JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin pada Rabu (1/7/2026). Persidangan beragenda pemeriksaan kelengkapan legal standing para pihak.

Dari pantauan SindoNews, Bonatua dan Moeryono melalui kuasa hukumnya terlihat menghampiri majelis hakim untuk menyerahkan berkas berkaitan dengan legal standing penggugat. Majelis hakim pun melihat berkas yang diberikan tersebut.

Dalam gugatan ini, Bonatua menggugat Ketua KPU RI; Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta; Ketua KPU Kota Surakarta; Ketua Bawaslu RI; Ketua Bawaslu DKI Jakarta; Ketua Bawaslu Kota Surakarta; Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc. (Dekan Peleges 2005-2014); Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU (Dekan Peleges 2019); Rektor Universitas Gadjah Mada. Para tergugat menyerahkan berkas legal standing diwakili kuasanya.



Setelah penyerahan berkas selesai diperiksa, Majelis hakim menyatakan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi. Majelis memberikan waktu selama satu bulan lamanya untuk para pihak melakukan mediasi.

"Mejelis hakim akan memberi kesempatan para pihak untuk melakukan mediasi," kata hakim ketua, Rabu (1/7/2026).

Usai sidang, kuasa hukum Bonatua, Hans Karyose, menyampaikan bahwa mediasi ini bisa diperpanjang bila tidak terjadi tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Ia berharap terjadi kesepakatan damai dalam mediasi.

"Kalau sampai damai, nah ini ada suatu hal yang positif ya, jadi kita tidak berpanjang-panjang dalam litigasi, kita selesai di mediasi aja," ucap dia.

Ia menjelaskan, bila ada tergugat yang damai dalam kesepakatan mediasi, maka akan dikeluarkan dalam gugatan. Sementara tergugat yang gagal damai, maka akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

"Jadi pada waktu pembacaan gugatan, nah itu yang digugat itu tinggal siapa-siapa atau pihak mana yang belum berdamai, nah itu itu yang akan bisa terjadi ya, jadi bisa damai sebagian atau damai seluruhnya," ucap dia.

Ia menyebut kliennya hanya berharap para tergugat meminta maaf dan mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perkara tersebut. Sebab, kliennya tidak menitik beratkan pengganti kerugian materiil dalam perkara ini.

"Kita berharap dari pihak-pihak tergugat ini mungkin ada yang merasa dia bertanggung jawab terhadap PMH yang dilakukan oleh mereka dan mereka cukup minta maaf dan soal ganti kerugian dan sebagainya saya akan bicarakan dengan prinsipal kemungkinan itu bisa kita tangguhkan gitu ya," ucap dia.

"Tapi kalau kita sampai ke persidangan litigasi, kita akan tetap gugat kerugian-kerugian yang diderita oleh klien kami," ucap dia.

Sekadar informasi, gugatan ini didasari oleh temuan Bonatua terkait salinan ijazah Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bonatua diketahui telah memegang salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk kepentingan pemilu di KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta dan KPU RI.

Bonatua merasa janggal dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi itu tidak mencantumkan tanggal. Karena, menurutnya tidak dicantumkan tanggal dalam legalisir ijazah Jokowi itu melanggar sejumlah ketentuan UU dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dialokasikan pemerintah ke perseroan akan disalurkan ke sektor-sektor produktif.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, jika kebijakan ini direalisasikan, tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

“Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” kata Hery dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Hery menyebut bahwa penyaluran pembiayaan tersebut akan diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.

Selain itu, menurutnya tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL,” ujarnya.

Adapun hingga Maret 2026, BRI mencatatkan total pembiayaan secara bank only sebesar Rp1.358 triliun. Mayoritas pembiayaan disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.

Ke depan, perseroan akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian, sejalan dengan mandat sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hery memastikan, setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan BRI dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” tuturnya.

