SURABAYA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026 belum berdampak luas ke sektor riil. Bahkan sejumlah jasa layanan di sektor pelabuhan terasa semakin lamban dan mahal.

Kinerja di beberapa pelabuhan utama bahkan mulai menurun, dampak dari kondisi alat-alat bongkar muat yang kurang baik/normal. Produktifitas ikut menurun dan berakibat waktu kegiatan kapal bongkar muat pun jadi lebih lama, ujungnya timbul antrian kapal untuk sandar.

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, waktu tunggu kapal untuk sandar di Terminal Peti Kemas (TPK) Berlian rata-rata mencapai 30 jam. Kondisi ini dipicu oleh tingginya permintaan layanan belum mampu diimbangi dengan peningkatan kapasitas bongkar muat peti kemas. Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut

Senior Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, Wahyu Jatmiko mengakui kapasitas TPK Berlian Surabaya masih jauh di bawah permintaan. Masih terdapat waktu tunggu kapal untuk bertambat di TPK Berlian dengan waktu rata-rata 30 jam. ”Kapasitas terminal saat ini hanya sanggup melayani 53 call kapal per minggu, sementara permintaan telah melonjak hingga 70 call per minggu,” kata Wahyu, Senin (18/5/2026).

Kondisi tak berbeda di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menjelang dan setelah Lebaran 2026, antrean kapal di anchorage sempat mencapai sembilan unit sekaligus, dengan waktu tunggu 4–6 hari. Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal melambung hingga 90%, jauh melampaui batas aman 65%.

Tidak hanya soal lonjakan volume, struktur pasar yang tidak kompetitif turut memperparah situasi. Sunarno HS, Wakil Direktur Operasi PT Pelayaran Tresnamuda Sejati, agen pelayaran Wanhai, menggambarkan betapa minimnya pilihan di Semarang dibanding pelabuhan lain.

“Di Semarang, terminal peti kemas hanya satu, saingannya tidak ada. Kalau di Tanjung Priok ada banyak pilihan: NPCT One, TPK Koja, JICT, EMA. Di Surabaya masih ada TPS dan Teluk Lamong. Tapi di Semarang tidak ada,” ujar Sunarno.

Kondisi ini membuat perbaikan layanan sulit terpacu secara organik. Satu-satunya terminal tidak memiliki tekanan kompetitif untuk berbenah. Ketua DPW ALFI Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko, menilai langkah darurat yang sudah diambil, seperti mengalihkan kontainer ke lini dua dan pemeriksaan jalur merah bersama Bea Cukai di hari Sabtu, hanya menambal masalah jangka pendek.

“Tahun ini minimal naik 10% lagi, bisa 1,1–1,2 juta TEUs. Kawasan industri Jawa Tengah baru berproduksi 30% dari kapasitas penuh. Kalau sudah penuh semua, volume akan jauh lebih besar lagi,” katanya.

Teguh mengingatkan infrastruktur harus segera diperluas, bukan sekadar diperbaiki. Perpanjangan dermaga dari 600 meter menjadi 1.000 meter harus segera dilakukan. Empat unit crane baru jenis QCC Panamax yang sudah tiba perlu segera di operasikan sesuai rencana yaitu sekitar Juni 2026, setelah tahap uji coba selesai.

Biaya Logistik Membengkak: BBM Terbuang, Pengusaha Rugi Berlipat

Ketika kapal tertahan di anchorage selama berhari-hari, mesin tetap berjalan dan konsumsi bahan bakar terus berjalan. Biaya BBM yang terbuang sia-sia selama masa antrean menjadi beban nyata yang langsung menggerus margin pengusaha pelayaran. Belum lagi kebutuhan angkutan logistik darat yang turut melonjak akibat pengalihan rute.

Sunarno HS mengungkapkan dampak berantai dari keterlambatan tersebut. “Biayanya tidak kehitung. Kapal tujuan Jakarta, Surabaya, Semarang, kalau harus menunggu, jadwal seluruh rute berantakan. Shipping cost itu hitungannya dolar. Kita juga banyak dikomplain sama pemilik barang. Bahan baku ditunggu di pabrik. Ruginya double-double, dapat rugi, dapat komplain,” kata Sunarno.

