Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat konversi terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas seiring pertumbuhan arus kontainer yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir, untuk mengantisipasi kebutuhan kapasitas baru di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan, industri, dan distribusi barang nasional.

Realisasi arus peti kemas nasional menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sepanjang 2025, volume peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 19,79 juta TEUs atau tumbuh 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target 18,8 juta TEUs.

Pada 2023, Pelindo berhasil melayani 17,65 juta TEUs. Sementara pada 2022 dan 2021, masing-masing arus peti kemas mencapai 17,22 juta TEUs dan 17,05 juta TEUs.

Kenaikan volume yang konsisten tersebut mendorong pemerintah mempercepat penambahan kapasitas layanan pelabuhan. Selain pembangunan dan modernisasi infrastruktur, salah satu langkah yang ditempuh adalah mengalihkan sejumlah terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kontainer yang terus meningkat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan, pemerintah terus mendorong badan usaha pelabuhan meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas untuk mengimbangi pertumbuhan volume yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengubah fungsi sejumlah terminal yang sebelumnya berstatus multipurpose menjadi terminal peti kemas.

"Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan," ujar Masyhud, dikutip pada Kamis (4/6/2026).

Hingga April 2026, pemerintah telah menetapkan 12 lokasi terminal sebagai terminal peti kemas, termasuk Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Langkah tersebut dibarengi dengan penerapan standar kinerja pelayanan operasional serta evaluasi berkala terhadap produktivitas bongkar muat dan peralatan pelabuhan.

Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat peningkatan kapasitas pelabuhan melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, penambahan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam periode 2025—2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah dilakukan di 74 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Penguatan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas logistik nasional, mendukung kawasan industri dan hilirisasi, serta mengantisipasi pertumbuhan perdagangan intra-Asia yang masih menjadi penopang utama perdagangan Indonesia.

"Pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

PERDAGANGAN MASIH KUAT

Peningkatan kapasitas tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan yang tercermin dari kinerja arus peti kemas nasional.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan pertumbuhan volume hingga April 2026 mencapai 6,42 TEUs atau naik 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh kenaikan arus internasional maupun domestik.

"Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11%, dengan ekspor tumbuh 10% dan impor naik 12%. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4%," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia masih berjalan baik. Distribusi barang antarpulau juga tetap kuat sehingga menopang konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Struktur perdagangan Indonesia yang masih terkonsentrasi di kawasan Asia turut menjadi bantalan di tengah ketidakpastian global. Kawasan China dan Asean saat ini menyumbang sekitar 46,2% ekspor Indonesia dan 56,5% impor nasional.

Pertumbuhan juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama. Tanjung Priok mencatat kenaikan arus domestik sekitar 8%, sementara Makassar tumbuh sekitar 7% seiring meningkatnya distribusi barang dan pergerakan komoditas pertanian menuju berbagai wilayah di Indonesia timur.

Kinerja tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas manufaktur, perdagangan, dan distribusi nasional masih bergerak positif pada awal tahun yang dihadapkan dengan gejolak geopolitik dan berimbas pada penutupan sebagian jalur perdagangan.

EFISIENSI LOGISTIK

Kalangan pelaku usaha menilai peningkatan kapasitas terminal peti kemas memang diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan yang terus terjadi.

Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo Carmelita Hartoto mengatakan pertumbuhan sektor peti kemas relatif stabil dan bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau kita lihat memang sektor peti kemas juga tumbuh yang baik, setidaknya sampai April ini tumbuh 7%. Peningkatan kapasitas dan layanan petikemas tentunya melihat pada kebutuhan dari pertumbuhan tersebut," katanya.

Menurut Carmelita, perubahan terminal konvensional menjadi terminal peti kemas berpotensi mempercepat proses bongkar muat dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Penggunaan kontainer memungkinkan proses penanganan barang berlangsung lebih cepat dibandingkan pola pengangkutan konvensional.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan logistik nasional. Termasuk biaya logistik yang masih tinggi.

Menurutnya, biaya logistik Indonesia dibentuk oleh banyak mata rantai mulai dari angkutan darat, pelabuhan, pelayaran, pergudangan hingga distribusi ke konsumen akhir. Berbeda dengan negara kontinental seperti Singapura.

Karena itu, upaya efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh apabila pemerintah ingin mencapai target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% pada 2029

"Jadi memang bicara logistik kita mesti lebih komprehensif, bukan satu dua pos saja secara parsial," ujar Carmelita.

KOMPAS.com - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menyetor Rp 1,73 triliun kepada negara sepanjang 2025 melalui pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pembayaran konsesi.

Kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp 1,45 triliun, PNBP Rp 55,59 miliar, serta pembayaran konsesi Rp 224,5 miliar.

Dari total pajak yang dibayarkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 485,45 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 sebesar Rp 360,13 miliar, dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 267,35 miliar.

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan, kontribusi tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sekaligus dukungan nyata bagi pembangunan nasional.

“Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Menurut Widyaswendra, meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan akan terus memperkuat peran sektor kepelabuhanan sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Efisiensi layanan terminal peti kemas juga diyakini dapat menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, meningkatkan daya saing ekspor, dan mendorong penerimaan negara secara berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan IV 2025.

Capaian tersebut sekaligus membuktikan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai sektor logistik Indonesia masih memiliki ruang berkembang yang besar seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara.

“Memang sejak awal 2000-an bisnis logistik mulai tumbuh di Indonesia seiring maraknya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara,” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem distribusi yang efisien agar rantai pasok berjalan optimal.

Menurut Anton, pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir telah mendukung sektor logistik, terutama melalui pembangunan jalan tol.

Meski demikian, pengembangan pelabuhan dan konsep tol laut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, terutama di kawasan Indonesia Timur.

“Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik, sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah,” kata Anton.

Modernisasi pelabuhan

Untuk memperkuat layanan logistik nasional, SPTP terus melakukan modernisasi pelabuhan melalui penambahan dan relokasi alat bongkar muat di sejumlah terminal strategis.

