Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan pelaku judi online kini menggunakan modus baru dengan menyebarkan promosi melalui kolom komentar media sosial. Sasaran utamanya adalah akun-akun resmi milik pemerintah, media massa, hingga tokoh publik karena dinilai memiliki jangkauan luas dan lebih sulit ditindak.

Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki kewenangan melakukan pemutusan akses terhadap akun maupun konten yang melanggar. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat diterapkan ketika promosi judi online muncul di kolom komentar akun resmi milik pemerintah, media, atau pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran.

"Dalam langkah preventif itu Komdigi memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap sebuah akun atau sebuah konten jika ada pelanggaran. Dalam hal ini ketika komentar dimasuki ke dalam akun-akun resmi itu menjadi ada kesulitan karena kita tidak dapat melakukan pemutusan akses terhadap akun resmi pemerintahan atau akun resmi media. Jadi memang yang disasar adalah akun-akun resmi," kata Meutya dalam konferensi pers usai bertemu perwakilan Meta di Kantor Komdigi, Selasa (30/6/2026).

Meutya menjelaskan, intervensi terhadap kolom komentar sepenuhnya menjadi kewenangan platform media sosial. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan dan kerja sama dari penyelenggara platform digital untuk mempercepat penanganan promosi judi online.

"Sementara untuk intervensi terhadap komentar itu ada kepada platform karena itu teknologinya di platform dan kita harapkan platform sama-sama bekerja untuk melakukan perlawanan terhadap ini," ujarnya.

Ia menambahkan, pelaku sengaja memilih akun pemerintah, media massa, dan figur publik karena dinilai lebih efektif menjangkau calon korban sekaligus lebih sulit dikenai tindakan pemblokiran.

"Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini, akun instansi pemerintah, media massa, akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform," kata Meutya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan Meta Indonesia untuk memperkuat sistem moderasi menyusul lonjakan spam promosi judi online yang membanjiri kolom komentar media sosial. Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan jajaran Meta Indonesia menghasilkan kesepakatan pembentukan tim bersama untuk mempercepat penanganan modus baru tersebut.

“Hari ini kami bertemu dengan Meta dan menemukan kesepakatan yang menurut kami penting. Kami akan membentuk tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya modus terbaru berupa komentar-komentar spam yang meresahkan masyarakat,” kata Meutya Hafid usai bertemu Meta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam dua pekan terakhir, Komdigi mencatat terjadi lonjakan sekitar 128 persen spam promosi judi online dibandingkan rata-rata temuan Januari–Juni 2026. Hasil analisis menunjukkan pelaku menggunakan jaringan bot secara terorganisasi untuk membanjiri kolom komentar pada akun-akun dengan jangkauan publik tinggi, seperti akun pemerintah, media, tokoh publik, dan influencer.

Berdasarkan pemantauan Komdigi, penyebaran terbanyak ditemukan di platform Instagram dan Facebook.

Terkait hal ini, Meutya menjelaskan penanganan spam di kolom komentar memiliki tantangan berbeda dengan penindakan terhadap situs maupun akun pelaku. Komdigi sendiri memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah preventif, termasuk pemutusan akses terhadap akun atau konten yang melanggar hukum.

Namun, ketika promosi judi online disisipkan pada kolom komentar akun resmi pemerintah, media, atau tokoh publik, Komdigi tidak dapat memutus akses terhadap akun-akun resmi tersebut.

“Yang menjadi sasaran justru akun-akun resmi karena memiliki jangkauan luas. Sementara intervensi terhadap kolom komentar berada pada platform. Teknologinya ada di platform. Karena itu kami mengharapkan Meta memperkuat sistem moderasi, deteksi bot, dan penyaringan spam agar ruang digital Indonesia lebih terlindungi,” kata dia.

Selain memperkuat langkah preventif, Komdigi pun terus berkoordinasi dengan Polri, OJK, PPATK, dan BSSN untuk memperkuat penegakan hukum, memutus aliran dana, serta membongkar jaringan kejahatan digital di balik promosi judi online.

Head of Public Policy Meta Indonesia, Berni Moestafa, menyatakan Meta siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.

