JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin pada Rabu (1/7/2026). Persidangan beragenda pemeriksaan kelengkapan legal standing para pihak.

Dari pantauan SindoNews, Bonatua dan Moeryono melalui kuasa hukumnya terlihat menghampiri majelis hakim untuk menyerahkan berkas berkaitan dengan legal standing penggugat. Majelis hakim pun melihat berkas yang diberikan tersebut.

Dalam gugatan ini, Bonatua menggugat Ketua KPU RI; Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta; Ketua KPU Kota Surakarta; Ketua Bawaslu RI; Ketua Bawaslu DKI Jakarta; Ketua Bawaslu Kota Surakarta; Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc. (Dekan Peleges 2005-2014); Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU (Dekan Peleges 2019); Rektor Universitas Gadjah Mada. Para tergugat menyerahkan berkas legal standing diwakili kuasanya.



Setelah penyerahan berkas selesai diperiksa, Majelis hakim menyatakan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi. Majelis memberikan waktu selama satu bulan lamanya untuk para pihak melakukan mediasi.

"Mejelis hakim akan memberi kesempatan para pihak untuk melakukan mediasi," kata hakim ketua, Rabu (1/7/2026).

Usai sidang, kuasa hukum Bonatua, Hans Karyose, menyampaikan bahwa mediasi ini bisa diperpanjang bila tidak terjadi tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Ia berharap terjadi kesepakatan damai dalam mediasi.

"Kalau sampai damai, nah ini ada suatu hal yang positif ya, jadi kita tidak berpanjang-panjang dalam litigasi, kita selesai di mediasi aja," ucap dia.

Ia menjelaskan, bila ada tergugat yang damai dalam kesepakatan mediasi, maka akan dikeluarkan dalam gugatan. Sementara tergugat yang gagal damai, maka akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

"Jadi pada waktu pembacaan gugatan, nah itu yang digugat itu tinggal siapa-siapa atau pihak mana yang belum berdamai, nah itu itu yang akan bisa terjadi ya, jadi bisa damai sebagian atau damai seluruhnya," ucap dia.

Ia menyebut kliennya hanya berharap para tergugat meminta maaf dan mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perkara tersebut. Sebab, kliennya tidak menitik beratkan pengganti kerugian materiil dalam perkara ini.

"Kita berharap dari pihak-pihak tergugat ini mungkin ada yang merasa dia bertanggung jawab terhadap PMH yang dilakukan oleh mereka dan mereka cukup minta maaf dan soal ganti kerugian dan sebagainya saya akan bicarakan dengan prinsipal kemungkinan itu bisa kita tangguhkan gitu ya," ucap dia.

"Tapi kalau kita sampai ke persidangan litigasi, kita akan tetap gugat kerugian-kerugian yang diderita oleh klien kami," ucap dia.

Sekadar informasi, gugatan ini didasari oleh temuan Bonatua terkait salinan ijazah Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bonatua diketahui telah memegang salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk kepentingan pemilu di KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta dan KPU RI.

Bonatua merasa janggal dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi itu tidak mencantumkan tanggal. Karena, menurutnya tidak dicantumkan tanggal dalam legalisir ijazah Jokowi itu melanggar sejumlah ketentuan UU dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menggugat penyelenggara pemilu hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mempersoalkan tidak dicantumkannya tanggal pada dokumen legalisir ijazah Jokowi.

"Bahwa seharusnya setiap fotokopi legalisir itu harus mempunyai tanggal dan tahun legalisirnya," ujar Bonatua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Sejak 2022 dia melakukan penelitian kebijakan publik dalam rangka program doktoralnya. Saat itu, dia menyoroti hal yang ramai dibicarakan publik soal keaslian ijazah Jokowi.

Bonatua lantas mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Daerah agar KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta, dan KPU RI memberikan salinan ijazah Jokowi kepadanya demi kepentingan penelitian. KIP dan Daerah pun telah mengabulkan permohonannya dan dia mendapatkan salinan ijazah Jokowi.

