Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyoroti penumpukan ribuan kontainer yang telah mengantongi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) di Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan aktivitas logistik dan pelayanan peti kemas masih berjalan normal.

Pelindo menyatakan peningkatan arus barang yang terjadi sepanjang tahun ini masih dapat ditangani melalui berbagai langkah operasional yang dijalankan bersama operator terminal dan instansi terkait.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan volume peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat.

Hingga April 2026, arus peti kemas tercatat mencapai sekitar 1,85 juta TEUs atau tumbuh 10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan 1,68 juta TEUs pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Yandri, peningkatan volume tersebut belum berdampak signifikan terhadap tingkat kepadatan terminal maupun pelayanan kapal. Pelindo mencatat tingkat keterisian lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata masih berada di bawah ambang batas kepadatan.

"Di tengah peningkatan volume tersebut, operasional terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok secara umum tetap berjalan lancar dan terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat kepadatan terminal atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata bulanan yang berada di bawah 60%," ujar Yandri kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2026).

Dia menjelaskan terminal peti kemas umumnya mulai dikategorikan padat ketika YOR mencapai 70%. Dengan demikian, kondisi saat ini masih dinilai aman untuk mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi barang.

Yandri mengatakan keberadaan peti kemas yang masih berada di lapangan penumpukan setelah memperoleh SPPB terus dipantau agar tidak mengganggu kapasitas terminal. Untuk itu, Pelindo melakukan sejumlah penyesuaian operasional guna menjaga kelancaran arus logistik.

Langkah tersebut antara lain melalui optimalisasi kapasitas lapangan penumpukan, percepatan pelayanan peti kemas ekspor, serta pelaksanaan Pemindahan Lapangan Penumpukan (PLP) ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini II.

"Dengan kondisi dan upaya tersebut, kegiatan bongkar muat kapal, penumpukan, maupun pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan normal dan lancar," katanya.

Terkait sorotan terhadap sekitar 10.000 kontainer yang masih berada di pelabuhan meski telah memperoleh SPPB, Pelindo mengaku terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat arus keluar barang.

Sebagai operator pelabuhan, Pelindo berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, operator terminal, hingga pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi logistik.

Menurut Yandri, salah satu langkah yang ditempuh ialah mendukung percepatan pelaksanaan PLP terhadap peti kemas yang telah memperoleh persetujuan pengeluaran barang melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan pengelola TPS Lini II.

Selain itu, Pelindo juga berkomunikasi dengan pemilik barang maupun perwakilannya agar segera menarik peti kemas dari terminal sehingga tidak menambah beban kapasitas lapangan penumpukan.

Untuk mendukung proses tersebut, Pelindo menyiapkan berbagai fasilitas operasional yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan, mulai dari area pemeriksaan, lokasi penumpukan, peralatan bongkar muat, hingga pengaturan operasional terminal.

Yandri menilai dukungan tersebut penting agar proses pelayanan barang dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas logistik lainnya di pelabuhan.

Ke depan, Pelindo akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kinerja pelayanan pelabuhan di tengah pertumbuhan volume peti kemas yang terus meningkat.

"Pelindo akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran arus barang, menjaga kinerja pelayanan pelabuhan, serta mendukung kelancaran rantai pasok nasional," pungkas Yandri.

Bisnis.com, JAKARTA – Matahari siang menggantung tepat di atas Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (13/6/2026). Panas memantul dari hamparan aspal yang dipenuhi kendaraan berat. Pada akhir pekan ketika sebagian besar warga Jakarta menikmati waktu bersama keluarga jelang libur nasional itu, tiga truk tangki berkapasitas lebih dari 22.000 liter bergerak perlahan memasuki kawasan bongkar muat.

Kurang dari satu menit, antrean kendaraan di pintu masuk yang dilengkapi timbangan itu bergeser. Tidak ada kemacetan. Tidak ada teriakan pekerja atau hiruk-pikuk yang mencolok. Yang terdengar hanya raung mesin diesel dan hentakan logam pada sambungan kendaraan yang bersahutan.

Bagi orang yang melintas, pemandangan itu mungkin tampak biasa. Namun di balik pergerakan yang nyaris tanpa jeda tersebut, berlangsung sebuah proses yang menentukan ketersediaan barang kebutuhan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Di dalam tangki dan palka kapal yang datang silih berganti, tersimpan bahan baku yang kelak berubah menjadi minyak goreng di dapur rumah tangga, tepung terigu di rak minimarket, pupuk untuk sawah petani, hingga semen yang menopang pembangunan kota-kota baru.

Perjalanan panjang itu dimulai dari pelabuhan. Setelah bongkar muat, komoditas berpindah ke fasilitas penyimpanan, lalu diteruskan menuju pelabuhan di berbagai belahan bumi dengan kapal nonpeti kemas seperti Pontianak hingga Darwin di Australia. Muatan yang kemudian diteruskan ke pabrik pengolahan, gudang distribusi, dan pusat-pusat ekonomi. Mata rantai tersebut bekerja tanpa banyak disadari masyarakat, tetapi dampaknya terasa setiap hari melalui harga barang, ketersediaan pasokan, hingga aktivitas industri nasional.

