Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan hubungan antara organisasi pengusaha dengan serikat pekerja untuk membangun iklim investasi yang kondusif.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa kecocokan atau chemistry yang terbangun antara pengusaha dan serikat pekerja, menjadi faktor utama dalam menjaga kondusivitas iklim usaha di Jateng, khususnya di tengah dinamika geopolitik global.

Gus Yasin menyebut, iklim investasi yang terjaga tercermin dari realisasi investasi yang masuk ke wilayah ini. Pada kuartal I tahun 2026, realisasi investasi Jateng tercatat mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23% dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa kebersamaan antara pengusaha dan serikat buruh benar-benar kuat. Sehingga keberadaan mereka menguatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," ujarnya saat acara Pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Tengah Periode 2026 - 2031 di Semarang, Rabu, (3/6/2026).

Ketua DPP Apindo Jateng Helmi Tas'an Wartono menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jateng. Ia berharap para pengusaha dapat terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat buruh, sehingga usaha yang dikembangkan di Jawa Tengah dapat bertahan dan berlangsung dengan aman.

Helmi mengatakan, Provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik bagi investor karena beberapa faktor seperti ketersediaan sumber daya manusia unggul, lingkungan yang aman dan kondusif, ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi, kemudahan dan kepastian berusaha, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Derasnya investasi yang masuk berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat Jawa Tengah.

"Bersama dengan rekan-rekan dari serikat pekerja dan pemerintah, Apindo Jawa Tengah bertekad dan siap untuk menjadi mitra strategis menjaga dunia usaha di Jawa Tengah,” ucap Helmi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo Shinta W. Kamdani berpesan agar Apindo Jawa Tengah menjaga amanah dengan baik dalam menjalankan perannya. Ia juga berpesan agar para pengusaha terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus mengawal isu ketenagakerjaan secara konsisten, termasuk reformasi Undang-Undang ketenagakerjaan, advokasi berbagai isu strategis dunia usaha, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan Jawa Tengah.

Bisnis.com, SEMARANG — Optimisme konsumen terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2026 dipastikan tetap terjaga dengan kuat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 yang menyentuh angka 116,52, atau berada di atas ambang batas level optimis (>100).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Andi Reina Sari H., menjelaskan bahwa kondisi tersebut ditopang oleh dua faktor utama, yaitu optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan.

"Kondisi tersebut ditopang oleh optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap perekonomian ke depan yang berada pada level optimis," jelasnya, dikutip Minggu (31/5/2026).

Reina menjelaskan bahwa perkembangan IKK di Jawa Tengah tercatat sejalan dengan hasil Survei Konsumen secara nasional. Selain itu, pergerakan tersebut juga searah dengan perkembangan IKK di sejumlah wilayah strategis seperti Kota Semarang, Solo, Purwokerto, dan Tegal yang seluruhnya konsisten berada pada level optimis.

Keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi riil di Provinsi Jawa Tengah saat ini juga dilaporkan tetap kokoh. Hal ini terefleksi langsung dari perolehan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Maret 2026 yang mampu bertengger di level 109,63.

Optimisme yang kuat dari sisi konsumen tersebut didukung oleh keyakinan masyarakat yang tinggi terhadap aspek penghasilan saat ini. Faktor pendukung lainnya meliputi persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja serta intensitas konsumsi barang tahan lama yang tetap berada di level optimis.

Untuk periode ke depan, Reina memperkirakan tingkat optimisme konsumen di Provinsi Jawa Tengah akan terus bertahan pada level optimis. Ekspektasi ini terindikasi dari capaian Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Maret 2026 yang berhasil mencapai angka sebesar 123,41.

"Fokus optimisme mencakup proyeksi penghasilan individu, ketersediaan lapangan kerja baru, dan geliat aktivitas kegiatan usaha dalam kurun waktu enam bulan mendatang," lanjutnya.

Kondisi psikologis konsumen di Jawa Tengah tersebut sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi per Kuartal I/2026. Berdasarkan rilis resmi data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei 2026, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,89% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Capaian pertumbuhan tersebut berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan Pulau Jawa sebesar 5,79% (yoy) serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,61% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian daerah dengan pangsa mencapai 60,01% terhadap total PDRB. Sektor pengeluaran ini melaju dengan pertumbuhan sebesar 5,08% (yoy) akibat tingginya mobilitas masyarakat selama momentum mudik Idulfitri 2026.