Namun, ketika telah mendapatkan tiga salinan ijazah Jokowi dari KPU RI dan KPU, Bonatua merasakan hal yang aneh khususnya pada kolom legalisir, karena tidak adanya tanggal.

"Ketika saya mendapat barang bukti dari KPU, itu pun setelah bersidang cukup lama di KIP. Nah, dari sinilah saya terakhir merasa ada yang diduga melanggar hukum," katanya.

Dia merasa persoalan ijazah Jokowi telah menimbulkan kerugian pribadi baginya karena proses yang panjang untuk mendapatkan dokumen tersebut. Dia menyoroti dugaan penutupan atau tidak keterbukaan terhadap dokumen ijazah tersebut.

"Dan menimbulkan kerugian ke saya karena apa? Akibat mereka yang menyembunyikan barang bukti selama ini, menutup-nutupi dokumen ijazah yang terlegalisir tanpa tanggal, maka saya mengeluarkan sejumlah biaya melakukan penelitian," ujar Bonatua.

"Bahkan untuk penelitian ini saya menuliskan dua working paper jurnal, artikel jurnal saya di internasional. Nah, itu nanti yang menjadi kerugian material saya makanya kita ajukan ke sini sebagai apa istilahnya, kerugian nyata," sambungnya.

Menurut dia, dokumen legalisir ijazah tanpa tanggal telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lalu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 mengena syarat legalisir fotokopi ijazah, kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324 Tahun 1997.

Dia menyampaikan aturan legalisir ijazah dengan tanggal sebenarnya telah diterapkan untuk kepentingan pemilu. Namun hal ini tidak dipatuhi KPU ketika menerima ijazah Jokowi. Maka itu dalam gugatan ini Bonatua menyeret penyelenggara pemilu.

"Uniknya peraturan ini sebenarnya sudah diketahui KPU. Kenapa peraturan ini ternyata dipakai juga di PKPU tentang Pileg. Pertanyaannya kenapa di Pileg dipakai tapi di Pilpres sama Pilkada nggak? Seharusnya diterapkan," ujarnya.

Sekadar informasi, Bonatua menggugat perbuatan melawan hukum ini bersama Moeryono Aladin. Para tergugat terdiri dari Ketua KPU RI; Ketua KPU DKI Jakarta; Ketua KPU Kota Surakarta; Ketua Bawaslu RI; Ketua Bawaslu DKI Jakarta; Ketua Bawaslu Kota Surakarta; Prof Dr Muhammad Na'iem (Dekan Peleges 2005-2014); Prof Dr Budiadi (Dekan Peleges 2019); Rektor UGM.

PN Jakarta Pusat telah menggelar sidang perkara yang diajukan Bonatua dengan agenda pemeriksaan kelengkapan legal standing para pihak pada Rabu (1/7/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menyatakan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi.

Dia lebih menekankan kepada para tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya. Meski dia juga menyebut adanya tuntutan ganti rugi sekitar Rp50 juta per tergugat.

"Cuma dua sih tuntutan kita, minta maaf dan mengakui kesalahannya dan mungkin Rp50 juta per tergugat, jadi sekitar berarti Rp450 juta. Itu pun bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi untuk biaya pengiklanan minta maaf mereka, seperti itu," ujar Bonatua.

JAKARTA - Majelis Hakim menunda sidang gugatan dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Ini dikarenakan salah satu kuasa tergugat yakni KPU Pusat belum memenuhi legal standing.

Sidang tersebut merupakan gugatan yang diajukan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi dan Laksma (Purn) Moeryono Aladin kepada sembilan pihak di antaranya KPU RI dan Rektor UGM.

"Sidang kita tunda hingga 1 Juli 2026," kata Ketua Majelis Hakim di ruang sidang, Rabu (24/6/2026).

Dalam sidang perdana ini baik penggugat maupun perwakilan tergugat semua hadir di ruang Sarwata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, terdapat satu kuasa yang belum melengkapi legal standing.