“Pelaku terus mengubah cara mereka beroperasi dan selalu beradaptasi sehingga tantangan pencegahannya semakin kompleks. Karena itu Meta siap berkolaborasi dengan Komdigi dan membentuk tim bersama untuk memperkuat penanganan spam promosi judi online,” ujarnya.

Tim Bersama antara Komdigi dan Meta akan berfokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, mengatakan ekonomi digital Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Menurut proyeksinya, nilai ekonomi digital nasional berpotensi menembus US$360 miliar pada tahun 2030.

Prospek tersebut ditopang oleh pertumbuhan pesat sektor e-commerce yang diperkirakan mencapai nilai US$150 miliar. Selain itu, potensi tersebut juga ditopang oleh besarnya pasar Indonesia yang memiliki 281 juta penduduk atau hampir 40 persen dari total populasi ASEAN.

Sebagai anggota G20, Indonesia juga mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun dalam satu dekade terakhir.

"Indonesia memiliki keunggulan skala sekaligus pertumbuhan digital yang kuat. Kombinasi inilah yang juga menjadikannya pendorong lahirnya kekuatan digital kawasan," kata Meutya dalam Asia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, (17/6/2026).

Meutya menyebut perkembangan ekonomi digital Indonesia juga tercermin dari keberhasilan menarik investasi asing langsung (FDI) senilai US$55 miliar pada tahun lalu. Dalam dua tahun terakhir, katanya, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan dari sejumlah perusahaan teknologi besar, seperti Microsoft, NVIDIA, serta Indosat.

Sejalan dengan masuknya investasi tersebut, kapasitas pusat data nasional tercatat meningkat lebih dari 260 persen. Di sektor digital, menurutnya, Indonesia saat ini menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar 100 miliar dolar AS, setara sepertiga dari total ekonomi digital kawasan.

Selain itu, pemerintah kini juga terus memperkuat ekosistem digital nasional melalui berbagai infrastruktur publik digital, termasuk sistem pembayaran digital QRIS.

"Modal akan selalu mengikuti kepercayaan, dan saat ini kepercayaan tersebut semakin banyak diarahkan ke Indonesia," imbuhnya.

Menurut Meutya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia turut berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital ASEAN. Saat ini, nilai ekonomi digital kawasan telah mencapai sekitar 300 miliar dolar AS dan berpotensi meningkat menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030 melalui implementasi Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA).

Dia menambahkan, pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan berpotensi memberikan tambahan kontribusi sebesar 30–80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan. Menurutnya, manfaat transformasi digital tersebut harus dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup sekitar 97 persen dari total bisnis di ASEAN.

Meski ekonomi digital terus tumbuh, Meutya menilai hal itu belum cukup. Ia mengatakan sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan masih mengalir ke platform-platform yang berbasis di luar kawasan, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh negara-negara ASEAN.

Karena itu, Indonesia memfokuskan strategi digital pada dua aspek utama. Pertama, value retention atau menjaga agar nilai ekonomi yang tercipta dapat lebih banyak dinikmati masyarakat dan perekonomian domestik. Kedua, productivity development, yakni memastikan transformasi digital mampu mendorong peningkatan produktivitas di sektor ekonomi riil.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak generasi muda menjadi duta internet sehat dan berperan aktif menciptakan ruang digital yang lebih beretika. Ajakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, serta beragam bentuk kejahatan digital di media sosial.

Dalam kegiatan Kumpul Komunitas Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu, 13 Juni 2026, Meutya menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital. Menurutnya, sebagian besar aktivitas penggunaan internet berlangsung secara personal dan berada di ruang privat masyarakat, sehingga membutuhkan partisipasi aktif publik, terutama generasi muda.

Meutya menekankan pentingnya peran komunitas muda dalam membangun ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari hoaks, ujaran kebencian, narkoba, serta kejahatan siber. “Kami mohon dibantu. Bagaimana adik-adik menjadi duta-duta untuk internet yang lebih baik, internet yang lebih sehat,” ujar Meutya.

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari perluasan akses informasi, pendidikan, ekonomi, hingga jejaring sosial. Namun, manfaat tersebut dapat berubah menjadi risiko apabila internet tidak digunakan secara bijak.