"Kerjanya sistem sif, jadi selalu ramai," kata Neneng (55), pengelola kantin yang telah bertahun-tahun melayani pekerja di kawasan Terminal Nonpetikemas Tanjung Priok.

Bagi Neneng, tidak ada perbedaan antara hari kerja dan akhir pekan. Aktivitas pelabuhan berlangsung sepanjang waktu. Saat satu kelompok pekerja menyelesaikan tugasnya, kelompok lain datang mengambil giliran. Kapal bersandar, membongkar muatan, mengisi kembali kargo, lalu berlayar menuju pelabuhan berikutnya.

Keberadaan pelabuhan telah menjadi ruang pertemuan yang unik. Di satu sisi, ia menjadi gerbang perdagangan internasional yang menghubungkan pusat-pusat produksi Indonesia dengan pasar global. Di sisi lain, ia merupakan titik awal bagi perputaran ekonomi domestik yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menyadari peran pelabuhan, Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani menjelaskan inti rantai pasok saat ini adalah memastikan barang tersedia tepat ketika dibutuhkan atau just in time (JIT). Dengan sistem tersebut, perusahaan tidak perlu menyimpan stok dalam jumlah besar sehingga biaya gudang, asuransi, dan penyimpanan dapat ditekan.

"Rantai utama logistik ada di pelabuhan. Kalau pelabuhan bermasalah, logistik bermasalah," ujarnya dalam siniar bersama Bisnis.

Pernyataan itu bukan sekadar teori. Ketika arus barang terganggu, dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Sebaliknya, ketika pelabuhan bekerja lebih cepat dan efisien, biaya distribusi dapat ditekan. Industri menjadi lebih kompetitif, produksi meningkat, dan lapangan kerja ikut bertambah.

Karena itu, pelabuhan modern tidak hanya mengandalkan dermaga dan alat bongkar muat. Digitalisasi menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran arus logistik. PTP Nonpetikemas misalnya, kini perusahaan menerapkan sistem modern yang memungkinkan pelanggan memantau aktivitas bongkar muat secara real time. Melalui sistem Port Terminal Operating System Model (PTOSM), proses perencanaan sandar kapal, administrasi, hingga pemantauan operasional dilakukan dalam satu ekosistem digital.

"Misi kami adalah bagaimana port time semakin pendek," kata Indra.

Dalam dunia logistik, waktu memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Menariknya, transformasi tersebut terjadi di tengah bisnis pelabuhan curah yang tetap menunjukkan ketahanan dalam lima tahun terakhir.

SM Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas Fiona Sari Utami menilai pelabuhan curah memiliki peran strategis dalam menjaga konektivitas nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Segmen jasa pelabuhan ini berperan meningkatnya aktivitas industri serta program hilirisasi yang digesa pemerintah.

"Tanpa pelabuhan yang andal, biaya logistik akan meningkat dan berdampak langsung pada daya saing industri serta stabilitas harga domestik," katanya.

Menurut dia, pelabuhan curah merupakan simpul utama rantai pasok nasional yang menghubungkan berbagai wilayah produksi dan konsumsi di Indonesia. Kelancaran distribusi komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), pupuk, semen, bijih mineral, hingga bahan pangan sangat bergantung pada kinerja terminal curah.

Meski demikian, dia menekankan tantangan utama operator pelabuhan saat ini adalah menjaga operasional tetap efisien, aman, dan berkelanjutan di tengah tuntutan digitalisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia terus melakukan transformasi melalui modernisasi peralatan dan digitalisasi layanan. PTP Nonpetikemas, misalnya, mengembangkan sistem operasional berbasis Port Terminal Operating System Model (PTOSM) yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan layanan dalam satu ekosistem digital sehingga memberi kepastian bisnis saat mengadopsi JIT.

Selain mendukung konektivitas logistik nasional, pelabuhan curah juga dinilai memiliki peran penting dalam agenda hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Fiona, pelabuhan kini tidak hanya berfungsi sebagai pintu ekspor, tetapi telah menjadi bagian dari ekosistem industri yang terintegrasi dengan kawasan smelter, energi, dan manufaktur.

"Kebijakan hilirisasi mendorong kebutuhan terminal curah yang lebih terintegrasi dengan pusat produksi. Ini membuka peluang pengembangan terminal baru yang lebih dekat dengan kawasan industri," ujarnya.

Rantai PasokNasional

Sebagai bagian dari Pelindo Group dalam Pelindo Multi Terminal, PTP Nonpetikemas terus memperkuat dukungan terhadap rantai pasok industri hilirisasi melalui pengembangan layanan kepelabuhanan di berbagai wilayah operasional. Perusahaan juga memperluas layanan ke sektor strategis melalui Shorebase Management untuk mendukung kegiatan hulu migas serta layanan logistik bagi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di Terminal Kijing, Kalimantan Barat misalnya. perusahaan mendukung aktivitas bongkar muat bauksit dan alumina yang menjadi bagian dari rantai pasok industri pengolahan aluminium nasional. Aktivitas tersebut diproyeksikan meningkat seiring pengembangan proyek Smelter Grade. Sejak diresmikan pada 2022, pelabuhan ini berkembang menjadi pusat aktivitas logistik yang mendukung ekspor-impor sekaligus menopang proyek hilirisasi mineral nasional.