Dampaknya tidak berhenti di atas kapal. Pengusaha di Kawasan Industri Kendal terpaksa mengalihkan ekspor ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak demi menghindari penumpukan di Semarang. Namun solusi itu pun mahal. Tingkatkan Kapasitas Bongkar Muat, Pelabuhan Pelindo Tambah QCC

“Ngapain kita kirim ke Surabaya, ngapain ke Jakarta, kalau ongkos truknya saja sudah plus-minus Rp 8 juta? Ini menambah cost logistik mereka,” kata Ketua DPW ALFI Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko.

Perbaikan memang sudah mulai tampak. Ketua GPEI Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, menyebut YOR kini sudah turun ke sekitar 60% dan lini dua sudah difungsikan kembali. Namun ia menekankan pemantauan terus-menerus tetap diperlukan seiring volume ekspor impor Jawa Tengah yang terus tumbuh.

Sunarno menutup dengan pesan tegas kepada pengelola terminal: efisiensi bukan hanya soal alat, tetapi juga soal hubungan dengan pelanggan. “Customer mesti dirangkul, bukan tidak ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, kapal tidak mau masuk lagi ke situ,” tegasnya.

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui cucu usahanya PTP Nonpetikemas sedang membahas kajian rencana kenaikan biaya bongkar muat, dalam melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM.

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP Nonpetikemas Dwi Rahmad Toto mengaku kenaikan harga BBM industri yang saat ini terjadi membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Sebab sebagian alat berat masih menggunakan tenaga penggerak fosil.

"(Konflik) Iran, Israel, dan Amerika ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya. Tapi ini mulai terasa nih, karena dampaknya BBM mulai naik ya. Operasional cost kita meningkat, BBM yang tadinya di bawah ini itu sudah dua kali lipat," ujarnya dalam acara Port Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Toto mengatakan vendor pemilik alat bongkar muat yang mengoperasikan di pelabuhan juga menuntut penyesuaian harga. Karena kondisi tersebut jika berlangsung dalam jangka panjang tentu berdampak terhadap arus kas perusahaan. "Jadi memang kalau dioperasional pasti terasa, tapi kita sedang mengkaji dampak secara korporasi secara keseluruhan," katanya.

Ia mengaku saat ini pihaknya melakukan kajian internal wacana kenaikan biaya bongkar muat, sebelum hasil kajian tersebut diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan.

Sebab kenaikan biaya logistik ini tentu akan berdampak panjang terhadap harga-harga barang pokok di pasaran. Sehingga pemerintah masih perlu menimbang dampak jika terjadi kenaiakan biaya bongkar muat kapal di pelabuhan.

Toto menambahkan, berdasarkan hasil diskusi dengan para vendor alat bongkar muat di pelabuhan, didapatkan angka ideal kenaikan biaya bongkar muat yang akan diusulkan kepada pemerintah sebesar 20-25%.

"Misalnya ada penyesuaian tadi atau penerapan surcharge tentunya nanti kita koordinasi dengan regulator untuk penerapan. Dampaknya ini kan besar nih. Kita naik sedikit mungkin nanti dampaknya ke masyarakat seperti apa," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong regulasi bongkar muat yang mendukung iklim investasi bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang (WKU) Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin berupaya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

“Dengan adanya regulasi dan aturan yang jelas, kita ingin para pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kadin menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Ship to Ship (STS) Transfer di wilayah pelabuhan Indonesia. FGD ini diselenggarakan seiring munculnya berbagai dinamika dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, khususnya pada lokasi STS transfer di pelabuhan laut Indonesia.

Dinamika tersebut dinilai berdampak terhadap operasional pelabuhan, aktivitas kapal, para pemangku kepentingan, tenaga kerja, hingga aspek persaingan usaha.

Melalui forum ini, Kadin Indonesia mempertemukan kementerian/lembaga terkait serta para pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus merumuskan langkah kebijakan yang konstruktif.

Andi mengatakan Kadin menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dengan regulasi kegiatan bongkar muat kapal STS. Berbagai persoalan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog dan diskusi bersama antar pemangku kepentingan. Selain itu, Kadin juga menekankan pentingnya upaya menekan biaya logistik agar Indonesia mampu bersaing dalam penyediaan rantai pasok, khususnya di sektor energi seperti industri batu bara di wilayah Kalimantan.