Selain konsumsi, peningkatan kinerja perekonomian Jawa Tengah juga didukung penuh oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau sektor investasi yang melonjak tumbuh sebesar 9,61% (yoy). Akselerasi investasi swasta dan pemerintah ini didorong oleh masifnya pembangunan pabrik di kawasan industri serta keberlanjutan berbagai proyek strategis daerah.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tetap memberikan kontribusi terbesar dengan pangsa 32,69% dan tumbuh positif sebesar 4,04% (yoy) di tengah kendala banjir nasional.

Sementara itu, sektor konstruksi melesat 11,91% (yoy) bersama sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh sebesar 14,14% (yoy) seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah membuka kuartal pertama tahun 2026 dengan catatan positif. Di tengah dinamika ketidakpastian global, Jawa Tengah berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89% (year-on-year/yoy) pada Kuartal I/2026.

Capaian ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten jika dibandingkan dengan realisasi pada Kuartal IV/2025 yang tercatat sebesar 5,84% (yoy).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,79% (yoy).

Selain itu, performa ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,61% (yoy). Kinerja ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi daerah di awal tahun anggaran.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi motor penggerak utama dengan pangsa mencapai 60,01% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor ini tumbuh 5,08% (yoy), meningkat secara signifikan dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,44% (yoy). Peningkatan ini terutama dipicu oleh tingginya aktivitas ekonomi selama periode perayaan hari besar.

M. Noor Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa kuatnya konsumsi ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, terutama selama momentum mudik Idulfitri 2026.

"Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat Jawa Tengah terutama saat momentum mudik lebaran Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026," jelasnya, dikutip Jumat (8/5/2026).

Selain konsumsi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencatatkan akselerasi hingga di angka 9,61% (yoy). Capaian ini lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 6,24% (yoy).

Keberlanjutan pembangunan pabrik di kawasan industri serta pengerjaan proyek strategis nasional menjadi penopang utama kenaikan aliran modal di wilayah Jawa Tengah. Sektor investasi terus menunjukkan tren positif sebagai basis pertumbuhan jangka panjang.

Konsumsi pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,36% (yoy) pada periode laporan ini. Lonjakan didorong oleh akselerasi perbaikan infrastruktur jalan raya di berbagai kabupaten dan kota guna menyambut arus mudik Lebaran 2026.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sektor Industri Pengolahan masih memegang kontribusi terbesar, yakni 32,69% dari total PDRB Jawa Tengah.

Sektor ini tumbuh positif sebesar 4,04% (yoy) seiring dengan masih kuatnya kinerja manufaktur. Namun, pertumbuhan di sektor ini mengalami perlambatan jika dibandingkan periode sebelumnya.

Nugroho menyebut bahwa perlambatan pada Industri Pengolahan dipicu oleh gangguan pada jalur logistik utara Jawa akibat bencana banjir yang menghambat moda transportasi kereta api.

Hal ini tercermin dalam penurunan indikator Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Industri berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia pada Kuartal I/2026. Kendati demikian, sektor konstruksi justru menunjukkan arah sebaliknya dengan pertumbuhan pesat.

Sektor Konstruksi tumbuh sebesar 11,91% (yoy) pada Kuartal I/2026, naik tajam dari 6,85% (yoy) pada Kuartal IV/2025. Percepatan ini tidak lepas dari pembangunan berbagai fasilitas publik dan infrastruktur strategis yang dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah.

"Akselerasi pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat juga menjadi pendorong peningkatan kinerja konstruksi pada triwulan I 2026," jelas Nugroho.

Program pemerintah pusat itu juga ikut berdampak ke sektor usaha lain. Penyediaan akomodasi dan makan minum dilaporkan tumbuh di angka 14,14% (yoy).

Angka tersebut jadi yang tertinggi dibanding sektor usaha lain. Selain faktor Makan Bergizi Gratis, peningkatan okupansi hotel selama momentum Ramadan dan HBKN ikut menjadi pendongkrak kinerja pertumbuhan pada sektor usaha ini.

Nugroho melanjutkan bahwa secara umum perekonomian Jawa Tengah berada dalam tren yang cenderung optimis. Keyakinan itu tercermin dari data perilaku konsumen yang telah dihimpun BI sebelumnya.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah tercatat meningkat dari 117,56 pada Kuartal IV/2025 menjadi 123,82 pada Kuartal I/2026.

"Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan tetap berada di zona optimistis," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah membuka rangkaian Road to Forum Perumusan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Jawa Tengah (Pusaka Jateng) 2026 pada 11 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk memetakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah dinamika ketidakpastian global yang kian meningkat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Fokus utamanya adalah menghasilkan solusi aplikatif melalui kompetisi karya tulis ilmiah (call for paper) yang menyasar isu-isu strategis di Jawa Tengah.