Ketua Majelis menjelaskan penundaan sidang ini diteken guna perwakilan KPU RI melengkapi kuasa. "Memberikan kesempatan para pihak melengkapi legal standing," ucapnya.

Bonatua mengatakan, dalam gugatannya dirinya mempermasalahkan legalisir ijazah Jokowi dari pencalonan Wali Kota Solo hingga kontestasi presiden yang tidak mencantumkan tanggal. "Jadi kita menemukan kejanggalan, pertanyaan besar yaitu semua fotokopi legalisir berstempel basah itu tidak memiliki tanggal," ujar Bonatua di PN Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

"Jadi di sini kita lakukan semacam gugatan, penerima dalam hal ini KPU kita gugat, Bawaslu juga seluruh tingkatannya. KPU dan Bawaslu itu seluruh tingkatan dari Solo, DKI Jakarta, dan Pusat, Bawaslu juga gitu," sambungnya.

Menurut dia, hal tersebut diduga melanggar sejumlah aturan. Salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008.

"Dan yang paling penting adalah kita juga gugat pemberi legalisir yaitu UGM. UGM dan juga pemberi tanda tangan legalisir yaitu dekan. Dekannya atas nama Pak Profesor Naim dan Profesor Budi yang untuk tahun 2019," ungkapnya.

Gugatan ini lebih mengarah ke administratif. Dalam petitumnya, dia meminta para tergugat menyampaikan permohonan maaf terkait meloloskan legalisir Jokowi.

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kembali mengajukan gugatan terkait keabsahan ijazah Joko Widodo ( Jokowi ). Bersama Laksma (Purn) Moeryono Aladin selaku penggugat, kali ini gugatah dilayangkan kepada sembilan pihak.

Berikut ini para tergugat:

1. Ketua KPU RI

2. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta

3. Ketua KPU Kota Surakarta

4. Ketua Bawaslu RI

5. Ketua Bawaslu DKI Jakarta

6. Ketua Bawaslu Kota Surakarta

7. Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc. (Dekan Peleges 2005-2014)

8. Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU (Dekan Peleges 2019)

9. Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).

Gugatan ini teregister dengan Nomor Perkara: 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang klasifikasinya perbuatan melawan hukum (PMH).

Bonatua menjelaskan, dalam gugatannya ini ia mempermasalahkan legalisasi (legalisir) ijazah Jokowi dari pencalonan wali kota Solo hingga kontestasi presiden yang tidak mencantumkan tanggal.

"Jadi kita menemukan kejanggalan, pertanyaan besar yaitu bahwa semua fotokopi legalisir berstempel basah itu tidak memiliki tanggal," kata Bonatua saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, hal tersebut diduga melanggar sejumlah aturan, satu di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008. "Dan yang paling penting adalah kita juga gugat si pemberi legalisir yaitu UGM. UGM dan juga si pemberi tanda tangan legalisir yaitu dekan. Dekannya atas nama Pak Profesor Naim dan Profesor Budi yang untuk tahun 2019," ujarnya.

Bonatua menambahkan, gugatan ini lebih mengarah ke administratif. Dalam petitumnya, ia meminta para tergugat menyampaikan permohonannya maaf terkait meloloskan legalisasi ijazah Jokowi tersebut. "Petitum kita juga meminta permohonan maaf saja, seperti itu," ucapnya.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi mengungkap kejanggalan dalam fotokopi ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang didapat dari KPU Kota Solo. Ia mengungkapkan, salinan ijazah itu dipakai Jokowi untuk memenuhi syarat pendaftaran Wali Kota Solo pada 2005.

Ia pun merasa janggal dengan salinan ijazah Jokowi yang dipakai saat mendaftar Wali Kota Solo. Pasalnya, kata Bonatua, tak ada tanggal legalisir fotokopi ijazah itu.

