Bisnis.com, SEMARANG - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, mendampingi langsung proses penyensusan yang dilakukan salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang pada Kamis (25/6/2026).

"Kami melakukan pengawasan atau cek lapangan terkait pendataan pelaku usaha. Saya kira pelaku usahanya sangat senang sebagai responden, sangat welcome dan menerima petugas," ujarnya saat ditemui wartawan.
Ali menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang sama sekali tidak berkaitan dengan pajak.

BPS menjamin kerahasiaan informasi responen, untuk itu pihaknya berharap pelaku usaha yang menjadi responden bisa menerima petugas Sensus Ekonomi dengan tangan terbuka.
"Informasi individu akan kami rahasiakan. Tidak akan diberikan kepada pihak manapun, termasuk kantor pajak. Sehingga jangan khawatir. Sensus ini bukan terkait pajak," tegas Ali.
Sensus Ekonomi, jelas Ali, adalah upaya pemerintah untuk menggali informasi faktual mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Informasi tersebut akan menjadi dasar perumusan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Ini juga akan bermanfaat buat masyarakat juga, karena dengan kebijakan yang tepat di bidang perekonomian, maka ekonomi bisa semakin berkembang," lanjutnya.
Beberapa informasi yang coba digali melalui Sensus Ekonomi tersebut terbagi menjadi beberapa kategori.

Bagi pelaku usaha, informasi seperti pendapatan, pengeluaran, serta serapan tenaga kerja menjadi beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh petugas sensus.

Sementara bagi responden rumah tangga, kondisi ekonomi dan aktivitas usaha yang dilakukan di rumah akan menjadi informasi yang coba digali.
Ali menyampaikan bahwa secara kumulatif, ada lebih dari 4,9 juta usaha yang coba disensus di Jawa Tengah. Jumlah itu sudah termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sangat banyak, makanya kami mengerahkan banyak sekali petugas mitra BPS. Ada sekitar 36.890-an petugas yang kami rekrut untuk pendataan ini, tersebar di seluruh Jawa Tengah," jelasnya.
Sementara itu, Herliani, pemilik Toko Sederhana yang menjadi salah satu responden dalam sensus yang dilakukan, mengaku tidak merasa khawatir informasi yang disampaikannya akan merugikan usahanya di masa mendatang.

Justru, keterbukaannya terhadap petugas BPS menjadi bukti bahwa usaha yang dilakukannya itu telah sesuai dengan aturan.
"Sensus Ekonomi yang dilakukan hari ini bagus sekali. Soalnya akan digunakan untuk mengembangakn ekonomi di Indonesia. Bagi saya, pelaku usaha yang memiliki toko seperti ini, harus ada take and give dengan pemerintah. Supaya mereka tahu keadaan real di lapangan," ujar Herliani.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Data perekonomian yang andal menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi untuk bisa mewujudkan visi tersebut.
Dalam acara Pencanangan dan Pengukuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang pada Kamis (18/6/2026) pekan lalu, Sonny memastikan bahwa informasi yang diberikan responden akan bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang.

Seluruh proses pendataan dilakukan secara digital untuk memastikan keamanan informasi.

Petugas di lapangan juga tidak bisa mengakses ataupun menyimpan informasi yang diberikan responden, karena data sensus langsung dikirim ke sistem milik BPS.
Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya Pertama, baru kali ini Sensus Ekonomi memasukkan pencacahan di sektor pertanian.

"Sensus kali ini juga dilaksanakan selama 2,5 bulan, dari 15 Juni-31 Agustus 2026, karena kami ingin memastikan bahwa datanya lengkap. Baru kali ini juga sensus ekonomi ikut mencatat tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga keluarga. Karena memang banyak sekali aktivitas usaha yang dilakukan di dalam rumah," jelas Sonny.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2025 sebesar 4,66 persen atau 1,04 juta orang. Angka ini turun 0,12 persen dari Agustus 2024 yang mencapai 4,78 persen. Namun, penurunan tersebut tidak merata di seluruh daerah.

Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 30 daerah mencatat penurunan TPT, sementara lima lainnya mengalami kenaikan, yaitu Tegal (7,61 persen), Banyumas (6,26 persen), Sukoharjo (4,32 persen), Kudus (3,23 persen), dan Rembang (2,90 persen).

Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih mengatakan terdapat 12 kabupaten/kota dengan TPT di atas rata-rata provinsi.

Brebes menempati posisi tertinggi dengan 8,07 persen, disusul Kabupaten Tegal (7,61 persen), Cilacap (7,40 persen), Pemalang (6,61 persen), Banyumas (6,26 persen), Kota Tegal (5,82 persen), Kota Semarang (5,65 persen), Banjarnegara (5,39 persen), Batang (5,07 persen), Kebumen (4,95 persen), serta Kota Pekalongan dan Purbalingga masing-masing 4,83 persen.

Sementara itu, lima daerah mencatat TPT lebih rendah dibanding tingkat provinsi, yakni Wonogiri (2,16 persen), Temanggung (2,31 persen), Rembang (2,90 persen), Boyolali (2,97 persen), dan Grobogan (3,12 persen).

“TPT tertinggi dicapai Kabupaten Brebes sebesar 8,07 persen dan terendah di Kabupaten Wonogiri sebesar 2,16 persen,” kata Endang, Ahad (16/11/2025).

Dilihat dari latar belakang pendidikan, TPT di Jateng masih didominasi lulusan SMK sebesar 9,2 persen. Lulusan universitas berkontribusi 5,23 persen, sementara lulusan SD ke bawah menyumbang 2,41 persen.

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mencapai 4,82 persen atau turun tipis 0,01 persen dari tahun lalu. TPT perempuan 4,43 persen, atau turun 0,28 persen dibanding 2024. Di wilayah perkotaan, tingkat pengangguran tercatat 5,03 persen, lebih tinggi dari pedesaan yang sebesar 4,17 persen.

Penurunan TPT 0,12 persen setara dengan berkurangnya sekitar 7.000 penganggur dalam setahun. “Sekarang tercatat 1,04 juta orang penganggur,” ujar Endang.

Per Agustus 2025, penduduk usia kerja (PUK) di Jateng tercatat 30,04 juta orang, meningkat 325 ribu dari tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 22,34 juta termasuk angkatan kerja, naik 427 ribu dari Agustus 2024. Sementara non-angkatan kerja turun menjadi 7,7 juta orang.

Dari total angkatan kerja tersebut, 21,3 juta sudah bekerja, dan 1,04 juta lainnya masih menganggur. “Sepanjang periode Agustus 2024 sampai Agustus 2025 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 434 ribu orang,” kata Endang.

Semarang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) pada Triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Sedang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan III dibanding triwulan sebelumnya naiknya sebesar 5,28 persen," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih di Semarang, Rabu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode tersebut tercatat mencapai Rp490,48 triliun.

Dari sisi produksi, lanjut dia, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 11,79 persen.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lanjut dia, merupakan satu-satunya bidang yang mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -0,70 persen.

"Dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan tertinggi yakni ekspor barang dan jasa sebesar 11,31 persen," katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar keempat perekonomian nasional dengan kontribusi 14,5 persen.

Jawa Tengah masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Jawa Timur.

Ia menambahkan lapangan usaha Industri Pengolahan masih mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2025 dengan kontribusi sebesar 33,43 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, lanjut dia, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 60,64 persen.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025