Di sana, aktivitas bongkar muat bauksit dan alumina menjadi bagian dari rantai pasok industri aluminium Indonesia. Ke depan, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 dan fase 2 diperkirakan akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan kepelabuhanan.

Capaian ini terlihat dalam pencapaian operasional perusahaan. Pada triwulan I 2026, throughput nonpetikemas mencapai 12,84 juta ton. Curah kering menjadi tulang punggung dengan kontribusi 46%, diikuti curah cair sebesar 25%, general cargo 24%, dan bag cargo 5%.

Pertumbuhan paling menonjol terjadi pada segmen curah cair yang mencapai 3,09 juta ton atau meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor CPO di Teluk Bayur, aktivitas bongkar muat di Pontianak, serta meningkatnya arus komoditas di Tanjung Priok.

Fiona menilai prospek bisnis pelabuhan curah masih sangat menjanjikan seiring pertumbuhan sektor industri, energi, dan aktivitas hilirisasi di berbagai daerah. Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, sistem conveyor, area stockpile, dan kedalaman kolam pelabuhan yang cukup.

"Kinerja pelabuhan curah akan semakin optimal apabila pengembangan infrastruktur dilakukan secara bersama-sama oleh operator pelabuhan, pemerintah, pelaku industri, dan pengguna jasa," katanya.ngkungan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang mengakui kelancaran layanan pelabuhan menjadi faktor penting bagi industri nasional. Meski demikian, keluhan yang disampaikan pemerintah mengenai hambatan dan tumpukan dipelabuhan tidak dirasakan oleh anggotanya.

"Sampai saat ini tidak ada anggota yang mengalami masalah bongkar muat di pelabuhan [nonpetikemas]," katanya.

Apalagi bagi industri tepung terigu, kelancaran impor gandum merupakan faktor krusial. Gangguan kecil di pelabuhan dapat memengaruhi rantai produksi yang pada akhirnya berdampak pada pasokan pangan nasional. Dalam data yang dimiliki asosiasi, tantangan lebih disebabkan melonjaknya biaya bahan bakar hingga ketersediaan alat dukung logistik. Dan tentu, semua tantangan itu harus teratasi untuk kebaikan ekonomi negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) mencatat pertumbuhan volume kargo kendaraan, alat berat, bus, dan truk sebesar 16,01% secara tahunan hingga April 2026, seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat dan kunjungan kapal di terminal yang dikelola perseroan.

Berdasarkan laporan produksi bulanan, volume kargo kendaraan penumpang atau completely built up (CBU), alat berat, bus, dan truk yang ditangani IPCC mencapai 56.260 unit lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, total kunjungan kapal (shipcall) di seluruh terminal IPCC hingga April 2026 mencapai 1.248 shipcalls, meningkat 21,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 1.030 shipcalls.

Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi mengatakan pertumbuhan kinerja operasional tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas pelanggan dan membaiknya permintaan kargo internasional.

"Pertumbuhan kargo juga tercermin pada terminal yang dikelola oleh IPCC hampir di seluruh segmen. Volume completely built up atau CBU kumulatif hingga April 2026 tercatat sebesar 295.262 unit, tumbuh 6,40% meningkat 17.750 unit pada periode yang sama pada 2025," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Secara rinci, segmen truk dan bus mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 59,10% secara tahunan dengan volume bongkar muat mencapai 101.354 unit atau bertambah 37.648 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun volume alat berat meningkat 8,42% dari 10.232 unit menjadi 11.094 unit.

Kinerja tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif nasional. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan wholesales kendaraan nasional pada Januari–April 2026 mencapai 289.787 unit atau meningkat 12,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada periode yang sama, produksi kendaraan domestik tercatat mencapai 403.815 unit atau naik 9,5%, sedangkan ekspor kendaraan utuh (CBU) meningkat 10,4% menjadi 159.662 unit.

IPCC juga mencatat peningkatan aktivitas pada segmen kendaraan listrik. Volume kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang ditangani perseroan naik dari 2.329 unit pada Januari menjadi 3.916 unit pada April 2026.

Selain itu, hingga April 2026 perseroan juga menangani ekspor sejumlah kendaraan hybrid seiring meningkatnya tren elektrifikasi di industri otomotif.

"Integrasi layanan melalui pendekatan Cargo Distribution Management (CDM), termasuk dukungan Inland Transportation, memberikan keunggulan pada rantai distribusi berbagai jenis kendaraan menjadi lebih efisien dan terstruktur dari lokasi produksi ke pelabuhan maupun sebaliknya," terangnya.

Dari sisi operasional, terminal satelit IPCC turut mencatat pertumbuhan positif. Volume konsolidasi terminal satelit hingga April 2026 mencapai 150.087 unit, meningkat 21,47% dibandingkan 123.554 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, terminal wilayah Jakarta mencatat volume sebesar 147.885 unit hingga April 2026, dibandingkan 154.009 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Sugeng, kondisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian distribusi volume antarterminal dalam jaringan IPCC sebagai bagian dari optimalisasi kapasitas operasional.