"Forum Pusaka Jateng ini merupakan forum diskusi. Bentuknya adalah call for paper yang membahas tentang berbagai perkembangan ekonomi terkini, dampak isu strategis terhadap perekonomian Jawa Tengah, serta pada akhirnya nanti kita ingin merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi berbagai isu strategis tersebut," ujar Nugroho.

Berdasarkan data makroekonomi, Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% pada 2025. Capaian ini didorong oleh sektor investasi yang solid serta kinerja industri pengolahan yang terjaga. Kendati demikian, tantangan besar membayangi pada tahun 2026, terutama terkait risiko geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi global.

Nugroho mencermati bahwa ketegangan antara Iran, Amerika, dan Israel dapat memicu lonjakan biaya distribusi dan inflasi. "Adanya ketegangan geopolitik inilah yang akan menjadikan faktor risiko yang bisa menjadikan pertumbuhan mungkin tidak tercapai 3,3% baik di 2026 ataupun 2027. Jika terjadi pemblokiran di Selat Hormuz, kemungkinan ini akan meningkatkan biaya distribusi dan akhirnya inflasi serta pertumbuhan kita yang akan suffer," tambahnya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, KPw BI Jawa Tengah mengidentifikasi sektor pariwisata sebagai motor penggerak baru yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar. Data menunjukkan bahwa sektor akomodasi, makan, dan minum tumbuh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, optimalisasi masih diperlukan karena kunjungan wisatawan mancanegara saat ini masih terkonsentrasi di Borobudur dan Prambanan.

Selain pariwisata, pengembangan ekosistem halal dan industri hijau menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan kecepatan perputaran uang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan Jawa Tengah di angka 5,1% hingga 5,9% pada sepanjang tahun 2026.

"Presiden Prabowo telah mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Ini berusaha dicapai dengan Astacita, sesuatu yang ambisius, tapi mungkin bisa dicapai dengan ekstra effort yang luar biasa. Melalui call for paper ini, kami ingin menggali ide spesifik apa yang harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut," pungkas Nugroho.

Melalui sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Forum Pusaka Jateng 2026 diharapkan mampu mentransformasi hasil riset menjadi kebijakan nyata.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty bersama sejumlah pengusaha asal India pada Kamis (19/2/2026).
Luthfi menilai pertemuan itu sebagai momen penting untuk mempromosikan peluang investasi yang dimiliki Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menjajaki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hijau (green economy), tenaga medis, serta industri garmen yang bersifat padat karya.
Investasi anyar dari pertemuan strategis tersebut begitu dinanti oleh Luthfi. Pasalnya, realisasi investasi memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Tercatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 5,37%. Hal itu diikuti dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39%.
"Itu semua berkat investasi yang datang dari luar negeri, salah satunya India, dan investasi dalam negeri. Jawa Tengah adalah provinsi yang ramah untuk berinvestasi," ujar Luthfi.
Saat ini, investasi India di Jawa Tengah diperkirkan mencapai angka Rp646,52 miliar. Realisasi investasi itu terdiri dari beberapa sektor seperti industri tekstil sekitar 62%, hotel dan restoran 16%, perdagangan dan reparasi sekitar 12%, industri kayu 4%, serta industri dan sektor lainnya.
Duta Besar India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, mengungkapkan ketertarikannya terhadap Jawa Tengah. Terlebih, dari segi demografis, baik Indonesia maupun India sama-sama memiliki jumlah penduduk yang tinggi.

"Saya mengapresiasi iklim investasi di Jawa Tengah yang stabil, termasuk dalam hal sosial dan ekonomi. Perusahaan kami sangat bahagia di Jawa Tengah, seperti di rumah sendiri," katanya.
Sandeep menambahkan bahwa sekitar Agustus 2026 nanti akan ada groundbreaking salah satu perusahaan dari India di Jawa Tengah. Nilai investasi perusahaan tersebut mencapai sekitar US$30 juta.
Sebagai informasi, realisasi investasi Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun.

Angka ini menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Dari nilai investasi itu, terdapat sebanyak 105.078 proyek yang terealisasi, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.

Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 5,37 persen (year on year) pada triwulan IV 2025.

"Capaian ini memosisikan Jateng di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,11 persen," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, di Semarang, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa capaian tersebut juga menempatkan Jateng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.

Tidak hanya sekadar angka makro, pertumbuhan itu terbukti berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan turunnya angka kemiskinan secara signifikan.

"Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus perlu kita tingkatkan," katanya.