“Nah, uniknya, ya, di di sini, kalau kita lihat di bagian pojok atas ini, itu justru itu ada kejangalan yang keganjilan yang saya terima, ya. Itu tidak ada di bagian pojok atas sini, tidak ada yang namanya tanggal legalisir," kata Bonatua saat jumpa pers secara daring di akun Tiktok pribadinya, Selasa (16/6/2026).

Seharusnya, kata Bonatua, dalam legalisir salinan ijazah itu turut disertakan tanggal. Hal itu merujuk sejumlah aturan hukum yang telah berlaku, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Kalau di UU 30 Tahun 2014 Pasal 73, itu jelas disebut bahwa setiap legalisir itu harus ada tanggalnya ini, ayat 4 huruf b, harus harus ada tanggal. Nah, sementara, ini kan 2014, berarti eh dokumen ijazah yang diserahkan Pak Joko Widodo (untuk daftar pilpres) tahun 2019 itu sudah melanggar UU ini," tutur Bonatua.

Bahkan, kata Bonatua, salinan ijazah Jokowi itu telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Pengganti, serta Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB.

"Nah, di sini di Pasal 5, jelas disebut di sini, ya, setiap pengesahan fotokopi itu harus ada tanggal, bulan, dan tahun," kata Bonatua.

Tak sampai di situ, Bonatua meyakini, salinan ijazah Jokowi tak memenuhi syarat untuk mendaftarkan Pilwalkot Solo 2025. Pasalnya, ia menilai, salinan ijazah itu telah melanggar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Mengesahkan Salinan/Fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dan dokumen pengganti yang berpenghargaan sama.

"Ternyata di di sini juga diatur bahwa setiap fotokopi itu harus punya tanggal. Artinya, ini menjadi bukti lagi bahwa dokumen yang ini, yang tahun, ijazah yang ini, yang tahun 2005 diserahkan ke KPU oleh calon wali kota atas nama Joko Widodo itu juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri," ungkap Bonatua.

Bonatua mengatakan, temuan ini akan menjadi bukti tambahan untuk menguatkan gugatannya ihwal pembatalan Jokowi sebagai capres di PTUN. Bahkan, ia berencana akan membuat gugatan di PN Jakarta Pusat.

"Jadi nanti ke depannya, ini akan menjadi bukti tambahan, ya, karena memang eh sebelum ada ini kita sudah membuat permohonan di gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan. Ini kita ada di PN Jakarta Pusat, kita juga ada di PTUN juga, ya. Di PTUN juga terkait ini nanti bisa kita minta hakim membatalkan membatalkan keputusan penetapan pasangan calon presiden," terang Bonatua.

"Karena apa? Dokumen ini jelas melanggar, ini seharusnya, seharusnya ini diperiksa oleh KPU. KPU mestinya menurut undang-undang pemilu, dia harus memverifikasi validasi, memverifikasi faktual. Kenapa ini bisa lolos? Kenapa ini dokumen seperti ini bisa diterima sebagai syarat pencalonan presiden? Seharusnya ada cukup kuat alasan dari KPU maupun Bawaslu untuk memeriksa aslinya. Kesamaan aslinya, ada masalah apa ini? Seperti itu," pungkas Bonatua.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, gugatan tersebut dinyatakan tidak dilanjutkan ke pokok perkara dalam sidang perdana pada Selasa (12/5/2026).

Gugatan itu ditujukan terhadap Surat Keputusan (SK) penetapan calon presiden Jokowi pada 2014 dan 2019 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perkara tersebut teregister dengan nomor 158/G/2026/PTUN.JKT.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hakim juga menilai perkara itu masuk ranah pemilu dan telah melewati tenggat waktu pengajuan.

"Dismissal-nya menolak ya, karena alasannya mereka tidak berwenang mengadili ini karena perkara ini dinilai ranah Pemilu apalagi katanya jangka waktunya sudah jauh," ujar Bonatua kepada wartawan di Kantor PTUN Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Bonatua menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menerbitkan SK penetapan calon presiden untuk Jokowi pada 2014 dan 2019. Menurutnya, keputusan itu membuat Jokowi dapat maju hingga menjadi presiden.