Adapun, untuk mengimbangi pembiayaan tersebut, BRI akan terus menggenjot perolehan dana pihak ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah. Hal itu dilakukan melalui penguatan ekosistem digital perseroan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026 guna menjaga likuiditas industri perbankan di tengah tingginya permintaan kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat efektivitas Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit perbankan melalui sejumlah langkah baru.

Langkah tersebut meliputi menaikkan batas Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI), hingga memperdalam transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral meningkatkan batas maksimal RPLN dari 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, guna mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, BI akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor produktif.

Dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan, BI juga akan mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang diperluas dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor-sektor prioritas penerima insentif KLM.

Langkah tersebut melengkapi penguatan implementasi KLM yang selama ini telah menjadi salah satu instrumen utama BI dalam menjaga likuiditas perbankan.

Hingga minggu pertama Juni 2026, nilai insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp418,1 triliun, terdiri atas Rp355,6 triliun melalui lending channel dan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, insentif tersebut telah disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, bank swasta nasional Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, serta kantor cabang bank asing sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, penyaluran KLM diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat dan perumahan termasuk perumahan rakyat, serta sektor UMKM, koperasi, pembiayaan inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.

Berdasarkan asesmen BI, dukungan KLM juga membantu menjaga daya saing suku bunga kredit pada sektor prioritas.

Pada Mei 2026, suku bunga kredit sektor pertanian, industri dan hilirisasi turun menjadi 8,64%, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif menjadi 7,76%, sementara sektor konstruksi, real estat, dan perumahan tetap stabil di level 6,82%, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih terjaga di bawah 5%.

BI juga akan terus memperkuat implementasi KLM dengan memberikan insentif bagi bank yang meningkatkan pembiayaan nonkredit dan pendanaan non-DPK, serta bagi bank yang menetapkan suku bunga kredit selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada April 2026 masih ditopang oleh tingginya permintaan pembiayaan investasi dan korporasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit investasi tumbuh 19,48% secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara kredit korporasi meningkat 15,51%, menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi di industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pertumbuhan kredit perbankan terus menunjukkan perbaikan.

Hingga April 2026, total kredit perbankan tercatat mencapai Rp8.755 triliun atau tumbuh 9,98% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan 9,49% pada Maret 2026.

"Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi sebesar 15,51% year on year," kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Tingginya pertumbuhan kredit investasi menunjukkan masih berlanjutnya ekspansi usaha dan aktivitas penanaman modal di tengah dinamika ekonomi global.

Sementara itu, kuatnya pertumbuhan kredit korporasi mengindikasikan kebutuhan pendanaan perusahaan masih cukup besar untuk mendukung kegiatan bisnis dan pengembangan usaha.

Di sisi lain, kredit modal kerja tumbuh 6,04% secara tahunan, sedangkan kredit konsumsi meningkat 6,13%. Adapun kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan positif sebesar 0,16% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 0,12%.

OJK menilai fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan baik dengan didukung kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross tercatat 2,17% dan NPL net sebesar 0,84%, menunjukkan kualitas aset perbankan tetap terjaga.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,4% secara tahunan menjadi Rp10.077 triliun.

Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung bagi perbankan untuk terus menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama investasi dan korporasi yang hingga kini masih menjadi kontributor utama pertumbuhan pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji sikap dan peran Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Macron dalam konferensi pers bersama usai menerima kunjungan kenegaraan Prabowo di Istana Élysée, Kamis (28/5/2026) waktu setempat.

Macron mengatakan dirinya dan Prabowo membahas berbagai isu geopolitik global, khususnya perkembangan situasi di Timur Dekat dan Timur Tengah.

“Saya ingin benar-benar menghormati peran Anda, persahabatan Anda, dan posisi sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Dekat dan Timur Tengah,” ujar Macron.

Ia secara khusus menyoroti dukungan Indonesia terhadap pengakuan Palestina sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian di kawasan.

“Dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina,” lanjut Macron.

Selain isu Palestina, Macron juga menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Prancis dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan Lebanon melalui misi pasukan perdamaian PBB United Nations Interim Force in Lebanon.