Ke depan, perseroan akan fokus pada penguatan efisiensi layanan, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas penanganan kargo untuk mengakomodasi pertumbuhan industri otomotif nasional.

Perseroan juga menyiapkan kapasitas operasional guna mengantisipasi peningkatan arus kendaraan listrik dan hybrid yang semakin besar dalam aktivitas ekspor maupun impor otomotif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivitas bongkar muat di pelabuhan wilayah Banten menunjukkan peningkatan pada awal 2026. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Banten mencatat produktivitas general cargo mencapai 2.773 ton/ship/day (T/S/D) atau 117 persen dari target triwulan I 2026.

Kinerja bongkar muat curah kering juga tumbuh hingga 112 persen dari target menjadi 4.975 T/S/D. Peningkatan tersebut ditopang kesiapan dermaga, gudang, lapangan penumpukan, hingga peralatan bongkar muat yang dinilai semakin memadai.

Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Banten, Andi Purwantoro, mengatakan peningkatan produktivitas dilakukan melalui standardisasi operasional dan digitalisasi layanan berbasis PTOS-M.

“PTP Nonpetikemas Cabang Banten terus berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan melalui implementasi standardisasi operasional serta digitalisasi layanan berbasis PTOS-M,” kata Andi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, percepatan layanan bongkar muat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi distribusi logistik dan mendukung kebutuhan industri nasional.

“Kami terus memastikan kesiapan fasilitas, peralatan, dan SDM operasional agar pelayanan bongkar muat berjalan optimal, aman, dan tepat waktu,” ujar Andi.

Ia menambahkan, digitalisasi layanan juga diharapkan memperkuat rantai pasok industri di Banten yang selama ini menjadi salah satu wilayah penopang aktivitas manufaktur dan distribusi nasional.

“Digitalisasi juga merupakan tonggak penting dalam pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pengguna jasa agar kehadiran Pelindo Grup di Banten khususnya PTP Nonpetikemas Cabang Banten dapat mendukung rantai pasok sektor industri dan perekonomian wilayah,” lanjut dia.

Terminalisasi Dorong Efisiensi Logistik

Sejalan dengan peningkatan produktivitas tersebut, Pelindo Regional 2 Banten juga mempercepat pengembangan terminalisasi di sejumlah pelabuhan strategis.

General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi mengatakan langkah tersebut dilakukan agar layanan kepelabuhanan lebih fokus sesuai karakteristik komoditas yang ditangani.

Saat ini Pelindo Regional 2 Banten mengelola sejumlah pelabuhan strategis seperti Pelabuhan Ciwandan, IKPP, dan Pelabuhan Bojonegara.

Menurut Benny, terminalisasi bukan hanya penataan administratif, melainkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan logistik.

“Terminalisasi bukan sekadar penataan administratif, tetapi upaya menghadirkan pola layanan yang lebih spesifik dan profesional agar aktivitas logistik semakin efisien, terukur, dan transparan,” kata Benny.

Ia menjelaskan, Pelabuhan Ciwandan kini telah memiliki izin dedicated terminal curah cair di Dermaga 04 serta dedicated terminal curah kering di Dermaga 02.

“Saat ini Pelabuhan Ciwandan telah memiliki izin terminalisasi curah cair dan terus dikembangkan untuk memperkuat posisi Banten sebagai pusat logistik nasional,” ujar Benny.

Layani Gandum hingga Jagung Curah

Di tengah peningkatan arus logistik, PTP Nonpetikemas Cabang Banten juga tengah melayani aktivitas bongkar muat sejumlah komoditas strategis dalam beberapa hari terakhir.

Aktivitas tersebut meliputi kapal MT Success Victory XXXIV milik PT Indorama Petrochemicals yang menangani komoditas paraxylene curah cair di Dermaga 05A2.

Selain itu, KM Sarana Lintas Utama milik PT Subur Mega Perkasa melakukan bongkar muat jagung curah di Dermaga 05B. Sementara MV SSI Daring II milik PT Cerestar Flour Mills menangani komoditas gandum curah kering di Dermaga 05C.

Adapun di Dermaga 07, aktivitas bongkar muat dilakukan oleh TB Anugrah 17 – BG Sentosa Jaya 2307 milik PT Pilar Anugerah Stevedoring dengan komoditas carbon jumbo sack curah kering.

Benny menambahkan, Pelabuhan Ciwandan juga sempat difungsikan sebagai jalur pendukung distribusi logistik dan arus mudik pada periode Lebaran lalu.

“Pada arus mudik Maret lalu, Pelabuhan Ciwandan kembali difungsikan sebagai perbantuan titik keberangkatan dan arus balik pemudik sepeda motor sekaligus jalur distribusi logistik, khususnya angkutan sembako, guna menjaga kelancaran pasokan selama periode Lebaran,” tegas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, tengah mengkaji rencana penambahan alat bongkar muat berupa Harbour Mobile Crane (HMC) di Pelabuhan Makassar. Langkah tersebut dilakukan untuk memacu kapasitas bongkar muat komoditas unggulan di wilayah timur Indonesia.

VP Komunikasi Korporasi Pelindo Multi Terminal Farid Chairmawan mengungkapkan saat ini pihaknya telah mengoperasikan tiga unit HMC di Pelabuhan Makassar. Rencana penambahan alat ditujukan untuk mendukung produktivitas sektor pertambangan dan pertanian yang pertumbuhannya cukup masif di kawasan tersebut.