Sejumlah alat utama telah tiba di terminal tujuan, antara lain empat unit quay container crane (QCC) di Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang dan satu unit QCC di PT IPC TPK (IPCTPK) Panjang.

TPK Surabaya juga memperoleh tambahan 14 unit rubber tyred gantry (RTG) dan empat unit QCC guna memperkuat kapasitas bongkar muat.

Penguatan fasilitas dilakukan pula di terminal regional melalui penambahan satu unit RTG di TPK Kendari, empat unit RTG di TPK Banjarmasin, dan satu unit RTG di TPK Nilam.

Selain itu, sejumlah alat masih dalam proses produksi, yakni dua unit QCC dan empat unit RTG untuk TPK Belawan, dua unit QCC untuk TPK Perawang, serta dua unit RTG untuk Terminal Kijing.

Optimalisasi kapasitas juga dilakukan melalui relokasi dua unit QCC dari TPS Surabaya ke TPK Berlian serta program retrofitting untuk memperpanjang usia operasional peralatan.

Pakar maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menilai peningkatan jumlah alat bongkar muat merupakan respons terhadap kenaikan kunjungan kapal dan volume kontainer yang ditangani terminal.

“Secara mendasar, kenaikan kedatangan kapal yang membawa kargo dalam kemasan kontainer menandakan adanya kenaikan ekonomi. Turunannya adalah perdagangan atau interaksi ekonomi lewat laut,” jelas Raja.

Menurut Raja, efisiensi terminal tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang kontainer, hingga akses keluar-masuk terminal.

Salah satu indikator utama efisiensi adalah kemampuan menekan waktu kunjungan kapal atau turn around time agar tetap sesuai dengan slot pelayanan yang tersedia.

Selain relokasi alat dari terminal dengan tingkat utilisasi lebih rendah, SPTP juga menjalankan program retrofitting atau pembaruan alat lama untuk memperpanjang usia operasional sekaligus meningkatkan kinerjanya.

Penguatan kapasitas terminal regional dinilai menjadi langkah strategis seiring meningkatnya aktivitas logistik di berbagai daerah. Di Terminal Kijing, misalnya, kunjungan kapal sepanjang 2025 meningkat 15 persen atau mencapai 741 panggilan kapal.

“Terminal Kijing mengalami lonjakan kunjungan kapal dengan volume kargo nonpeti kemas yang cukup besar, baik curah kering maupun curah cair dari industri hilirisasi kelapa sawit dan alumina,” ujar Raja.

Menurutnya, operasional peti kemas di Terminal Kijing selama ini masih banyak bergantung pada harbour mobile crane (HMC) dan reach stacker. Oleh karena itu, penambahan peralatan dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas layanan.

Raja juga menyoroti peran strategis TPK Banjarmasin sebagai salah satu simpul logistik utama di Kalimantan. Pertumbuhan arus barang domestik di wilayah tersebut terus mendorong peningkatan aktivitas pelayaran peti kemas.

“Arus barang domestik di koridor ini menunjukkan resiliensi yang kuat, terutama dipicu konsumsi domestik dan kebutuhan industri hinterland pendukung pertambangan,” ungkap Raja.

Kondisi tersebut menyebabkan frekuensi kunjungan kapal peti kemas terus meningkat dan mulai memberi tekanan terhadap kapasitas lapangan penumpukan.

Sementara itu, kebutuhan penguatan kapasitas terminal juga meningkat di Kendari sejak operasional dipindahkan ke Bungkutoko atau Kendari New Port.

Sejak relokasi tersebut, kapasitas terminal meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 116.000 twenty-foot equivalent units (TEUs).

Kontribusi SPTP bagi fiskal nasional

Pengamat transportasi sekaligus anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai, kontribusi SPTP kepada negara menunjukkan posisi strategis perusahaan dalam mendukung fiskal dan pembangunan nasional.

“Sebagai operator pelabuhan komersial nasional, Pelindo punya peran sejati sebagai enabler ekonomi makro agar target penurunan biaya logistik menjadi delapan persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat tercapai,” ujarnya.

Tory mengatakan efisiensi layanan pelabuhan akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Ketika biaya logistik menurun dan distribusi barang semakin lancar, aktivitas perdagangan akan meningkat dan memperluas basis penerimaan negara secara berkelanjutan.

Menurut Tory, tantangan SPTP saat ini adalah memperkuat efisiensi logistik melalui peningkatan konektivitas antarpulau dan integrasi sistem distribusi nasional.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem logistik maritim yang mampu menjaga kelancaran arus barang antardaerah agar biaya distribusi dapat ditekan.

“Pelindo harus mengambil peran lebih besar, bukan sekadar meningkatkan efisiensi operasi pelabuhan, tetapi juga mendorong efisiensi alokatif geografis agar konektivitas logistik antarpulau menjadi lebih seimbang dan murah,” tegas Tory.

Ia menambahkan, terminal peti kemas memiliki peran vital dalam mendukung ekspor nasional. Oleh karena itu, standardisasi layanan dan fasilitas terminal menjadi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur, agribisnis olahan, hingga industri hilirisasi.

Menurut Tory, SPTP juga perlu bertransformasi dari sekadar operator pelabuhan menjadi integrator rantai pasok nasional. Percepatan arus barang di pelabuhan dinilai akan meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan global

Selain menekan biaya logistik industri, efisiensi pelabuhan dapat meningkatkan kepastian waktu distribusi barang dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global atau Global Value Chain (GVC).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mulai mendorong perbaikan layanan di puluhan pelabuhan. Hasil survei terbaru menunjukkan peningkatan kualitas operasional di berbagai lini.

Survei Laboratorium Suara Indonesia (LSI) mencatat 85,8 persen responden menilai layanan Pelindo membaik. Survei ini melibatkan 1.090 responden dari berbagai kalangan di 80 pelabuhan, mulai dari pemilik kapal, perusahaan bongkar muat, hingga penumpang kapal.

Secara rinci, layanan terminal peti kemas mencatat capaian tertinggi sebesar 90,2 persen. Disusul layanan terminal penumpang 89,8 persen dan pelayanan pemanduan kapal sebesar 88,2 persen.