Menurut Macron, kedua negara memiliki ikatan emosional kuat karena sama-sama kehilangan prajurit terbaik mereka dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

“Kami memiliki persaudaraan senjata dan darah karena kehilangan tentara kita dalam beberapa minggu terakhir di bawah FINUL,” katanya.

Macron menyampaikan penghormatan terhadap komitmen Indonesia dan angkatan bersenjata Indonesia dalam mendukung misi perdamaian internasional.

“Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon,” ujar Macron.

Ia juga menyoroti situasi kemanusiaan di Lebanon yang disebut semakin memburuk akibat serangan berkelanjutan di wilayah selatan negara tersebut.

Macron menyebut lebih dari 3.000 orang dilaporkan tewas dan lebih dari satu juta warga mengungsi akibat konflik yang terus berlangsung.

“Situasi ini tidak dapat diterima dan tidak tertahankan. Tidak ada yang dapat membenarkan serangan yang dilakukan terhadap Lebanon selatan saat ini,” tegasnya.

Prancis dan Indonesia, lanjut Macron, kembali menyerukan penghentian serangan, pemulihan perdamaian, serta dimulainya dialog untuk membangun solusi jangka panjang di kawasan.

Dalam kesempatan itu, Macron juga menegaskan bahwa perhatian terhadap Timur Tengah tidak mengurangi dukungan Prancis dan Eropa terhadap Ukraina dalam menghadapi tekanan dari Rusia.

“Prancis dan Eropa bersama Ukraina terus berupaya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” katanya.

Macron turut memuji upaya mediasi Prabowo yang dinilai aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dalam berbagai konflik internasional.

“Saya ingin menghormati upaya mediasi Anda, Presiden, kerja tanpa lelah Anda untuk berbicara dengan semua pihak terkait,” tandas Macron.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dinilai dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kendati begitu, laju pertumbuhan kredit turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Adhika Vista menyampaikan, perluasan kriteria aset dan liabilitas yang diperhitungkan dalam RIM memberikan ruang bagi bank untuk mendiversifikasi aset dan liabilities yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas intermediasi oleh BI.

“Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan secara keseluruhan,” kata Adhika kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Meski demikian, Adhika menyebut bahwa laju pertumbuhan kredit tetap bergantung pada permintaan kredit yang dipengaruhi perkembangan ekonomi secara umum.

Adapun per 31 Maret 2026, RIM Bank Mandiri berada di level 86,3%. Angka tersebut berada dalam rentang yang ditetapkan BI yakni 84%–94%.

Dalam menjaga posisi RIM, dia menuturkan bahwa perseroan memerhitungkan dengan hati-hati rencana dan strategi pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, sehingga tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.

“Bank Mandiri sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko secara terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Bank Mandiri juga akan terus mengkaji serta melakukan monitor kecukupan likuiditas dari waktu ke waktu dan mengelolanya secara prudent dan optimal.

Bank berlogo pita emas itu juga memiliki berbagai macam alternatif untuk melakukan pendanaan, baik melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun instrumen lain seperti wholesale funding, yang eksekusinya mempertimbangkan kondisi likuiditas, timing yang tepat, serta kondisi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan stabilitas sektor perbankan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, dengan tingkat perlindungan simpanan nasabah yang masih tinggi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan cakupan penjaminan simpanan per Maret 2026 tetap berada di atas 90% dari total rekening nasabah, baik di bank umum maupun BPR dan BPRS.

“Cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90%, sehingga cukup aman,” ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5/2026).

LPS juga mencatat porsi simpanan di atas tingkat bunga penjaminan berada di kisaran 30% dan relatif stabil. Meski demikian, suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan secara bertahap.

Sejalan dengan itu, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mendorong penyesuaian suku bunga simpanan agar selaras dengan tingkat bunga penjaminan (TBP), guna memperkuat transmisi penurunan suku bunga kredit dan fungsi intermediasi perbankan.