Kendati demikian, Farid menegaskan bahwa realisasi penambahan investasi alat modal tersebut harus melalui proses kajian kelayakan (feasibility study) yang matang dan tidak dapat dilakukan secara instan.

"Setiap kajian penambahan alat pasti ada feasibility study-nya yang mengikutkan potensi trafik. Bagi kami itu tidak bisa terlewatkan. Pengadaan alat tanpa potensi trafik ataupun komoditas tentu tidak akan lolos evaluasi," ujar Farid kepada wartawan di Makassar, Selasa (19/5/2026).

Sebagai operator terminal, dia menyatakan kesiapan perseroan dalam melayani segala jenis komoditas baru, termasuk mendukung program hilirisasi industri yang tengah digenjot pemerintah, seperti pengolahan nikel.

Meski begitu, Farid mengingatkan bahwa kepastian investasi infrastruktur pendukung port, seperti sistem konveyor baru, tetap harus menghitung skala keekonomian jangka panjang.

"Ketika ada peluang atau potensi, ini sebenarnya informasi bagus buat pengusaha lokal. Hilirisasi kan memberikan nilai tambah bagi pengusaha daerah. Kami sebagai operator pelabuhan siap mendukung penuh, tentunya bukan dalam peran sebagai eksportir," tambahnya.

Sejauh ini, arus bongkar muat di SPMT Makassar didominasi oleh komoditas pertanian seperti gandum, soya bean meal (bungkil kedelai), dan pupuk. Khusus untuk gandum dan soya bean meal, mayoritas merupakan komoditas impor yang didatangkan dari negara Amerika Latin, seperti Argentina dan Brasil.

Di sisi lain, SPMT terus menunjukkan tren perbaikan performa operasional secara progresif. Farid mengklaim perseroan berhasil memangkas waktu bongkar muat (port stay) secara signifikan, dari yang sebelumnya memakan waktu 12 hingga 14 hari, kini terpangkas menjadi hanya 6 sampai 7 hari.

Farid pun menggarisbawahi pentingnya sinergi dan keaktifan para pelaku usaha dalam menggerakkan roda perdagangan daerah. Menurutnya, pertumbuhan volume perdagangan domestik maupun ekspor-impor akan secara otomatis meningkatkan permintaan (demand) layanan pelabuhan.

"Semakin aktif perdagangannya, pelabuhan akan semakin aktif. Ketika trafik komoditas bertambah dan meminta tambahan operasional, di situlah pelabuhan harus meningkatkan perannya, baik dari kesiapan alat maupun kapasitas dermaga," jelasnya.

SURABAYA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026 belum berdampak luas ke sektor riil. Bahkan sejumlah jasa layanan di sektor pelabuhan terasa semakin lamban dan mahal.

Kinerja di beberapa pelabuhan utama bahkan mulai menurun, dampak dari kondisi alat-alat bongkar muat yang kurang baik/normal. Produktifitas ikut menurun dan berakibat waktu kegiatan kapal bongkar muat pun jadi lebih lama, ujungnya timbul antrian kapal untuk sandar.

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, waktu tunggu kapal untuk sandar di Terminal Peti Kemas (TPK) Berlian rata-rata mencapai 30 jam. Kondisi ini dipicu oleh tingginya permintaan layanan belum mampu diimbangi dengan peningkatan kapasitas bongkar muat peti kemas. Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut

Senior Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, Wahyu Jatmiko mengakui kapasitas TPK Berlian Surabaya masih jauh di bawah permintaan. Masih terdapat waktu tunggu kapal untuk bertambat di TPK Berlian dengan waktu rata-rata 30 jam. ”Kapasitas terminal saat ini hanya sanggup melayani 53 call kapal per minggu, sementara permintaan telah melonjak hingga 70 call per minggu,” kata Wahyu, Senin (18/5/2026).

Kondisi tak berbeda di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menjelang dan setelah Lebaran 2026, antrean kapal di anchorage sempat mencapai sembilan unit sekaligus, dengan waktu tunggu 4–6 hari. Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal melambung hingga 90%, jauh melampaui batas aman 65%.

Tidak hanya soal lonjakan volume, struktur pasar yang tidak kompetitif turut memperparah situasi. Sunarno HS, Wakil Direktur Operasi PT Pelayaran Tresnamuda Sejati, agen pelayaran Wanhai, menggambarkan betapa minimnya pilihan di Semarang dibanding pelabuhan lain.

“Di Semarang, terminal peti kemas hanya satu, saingannya tidak ada. Kalau di Tanjung Priok ada banyak pilihan: NPCT One, TPK Koja, JICT, EMA. Di Surabaya masih ada TPS dan Teluk Lamong. Tapi di Semarang tidak ada,” ujar Sunarno.

Kondisi ini membuat perbaikan layanan sulit terpacu secara organik. Satu-satunya terminal tidak memiliki tekanan kompetitif untuk berbenah. Ketua DPW ALFI Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko, menilai langkah darurat yang sudah diambil, seperti mengalihkan kontainer ke lini dua dan pemeriksaan jalur merah bersama Bea Cukai di hari Sabtu, hanya menambal masalah jangka pendek.