Selain itu, efisiensi waktu tunggu kapal dan kecepatan bongkar muat juga menunjukkan perbaikan dengan capaian di atas 87 persen. Hasil ini mencerminkan peningkatan kinerja operasional di lapangan.

Direktur Eksekutif LSI Ahmad Zaki mengatakan, perbaikan ini tidak lepas dari langkah strategis Pelindo dalam membenahi layanan, termasuk membuka kanal aspirasi pengguna jasa.

Perubahan ini terjadi setelah restrukturisasi besar pada Februari 2026 saat Achmad Muchtasyar ditunjuk sebagai Direktur Utama. Pergantian kepemimpinan dinilai mempercepat transformasi dan penguatan operasional.

Meski demikian, pengamat ekonomi Universitas Andalas Muhammad Makky mengingatkan hasil survei perlu dibaca secara hati-hati. Ia menilai angka tinggi tidak selalu mencerminkan standar layanan kelas dunia.

“Dalam kajian akademik, kepuasan merupakan hasil perbandingan antara harapan dan persepsi, sehingga angka tinggi bisa berarti kinerja membaik, atau justru ekspektasi pengguna yang masih rendah,” kata Makky.

Ia menekankan evaluasi perlu difokuskan pada aspek krusial seperti kecepatan layanan, kepastian waktu sandar dan bongkar muat, serta transparansi biaya. Menurutnya, indikator tersebut lebih mencerminkan kualitas layanan secara nyata.

Menurut dia, keberhasilan pelabuhan harus tercermin pada efisiensi waktu layanan, penurunan biaya logistik, dan kelancaran distribusi. Di tengah tekanan global dan kompleksitas logistik nasional, pelabuhan dituntut menjaga kinerja yang stabil dan berdaya saing.

Bisnis.com, SURABAYA - Industri logistik global menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta ketegangan geopolitik. Di tengah situasi tersebut, kinerja sejumlah Terminal Peti Kemas (TPK) domestik justru menunjukkan tren positif pada triwulan I 2026.

Data yang dihimpun dari PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) terdapat 10 terminal yang mampu melampaui target hingga Maret 2026. Terminal peti kemas (TPK) tersebut yaitu TPK Nilam yang mencapai target 118,24%, TPK Semarang 117,26%, TPK Sorong 109,02%, TPK Kendari 107,03%, TPK Teluk Lamong 105,1%, TPK Merauke 103,86%, TPK Surabaya 102,09%, TPK Jayapura 101,36%, TPK Makassar 100,75%, dan IPC Terminal Petikemas 100,6%.

Capaian ini mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat serta meningkatnya arus distribusi barang di masing-masing daerah, termasuk wilayah timur Indonesia.

Di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke salah satunya, arus peti kemas meningkat sekitar 10 persen. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Harmoko, mengatakan peningkatan tersebut seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Peningkatan ini seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Banyak material pembangunan dan alat berat masuk dari Pulau Jawa,” jelas Puji Harmoko saat dihubungi, Senin (20/4/2026).

Selain itu, komoditas yang masuk ke TPK Merauke juga mengalami perubahan. “Komoditas seperti buah, bawang, hingga hasil perkebunan mulai berdatangan dalam jumlah lebih besar, membuka potensi ekonomi baru bagi wilayah paling timur Indonesia tersebut,” ucapnya.

Namun pertumbuhan logistik saja saat ini belum cukup. Tanpa dukungan infrastruktur, efisiensi operasional, dan kebijakan yang tepat, beban logistik berpotensi terus menekan pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara, di TPK Sorong arus peti kemas (throughput) tercatat mencapai 16.131 TEUs, atau tumbuh 10 persen dibandingkan target perusahaan hingga Maret 2026 sebesar 14.616 TEUs.

Peningkatan ini antara lain dipicu oleh momentum angkutan barang selama periode Hari Raya Idulfitri pada Februari hingga Maret, serta tambahan arus peti kemas dari perubahan pola distribusi (transhipment) kapal PT SPIL yang kini melalui Pelabuhan Sorong.

Terminal Head TPK Sorong, Welta Selfie, menyebut pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari proses transformasi terminal. “Pelabuhan Sorong yang sebelumnya beroperasi secara konvensional kini telah berkembang menjadi terminal petikemas yang lebih modern dan terstandarisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai tekanan global menjadi momentum untuk mempercepat transformasi logistik nasional. Menurutnya, integrasi transportasi multimoda dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok.

“Pendekatan transportasi multimoda bukan lagi pilihan dalam penguatan sistem logistik nasional, melainkan kebutuhan agar menjadi lebih kompetitif dan resilien. Namun, integrasi fisik pada pembangunan infrastruktur saja tidak cukup, dimana hal ini harus didukung oleh pemanfaatan teknologi, khususnya AI,” jelas Yukki dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Penguatan integrasi digital melalui platform seperti National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi langkah strategis dalam menciptakan visibilitas hulu ke hilir pada rantai pasok nasional.

“Dengan menggabungkan kekuatan multimoda, integrasi supply chain, dan pemanfaatan AI, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat transformasi logistik nasional. Ini bukan hanya tentang menurunkan biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujar Yukki.

Penopang Ekonomi

Pakar ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Profesor Rossanto Dwi Handoyo, menyebutkan sektor logistik, khususnya pelabuhan peti kemas, tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional. Hal ini tidak lepas dari karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.

“Sebagian besar distribusi barang, baik domestik maupun internasional, melalui jalur laut. Pelabuhan menjadi simpul utama yang menggerakkan ekonomi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026). Peran ini menjadi semakin krusial karena kapasitas angkutan udara yang terbatas dan biaya yang jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa diandalkan untuk distribusi dalam skala besar.

Rossanto melihat adanya pertumbuhan arus peti kemas di sejumlah terminal sebagai sinyal positif bagi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Peningkatan throughput mencerminkan adanya pergerakan barang yang lebih aktif, baik untuk konsumsi maupun produksi.