Dari sisi kinerja industri, LPS menilai perbankan masih solid dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,57% dan kredit 9,6% per Maret 2026, meskipun tetap dipengaruhi dinamika eksternal global.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan PP No. 11/2026 tentang penempatan dana pada bank sebagai instrumen early intervention dan bagian dari penguatan restrukturisasi perbankan.

LPS juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya pada bank dan lembaga jasa keuangan skala kecil, guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko siber.

Di sisi lain, LPS terus mempercepat persiapan program resolusi perbankan, termasuk penyusunan kebijakan SDM dan integrasi data dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, LPS mencatat masih terdapat sekitar 15 juta penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening bank, turun sekitar 3 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

“LPS akan terus mendorong masyarakat memiliki akses layanan keuangan guna meningkatkan inklusi dan efektivitas program pemerintah,” ujar Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) menyoroti lesunya permintaan kredit, di tengah upaya regulator menggenjot fungsi intermediasi perbankan Tanah Air melalui program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi).

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan penyaluran kredit bergantung pada dua sisi yaitu penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, dia menyebut bahwa baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan sebenarnya terus berupaya agar fungsi intermediasi berjalan lancar.

“Tapi yang harus kita waspadai juga dan harus kita teliti, demand side-nya bagaimana nih? Kenyataannya memang banyak orang wait and see,” ujar Tigor usai menghadiri Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Tigor menuturkan, kondisi geopolitik global membuat banyak pelaku usaha berhati-hati. Pasalnya, pelaku usaha masih menunggu kepastian mengenai situasi ekonomi dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Menurutnya, hal ini wajar lantaran pengusaha tentu tidak ingin mengambil risiko terlalu besar tanpa perhitungan matang.

Di Superbank sendiri, dia menyebut bahwa pertumbuhan kredit masih cukup baik. Hal itu tecermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh 50% pada 2025. Bahkan untuk tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit pada rentang 50—60%.

Namun secara umum, Tigor mengakui bahwa permintaan kredit memang masih cenderung tertahan lantaran banyak nasabah masih menahan ekspansi akibat ketidakpastian global.

Meski begitu, lanjut dia, pertumbuhan kredit secara industri sebenarnya masih cukup baik. Sebagai catatan, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kredit bank pada Maret 2026 tumbuh 9,49% secara tahunan (year on year/YoY).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih sehat dan bank masih punya amunisi untuk menyalurkan kredit. Dengan demikian, kata dia, masalah utama bukan pada kesiapan bank, melainkan permintaan dari dunia usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.

“Cuma demand side-nya ini memang enggak bisa dipaksa. Kita harus lihat, karena mereka lihat secara makro, secara mikro, dan secara keseluruhannya juga,” pungkasnya.

PT Bank Jago Tbk membuka 2026 dengan mencatatkan kinerja positif pada kuartal I, ditopang pertumbuhan jumlah nasabah, dana pihak ketiga (DPK), hingga penyaluran kredit.

Hingga akhir Maret 2026, Bank Jago telah melayani 19,4 juta nasabah, meningkat lebih dari 3 juta dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebanyak 16,3 juta nasabah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,2 juta merupakan nasabah funding pengguna Aplikasi Jago.

Sejalan dengan pertumbuhan nasabah, DPK Bank Jago juga meningkat 23 persen secara tahunan menjadi Rp26,4 triliun dari Rp21,4 triliun pada Maret 2025. Komposisi DPK didominasi current account and savings account (CASA) sebesar 53 persen atau Rp13,9 triliun, sementara deposito menyumbang 47 persen atau Rp12,5 triliun.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris mengatakan peningkatan DPK mencerminkan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh terhadap layanan perseroan.