“Tahun ini minimal naik 10% lagi, bisa 1,1–1,2 juta TEUs. Kawasan industri Jawa Tengah baru berproduksi 30% dari kapasitas penuh. Kalau sudah penuh semua, volume akan jauh lebih besar lagi,” katanya.

Teguh mengingatkan infrastruktur harus segera diperluas, bukan sekadar diperbaiki. Perpanjangan dermaga dari 600 meter menjadi 1.000 meter harus segera dilakukan. Empat unit crane baru jenis QCC Panamax yang sudah tiba perlu segera di operasikan sesuai rencana yaitu sekitar Juni 2026, setelah tahap uji coba selesai.

Biaya Logistik Membengkak: BBM Terbuang, Pengusaha Rugi Berlipat

Ketika kapal tertahan di anchorage selama berhari-hari, mesin tetap berjalan dan konsumsi bahan bakar terus berjalan. Biaya BBM yang terbuang sia-sia selama masa antrean menjadi beban nyata yang langsung menggerus margin pengusaha pelayaran. Belum lagi kebutuhan angkutan logistik darat yang turut melonjak akibat pengalihan rute.

Sunarno HS mengungkapkan dampak berantai dari keterlambatan tersebut. “Biayanya tidak kehitung. Kapal tujuan Jakarta, Surabaya, Semarang, kalau harus menunggu, jadwal seluruh rute berantakan. Shipping cost itu hitungannya dolar. Kita juga banyak dikomplain sama pemilik barang. Bahan baku ditunggu di pabrik. Ruginya double-double, dapat rugi, dapat komplain,” kata Sunarno.

Dampaknya tidak berhenti di atas kapal. Pengusaha di Kawasan Industri Kendal terpaksa mengalihkan ekspor ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak demi menghindari penumpukan di Semarang. Namun solusi itu pun mahal. Tingkatkan Kapasitas Bongkar Muat, Pelabuhan Pelindo Tambah QCC

“Ngapain kita kirim ke Surabaya, ngapain ke Jakarta, kalau ongkos truknya saja sudah plus-minus Rp 8 juta? Ini menambah cost logistik mereka,” kata Ketua DPW ALFI Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko.

Perbaikan memang sudah mulai tampak. Ketua GPEI Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, menyebut YOR kini sudah turun ke sekitar 60% dan lini dua sudah difungsikan kembali. Namun ia menekankan pemantauan terus-menerus tetap diperlukan seiring volume ekspor impor Jawa Tengah yang terus tumbuh.

Sunarno menutup dengan pesan tegas kepada pengelola terminal: efisiensi bukan hanya soal alat, tetapi juga soal hubungan dengan pelanggan. “Customer mesti dirangkul, bukan tidak ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, kapal tidak mau masuk lagi ke situ,” tegasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 bersama DPRD Papua Barat Daya membahas rencana pengembangan Pelabuhan Sorong guna memperkuat perannya sebagai simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Division Head Operasi Pelindo Regional 4 Yusida M. Palesang mengatakan pengembangan pelabuhan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan operasional.

Menurutnya, Pelindo menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi fasilitas bongkar muat, serta penguatan sistem operasional berbasis digital.

“Kami telah menyiapkan sejumlah rencana strategis, termasuk peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi fasilitas bongkar muat, serta penguatan sistem operasional berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

General Manager Pelindo Regional 4 Sorong Sonny Uktolseya mengatakan pengembangan Pelabuhan Sorong diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sektor logistik dan industri di wilayah timur Indonesia.

Menurutnya, pengembangan tersebut diharapkan dapat mempercepat arus distribusi barang serta meningkatkan efisiensi biaya logistik di kawasan Papua Barat Daya.

"Kami ingin pengembangan pelabuhan ini dapat berjalan terarah, terukur, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Papua Barat Daya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Daya Fredrik F. A. Marlissa menilai pengembangan Pelabuhan Sorong diperlukan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Dia mengatakan Pelabuhan Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu distribusi logistik di Papua Barat Daya sehingga membutuhkan penguatan infrastruktur dan layanan operasional.

“Pelabuhan Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi logistik di Papua Barat Daya. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan pelabuhan menjadi sebuah kebutuhan,” ujarnya.

Langkah strategis itu diambil guna merespons lonjakan volume arus petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang, bagian dari Pelindo Group memperbesar infrastruktur bongkar muat guna meningkatkan kapasitas layanan dan mendukung kelancaran arus logistik di wilayah Sumatera bagian selatan.

"Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penambahan satu unit Quay Container Crane (QCC) berjenis Post Panamax yang tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China," kata Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan kedatangan crane baru itu merupakan bagian dari program investasi Pelindo Terminal Petikemas untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas bongkar muat di terminal.

Dengan tambahan alat tersebut, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC yang siap memperkuat pelayanan kapal dan arus petikemas di terminal.

"Langkah strategis itu diambil guna merespons lonjakan volume arus petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu," katanya.

Ia menegaskan penambahan QCC merupakan bagian dari upaya perusahaan meningkatkan daya saing pelabuhan sekaligus memperkuat rantai logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Selain itu penambahan QCC Post Panamax itu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan dan produktivitas terminal.