Rossanto menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di sektor pelabuhan dan logistik. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, serta menekan biaya operasional. “Digitalisasi akan memangkas waktu tunggu, mempercepat proses bongkar muat, dan meningkatkan transparansi. Ini sangat penting untuk daya saing. Selain itu, integrasi sistem logistik juga dinilai penting agar arus barang dapat dipantau secara real time dan lebih terkoordinasi,” ulasnya.

Bisnis.com, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencatatkan kinerja operasional yang positif sepanjang tiga bulan pertama 2026. Hal ini ditandai dengan peningkatan signifikan pada arus logistik dan mobilitas penumpang.

Berdasarkan data resmi, volume bongkar muat peti kemas pada kuartal I/2026 mencapai 187.000 TEUs, meningkat 12% dibandingkan kuartal I/2025 yang tercatat sebesar 166.000 TEUs.

Dari total throughput tersebut, sebanyak 69% ditopang oleh aktivitas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang mencatatkan volume 128.556 TEUs, tumbuh 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, aktivitas ekspor dan impor mendominasi dengan porsi 74% dari total arus peti kemas.

Selain peti kemas, kinerja bongkar muat general cargo juga mengalami peningkatan. Sepanjang kuartal I/2026, volume general cargo mencapai 2,9 juta ton atau naik 8% dari 2,6 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Terminal Curah Cair Kabil menjadi kontributor terbesar dengan volume 1,09 juta ton dan pertumbuhan sebesar 21% secara tahunan.

Dari sisi kunjungan kapal, tercatat sebanyak 27.170 call atau meningkat 4% dibandingkan Januari–Maret 2025 yang mencapai 26.138 call. Tidak hanya secara volume, ukuran kapal yang bersandar juga meningkat, dengan total Gross Tonnage (GT) mencapai 19,6 juta GT, naik 15% dari periode yang sama tahun sebelumnya di angka 16,9 juta GT.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan operator terhadap kapasitas dan kesiapan infrastruktur pelabuhan di Batam.

Amsakar menyatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator makin kuatnya posisi Batam sebagai simpul logistik strategis di kawasan regional.

“Pertumbuhan di sektor logistik ini menunjukkan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai hub konektivitas regional. Kami akan terus memperkuat ekosistem kepelabuhanan yang terintegrasi guna mendukung arus logistik, investasi, dan mobilitas secara berkelanjutan,” ujar Amsakar.

Sejalan dengan kinerja logistik, sektor layanan penumpang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Jumlah penumpang di terminal ferry domestik dan internasional wilayah kerja BP Batam selama kuartal I/2026 tercatat mencapai 2,50 juta orang, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rute internasional masih mendominasi dengan jumlah penumpang sebanyak 1,31 juta orang atau tumbuh 11% secara tahunan. Rute internasional ini mayoritas melayani tujuan Singapura dan Malaysia.

Sementara itu, penumpang domestik mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 20% menjadi 1,19 juta orang. Terminal Ferry Internasional Batam Centre dan Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur menjadi titik tersibuk dalam melayani arus mobilitas tersebut.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengemukakan bahwa peningkatan kinerja harus diimbangi dengan kualitas layanan yang makin baik, seiring dengan perluasan cakupan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

“Kami mendorong layanan kepelabuhanan yang makin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Dengan dukungan regulasi tersebut, kami optimistis layanan akan makin terintegrasi sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan layanan di seluruh pelabuhan.

“Ke depan, kami akan terus mendorong digitalisasi layanan, termasuk pembenahan e-ticketing dan integrasi sistem antar terminal, sehingga layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh pengguna jasa,” kata Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) mengingatkan potensi lonjakan biaya logistik imbas penangguhan sementara penerbitan gate pass di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum Ginsi Subandi mengatakan importir saat ini tidak dapat menarik maupun mengeluarkan kargo mereka dari pelabuhan, baik peti kemas maupun non-peti kemas karena pelabuhan dan juga terminal kontainer tidak mengeluarkan gate pass atau TILA sebagai syarat mengambil barang dari pelabuhan.

Adapun, penangguhan tersebut telah berlangsung sejak Minggu malam (15/3/2026) hingga 29 Maret 2026. Dengan demikian, selama sekitar 14 hari pemilik barang tidak dapat mengambil kargo mereka dari pelabuhan.

Menurut perhitungan Ginsi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang besar bagi importir, termasuk biaya demurrage dan penumpukan kontainer di pelabuhan.

“Bayangkan 14 hari cargo tidak bisa diambil pemilik barang. Berarti pemilik barang harus bayar denda container [demurrage] sebesar US$80 per hari,” kata Subandi kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Berdasarkan penilaian Ginsi jika rata-rata terdapat sekitar 10.000 kontainer keluar pelabuhan setiap hari, maka selama 14 hari sekitar 140.000 kontainer berpotensi tertahan di pelabuhan. Kondisi itu dapat menimbulkan biaya demurrage hingga sekitar US$78,4 juta, belum termasuk biaya penumpukan di pelabuhan.

Biaya demurrage adalah denda yang dikenakan ketika kontainer atau kargo terlambat diambil dari pelabuhan sehingga melewati batas waktu bebas (free time) yang sudah disepakati.

Misalnya, kontainer yang sudah diturunkan di terminal pelabuhan diberi jangka waktu 5–14 hari untuk segera diambil atau dikeluarkan.
Jika lewat dari batas waktu itu, pemilik barang/importir mulai dikenai biaya demurrage per hari per kontainer, sebagai kompensasi karena kontainer dan ruang di terminal “tertahan” lebih lama dari semestinya dan menghambat perputaran logistik

Subandi mengakui kebijakan tersebut untuk mengurai kemacetan, namun belum memperhatikan aspek ekonomi. Menurutnya, kebijakan penghentian penerbitan gate pass atau TILA tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kemacetan di pelabuhan sekaligus menghambat arus distribusi barang nasional.

“Kebijakan pelabuhan tidak mengeluarkan Gate Pass atau TILA bagi pemilik barang yang akan manarik cargonya dari Pelabuhan merupakan kebijakan yang kurang tepat,” ujarnya.