"Peningkatan DPK ini menunjukkan nasabah semakin banyak dan percaya untuk memanfaatkan produk dan layanan Bank Jago sebagai bagian dari pengelolaan keuangan mereka. Kini Aplikasi Jago bukan sekadar tempat untuk menabung dan bertransaksi, tetapi sudah menjadi tempat untuk menumbuhkan keuangan nasabah secara lebih menyeluruh," ujar Arief dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Jago tumbuh 24 persen secara tahunan menjadi Rp25,2 triliun pada kuartal I-2026, dari Rp20,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong strategi kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk ekosistem digital, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

[Gambas:Youtube]

Meski ekspansi kredit terus berlanjut, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross di level 0,8 persen, lebih rendah dibanding rata-rata industri perbankan nasional.

Kinerja kredit yang solid turut mendorong total aset Bank Jago menjadi Rp39,5 triliun per Maret 2026, naik 22 persen dari Rp32,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) tercatat Rp86 miliar, tumbuh 42 persen dibandingkan Rp60 miliar pada kuartal I-2025.

Bank Jago juga mencatat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 29,9 persen, memberikan ruang untuk ekspansi bisnis ke depan. Sementara rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) berada di level 95 persen.

Arief menegaskan perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan manajemen risiko di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

"Pencapaian ini menegaskan komitmen kami sebagai bank berbasis teknologi yang terus mengedepankan inovasi dan kolaborasi sekaligus fokus pada pengelolaan fundamental kinerja dan manajemen risiko yang kuat. Di tengah dinamika ekonomi global dan dalam negeri, kami tetap berhati-hati untuk menjaga kinerja perusahaan tetap sehat sembari mencari peluang untuk tumbuh berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meyakini kinerja perusahaan tetap solid pada kuartal I/2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BRI Dhany menyampaikan, secara umum kinerja perseroan pada kuartal I/2026 menunjukkan tren yang tetap solid dan resilien dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang terjaga pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), intermediasi, kualitas aset yang tetap terkendali, serta likuiditas yang memadai di tengah dinamika pasar yang masih cukup menantang,” kata Dhany kepada Bisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Dari sisi pendorong kinerja, Dhany mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit khususnya pada segmen UMKM masih menjadi kontributor utama. Dia menyebut, hal ini sejalan dengan fokus BRI pada ekonomi kerakyatan.

Dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru, Dhany menuturkan bahwa perseroan mempercepat ekspansi bisnis konsumer melalui penguatan mortgage, auto loan, optimalisasi payroll, hingga penguatan layanan wealth management.

Optimalisasi ekosistem digital seperti BRImo, QLola by BRI, serta penguatan jaringan BRILink Agen turut berkontribusi dalam meningkatkan basis dana murah (Current Account Saving Account/CASA) serta efisiensi operasional.

Selain itu, lanjut dia, disiplin dalam manajemen risiko dan selective growth turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas aset perseroan.

Secara keseluruhan, Dhany menyebut bahwa capaian kinerja perseroan pada periode ini masih berada dalam koridor yang sejalan dengan target kinerja BRI untuk 2026.

“Perseroan tetap optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Di tengah keyakinan tersebut, Dhany tidak menampik bahwa kondisi global memberikan pengaruh yang cukup signifikan, khususnya terkait arah kebijakan suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, serta dinamika geopolitik.

Menurutnya, hal tersebut berdampak pada aliran likuiditas global dan sentimen pasar, yang pada akhirnya turut memengaruhi kondisi perbankan domestik.

“Meski demikian, fundamental ekonomi domestik yang relatif terjaga menjadi penopang penting bagi kinerja perseroan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengungkapkan bahwa faktor yang paling menekan kinerja bank pelat merah pada awal 2026 adalah kompetisi dana yang tetap ketat, potensi penyempitan margin bunga bersih.

Selain itu, lanjut dia, risiko eksternal seperti volatilitas global dan nilai tukar dapat menahan appetite ekspansi. “Jadi awal 2026 ini bukan fase krisis bagi bank BUMN, tetapi fase di mana bank yang paling efisien, paling kuat CASA-nya, dan paling disiplin mengelola risiko akan tampil paling unggul,” jelas Arianto kepada Bisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Kuartal II/2026 Diproyeksi Rebound

Setelah pada 2025 kinerja bank pelat merah relatif melambat, kinerja pada kuartal II/2026 diproyeksikan rebound. Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperkirakan, pertumbuhan laba bersih sektor perbankan berada pada level 7—12% secara tahunan (year on year/YoY).