Sementara itu, Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi RI Tri Aditya Putra mengatakan pihaknya terus mendorong perbaikan tata kelola koperasi yang menyelenggarakan kegiatan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Ia menilai diskusi yang melibatkan berbagai pihak sangat penting agar pemerintah memperoleh masukan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depannya diskusi seperti ini juga perlu melibatkan semua pihak, baik pemangku kepentingan, pelaksana di lapangan, maupun pihak terkait lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang komprehensif dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” katanya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Yuli Adiratna menekankan pentingnya kepastian perlindungan bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Menurutnya, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, serta kepastian terkait pengupahan dan waktu kerja.

“Bagaimana memastikan setiap tenaga kerja yang bekerja di kegiatan bongkar muat memiliki kompetensi yang memadai serta mendapatkan perlindungan yang cukup, baik dari aspek keselamatan kerja, pengupahan, maupun pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat,” ujar Yuli Adiratna.

Ia menambahkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja, tetapi juga bagi keberlanjutan usaha di sektor pelabuhan yang membuka banyak peluang kerja.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto menilai kegiatan bongkar muat harus dilakukan secara efisien agar dapat menekan waktu sandar kapal di pelabuhan.

“Bongkar muat itu harus dilakukan sebaik mungkin dengan waktu yang tepat sehingga dapat mengurangi waktu sandar kapal. Karena semakin lama kapal berada di pelabuhan, biaya yang ditanggung juga semakin tinggi dan itu akan membuat biaya logistik kita meningkat,” kata Juswandi Kristanto.

Ia menambahkan bahwa perusahaan bongkar muat bersama tenaga kerja bongkar muat merupakan ujung tombak dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya peningkatan kualitas kerja serta terciptanya persaingan usaha yang sehat tanpa praktik monopoli.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan siap untuk berkoordinasi dengan tiga kementerian terkait mengenai regulasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.

“Kadin akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Koperasi (Kemenkop), dan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia Benny Soetrisno dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Benny mengatakan hal ini menyusul pembahasan dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) tentang persoalan regulasi kegiatan bongkar muat di Kalimantan Selatan, yang dinilai membebani pelaku usaha dan berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan terkait aturan di Kalimantan Selatan yang dinilai bertolak belakang dan menimbulkan konsekuensi biaya tambahan bagi pelaku usaha bongkar muat.

“Dalam konteks penurunan biaya logistik, kebijakan seperti ini tentu bertolak belakang. Teman-teman APBMI meminta Kadin untuk memfasilitasi dan menindaklanjuti persoalan ini agar dapat diluruskan,” ujar Benny.

Selain berkoordinasi dengan tiga kementerian terkait, Benny mengatakan Kadin juga akan memanggil otoritas pelabuhan untuk membahas dan mengklarifikasi aturan dimaksud agar terdapat kepastian hukum serta keselarasan dengan regulasi yang berlaku.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menegaskan aspirasi yang disampaikan APBMI menjadi perhatian serius organisasi.

“Kami akan menyikapi persoalan ini dan mencari solusi terbaik. Jangan sampai ada regulasi yang justru menjadi beban bagi pelaku usaha. Jika terdapat aturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentu harus dihentikan,” kata Andi.

Ia menambahkan, Kadin Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepastian berusaha kepada pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk sektor bongkar muat, agar dapat berkontribusi aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Umum APBMI Juswandi Kristanto menjelaskan bahwa persoalan di Kalimantan Selatan berawal dari kewajiban penggunaan TKBM untuk kapal jenis gearless. Padahal, menurutnya, kapal gearless yang telah dilengkapi crane tidak memerlukan pengerahan TKBM dalam proses bongkar muat.

“Kebijakan tersebut jelas meningkatkan biaya operasional dan berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional. Selain itu, surat edaran yang menjadi dasar kebijakan dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

APBMI meminta Kadin Indonesia untuk membantu meluruskan kebijakan tersebut demi keberlangsungan usaha perusahaan bongkar muat.

Selain itu, APBMI juga mendorong adanya lebih dari satu koperasi TKBM di pelabuhan guna menciptakan pilihan dan kompetisi yang sehat.

“Kami tidak anti terhadap koperasi TKBM. Namun kami berharap terdapat dua atau tiga koperasi di pelabuhan sehingga ada perbandingan layanan dan biaya yang lebih kompetitif, agar tidak membebani pelaku usaha,” kata Juswandi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jatim (ANTARA) - Sejumlah terminal peti kemas yang dioperasikan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas akan dilengkapi dengan alat bongkar muat baru untuk meningkatkan layanan.