Subandi menilai kebijakan tersebut dapat menyebabkan penumpukan kargo di pelabuhan yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha hingga puluhan triliun rupiah. Dia pun meminta pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi.

Dia juga mendesak Presiden dan jajaran menteri untuk segera merespons situasi tersebut dan mendengarkan keluhan pelaku usaha yang terdampak. Subandi bahkan menilai kebijakan tersebut tidak logis karena melarang pemilik barang mengambil kargo mereka dari pelabuhan.

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, operator terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) dan Jakarta International Container Terminal (JICT), mengumumkan penangguhan sementara penerbitan gate pass atau TILA mulai 15 Maret 2026.

Kebijakan tersebut diambil mengikuti arahan terbaru dari otoritas terkait. Dalam pemberitahuan kepada pelanggan dan mitra usaha, kedua operator terminal tersebut menyatakan bahwa penerbitan gate pass dihentikan sementara hingga terdapat panduan lanjutan dari pihak berwenang.

NPCT1 menyatakan akan segera memberikan pembaruan informasi apabila terdapat kebijakan terbaru dari otoritas, sementara JICT juga menyampaikan pemberitahuan serupa kepada para pelanggan dan mitra usaha mengenai penghentian sementara penerbitan gate pass.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaku usaha logistik dan pemilik kapal menyoroti penurunan layanan bongkar muat di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

Penurunan produktivitas alat bongkar muat, keterbatasan fasilitas, serta pendangkalan alur pelabuhan disebut menyebabkan antrean kapal meningkat dan biaya operasional semakin tinggi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengatakan keluhan tersebut terjadi di berbagai pelabuhan, terutama pelabuhan domestik.

PIXABAY/POSTCARDTRIP Ilustrasi logistik, industri logistik.

“Sudah sering dan banyak keluhan dari pelaku usaha hampir di seluruh pelabuhan, khususnya pelabuhan domestik. Keluhan itu terutama masalah keterbatasan jumlah maupun kemampuan kinerja alat bongkar muat pelabuhan yang membuat antrian memanjang,” kata Trismawan dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Menurut Trismawan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pengiriman barang.

Berdasarkan laporan anggota ALFI di berbagai daerah, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengiriman barang kerap mengalami keterlambatan baik pada saat keberangkatan maupun saat tiba di tujuan.

Keterlambatan tersebut antara lain disebabkan molornya jadwal sandar kapal dan rendahnya produktivitas alat bongkar muat di pelabuhan.

Akibatnya, jadwal distribusi barang menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan perencanaan logistik.

Trismawan menambahkan, aktivitas logistik melalui pelabuhan laut saat ini terus meningkat, terutama untuk jalur perdagangan domestik. Karena itu, peningkatan kualitas layanan pelabuhan dinilai penting untuk menjaga efisiensi distribusi.

PIXABAY/NIKLAS Ilustrasi logistik, pengiriman barang.

“Saat ini kegiatan logistik melalui pelabuhan laut terus meningkat, terutama untuk jalur perdagangan domestik. Karena itu pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan layanan pelabuhan-pelabuhan domestik ini, sehingga proses pengiriman barang menjadi efisien dan konsumen juga tidak terpapar biaya yang kian mahal,” ujarnya.

Dampak terhadap biaya logistik dan utilisasi armada

Kondisi layanan pelabuhan yang tidak optimal juga berdampak pada operasional perusahaan logistik.

Keterlambatan pengiriman barang memengaruhi tingkat utilisasi armada, khususnya truk logistik, serta menekan kinerja usaha.

Trismawan menjelaskan, keterlambatan membuat tingkat okupansi kegiatan usaha menurun, sementara beban biaya operasional tetap meningkat.

“Pelaku logistik banyak terbebani ketidakpastian peraturan, tumpang tindih aturan serta keterlibatan banyak instansi yang terlibat sehingga menghambat kecepatan dan keberlangsungan kinerja pelaku usaha logistik nasional. Biaya mahal di pelabuhan ini merugikan semua pihak,” kata dia.

Kondisi tersebut menunjukkan layanan pelabuhan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efisiensi rantai pasok nasional, terutama dalam mendukung distribusi barang antardaerah.

Produktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak menurun

Keluhan serupa juga disampaikan pelaku usaha di Jawa Timur, khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Ketua ALFI Jawa Timur Sebastian Wibisono mengatakan waktu tunggu kapal di pelabuhan tersebut meningkat dibandingkan periode normal.

DOKUMENTASI PELINDO Ilustrasi bongkar muat peti kemas di terminal yang dikelola PT Pelindo Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya

Menurut dia, proses sandar kapal dan kegiatan bongkar muat memerlukan waktu lebih lama dari biasanya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan alat bongkar muat, termasuk sejumlah crane yang dinilai sudah berusia tua.

Kondisi ini terlihat di Terminal Peti Kemas Nilam dan Terminal Peti Kemas Mirah. Kapasitas ideal Container Processing Area di pelabuhan tersebut berkisar 30 hingga 40 kontainer per jam.

Namun, realisasi di lapangan saat ini hanya mencapai sekitar 10 kontainer per jam.

Penurunan produktivitas tersebut dinilai signifikan dan berdampak terhadap kelancaran arus barang di pelabuhan.

Pendangkalan alur pelabuhan hambat kapal besar

Masalah lain yang dihadapi pelabuhan adalah pendangkalan alur, seperti yang terjadi di Pelabuhan Belawan, Medan.

Ketua ALFI Sumatera Utara Surianto Butong mengatakan kondisi tersebut membatasi kapasitas kapal yang dapat bersandar.

Ia menjelaskan, kapal berukuran besar mengalami kesulitan untuk masuk ke pelabuhan akibat pendangkalan alur.

Akibatnya, kapal yang dapat bersandar hanya kapal berkapasitas lebih kecil, dengan daya angkut sekitar 200 hingga 300 TEUs. Padahal sebelumnya, pelabuhan tersebut dapat melayani kapal dengan kapasitas 400 hingga 500 TEUs, bahkan hingga 1.000 TEUs.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi kapasitas distribusi barang serta efisiensi operasional perusahaan pelayaran.