Ia juga menyinggung Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2008. Menurut Bonatua, kedua aturan tersebut mengatur bahwa legalisir ijazah atau dokumen harus mencantumkan tanggal.

"Saya sedikit kecewa mendengar dismissal tadi, jelas-jelas sudah perbuatan melanggar hukum, ada Undang-undangnya ada buktinya, tak satupun legalisir itu bertanggal dan itu sah saya dapat dari KPU," jelas Bonatua.

Meski kecewa, Bonatua mengaku tidak akan berhenti menelusuri keberadaan ijazah Jokowi. "Seharusnya mereka (hakim) memberi solusi, ini perbuatan melawan hukum kita adilkan, nanti direkomendasikan ke mana-mana. Seharusnya begitu seorang yang negarawan," tegas dia.

JAKARTA - Komisi Informasi Publik (KIP) memberikan waktu kepada Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama 14 hari untuk melayangkan atas putusan terkait perkara sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi. Hal itu setelah Majelis KIP memutuskan mengabulkan seluruh permohonan sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi terhadap Kemendikdasmen soal dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, Ketua Majelis komisioner KIP Syawaludin meminta tanggapan kepada masing-masing pihak yang berperkara apakah ingin mengajukan keberatan atas putusan tersebut. Bonatua sebagai pihak pemohon menerima sepenuhnya putusan tersebut.

Kemudian, Syawaludin menanyakan kepada perwakilan Kemendikdasmen sebagai pihak termohon. Pihak perwakilan pun tak memberikan jawaban dalam sidang hari ini.

"Kami akan berembuk kembali dengan pimpinan kami di kantor," kata perwakilan Kemendikdasmen dalam ruang sidang, di kantor KIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Sebelum menutup sidang, Syawaludin membacakan ketentuan yang ada di dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Ketentuan tersebut menyebutkan bagi para pihak yang tidak menerima putusan dari Komisi Informasi itu dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima.

"Jadi bukan sejak dibacakan ya, sejak salinan putusan diterima. Dalam hal salah satu atau pihak yang tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Dan putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi, itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap nantinya," tutur Syawaludin.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan mengabulkan seluruh permohonan sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi terhadap Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Diketahui, dalam perkara 083/X/KIP-PSI/2025, Bonatua meminta dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney.

"Amar putusan. Memutuskan: 6.1 Menerima pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Komisioner KIP, Syawaludin di ruang sidang KIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

JAKARTA - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan seluruh permohonan sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi terhadap Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Diketahui, dalam perkara 083/X/KIP-PSI/2025, Bonatua meminta dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney.

"Amar putusan. Memutuskan: 6.1 Menerima pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis komisioner KIP, Syawaludin di ruang sidang KIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Dalam putusannya, KIP juga sekaligus membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kemendikdasmen Nomor 29383/A5/HM.00.00/2025 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar tanggal 12 Desember 2025.

"Menyatakan informasi berupa salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insearch Sydney 2006 atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan informasi terbuka," ujarnya.

Selain itu, KIP juga menyatakan informasi salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai informasi terbuka, yaitu dalam bentuk checklist kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Rakabuming Raka dalam mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah.

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 6.3 dan paragraf 6.4 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde," pungkasnya.

JAKARTA - Bonatua Silalahi telah menerima tiga salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Dia mengaku bakal melakukan analisis komparasi semua salinan ijazah Jokowi tersebut.

"Ini kan pertama, yang 9 item itu kan disembunyikan waktu itu. Pastinya kita lanjut ke analisis sembilan item ini, berikutnya nanti ada analisis komparasi," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Menurut Bonatua, dia bakal melakukan analisis terhadap 9 item ijazah Jokowi yang sebelumnya disembunyikan oleh KPU saat dia menerima salinan ijazah Jokowi untuk pertama kalinya. Selain itu, dia bakal melakukan analisis komparasi pada semua salinan ijazah Jokowi yang didapatkannya itu.