Meutya menilai ruang digital saat ini semakin dipenuhi konten yang mengandung hujatan, kebencian, fitnah, serta informasi tidak benar. Fenomena tersebut, lanjut Meutya, tidak terlepas dari cara kerja algoritma platform digital yang cenderung mendorong konten kontroversial karena lebih banyak menarik perhatian pengguna.

“Internet itu seperti pisau bermata dua. Banyak manfaatnya, tetapi juga banyak dampak buruknya jika tidak digunakan dengan bijak,” katanya.

Lihat video: Batasi Anak-anak Akses Medsos, Meutya Hafid Bicara Kemungkinan Pemerintah Terbitkan PP



Meutya juga mengingatkan ketergantungan terhadap media sosial dapat mengurangi minat generasi muda untuk berorganisasi dan berinteraksi secara langsung di masyarakat. Padahal, menurutnya, keterlibatan dalam komunitas dan organisasi merupakan ruang penting untuk membangun kepedulian sosial, daya kritis, dan tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya turut menyinggung gangguan layanan Instagram yang sempat terjadi di sejumlah negara. Meutya menyebut, saat gangguan terjadi, muncul berbagai narasi menyesatkan yang mengaitkan persoalan teknis tersebut dengan kebijakan pemerintah. “Tidak betul Instagram ditutup. Gangguan itu terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara ASEAN,” ujarnya.

Karena itu, Meutya mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun narasi provokatif yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) Brigjen Pol. Tatar Nugroho, yang diwakili Penyidik Madya BNNP Sumut Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana, mengingatkan perkembangan teknologi digital kini juga dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk memperluas operasi mereka.

Menurutnya, transaksi narkoba saat ini tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Para pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, hingga berbagai platform daring untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. “Kalangan muda menjadi sasaran utama para bandar narkoba,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku bahkan memanfaatkan komunitas digital dan game online untuk membangun kedekatan dengan calon pengguna sebelum melakukan pendekatan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Karena itu, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di internet serta kepedulian antarteman sebaya menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

BNN juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip “Tiga Berani”, yakni berani menolak ajakan menggunakan narkoba, berani melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, serta berani menjalani rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Kasubdit Ditressiber Polda Sumut AKBP Anggi A.P. Siahaan mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan menjadi semakin kompleks. Menurutnya, kemajuan peradaban selalu diikuti perubahan bentuk kejahatan yang harus diantisipasi secara serius.

“Crime is the shadow of civilization atau kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Semakin maju suatu peradaban, semakin kompleks pula kejahatan yang menyertainya,” ujarnya.

Anggi menjelaskan, tingginya penggunaan internet di Indonesia turut meningkatkan berbagai risiko kejahatan siber, mulai dari kebocoran data pribadi, penipuan daring, peretasan, hingga perjudian daring. Dunia siber yang bersifat tanpa batas membuat ancaman terhadap privasi dan keamanan data semakin besar.

Ia menambahkan, data hasil peretasan dapat diperjualbelikan melalui berbagai platform digital. Karena itu, Direktorat Siber Polda Sumut terus melakukan patroli siber untuk memantau dan menindak aktivitas maupun konten ilegal yang berpotensi melanggar hukum di ruang digital.

Miss Supranational Global Asia 2026 Nisa Ridania Harahap turut membagikan pengalaman dan tips praktis mengenai pentingnya menjaga keamanan akun digital serta bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mendorong generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, memperkuat keamanan akun, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Melalui kegiatan ini, pemerintah bersama unsur penegak hukum, BNN, komunitas, dan figur muda mengajak masyarakat memperkuat budaya literasi digital. Ruang digital yang sehat tidak hanya dibangun melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui kesadaran, etika, dan partisipasi aktif setiap pengguna internet.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta bersama komunitas yang hadir membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan literasi digital, mengikuti perkembangan teknologi secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang.

Usai pembacaan deklarasi, dokumen deklarasi yang telah ditandatangani oleh perwakilan berbagai komunitas yang hadir diserahkan secara simbolis kepada Menteri Komunikasi dan Digital.