“Secara keseluruhan, kuartal II/2026 kami proyeksikan sebagai kelanjutan momentum pemulihan yang sudah mulai terlihat sejak Januari—Februari 2026,” kata Myrdal kepada Bisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Dari sisi intermediasi, Myrdal memperkirakan pertumbuhan kredit akan berada pada rentang 10—15% YoY, seiring adanya penugasan pemerintah dan sinergi Danantara.

Tidak hanya itu, diperpanjangnya penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun hingga September 2026 serta pemulihan permintaan kredit UMKM dan korporasi turut mendorong pertumbuhan kredit pada kuartal II/2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih bank BUMN pada kuartal II/2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 8—15% YoY secara agregat, dengan kontribusi terbesar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN) terpantau meningkat dalam setahun terakhir, sementara itu kepemilikan investor nonresiden berkurang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh bank domestik meningkat dari 18,37% pada 8 April 2025 menjadi 23,58% pada 8 April 2026. Kenaikan itu sebesar naik 5,21 poin persentase.

Di sisi lain pada saat bersamaan, kepemilikan SBN oleh non-residen mencapai Rp893,47 triliun atau setara 14,34% dari total SBN yang bisa diperdagangkan. Kini, kepemilikan SBN oleh non-residen sebesar Rp857,60 triliun atau tinggal setara 12,60%—turun 1,74 poin persentase.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa porsi asing yang berkurang di pasar SBN juga mencerminkan penurunan risiko dari sisi eksternal. Namun, ada risiko lain yang terkonsentrasi di internal alias dalam negeri. Rizal memaparkan, jika eksposur bank ke SBN makin besar maka keterkaitan antara risiko fiskal dan perbankan ikut menguat.

Dia mencontohkan, jika terjadi tekanan pada APBN seperti adanya kenaikan yield atau kebutuhan pembiayaan yang meningkat maka dampaknya tidak lagi tersebar secara global, melainkan langsung terasa di dalam sistem keuangan domestik.

"Dengan demikian, situasi ini bukan sekadar cerita 'asing keluar, domestik masuk'.' Ini adalah sinyal bahwa struktur pembiayaan kita sedang bergeser. Dalam jangka pendek memang menambah stabilitas, tetapi kalau tidak dijaga keseimbangannya, berpotensi menekan fungsi intermediasi perbankan dan mengurangi efektivitas dorongan pertumbuhan ekonomi," ungkap Rizal kepada Bisnis, Minggu (12/4/2026).

Tak sampai situ, muncul risiko crowding out alias perbankan lebih memilih menempatkan likuiditasnya untuk membeli SBN daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. Singkatnya, pembiayaan swasta atau sektor riil berpotensi melambat.

Bahkan, tanda-tandanya mulai terlihat: pada Februari 2026, pertumbuhan kredit perbankan ke sektor riil mencapai 9,37% atau mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya (9,96%) sekaligus menjadi perlambatan pertama usai tren kenaikan pertumbuhan dalam tiga bulan sebelumnya.

Rizal menjelaskan tanda-tanda crowding out tersebut memang belum mengkhawatirkan. Hanya saja, dia memperingatkan otoritas: jika tren ini berlanjut maka transmisi kebijakan ekonomi menjadi timpang.

Di satu sisi, pemerintah agresif belanja untuk mendorong pertumbuhan ketika SBN tetap laku di pasar. Di sisi lain, pada saat yang sama, perbankan tidak sepenuhnya menerjemahkan likuiditasnya menjadi kredit produktif karena fokus membeli SBN yang dibutuhkan pemerintah untuk pembiayaan APBN.

"Akibatnya, multiplier effect [efek pengganda] ke sektor riil menjadi terbatas. Dalam jangka menengah, ini bisa menahan akselerasi pertumbuhan, karena mesin utamanya, yakni konsumsi dan investasi berbasis kredit, tidak bekerja optimal," jelas pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu.