"Kami ingin memastikan IPC TPK Panjang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa seiring meningkatnya aktivitas logistik dan arus petikemas di wilayah Sumatera Bagian Selatan," ujar Anang.

Peningkatan kapasitas tersebut sejalan dengan pertumbuhan arus petikemas IPC TPK Panjang yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, terminal mencatat arus petikemas sebesar 128.675 TEUs atau tumbuh sekitar 24 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 103.700 TEUs.

Crane raksasa tersebut tiba di Pelabuhan Panjang dengan diangkut oleh kapal MV Zheng Hua 37 asal China. Dengan tambahan armada itu, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total 4 unit QCC yang siap mengoptimalkan layanan bongkar muat di gerbang logistik utama wilayah Sumatera Bagian Selatan tersebut.

Secara teknis, QCC Post Panamax itu memiliki keunggulan outreach sepanjang 45 meter dengan jangkauan 16 hingga 17 baris petikemas. Spesifikasi tersebut memungkinkan pelabuhan untuk melayani kapal-kapal dengan kapasitas yang lebih besar secara lebih efisien.

Pasca sandarnya MV Zheng Hua 37, tim teknis akan melakukan proses rolling-off atau penurunan crane menuju dermaga terminal. Sebelum dioperasikan secara penuh, alat ini akan melalui serangkaian tahapan mulai dari instalasi sistem, uji beban (commissioning test), hingga integrasi dengan sistem operasional terminal (TOS).

Anang menambahkan investasi infrastruktur ini diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi regional. Kedatangan unit QCC Post Panamax itu juga menandai babak baru modernisasi di Pelabuhan Panjang.

"Kami ingin memastikan infrastruktur yang kami miliki tidak hanya mampu menopang tren peningkatan operasional saat ini, tetapi juga siap menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya," kata Anang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang menambah satu unit Quay Container Crane (QCC) berjenis Post Panamax guna meningkatkan kapasitas bongkar muat dan memperkuat arus logistik di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Crane baru tersebut tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China sebagai bagian dari program investasi Pelindo Terminal Petikemas untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas terminal.

Dengan tambahan alat tersebut, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC untuk melayani aktivitas bongkar muat kapal dan arus petikemas.

Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono mengatakan, penambahan QCC dilakukan untuk merespons pertumbuhan volume petikemas yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Penambahan QCC Post Panamax ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan dan produktivitas terminal. Kami ingin memastikan IPC TPK Panjang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa seiring meningkatnya aktivitas logistik dan arus petikemas di wilayah Sumatera Bagian Selatan,” ujar Anang dalam keterangannya Sabtu (16/5/2026).

Sepanjang 2025, IPC TPK Area Panjang mencatat arus petikemas sebesar 128.675 TEUs atau tumbuh sekitar 24 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 103.700 TEUs.

Secara teknis, QCC Post Panamax tersebut memiliki outreach sepanjang 45 meter dengan jangkauan 16 hingga 17 baris petikemas. Spesifikasi itu memungkinkan terminal melayani kapal berkapasitas besar secara lebih efisien.

Setelah kapal MV Zheng Hua 37 sandar di Pelabuhan Panjang, tim teknis akan melakukan proses rolling-off atau penurunan crane menuju dermaga terminal.

Sebelum dioperasikan penuh, alat tersebut akan melalui sejumlah tahapan mulai dari instalasi sistem, uji beban (commissioning test), hingga integrasi dengan sistem operasional terminal atau terminal operating system (TOS).

Anang menilai investasi infrastruktur bongkar muat tersebut akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat konektivitas logistik nasional.

“Kedatangan unit QCC Post Panamax ini menandai babak baru modernisasi di Pelabuhan Panjang. Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur yang kami miliki tidak hanya mampu menopang tren peningkatan operasional saat ini, tetapi juga siap menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya,” kata Anang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Penguatan infrastruktur bongkar muat terus dilakukan IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Panjang guna meningkatkan kapasitas layanan dan mendukung kelancaran arus logistik di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penambahan satu unit Quay Container Crane (QCC) berjenis Post Panamax yang tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China.

Kedatangan crane baru ini merupakan bagian dari program investasi Pelindo Terminal Petikemas untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas bongkar muat di terminal.

Dengan tambahan alat tersebut, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC yang siap memperkuat pelayanan kapal dan arus petikemas di terminal. Langkah ini dilakukan untuk merespons lonjakan volume petikemas yang tumbuh signifikan sebesar 24 persen pada tahun lalu.

Manager IPC TPK Area Panjang Anang Subagyono mengatakan penambahan QCC menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing pelabuhan sekaligus memperkuat rantai logistik nasional di wilayah Lampung dan sekitarnya.

“Penambahan QCC Post Panamax ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan dan produktivitas terminal. Kami ingin memastikan IPC TPK Panjang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa seiring meningkatnya aktivitas logistik dan arus petikemas di wilayah Sumatera Bagian Selatan,” ujar Anang saat meninjau kedatangan alat tersebut.

Peningkatan kapasitas tersebut sejalan dengan pertumbuhan arus petikemas IPC TPK Panjang yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, terminal mencatat arus petikemas sebesar 128.675 TEUs atau tumbuh sekitar 24 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 103.700 TEUs.