Penyerahan ini menjadi simbol dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan digital serta membangun ekosistem digital yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai komunitas diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari kejahatan siber maupun penyalahgunaan narkotika.

Bisnis.com, MEDAN — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong generasi muda di Medan berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan digital melalui peningkatan literasi dan edukasi di lingkungan masing-masing.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan generasi muda menjadi kelompok yang paling intens berinteraksi di ruang digital sekaligus paling rentan terdampak berbagai bentuk kejahatan siber. Dari sekitar 230 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 60% di antaranya merupakan kelompok usia muda.

Menurut Meutya, penguatan literasi digital menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk menekan berbagai bentuk kejahatan digital.

"Salah satu tugas dari Komdigi adalah literasi digital, termasuk bagaimana menurunkan tingkat kejahatan di ranah digital baik melalui pemutusan akses maupun literasi. Kami percaya literasi sebagai salah satu cara yang utama dan efektif," kata Meutya dalam agenda Kumpul Komunitas bertajuk Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu (13/6/2026).

Dia menjelaskan perkembangan teknologi digital telah membuka akses informasi dan konektivitas yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyebaran hoaks, judi online, hingga peredaran narkotika.

Menurut Meutya, penyebaran hoaks menjadi salah satu tantangan terbesar di ruang digital. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificialintelligence (AI) membuat informasi palsu semakin sulit dibedakan dari fakta.

Selain itu, pemerintah juga mencermati maraknya praktik judi online yang menjangkau berbagai kelompok usia.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), aktivitas peredaran narkotika kini juga mulai memanfaatkan platform digital.

Meutya mengatakan upaya pencegahan kejahatan digital menjadi pekerjaan besar pemerintah. Berdasarkan data 2025, Sumatra Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pelaku kejahatan digital terbesar di Indonesia.

"Inilah yang menjadi alasan Komdigi menggelar sosialisasi ini. Memang sasaran kami ada para orang tua juga, tapi porsi anak muda lebih besar karena mereka ini pengguna terbesar dan nantinya juga akan menjadi orang tua serta punya anak. Ini yang kami jaga," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penyidik Madya BNN Provinsi Sumatra Utara Fadris Sangun Ratu Lana mengingatkan bahwa jaringan peredaran narkotika kini semakin aktif memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau calon pengguna baru.

Menurut dia, pelaku kerap memanfaatkan platform gim daring untuk berinteraksi dan membangun komunikasi dengan anak-anak maupun remaja.

"Kalau mereka mau mencari mangsa baru, mereka menggunakan jalur game online karena di sana bisa berinteraksi. Melalui game itulah pelaku mengajak anak-anak kita masuk ke jurang narkotika sehingga orang tua perlu memperketat pengawasan," ujar Fadris.

Kegiatan Kumpul Komunitas yang digelar Komdigi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas kepemudaan di Medan, antara lain Himpunan Mahasiswa Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, komunitas kampus, dan karang taruna.

Dalam kegiatan itu, peserta membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen untuk turut menyebarluaskan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

Komdigi menyatakan akan terus memperluas program literasi digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan di ruang digital.

Bisnis.com, MEDAN - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid membantah narasi yang beredar soal Kementerian Komdigi menjadi penyebab aplikasi Instagram, Facebook, hingga WhatsApp down saat aksi demo mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Meutya mengatakan terganggunya interaksi pengguna di Instagram pada Jumat kemarin tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Dia menyebut Komdigi tak memiliki wewenang sampai bisa mengatur melewati batas negara.

"Komdigi tidak se-powerful itu sampai bisa mengatur agar Instagram shutdown di beberapa negara. Karena memang kemarin Instagram itu down di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat dan Eropa," kata Meutya di sela agenda Kumpul Komunitas yang digelar Komdigi di Medan bertajuk 'Waspada Kejahatan Digital' pada Sabtu (13/6/2026).

Meutya mengatakan narasi yang menuding Komdigi menutup akses pengguna ke Instagram saat aksi demo mahasiswa soal korupsi MBG, pelemahan mata uang Rupiah terhadap dolar, hingga kenaikan drastis BBM Pertamax tersebut sengaja disebar oleh orang-orang yang punya keinginan untuk memprovokasi dan memecah belah persatuan.