JAKARTA - Novel Bamukmin menyebut komika Pandji Pragiwaksono sudah menyampaikan permohonan maafnya kepada para pelapor secara tertutup. Permintaan maaf itu disampaikan dalam mediasi di Polda Metro Jaya pada Kamis (9/4/2026).

"Poin apa yang saya sampaikan empat itu, kalau bisa dilaksanakan terbuka. Kalau secara tertutup tadi Pandji sudah menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pelapor, Panji menyampaikan permohonan maaf berkali-kali dan dia menyesali apa yang dilakukan serta tidak akan mengulangi perbuatannya," ujar Novel, Kamis (9/4/2026).

Menurut Novel, ada 5 poin yang ditangkapnya dalam proses mediasi antara Komika Pandji dengan 5 pihak Pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya. Di antaranya, pihak Komika Pandji menyampaikan siap menerima keputusan tentang kasus tersebut, baik itu dilakukan Restorative Justice, para Pelapor mencabut laporannya ataukah tetap berlanjut.

"Haris Azhar selaku pengacara Pandji Pragiwaksono menyampaikan siap terima keputusan bagaimanapun. Mau lanjut oke, mau sampai selesai oke. Artinya pencabutan laporan sampai juga RJ," tuturnya.

Novel menerangkan, dari sejumlah Pelapor ada yang tetap ingin laporannya tetap lanjut berproses hukum, ada yang telah menerimanya, dan ada pula yang menunggu tindakan Komika Pandji berikutnya sebelum mengambil tindakan berikutnya, khususnya pihaknya. Pasalnya, sebagaimana 4 syarat yang ditentukan, terpenting Pandji harus menyampaikan permohonan maafnya dahulu hingga akhirnya dia mau mencabut laporan tersebut.

Lihat video: PANJI PRAGIWAKSONO JALANI SIDANG ADAT TORAJA



"Kita sudah menerima (memaafkan Pandji), cuman masalah proses hukum bisa saja lanjut. Saya bilang kita enggak sepakat dahulu, selesaikan dahulu apa yang kita syaratkan, menyampaikan secara terbuka karena penyampaian bukti-bukti atau dugaan penistaan agama itu terbuka," terangnya.

"Sampaikan di masyarakat ketika sudah disampaikan masyarakat secara terbuka, mungkin di MUI ataupun di ormas-ormas lain, baru mungkin kita akan mengambil tindakan, sesuai arahan ulama untuk bisa bahkan mencabut laporan, bukan lagi RJ," beber Novel lagi.

Maka itu, jelasnya, pihaknya bakal menunggu sikap Komika Pandji di lapangan untuk melakukan ikhtiar menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka. Saat itu dilakukan, para Pelapor lainnya, khususnya dari FPI hingga organisasi yang punya hubungan baik dengan FPI kemungkinan bakal melakukan pencabutan laporan pula ke depannya.

"Saya mungkin bisa merujuk pada organisasi yang bener-bener satu rumpun, Korlabi ini satu rumpun dengan FPI, mungkin kita hampir punya kesamaan apa yang disampaikan ulama-ulama Front Persaudaraan Islam dengan kita, kita ikuti," ungkapnya.

Novel menekankan, dalam proses mediasi itu, belum ada kesepakatan resmi ataupun tertulis, hanya berupa lisan karena mediasi tersebut sifatnya dialog. Dalam dialog itu, ada permintaan dari pihak Komika Pandji yang sempat disampaikan ke para Pelapor, hanya saja para Pelapor tidak mau menerimanya.

"Tidak ada kesepakatan ataupun fakta integritas ataupun secara tertulis kita menandatangani ataupun kita ada kesepakatan mencabut laporan atau polisi menentukan RJ. Kita lihat dahulu, sepertinya pengacara (Pandji) sampaikan itu menyanggupi, tapi nanti kita lihat, kita tunggu," katanya.