Bahkan, analisis komparasi juga bakal dilakukannya terhadap ijazah Jokowi yang pernah di-upload oleh kader PSI, Dian Sandi Utama. Begitu juga dengan salinan ijazah Jokowi yang nanti bakal dia dapatkan dari KPU Solo.

Bahkan, kata Bonatua, analisis juga akan dilakukan pada salinan ijazah Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya. Sebab, salinan ijazah Jokowi yang ada di tangan Polda Metro Jaya itu disebut-sebut sebagai ijazah asli milik Jokowi.

"Komparasi antara yang tiga ini, nanti kalau dapat juga yang Solo, kita lakukan analisis komparasi. Tambah lagi kita komparasi ke yang punya Dian Sandi. Nanti syukur-syukur ini akan menjadi diskursus publik, ini akan dikomparasikan ke yang di Polda, yang katanya asli," katanya.

JAKARTA - Bonatua Silalahi baru saja menerima salinan ijazah Joko Widodo ( Jokowi ) dari KPU DKI Jakarta . Ijazah yang digunakan Jokowi saat maju sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta 2012 itu tidak memiliki tanggal legalisasi (legalisir).

"Dengan begitu, spesimen (ijazah Jokowi) untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsistennya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Menurut Bonatua, salinan ijazah S1 Jokowi tahun 2012 yang baru diterima dari KPU DKI Jakarta itu tidak memiliki tanggal legalisasinya, hanya ada cap berwarna merah dan tanda tangan. Tidak adanya tanggal legalisasi itu juga sama dengan salinan ijazah Jokowi yang didapatkan dari KPU RI, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

"Hasil penelitian netizen, saya juga dapat informasi ini melanggar UU Administrasi, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di situ disebut Pasal 73 ayat (2) huruf b bahwa legalisasi itu harus harus memiliki tanggal, ternyata memang tidak ada sama sekali," tuturnya.

Kata Bonatua, jika salinan ijazah Jokowi yang nanti dia terima dari KPU Solo juga begitu, pertanyaannya adalah apakah secara administrasi UGM dibenarkan untuk tidak mematuhi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. "Tentunya ini akan menjadi diskursus publik tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, di situ (UU Administrasi Pemerintahan) juga diatur sanksinya," jelas Bonatua.

Bonatua menambahkan, meski dia tak mau melakukan pelaporan atas temuan itu, tapi dia bakal meminta pertanggungjawaban pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjawab temuannya itu. Dia juga bakal bersurat ke KPU tentang persoalan tidak adanya tanggal legalisasi pada salinan ijazah Jokowi tersebut.

"Saya menunggu jawaban mereka, KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya, supaya publik tercerahkan, ada apa ini sebenarnya. Supaya jangan nanti banyak penyesatan informasi yang juga kita sama-sama harus hindarkan," katanya.

JAKARTA - Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari KPU Jakarta hari ini, Jumat (13/2/2026). Ijazah tersebut digunakan saat Jokowi mencalonkan dirinya sebagai Cagub Jakarta dahulu kala.

Berdasarkan pantauan, salinan ijazah Jokowi itu diserahkan KPU Jakarta pada sekira pukul 15.00 WIB. Bonatua terlihat datang ke KPU Jakarta bersama rombongannya, salah satunya seorang Youtuber Michael Sinaga.

Bonatua lantas memasuki gedung KPU Jakarta untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Terlihat anggota KPU Jakarta menyambut kedatangannya dan tak lama memberikan salinan ijazah Jokowi terlegalisir.

Salinan Ijazah tersebut dahulunya digunakan Jokowi untuk maju dalam perhelatan Pilgub Jakarta tahun 2012 silam sebagai Calon Gubernur Jakarta. Ijazah S1 bernomor 1120 itu terlihat dilegalisir berwarna merah.