Dia menyebut para pelaku memanfaatkan situasi gangguan interaksi Instagram di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dan mengaitkannya dengan peristiwa demo yang terjadi bersamaan. Ini sangat disayangkan karena banyak masyarakat yang mempercayai informasi menyesatkan tersebut lantaran minim membaca.

Meutya pun menyinggung soal karakter masyarakat Indonesia yang lebih menyukai berita atau informasi yang kontroversi dan bersifat bombastis, serta mengesampingkan budaya membaca maupun verifikasi informasi yang didapat.

Ditambah lagi algoritma media sosial seperti Instagram cenderung 'memilihkan' konten yang sesuai atau berkaitan dengan yang sering dibaca maupun dilihat oleh pengguna.

Kondisi itu disebutnya berpotensi membuat generasi muda Indonesia dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan tak lagi mau berdebat atau mendengarkan hal-hal yang benar jika tidak dimitigasi lewat edukasi berkala.

"Jadi, tidak betul kemarin itu Instagram ditutup. Karena itu terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Ada orang yang memang sengaja mengangkat isu itu berharap dapat membohongi yang lain. Jangan mau dibohongi, teman-teman," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan aturan yang mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia dapat rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap kajian.

“Mudah-mudahan bisa tahun ini ya, secepatnya,” kata Alexander di sela acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang yang digelar Meta di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Alexander mengatakan pemerintah mendorong platform digital asing yang beroperasi di Indonesia memiliki kantor representasi di dalam negeri agar komunikasi dengan pemerintah dapat berjalan lebih cepat.

Namun, terkait bentuk regulasinya, dia menyebut pemerintah masih melakukan kajian terhadap aturan yang ada. Pemerintah juga belum menentukan apakah beleid tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), atau regulasi lainnya.

“Apakah bentuknya nanti seperti apa, PP kah, Permen atau apa nanti kami lihat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan penambahan kewajiban bagi platform digital asing untuk memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menurut Meutya, hingga saat ini belum ada aturan baku yang secara khusus mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Selain itu, Meutya mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam memperoleh laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurutnya, perusahaan platform terkadang belum dapat memenuhi permintaan informasi dari pemerintah dengan berbagai alasan.

Komdigi, lanjutnya, juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital.

Dia mencontohkan saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten seperti video online seperti hoaks seperti kesehatan, misinformasi dan lain-lain jadi ini ongoing process kami terus minta mereka,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus mendorong platform digital asing untuk mematuhi aturan, termasuk dengan memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dia mengakui hingga saat ini belum ada aturan baku yang mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan khusus di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika ada persoalan yang membutuhkan perhatian cepat dari pemerintah. Dia juga mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi tantangan, termasuk dalam meminta laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut terkadang bersedia memberikan informasi, tetapi dalam beberapa kesempatan belum dapat memenuhi permintaan dengan berbagai alasan.

Dia mengatakan Komdigi juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital. Menurutnya, saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan itu belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten, video online seperti hoaks, misinformasi dan lain-lain jadi ini on going process kita terus minta mereka,” katanya.

Sebelumnya, pada 4 Maret 2026, Komdigi melakukan sidak ke kantor perwakilan Meta di Jakarta Selatan. Kala itu, Meutya menjelaskan masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum dipenuhi Meta, termasuk dalam pemberantasan disinformasi di platformnya seperti Facebook dan Instagram. Dia menyebut tingkat kepatuhan Meta masih berada di bawah 30%.

Dia menegaskan disinformasi bukan hanya persoalan di Indonesia, melainkan juga isu global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjutnya, telah menyebut disinformasi sebagai salah satu ancaman terbesar atau krisis global utama saat ini. Karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam.

“Kami hari ini berbicara tadi dengan pihak META, untuk meminta beberapa hal, pertama tentang keterbukaan algoritma dan keterbukaan moderasi konten, kemudian untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melaporkan, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kami minta dilakukan pengawasan,” kata Meutya.