Waktu tunggu kapal di Merauke mencapai 10 hingga 15 hari

Masalah layanan pelabuhan juga dilaporkan terjadi di Pelabuhan Merauke, Papua Selatan. Ketua DPC ALFI Merauke Abi Bakri Alhamid mengatakan kapal mengalami keterlambatan sandar hingga beberapa hari dari jadwal.

Dok. Pelindo III Ilustrasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Menurut dia, keterlambatan tersebut disebabkan keterbatasan fasilitas depo peti kemas. Barang yang telah diturunkan dari kapal masih harus menunggu proses pembongkaran di depo.

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut juga masih menggunakan sistem lama, seperti stripping di dalam pelabuhan, yang memperpanjang waktu penanganan barang.

“Bahkan menurut informasi di lokasi, waktu tunggu kapal sandar bisa 7 sampai 10 hari, setelah sandar pun yang biasanya 2 hari selesai, saat ini menjadi 3 sampai 5 harian, jadi kapal tiba sampai berangkat lagi 10 sampai 15 hari,” kata Abi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan sistem operasional pelabuhan memengaruhi durasi pelayanan kapal secara keseluruhan.

INSA: Layanan pelabuhan dipengaruhi kesiapan infrastruktur dan SDM

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menilai layanan pelabuhan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kondisi yang terjadi merupakan dinamika yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca dan kesiapan fasilitas.

“Saya melihat di media memang ada informasi terkait layanan pelabuhan ini, tetapi saya kira ini dinamika yang terjadi karena memang cuaca ekstrim dan terjadi di terminal curah. Untuk itu, saya kira, perlu kesiapan berkelanjutan baik infrastruktur maupun SDM untuk memberikan layanan yang optimal bagi pengguna jasa,” kata Carmelita.

Ia menambahkan, kendala yang terjadi tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pelabuhan atau semua fasilitas bongkar muat.

DOK. Humas Pelindo Salah satu terminal peti kemas dibawah naungan PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP).

“Dan kami percaya semua pihak yang bertangggung jawab selalu berusaha mengatasinya. Di sisi lain, percepatan pelayanan, juga sangat dipengaruhi kesiapan infrastruktur layanan pelabuhan maupun SDM. Ya kita harap ini terus bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Pelindo menyatakan layanan berjalan sesuai perencanaan

Menanggapi keluhan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyampaikan layanan bongkar muat di sejumlah terminal peti kemas berjalan sesuai dengan perencanaan operasional.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan pelayanan bongkar muat di Terminal Peti Kemas Lamong, TPS Surabaya, TPK Nilam, dan TPK Berlian tidak mengalami keterlambatan yang signifikan.

“Kami pastikan tidak ada kapal antre hingga 6 hari lamanya untuk menunggu pelayanan di terminal peti kemas yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Widyaswendra.

Ia menjelaskan, setiap kapal yang akan beroperasi di terminal peti kemas telah memiliki jadwal kedatangan yang direncanakan melalui sistem berthing window.

Pelayanan kapal juga dilakukan berdasarkan kebijakan operasional dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, keselamatan, kondisi lapangan, serta kelancaran arus kapal secara keseluruhan.

Pelindo juga menyampaikan bahwa perusahaan terus melakukan perbaikan layanan melalui penambahan peralatan baru dan peningkatan fasilitas.

Widyaswendra mengatakan, pada tahun 2026 TPS Surabaya akan menerima tambahan empat unit quay container crane (QCC) dan 14 unit rubber tyred gantry (RTG). Selain itu, TPK Berlian juga akan dilengkapi dengan dua unit QCC yang diperkirakan tiba pada pertengahan tahun 2026.

“Kami akui dalam hal pelayanan kami terus berbenah, perbaikan kami lakukan di seluruh wilayah kerja mulai dari Belawan hingga Merauke,” kata Widyaswendra.

Pelabuhan domestik menjadi simpul penting distribusi nasional

Pelabuhan domestik memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang di Indonesia yang memiliki wilayah geografis kepulauan.

Layanan bongkar muat yang efisien menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan stabilitas biaya logistik.

Keluhan pelaku usaha terkait waktu tunggu kapal, keterbatasan alat bongkar muat, serta kondisi infrastruktur menunjukkan adanya tantangan operasional yang dihadapi pelabuhan di berbagai wilayah.

Di sisi lain, operator pelabuhan menyatakan layanan operasional tetap berjalan sesuai perencanaan dan terus dilakukan peningkatan fasilitas serta peralatan untuk mendukung pelayanan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menilai perlu adanya keseimbangan antara ekspansi kapasitas, efisiensi biaya, serta pengelolaan risiko dalam upaya mempertahankan volume dan meningkatkan produktivitas peti kemas.

Hingga akhir 2025 lalu, JICT mencatatkan capaian kumulatif volume throughput petikemas mencapai 50 juta TEUs (twenty-foot equivalent units) selama periode 1999-2025.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan dengan pertumbuhan volume petikemas tersebut menempatkan JICT sebagai salah satu terminal peti kemas tersibuk di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, strategi kelancaran rantai pasok nasional dan konektivitas perdagangan Indonesia perlu dijaga.

Namun dibalik ekspansi kapasitas dan percepatan layanan, manajemen menyoroti aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni keselamatan kerja. Menurut Ade, dalam industri kepelabuhanan yang sarat pergerakan alat berat, kapal, dan kontainer, keselamatan bukan sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan variabel ekonomi yang berdampak langsung pada kinerja bisnis.

“Downtime akibat insiden keselamatan selalu berdampak langsung pada throughput, service level, dan kepercayaan pelanggan. Zero fatality sudah menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan bisnis dan daya saing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Dia menilai isu keselamatan kerja bukan lagi semata isu kepatuhan tetapi fondasi produktivitas jangka panjang dan indikator penting kualitas tata kelola operasional.

Selain itu, saat ini perseroan juga tengah melakukan elektrifikasi armada dengan mengoperasikan Side Loader Electric Vehicle (EV) dan Reach Stacker EV.