Lihat video: Ijazah Jokowi Tak Ada Tanggal, Bonatua: UU Adminsitrasi Negara Harus Ada Tanggal



Terlihat, ada 3 salinan ijazah Jokowi yang kini dimiliki oleh Bonatua Silalahi, yakni ijazah yang didapatkannya dari KPU Jakarta dan salinan ijazah yang didapatkannya dari KPU RI, mulai dari tahun 2012, 2014, dan 2019. Dia terlihat memajangnya secara berurutan dengan papan busa.

"Ijazah Bapak Presiden kita yang 2019-2014, Bapak Gubernur kita DKI Jakarta 2012, Bapak Wali Kota kita Wali Kota Solo tahun 2010-2005. Ini adalah indikasi adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo," ujar Bonatua di KPU Jakarta, Jumat (13/2/2026).

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji merespons pernyataan Ketua Barisan Rakyat Nusantara, Relly Reagen yang mempertanyakan Bonatua Silalahi tidak meneliti ijazah presiden selain Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dalam penelitian terkait keabsahan ijazah Jokowi tidak dilakukan begitu saja, tapi berangkat dari adanya indikasi ketidakvalidan.

"Kita mempersoalkan sesuatu itu kan karena berangkat dari indikasi, tidak mungkin ada api kalau gak ada asap," kata Gafur dalam program Interupsi bertajuk 'Dari Ijazah Digugat, Hingga Isu Daulat Rakyat' di iNewsTV pada Kamis (12/2/2026).

"Jadi harus dilihat dulu apakah mantan mantan presiden yang lain punya indikasi ijazah palsu gak," sambungnya.

Ia menjelaskan, semua presiden mempunyai track record yang jelas terkait pendidikan yang ditempuh.

"Kita urut dari Pak Karno, Pak Karno jelas. Kemudian Pak Harto, Pak Harto jelas ijazahnya cuman SD dan dia bangga dengan itu, kemudian beralih kepada Pak Habibie, Pak Habibie ijazahnya jelas dari Jerman, kemudian beralih kepada Pak Gus Dur, Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri," ujarnya.

"Kemudian Bu Mega pernah berkuliah di Fakultas Psikologi UI dan kemudian tidak selesai dan beliau mendeklarasikan dirinya bahwa saya hanya lulusan SMA, itu jelas. Kemudian Pak SBY, ijazahnya dari Akmil, Pak Prabowo Ijazahnya dari Akmil," tambah dia.

Menurutnya, yang patut diteliti terkait keabsahan ijazah adalah Jokowi.

"Yang dipertanyakan adalah Pak Joko Widodo ketika diklaim ijazahnya dari UGM semua data-data hari ini yang ada di Polda Metro Jaya belum menunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah dan asli yang didapatkan," tuturnya.

Sebelumnya, Relly Reagen menyoroti sikap Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi yang fokus meneliti ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Menurutnya, Bonatua seharusnya meneliti seluruh ijazah mantan presiden lainnya.

Hal itu dia sampaikan dalam program Interupsi bertajuk 'Dari Ijazah Digugat, hingga Isu Daulat Rakyat' yang disiarkan di iNews, Kamis (12/2/2026). Awalnya, Relly menilai yang dilakukan oleh Bonatua sudah sesuai, mulai dari memberikan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga melakukan gugatan.

“Ini sudah sesuai dengan rel, beliau sudah melakukan memberikan surat kepada KPU, kemudian melakukan gugatan untuk keterbukaan di publik,” ucap Relly, Kamis (12/2/2026).

Namun, dia menyayangkan sikap Bonatua. Menurutnya, akan lebih adil, jika Bonatua turut meneliti ijazah-ijazah milik mantan Presiden hingga kepala daerah.

“Tapi yang sangat saya sayangkan kenapa bang Bona, kenapa Bang Bona selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden atau mantan kepala daerah lainnya. Akan lebih fair dong ketika melakukan hal seperti itu,” sebutnya.