JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan telah memblokir sebanyak 3.452.000 situs judi online dari 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2026. Terungkap, perputaran uang dalam bisnis haram ini ternyata mencapai ratusan triliun.

"Dalam kerangka judi online (judol) dari 20 Oktober 2024 sampai 16 Mei telah dilakukan pemutusan akses terhadap 3.452.000 situs perjudian," kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan, perputaran uang dalam bisnis haram ini mengalami penurunan sebesar 30 persen menjadi Rp286 triliun dari Rp400 triliun sepanjang tahun 2025.

"Kalau kita lihat data PPATK untuk 2025 perputaran dana judi online adalah Rp286 triliun, menurun sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya yang menyentuh Rp400 triliun," ujarnya.

Meutya menambahkan, Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 25.214 sepanjang tahun 2025.

"Jadi artinya kita tidak hanya melakukan pemutusan akses tapi juga mengajukan pemblokiran rekening bank kepada OJK dengan angka 25.000 lebih untuk tahun 2025," pungkasnya.

M - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online (Judol), termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Angka tersebut disebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa.

Hal itu disampaikan Meutya saat kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” terang Meutya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum. Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital dan melibatkan masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Meutya menyampaikan keprihatinannya atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak. Meutya menyebut banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat judi online, mulai dari kehilangan ekonomi keluarga hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Lihat video: Markas Judi Online Hayam Wuruk Digerebek, 321 WNA Ditangkap!



“Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus hentikan ini bersama,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjut Meutya, terus menggencarkan pemblokiran situs dan konten judi online. Namun, ia menilai diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat untuk memberantas praktik tersebut.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kementerian telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk segera menurunkan konten terkait judi online.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” tandasnya.

Meutya menambahkan, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga sangat strategis dalam membangun budaya anti-judi online.

“Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini. Tolak judol, jaga keluarga, selamatkan masa depan anak,” kata Meutya.

JAKARTA - Keputusan untuk memanggil Google dan Meta dibuat setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan selama pemanggilan pertama terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan anak-anak mengakses media sosial.

Pada tanggal 2 April,pemerintahIndonesia mengeluarkan surat panggilan kedua kepada dua raksasa teknologi, Google dan Meta, terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, yang mulai berlaku akhir pekan lalu.

Pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital (CDM) Indonesia mengklarifikasi bahwa surat panggilan dapat dikeluarkan hingga tiga kali sebelum tindakan penegakan hukum diterapkan.

Mematuhi peraturan perlindungan anak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab langsung atas keselamatan anak-anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital menyatakan bahwa pemanggilan terbaru kepada perwakilan Google (perusahaan induk platform YouTube) dan Meta (perusahaan induk jejaring sosial Facebook, Instagram, dan Threads) dilakukan setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan yang diajukan selama pemanggilan pertama awal pekan ini.

Alexander Sabar, Direktur Departemen Pemantauan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, menekankan bahwa penundaan sekecil apa pun meningkatkan risiko bagi anak-anak.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan platform global untuk mengambil tindakan kepatuhan yang spesifik dan tepat waktu, jika tidak, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukuman yang sesuai.

Sebagai negara dengan salah satu tingkat pengguna media sosial tertinggi di kawasan ini, Indonesia secara resmi menerapkan larangan penggunaan platform media sosial Google dan Meta bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun pada tanggal 30 Maret untuk melindungi anak-anak dari ancaman pornografi online, perundungan siber, dan kecanduan internet.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, baik Google maupun Meta telah meminta penundaan implementasi peraturan baru tersebut.

Langkah Indonesia ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak.

Sebelumnya, Australia menjadi negara pertama diduniayang mewajibkan situs media sosial untuk menghapus akun pengguna di bawah usia 16 tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Google memblokir lebih dari 1,75 juta aplikasi yang melanggar kebijakan di platform Google Play selama periode 2025.

Tindakan ini diungkapkan dalam laporan tinjauan keamanan tahunan Android dan Google Play terbaru yang dirilis perusahaan. Laporan tersebut merinci upaya berkelanjutan Google dalam melindungi ekosistem digitalnya dari ancaman malware, penipuan finansial, dan pelanggaran privasi pengguna.

Pemblokiran aplikasi juga disertai dengan penutupan lebih dari 80.000 akun pengembang nakal yang terbukti berupaya mempublikasikan perangkat lunak berbahaya di platform tersebut.

Dalam laporan yang dilansir dari PCMag, Senin (23/2/2026), Google menyoroti peran sistem AI Generatif yang kini diintegrasikan secara mendalam ke dalam proses peninjauan aplikasi. Sistem ini tidak dirancang untuk menggantikan peran peninjau manusia, melainkan membantu tim tersebut mendeteksi pola berbahaya yang kompleks dengan lebih cepat dan akurat.

Setiap aplikasi yang mendaftar ke Google Play diwajibkan melewati lebih dari 10.000 pemeriksaan keamanan sebelum diizinkan dipublikasikan. Pengawasan tersebut tidak berhenti saat aplikasi resmi dirilis, melainkan berlanjut secara berkala pasca-peluncuran.

Google juga menyatakan berhasil mencegah lebih dari 255.000 aplikasi yang mencoba mendapatkan akses berlebihan terhadap data sensitif pengguna.

Keberhasilan ini dikaitkan dengan penegakan kebijakan yang lebih ketat, termasuk inisiatif verifikasi pengembang, pemeriksaan pra-peninjauan wajib, dan persyaratan pengujian aplikasi.

Meski inisiatif verifikasi pengembang sempat memicu perdebatan di komunitas developer Android, Google mengklaim langkah tersebut mengurangi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk menyusup ke platform.