Corporate Secretary Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan alat baru itu meliputi 13 unit alat bongkar muat jenis quay container crane (QCC) atau alat angkat peti kemas di dermaga dan 26 unit alat bongkar muat jenis rubber tyred gantry crane (RTG) atau alat angkat peti kemas di lapangan penumpukan.

"Alat-alat tersebut rencananya akan mulai tiba secara bertahap pada semester II tahun 2026," kata Widyaswendra di Surabaya, Jatim, Selasa.

Widyaswendra mengatakan alat tersebut akan ditempatkan di sejumlah terminal utama seperti TPK Belawan di Sumatera Utara, TPS Surabaya di Jawa Timur, dan TPK Semarang di Jawa Tengah.

Terminal peti kemas lainnya yang akan menerima alat baru adalah TPK Panjang di Lampung, TPK Perawang di Riau, dan TPK Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, adalah TPK Nilam di Jawa Timur, TPK Kendari di Sulawesi Tenggara, dan TPK Kijing di Kalimantan Barat.

Selain mendatangkan alat baru, Pelindo Terminal Petikemas juga akan melakukan optimalisasi aset sejumlah alat baik QCC maupun RTG untuk mendukung kehandalan bongkar muat di terminal lainnya seperti di TPK Berlian yang akan dilengkapi dengan dua unit QCC.

Sementara itu, Ketua DPP Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto​​​​​​​ menuturkan perlunya perkuatan kolaborasi antar pemangku kepentingan di industri kepelabuhanan.

Menurutnya, pembenahan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan perlu dilakukan seiring pertumbuhan lalu lintas barang yang setiap tahun terus meningkat.

"Dukungan infrastruktur, peralatan dan sistem operasi pelabuhan, harus terus diperbarui agar distribusi logistik nasional lebih optimal," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya​​​​​​​ menyoroti tiga hal utama yakni ketidakpastian regulasi, disparitas infrastruktur dan sumber daya manusia antarwilayah kepulauan dan kebutuhan standardisasi layanan termasuk di pelabuhan.

Ia menekankan infrastruktur logistik berbasis teknologi dan integrasi layanan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

"Semua pihak memiliki peran dalam mata rantai logistik untuk menghadirkan biaya logistik yang kompetitif, baik itu operator pelabuhan, jasa transportasi, hingga pergudangan," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Banjir rob masih melanda daerah pesisir Jakarta Utara dalam beberapa hari terakhir ini. Salah satu yang terdampak adalah kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa di Pademangan, Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (6/12/2025) siang, kawasan tersebut masih terendam banjir rob dengan perkiraan ketinggian mencapai satu meter. Hal ini membuat aktivitas di jalan kawasan tersebut menjadi terganggu.

Praktis, jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh truk kontainer maupun kendaraan besar lainnya. Meski bisa melintas, antrean panjang terlihat imbas kendaraan yang lewat harus berjalan pelan menuju ke dalam Pelabuhan. Tak hanya jalan raya menuju Pelabuhan yang terimbas, tapi juga aktivitas bongkar muat barang juga ikut terganggu.

Jupri, salah seorang supir truk kontainer menuturkan, ketinggian air di dalam Pelabuhan lebih tinggi dibanding yang berada di luar kawasan. "Macet, enggak bisa aksesnya. Gimana mau bongkar muat, di dalam lebih parah, di pelabuhan lebih parah," kata Jupri.

Alhasil, banyak para pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan yang memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitasnya guna menghindari risiko yang tak diinginkan.

"Ya kegiatan dihentikan sementara lah, kegiatan enggak bisa. Kalau banjir gini gimana mau bongkar muat, barang-barang resiko ah. Nunggu air surut dulu gitu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta masyarakat mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob di 11 kelurahan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pada 10 hari ke depan, atau tanggal 1-10 Desember 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menuturkan, potensi rob pekan ini dihimpun dari informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob).

Adapun, 11 wilayah yang berpotensi banjir rob hingga 10 hari ke depan adalah Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Kemudian, Kepulauan Seribu juga berpotensi rob.

"Wilayah pesisir utara DKI Jakarta diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir," ucap Isnawa Senin, 1 Desember 2025.

Berdasarkan informasi BMKG, potensi banjir rob kali ini disebabkan adanya fenomena bulan purnama dan perigee (supermoon). "Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Puncak pasang maksimum terjadi sekitar pukul 07.00 WIB-13.00 WIB," tuturnya