Meutya menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 230 juta. Dia berharap banyak pihak turut berperan dalam mengawasi ruang digital agar tetap aman dan melindungi kepentingan publik.

Namun, menurutnya, Meta belum dapat menjawab secara pasti jumlah pihak yang melakukan pengawasan terhadap konten disinformasi di platformnya. Dia memaparkan disinformasi yang beredar mencakup berbagai isu. Pertama, disinformasi kesehatan yang dinilai paling tinggi.

Meutya mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Kedua, disinformasi terkait kejahatan digital, termasuk scamming dan penipuan digital, yang juga menjadi salah satu laporan terbanyak.

“Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak,” katanya.

Ketiga, disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan. Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pertentangan antara pemerintah dan rakyat, melainkan disinformasi yang berpotensi mengadu domba, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat, sehingga memicu polarisasi dan kebencian.

“Dan pemerintah tentu-tentu boleh diam dan harus menindak lanjut ini,” katanya.

Adapun platform media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, hingga kini belum memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia. Selain itu, sejumlah platform digital asing lain yang belum memiliki perwakilan atau badan hukum tetap di Indonesia antara lain OpenAI, Duolingo, dan Dropbox.

Sementara itu, Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia sebelumnya juga belum memiliki perwakilan di Indonesia, tetapi telah berkomitmen menyelesaikan pendaftaran legalitasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan percepatan pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meski Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur keberadaan lembaga pengawas, hingga kini badan tersebut belum dibentuk.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)Meutya Hafidmengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi internal lintas kementerian terkait pembentukan lembaga tersebut. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Untuk kemudian bisa dilakukan percepatan terhadap pembentukan badan PDP,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Komdigi dan DPR juga membahasReciprocal Trade Agreement(ART), khususnya terkait sektor digital dan transfer data. Meutya menjelaskan, perjanjian tersebut baru dapat berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR.

Setelah diratifikasi, implementasi aturan itu juga masih harus menunggu selama 90 hari. Menurutnya, pembahasan terkait ART melibatkan lintas kementerian sehingga pemerintah masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut,” katanya.

Meutya menambahkan, pemerintah masih mendalami detail perjanjian tersebut, termasuk menampung berbagai masukan dari DPR dalam proses ratifikasi ART.

Dia juga menegaskan ketentuan dalam ART, khususnya Pasal 3.2 terkaitdigital trade, tidak berarti pemerintah melakukan transfer data penduduk kepada pihak asing.

“Jadi hanya dalam proses trade saja, enggak bener ada pemerintah kemudian mentransfer data penduduk, itu tidak betul,” katanya.

Menurutnya, pertukaran data dalam konteks ART dimungkinkan terjadi antarpelaku usaha atau perusahaan. Namun, mekanisme tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan UU PDP yang berlaku di Indonesia. Meutya menjelaskan, ART pada dasarnya hadir untuk mengatur praktik yang selama ini sudah berjalan, terutama ketika konsumen Indonesia menggunakan platform digital asal Amerika Serikat yang penyimpanan datanya berada di luar negeri.

Dia menilai, keberadaan ART justru akan memperkuat perlindungan konsumen karena platform asing tetap diwajibkan mematuhi UU PDP Indonesia.

“Jadi ini justru menguatkan perlindungan konsumen yang saat ini memang melakukan atau memberikan konsen atau izin datanya dipakai oleh platform-platform dari Amerika Serikat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Dia menuturkan penguatan ketahanan nasional di media sosial tidak hanya dilakukan melalui aktivitas di ruang digital, tetapi juga lewat pertemuan langsung dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, dan edukasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Komdigi bekerja sama dengan berbagai media serta mengerahkan penyuluh informasi publik di berbagai daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat dan komunitas.

Meutya menambahkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah pada 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di ruang digital. Salah satunya terkait penanganan pornografi deepfake berbasis nudity di Grok yang sempat memicu banyak aduan masyarakat.

Saat itu, pemerintah memutuskan menutup sementara layanan tersebut hingga terdapat jaminan dari kantor pusat X untuk melakukan perbaikan terhadap konten deepfake, khususnya yang berkaitan dengan nudity.

