mengajak seluruh perusahaan, pelaku usaha, dan HRD di Kepulauan Riau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap lowongan kerja yang dibuka telah dilaporkan kepada pemerintah.

“Jangan hanya dipublikasikan di media sosial atau portal kerja. Pastikan setiap lowongan juga dilaporkan secara resmi karena setiap lowongan kerja wajib lapor,” tegas Diki.

Diki berharap, langkah tersebut dapat mendukung terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih tertib, aman, transparan, dan mampu mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan pencari kerja secara lebih optimal.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membenarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kebiasaan birokrat menyodorkan dokumen untuk ditandatangani pada sore hari.

Dody mengaku pernah mengalami langsung kejadian tersebut dan nyaris menjadi tersangka.

"Itu yang kemarin Pak Presiden mengatakan di DPR (soal) jam 5 sore, jam 6 sore, disodorkan dokumen tanda tangan. Sama," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5),

Ia mengungkap pernah disodori draf laporan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) pada sore hari. Menurut Dody, dirinya bahkan tidak pernah diperiksa auditor terkait laporan ini.

"Jam 5 sore, jam 6 sore, saya disodorkan draft laporan audit dengan tujuan tertentu, padahal saya enggak pernah diperiksa oleh si auditor. Kalau saya iyakan, saya tersangka," ujarnya.

Ia mengaku terkejut karena namanya justru tercantum penuh dalam dokumen audit tersebut. Dody selamat karena membaca dokumennya secara teliti sebelum menandatanganinya.

[Gambas:Youtube]

"Beruntungnya saya itu dari kecil suka membaca. Kalau enggak, ya sudah, bapak ibu enggak ketemu saya hari ini. Saya pakai baju pink (rompi tahanan Kejaksaan Agung) kemarin," ujar Dody.

Ia menilai praktik semacam itu masih terus terjadi hingga sekarang.

Selain itu, Dody juga mengungkap pernah mengalami pemalsuan tanda tangan dirinya dalam sebuah dokumen di Kementerian PU.

Menurut dia, isi dokumen tersebut bukan palsu, tetapi tanda tangannya dipalsukan dan nomor dokumennya berbeda dengan dokumen asli.

"Kalau kemudian tanda tangan Menteri PU aja berani dipalsukan, ya gimana dengan tanda tangan yang lain? Dirjen, Sekjen, dan lain-lainnya gimana?" ujar Dody.

Ia mengaku terpukul dengan adanya dugaan pemalsuan tersebut, terlebih Kementerian PU mengelola anggaran hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Dody juga terpukul dengan kejadian tersebut karena sewaktu masih bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias, ia melihat bagaimana pegawai di Kementerian PU kala itu bekerja dengan sangat baik.

"Jadi saya itu sangat sangat mengagumkan teman-teman PU, tapi begitu saya masuk PU sebagai menteri, saya tahu dalamannya PU seperti apa, saya jadi... Kok begini ya PU?" ujar Dody.

Ia mengatakan orang yang memalsukan dokumen tersebut sudah diproses. Dody pun tak ingin larut dalam permasalahan itu dan akan membiarkan Inspektorat Jenderal serta Biro Hukum Kementerian PU menanganinya.

Ketika memberi pidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto menyinggung bagaimana perlunya pemerintahan dia memperbaiki institusi yang sekarang ada agar mampu menciptakan iklim usaha yang baik bagi pengusaha.

"Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan," ujar Prabowo.

Prabowo mengungkap kebiasaan birokrat adalah membuat peraturan yang berlapis. Jadi, walaupun sudah ada Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri, masih ada peraturan teknis di bawahnya lagi yang dibuat.

Prabowo menilai itu merupakan akal-akalan, sehingga ia meminta para menteri menertibkan birokrasi di pemerintahannya.

Ia pun mengungkap kebiasaan birokrat di instansi pemerintahan, yaitu meminta tanda tangan ketika sore hari saat menteri atau kepala lembaga tersebut sedang dalam posisi lelah.

"Nah ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan," ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi. Keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang telah diuji coba sejak November 2025 dan diperluas di berbagai wilayah Indonesia sejak Februari 2026.

Hans menyebut layanan GoRide reguler masih menjadi pilihan utama pelanggan dibandingkan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan sejak Februari 2026, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar Hans menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti penyesuaian potongan pendapatan perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari kebijakan ini, khususnya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.