Wakil Direktur Utama JICT, Budi Cahyono menyebut dengan strategi elektrifikasi peralatan dapat memperkuat kemampuan penanganan peti kemas untuk mengimbangi peningkatan throughput dan mengurangi potensi bottleneck di lapangan.

Investasi dalam elektrifikasi armada bukan hanya mengganti alat lama, tetapi memperbesar ruang gerak untuk meningkatkan efisiensi, memangkas downtime, dan memberikan layanan yang lebih cepat kepada pelanggan.

“Kami menghadapi dinamika industri yang semakin kompleks, pertumbuhan volume, tuntutan kecepatan layanan, dan persaingan regional yang ketat. Penambahan alat EV ini adalah jawaban atas tantangan produktivitas, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi JICT untuk terus bersaing,” ujarnya.

Surabaya, Jatim (ANTARA) - Sejumlah terminal peti kemas yang dioperasikan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas akan dilengkapi dengan alat bongkar muat baru untuk meningkatkan layanan.

Corporate Secretary Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan alat baru itu meliputi 13 unit alat bongkar muat jenis quay container crane (QCC) atau alat angkat peti kemas di dermaga dan 26 unit alat bongkar muat jenis rubber tyred gantry crane (RTG) atau alat angkat peti kemas di lapangan penumpukan.

"Alat-alat tersebut rencananya akan mulai tiba secara bertahap pada semester II tahun 2026," kata Widyaswendra di Surabaya, Jatim, Selasa.

Widyaswendra mengatakan alat tersebut akan ditempatkan di sejumlah terminal utama seperti TPK Belawan di Sumatera Utara, TPS Surabaya di Jawa Timur, dan TPK Semarang di Jawa Tengah.

Terminal peti kemas lainnya yang akan menerima alat baru adalah TPK Panjang di Lampung, TPK Perawang di Riau, dan TPK Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, adalah TPK Nilam di Jawa Timur, TPK Kendari di Sulawesi Tenggara, dan TPK Kijing di Kalimantan Barat.

Selain mendatangkan alat baru, Pelindo Terminal Petikemas juga akan melakukan optimalisasi aset sejumlah alat baik QCC maupun RTG untuk mendukung kehandalan bongkar muat di terminal lainnya seperti di TPK Berlian yang akan dilengkapi dengan dua unit QCC.

Sementara itu, Ketua DPP Indonesia National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto​​​​​​​ menuturkan perlunya perkuatan kolaborasi antar pemangku kepentingan di industri kepelabuhanan.

Menurutnya, pembenahan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan perlu dilakukan seiring pertumbuhan lalu lintas barang yang setiap tahun terus meningkat.

"Dukungan infrastruktur, peralatan dan sistem operasi pelabuhan, harus terus diperbarui agar distribusi logistik nasional lebih optimal," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya​​​​​​​ menyoroti tiga hal utama yakni ketidakpastian regulasi, disparitas infrastruktur dan sumber daya manusia antarwilayah kepulauan dan kebutuhan standardisasi layanan termasuk di pelabuhan.

Ia menekankan infrastruktur logistik berbasis teknologi dan integrasi layanan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

"Semua pihak memiliki peran dalam mata rantai logistik untuk menghadirkan biaya logistik yang kompetitif, baik itu operator pelabuhan, jasa transportasi, hingga pergudangan," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Sejumlah terminal peti kemas yang dioperasikan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas akan dilengkapi dengan alat bongkar muat yang didatangkan dalam kondisi baru. Secara keseluruhan terdapat sedikitnya 13 unit alat bongkar muat jenis quay container crane atau QCC (alat angkat peti kemas di dermaga) dan 26 unit alat bongkar muat jenis rubber tyred gantry crane atau RTG (alat angkat peti kemas di lapangan penumpukan). Alat-alat tersebut rencananya akan mulai tiba secara bertahap pada semester-II tahun 2026.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan sejumlah alat baru tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanan bongkar muat. Menurutnya, alat tersebut akan ditempatkan di sejumlah terminal utama seperti TPK Belawan di Sumatera Utara, TPS Surabaya di Jawa Timur dan TPK Semarang di Jawa Tengah.

Terminal peti kemas lainnya yang akan menerima alat baru adalah TPK Panjang di Lampung, TPK Perawang di Riau, TPK Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah TPK Nilam di Jawa Timur, TPK Kendari di Sulawesi Tenggara, dan TPK Kijing di Kalimantan Barat.

“Selain mendatangkan alat baru, PT Pelindo Terminal Petikemas juga akan melakukan optimalisasi aset sejumlah alat baik QCC maupun RTG untuk mendukung kehandalan bongkar muat di terminal lainnya, seperti di TPK Berlian yang akan dilengkapi dengan dua unit QCC,” tambah Widyaswendra di Surabaya, Senin (09/02).

Ketua DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan perlunya perkuatan kolaborasi antar pemangku kepentingan di industri kepelabuhanan. Pembenahan infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan perlu dilakukan melihat pertumbuhan lalu lintas barang yang setiap tahun terus meningkat.

“Dukungan infrastruktur, peralatan dan sistem operasi pelabuhan, harus terus diperbarui agar distribusi logistik nasional lebih optimal,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menyoroti tiga hal utama, yakni ketidakpastian regulasi, disparitas infrastruktur dan sumber daya manusia antar wilayah kepulauan dan kebutuhan standarisasi layanan termasuk di pelabuhan. Ia menekankan infrastruktur logistik berbasis teknologi dan integrasi layanan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

“Semua pihak memiliki peran dalam mata rantai logistik untuk menghadirkan biaya logistik yang kompetitif, baik itu operator pelabuhan, jasa transportasi, hingga pergudangan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) memfokuskan strategi bisnis pada penguatan operasional dan kualitas layanan sepanjang 2026 sebagai langkah korporasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di tengah tingginya biaya logistik nasional.