Dia juga menyinggung inspeksi mendadak ke kantor Meta pada Maret lalu yang disebut sebagai langkah baru. Setelah inspeksi dilakukan, pemerintah mengklaim terjadi penurunan konten hoaks terkait kesehatan, termasuk ajakan anti-vaksin yang sebelumnya marak.

Meutya mengungkapkan tingkat kepatuhan platform dalam melakukan pemutusan akses dan moderasi konten sebelumnya masih rendah, yakni hanya sekitar 20%.

Selain itu, pada 7 April 2026 Komdigi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah platform yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dalam pemeriksaan tersebut, Meta diperiksa selama empat jam, sementara platform lain menjalani pemeriksaan hingga sembilan jam dengan pendampingan kuasa hukum.

“Ketika akhirnya setelah diperiksa mereka kemudian memberikan komitmen kepatuhan [terhadap PP Tunas],” kata Meutya.

Meutya menjelaskan pemerintah meyakini gangguan terhadap ketahanan nasional dapat bermula dari anak-anak. Oleh karena itu, setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Tunas pada Maret 2025, aturan tersebut mulai diimplementasikan melalui peraturan menteri pada Maret 2026.

Dia mengatakan hingga saat ini delapan platform yang lebih dahulu diminta mematuhi aturan tersebut telah melaporkan langkah-langkah penonaktifan akun anak. Selain itu, Komdigi juga mulai menerima self assessment dari platform lain sehingga implementasi aturan tersebut tidak hanya diterapkan pada delapan platform awal, tetapi juga diperluas ke platform lainnya.

“Dan kami juga saat ini tengah menerima beberapa self assasment dari platform-platform lain jadi kita mulai melebarkan tidak hanya di delapan platform itu tapi juga di platform-platform lainnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online atau judol sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286 triliun. Angka tersebut turun sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp400 triliun.

“Komdigi juga sudah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK sebanyak 25.214 untuk sepanjang 2025 dan untuk 2026 sedang kami kompilasi,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I, Senin (18/5/2026).

Meutya mengemukakan langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya dilakukan melalui pemblokiran situs, tetapi juga menyasar jalur transaksi keuangan yang digunakan pelaku.

Meutya juga memberi peringatan kepada sejumlah penyedia layanan dompet digital dan sistem pembayaran elektronik karena platform mereka kerap dimanfaatkan sebagai sarana transaksi kejahatan online.

Dia menyebut sejumlah layanan seperti DANA, DOKU, GoPay, iSaku, LinkAja, OVO, QRIS, Sakuku, ShopeePay, TMB, hingga operator seluler seperti Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat pengawasan.

Meutya mengatakan pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengawasan terhadap sistem transfer keuangan dan pembayaran digital.

Selain judi online, Komdigi juga menerima banyak laporan terkait scam call atau panggilan penipuan. Salah satu modus yang dilaporkan ialah pelaku yang berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik untuk meminta sumbangan.

Meutya mengatakan sebanyak 3.000 nomor telepon terkait modus impersonation tersebut telah diblokir pemerintah.

“Kemudian yang dilaporkan penipuan dan 2.500 nomor telepon yang sudah dilakukan blokir, investasi online fiktif, judi online, jual beli online, dan lain-lain dengan total 13.000 lebih,” kata Meutya.

Dia menilai jumlah pemblokiran nomor telepon penipuan seharusnya bisa lebih tinggi apabila masyarakat lebih aktif melaporkan nomor-nomor yang digunakan untuk tindak penipuan.

“Supaya bisa kami lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerja sama dengan para operator seluler,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

"Tadi kesiapan yang kita bahas juga mengenai lembaga PDP," kata Meutya.

Meutya menyampaikan saat ini pemerintah terus berkoordinasi di internal, khususnya antara Komdigi, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kementerian PAN-RB.

Hal ini dalam rangka melakukan percepatan terhadap pembentukan Badan tersebut. Kendati demikian, Meutya belum bisa memperkirakan kapan target daripada pembentukan Badan atau lembaga PDIP ini bisa rampung.

"Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut," ujarnya.

Lihat video: Polisi Gerebek Penjual Data Pribadi unutk Keperluan Judol, 8 Ditangkap