Crane tersebut tiba di Pelabuhan Panjang menggunakan kapal MV Zheng Hua 37 asal China pada Kamis (14/5). Dengan tambahan armada ini, IPC TPK Area Panjang kini memiliki total empat unit QCC untuk mengoptimalkan layanan bongkar muat di gerbang logistik utama wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Secara teknis, QCC Post Panamax ini memiliki outreach sepanjang 45 meter dengan jangkauan 16 hingga 17 baris petikemas. Spesifikasi tersebut memungkinkan pelabuhan melayani kapal berkapasitas besar secara lebih efisien.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mulai mendorong perbaikan layanan di puluhan pelabuhan. Hasil survei terbaru menunjukkan peningkatan kualitas operasional di berbagai lini.

Survei Laboratorium Suara Indonesia (LSI) mencatat 85,8 persen responden menilai layanan Pelindo membaik. Survei ini melibatkan 1.090 responden dari berbagai kalangan di 80 pelabuhan, mulai dari pemilik kapal, perusahaan bongkar muat, hingga penumpang kapal.

Secara rinci, layanan terminal peti kemas mencatat capaian tertinggi sebesar 90,2 persen. Disusul layanan terminal penumpang 89,8 persen dan pelayanan pemanduan kapal sebesar 88,2 persen.

Selain itu, efisiensi waktu tunggu kapal dan kecepatan bongkar muat juga menunjukkan perbaikan dengan capaian di atas 87 persen. Hasil ini mencerminkan peningkatan kinerja operasional di lapangan.

Direktur Eksekutif LSI Ahmad Zaki mengatakan, perbaikan ini tidak lepas dari langkah strategis Pelindo dalam membenahi layanan, termasuk membuka kanal aspirasi pengguna jasa.

Perubahan ini terjadi setelah restrukturisasi besar pada Februari 2026 saat Achmad Muchtasyar ditunjuk sebagai Direktur Utama. Pergantian kepemimpinan dinilai mempercepat transformasi dan penguatan operasional.

Meski demikian, pengamat ekonomi Universitas Andalas Muhammad Makky mengingatkan hasil survei perlu dibaca secara hati-hati. Ia menilai angka tinggi tidak selalu mencerminkan standar layanan kelas dunia.

“Dalam kajian akademik, kepuasan merupakan hasil perbandingan antara harapan dan persepsi, sehingga angka tinggi bisa berarti kinerja membaik, atau justru ekspektasi pengguna yang masih rendah,” kata Makky.

Ia menekankan evaluasi perlu difokuskan pada aspek krusial seperti kecepatan layanan, kepastian waktu sandar dan bongkar muat, serta transparansi biaya. Menurutnya, indikator tersebut lebih mencerminkan kualitas layanan secara nyata.

Menurut dia, keberhasilan pelabuhan harus tercermin pada efisiensi waktu layanan, penurunan biaya logistik, dan kelancaran distribusi. Di tengah tekanan global dan kompleksitas logistik nasional, pelabuhan dituntut menjaga kinerja yang stabil dan berdaya saing.

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui cucu usahanya PTP Nonpetikemas sedang membahas kajian rencana kenaikan biaya bongkar muat, dalam melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM.

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha PTP Nonpetikemas Dwi Rahmad Toto mengaku kenaikan harga BBM industri yang saat ini terjadi membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Sebab sebagian alat berat masih menggunakan tenaga penggerak fosil.

"(Konflik) Iran, Israel, dan Amerika ini tidak terlalu signifikan sebetulnya ya. Tapi ini mulai terasa nih, karena dampaknya BBM mulai naik ya. Operasional cost kita meningkat, BBM yang tadinya di bawah ini itu sudah dua kali lipat," ujarnya dalam acara Port Visit PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok, Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Toto mengatakan vendor pemilik alat bongkar muat yang mengoperasikan di pelabuhan juga menuntut penyesuaian harga. Karena kondisi tersebut jika berlangsung dalam jangka panjang tentu berdampak terhadap arus kas perusahaan. "Jadi memang kalau dioperasional pasti terasa, tapi kita sedang mengkaji dampak secara korporasi secara keseluruhan," katanya.

Ia mengaku saat ini pihaknya melakukan kajian internal wacana kenaikan biaya bongkar muat, sebelum hasil kajian tersebut diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan.

Sebab kenaikan biaya logistik ini tentu akan berdampak panjang terhadap harga-harga barang pokok di pasaran. Sehingga pemerintah masih perlu menimbang dampak jika terjadi kenaiakan biaya bongkar muat kapal di pelabuhan.

Toto menambahkan, berdasarkan hasil diskusi dengan para vendor alat bongkar muat di pelabuhan, didapatkan angka ideal kenaikan biaya bongkar muat yang akan diusulkan kepada pemerintah sebesar 20-25%.

"Misalnya ada penyesuaian tadi atau penerapan surcharge tentunya nanti kita koordinasi dengan regulator untuk penerapan. Dampaknya ini kan besar nih. Kita naik sedikit mungkin nanti dampaknya ke masyarakat seperti apa," pungkasnya.