Sebagai operator terminal petikemas, anak usaha dari Pelindo Terminal Petikemas ini memandang pelabuhan bukan sekadar fasilitas bongkar muat, melainkan aset strategis bisnis logistik yang menentukan kelancaran arus barang, struktur biaya distribusi, dan daya saing industri nasional.

Direktur Utama IPC Terminal Petikemas Guna Mulyana menegaskan, penguatan operasional menjadi kebutuhan mendasar dalam menjawab tantangan tersebut.

“Penguatan operasional dan layanan merupakan kebutuhan utama agar IPC TPK dapat memberikan manfaat optimal bagi pengguna jasa, masyarakat, dan pemegang saham, sekaligus memperkuat peran pelabuhan dalam mendukung arus logistik nasional,” ujar Guna dalam keterangan tertulis, Senin (19/1/2026).

Langkah tersebut sekaligus menjadi titik awal implementasi Roadmap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030. Tahun 2026 ditetapkan sebagai fase Operational and Service Excellence, yang diarahkan untuk membangun operasi terminal petikemas yang efisien, andal, dan terintegrasi sebagai basis pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Tekanan untuk meningkatkan efisiensi semakin relevan mengingat biaya logistik Indonesia masih mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023, berdasarkan data Bappenas dan BPS. Rasio tersebut dinilai masih tinggi dan berimplikasi langsung pada struktur biaya industri, harga barang, serta daya saing ekspor.

Menurut Guna, Roadmap RJPP 2026–2030 disusun dalam tiga tahapan pengembangan bisnis, yakni Operational & Service Excellence, Business & Connectivity Enhancement, dan Sustainable Development. Ketiga fase ini dirancang untuk mendorong efisiensi operasional, ekspansi konektivitas, serta pertumbuhan berkelanjutan.

Pada fase awal, IPC TPK menitikberatkan standarisasi proses bisnis, sistemisasi operasional, dan integrasi layanan terminal. Digitalisasi layanan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas, transparansi biaya, serta kecepatan layanan kepada pelanggan.

Sejumlah inisiatif digital yang telah berjalan sejak 2025 dilanjutkan pada 2026, antara lain Terminal Booking System (TBS) untuk meningkatkan keteraturan arus kendaraan dan efisiensi waktu layanan, pemindaian peti kemas untuk memperkuat keamanan dan kepatuhan, serta penerapan Terminal Operating System (TOS) Nusantara melalui sistem PARAMA dan PRAYA.

Kedua platform tersebut menjadi tulang punggung operasional berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan bisnis secara real time.

Selain penguatan operasional, IPC TPK juga mulai melakukan penataan model bisnis dengan merancang konsep hub and spoke. Skema ini ditujukan untuk mengoptimalkan kapasitas terminal, meningkatkan konektivitas antarpelabuhan, serta memperluas jangkauan layanan secara lebih efisien.

Melalui strategi tersebut, IPC TPK menargetkan peningkatan efisiensi biaya, kualitas layanan, dan daya saing bisnis, sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan dalam mendukung penurunan biaya logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, SEMARANG - Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang mencatat arus bongkar muat 1 juta twenty-foot equivalent unit (TEUs) per 25 Desember 2025 lalu. Capaian itu sejalan dengan arus peti kemas yang tumbuh di kisaran 15% sepanjang 2025. Kinerja tersebut didorong oleh transformasi operasional yang dijalankan sejak awal tahun lalu.

Terminal Head TPK Semarang I Nyoman Sutrisna menyebut penguatan perencanaan, pengendalian operasi, serta optimalisasi fasilitas menjadi faktor utama peningkatan kinerja terminal. "Ini adalah hasil dari transformasi operasional yang kami jalankan sejak awal 2025, penguatan perencanaan dan pengendalian operasi, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan peralatan terminal. Di tengah berbagai tantangan eksternal, kami bersyukur TPK Semarang mampu mencatatkan kinerja yang terus bertumbuh,” ujar Sutrisna, dikutip Jumat (9/1/2026).

Seiring meningkatnya arus lalu lintas barang, TPK Semarang menyiapkan sejumlah langkah penguatan kapasitas dan efisiensi operasional. Pada 2026, perbaikan infrastruktur akan dilakukan melalui peninggian area dermaga dan container yard. Selain itu, terminal juga akan menambah 27 unit head truck serta 4 unit quay container crane (QCC).

"Selain itu, pada tahun 2026 sebanyak 3 unit RTG akan diselesaikan proses elektrifikasinya hingga 100%. Penguatan sistem teknologi informasi terintegrasi dan peningkatan kompetensi SDM juga akan terus dilakukan sejalan dengan transformasi terminal berbasis Planning & Control," jelas Sutrisna dalam siaran pers.

Di sisi lain, Sutrisna mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi TPK Semarang, mulai dari fluktuasi volume pengiriman pada periode tertentu, tingkat kepatuhan pengguna jasa terhadap sistem operasional, hingga faktor eksternal seperti cuaca, rob, dan penurunan tanah di beberapa area.

“Kami berharap TPK Semarang dapat terus tumbuh menjadi terminal petikemas yang andalan, efisien, dan berdaya saing, seiring dengan pertumbuhan industri di Jawa Tengah. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan berkelanjutan, TPK Semarang diharapkan mampu berkontribusi optimal terhadap kelancaran logistik nasional,” tegas Sutrisna.

Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah Ade Siti Muksodah. Menurut Ade, peran TPK Semarang sebagai terminal feeder telah memberikan dampak positif bagi eksportir di Jawa Tengah.

"Hal ini memberi dampak positif juga kepada investor, khususnya bidang industri dan manufaktur untuk bisa mengembangkan industrinya di Jawa Tengah," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah tumbuh dobel digit sepanjang Januari–November 2025. Nilai ekspor kumulatif tercatat sebesar US$ 11.228,65 juta atau meningkat 12,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (c-to-c).

"[Ekspor ke] Amerika Serikat mencatat peningkatan yang cukup impresif sebesar US$1,16 miliar," ungkap Ketua Tim Harga dan Distribusi BPS Provinsi Jawa Tengah Wisnu Nurdiyanto pada awal pekan ini.