Alat seperti Play Policy Insights di Android Studio dan bagian Data Safety disebut telah membantu pengembang yang sah meminimalkan permintaan izin sensitif sejak tahap awal pengembangan.

Di luar ekosistem internal Play Store, Google mengungkapkan bahwa Google Play Protect kini memindai lebih dari 350 miliar aplikasi setiap harinya, termasuk aplikasi yang diinstal pengguna dari luar Google Play melalui mekanisme sideloading.

Sepanjang 2025, sistem ini mendeteksi lebih dari 27 juta aplikasi berbahaya baru dari sumber eksternal dan memberikan peringatan keamanan kepada pengguna.

Fitur perlindungan penipuan yang ditingkatkan kini tersedia di 185 pasar global dan mencakup lebih dari 2,8 miliar perangkat Android. Sistem ini tercatat memblokir 266 juta upaya instalasi berisiko yang terkait dengan 872.000 aplikasi berkategori tinggi risikonya.

Google turut memperkenalkan fitur perlindungan penipuan dalam panggilan telepon yang secara otomatis mencegah pengguna menonaktifkan Play Protect saat menerima panggilan mencurigakan.

Untuk menjaga integritas sistem peringkat aplikasi, Google menyatakan berhasil memblokir 160 juta peringkat dan ulasan spam sepanjang tahun lalu. Cakupannya meliputi ulasan yang sengaja dinaikkan untuk menipu pengguna maupun yang diturunkan untuk merusak reputasi kompetitor.

Google mencatat sistem mereka berhasil mencegah penurunan peringkat rata-rata sebesar 0,5 bintang bagi aplikasi yang menjadi target kampanye review bombing, sehingga melindungi baik pengguna maupun pengembang dari manipulasi ulasan.

MOSCOW - Tiga platform media sosial milik Meta — WhatsApp, Facebook, dan Instagram — kini tidak lagi dapat diakses di Rusia setelah pihak berwenang menghapus catatan domain layanan tersebut dari Sistem Nama Domain Nasional yang dioperasikan oleh Roskomnadzor.

Langkah ini berarti pengguna hanya dapat mengakses platform tersebut melalui jaringan pribadi virtual (VPN).

Menurut laporan internasional, tindakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah Rusia untuk mengendalikan ekosistem digital negara dan mengalihkan pengguna ke aplikasi pesan MAX yang dikembangkan untuk penduduk setempat.

Meta, pada gilirannya, menggambarkan langkah tersebut sebagai upaya yang direncanakan untuk memaksa warga Rusia beralih ke platform yang dikendalikan pemerintah.

Selain ketiga platform Meta, layanan YouTube juga dilaporkan terpengaruh setelah domainnya juga dihapus dari sistem DNS, sehingga mencegah akses normal oleh pengguna di seluruh negeri.

Pihak berwenang Rusia mengklaim bahwa aplikasi dan platform asing berpotensi menimbulkan ancaman keamanan dan digunakan untuk tujuan terorisme dan penyebaran pengaruh asing, dan oleh karena itu perlu diblokir agar tidak beroperasi di negara tersebut.

SAINS - Pemilik X/Twitter,Elon Musk menanggapi aksi terkoordinasi dari pemerintah Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara terhadap skandalGrokyang sedang berlangsung dengan cara yang khas dan singkat.

Sebagai pengingat, chatbot xAI telahmenuai kritikkarena digunakan untuk 'menelanjangi' gambar wanita dan anak-anak, dengan Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmermemintaagar “semua opsi dipertimbangkan”.

Dalam mengambil tindakan, dan juru bicaranya menyebutkeputusan perusahaan untuk membatasi pembuatan gambar hanya untuk pelanggan berbayar sebagai“penghinaan” terhadap korban misogini dan kekerasan seksual.

Kemudian, pada hari Sabtu,The Telegraphmelaporkan bahwa Downing Street telah "mengadakan pembicaraan dengan pemerintah-pemerintah yang sepaham tentang respons terkoordinasi terhadap kontroversi" seputar Grok, dengan Australia dan Kanada 'berbagi kekhawatiran Stamer' mengenai Grok.

Artikel tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang "respons terkoordinasi" sebagai larangan, dan bahkan, Menteri Kecerdasan Buatan dan Inovasi Digital Kanada, Evan Solomon, membantah laporan yang menyatakan demikian

MOSCOW - Layanan Federal Rusia untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi, dan Media Massa (Roskomnadzor) telah melarang fitur panggilan video Face Time Apple di negara tersebut.

Menurut mereka, Face Time adalah fitur komunikasi yang digunakan untuk merencanakan dan melakukan serangan teroris, merekrut penjahat, serta melakukan penipuan dan kejahatan lainnya terhadap warga negara Rusia.

Pengguna Apple di Rusia telah melaporkan bahwa ketika mereka mencoba menjawab panggilan video Face Time, panggilan tersebut tidak dapat terhubung.

Jika panggilan Face Time dicoba, perangkat akan menampilkan notifikasi "Pengguna tidak tersedia".

Bahkan, kemarin Roskomnadzor juga melarang akses Roblox oleh pengguna di negara tersebut karena dugaan penggunaan propaganda LBGTQ+ dan juga penyebaran konten ekstremis.

Sejak menginvasi Ukraina, Rusia telah memblokir berbagai aplikasi asing. Dua tahun lalu, Rusia melarang pegawai negeri sipil menggunakan perangkat Apple.

Hal ini terjadi setelah badan intelijen FSB Rusia menuduh Apple membantu AS memata-matai perangkat milik pegawai negeri sipil Rusia