Menurut dia, momentum pertumbuhan yang berada di atas nasional itu harus terus dijaga dan diarahkan untuk program-program yang menyentuh masyarakat bawah.

"Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas, agar kualitas hidup mereka meningkat," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Jateng berhasil ditekan dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025.

Jumlah penduduk miskin Jateng pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024 yang sebanyak 3,40 juta orang.

"Pertumbuhan kita inklusif, didukung oleh gini ratio di angka 0,350. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menyempit," katanya.

Peningkatan ekonomi juga tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jateng yang kini mencapai Rp50,82 juta, naik 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berhasil dijaga pada angka 4,32 persen per November 2025.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jateng menyadari masih ada pekerjaan rumah pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 74,77.

"IPM kita masih berada di rata-rata nasional yang tentu saja harus kita upayakan untuk peningkatannya," kata Sumarno.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat jejaring perdagangan dengan wilayah lain, salah satunya dengan menggelar forum Misi Dagang dan Investasi Jawa Tengah–Jawa Timur pada Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini menjadi instrumen penting bagi Jateng untuk memperluas penetrasi pasar produk unggulan daerah sekaligus menjaga stabilitas pasokan komoditas strategis.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum krusial bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Melalui misi dagang ini, kami berharap potensi unggulan Jawa Timur dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan di Jawa Tengah sesuai kebutuhan daerah. Begitu pula produk unggulan Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi referensi dan role model pengembangan di Jawa Timur,” ujar Taj Yasin dalam siaran pers.

Pemprov Jateng berkomitmen memfasilitasi setiap peluang kerja sama agar berkelanjutan dan inklusif. Menurut Taj Yasin, penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini dapat memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar peluang kerja sama yang terbangun dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Kami berharap hingga penutupan acara dapat tercapai transaksi yang signifikan,” ucap Taj Yasin.

Analisis sektoral menunjukkan bahwa sektor peternakan mendominasi nilai transaksi dengan angka mencapai Rp1,1 triliun, disusul oleh sektor perikanan sebesar Rp378 miliar. Di sisi lain, transaksi pada komoditas perkebunan seperti kopi dan gula juga mencatatkan nilai yang melampaui Rp100 miliar per tahun bagi beberapa perusahaan peserta.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi keterbukaan Jateng dalam menerima arus investasi dan komoditas dari daerahnya. Ia merinci bahwa dari total nilai transaksi, Jatim melakukan pembelian produk dari Jateng senilai Rp184 miliar serta menanamkan investasi sebesar Rp96 miliar.

“Investasi ini salah satunya untuk mendukung program nasional, karena di Jatim lahan sawah yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah terbatas, sehingga kami melakukan investasi di Jawa Tengah,” jelas Khofifah.

Beberapa transaksi korporasi besar yang tercatat dalam misi ini memperkuat posisi Jateng sebagai pemasok utama bahan pangan nasional. Di antaranya adalah pembelian beras oleh Indomaret dan Indogrosir Jawa Tengah senilai Rp126,5 miliar serta transaksi produk perikanan dari UD Dwi Manunggal Semarang sebesar Rp142,8 miliar.

Selain itu, sektor industri hasil tembakau melalui PT PSPM Semarang mencatatkan angka Rp192 miliar. Kerja sama strategis lainnya juga melibatkan PT Indoacidatama Karanganyar dengan PT Sinergi Gula Nusantara melalui transaksi gula senilai Rp105 miliar.

Kerja sama ini diresmikan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara kedua pemerintah provinsi. Dokumen tersebut mencakup kerja sama antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asosiasi pengusaha, serta komitmen transaksi perdagangan dari delapan pelaku usaha utama yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi regional di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan. Lantas, berapa kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut UMP 2026 secara nasional dapat naik hingga 7,3% karena PP Pengupahan mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan data inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY) dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Simulasi UMP Jawa Tengah 2026

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79% secara tahunan (YoY) pada November 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37% YoY per kuartal III/2025.

Berdasarkan PP No. 49/2025, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Apabila menggunakan rentang alfa tertinggi 0,9, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan dapat mencapai 7,62%.

UMP Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebesar Rp2.169.349. Dengan kenaikan 7,62%, maka pertambahan nilainya ialah sebesar Rp165.304 atau naik menjadi sekitar Rp2.334.653.

Sebaliknya, apabila menggunakan rentang alfa terendah 0,5, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan adalah sebesar 5,48%.

Pertambahan nilai dari persentase tersebut adalah Rp118.880. Dengan demikian, UMP Jawa Tengah 2026 paling tidak dapat naik menjadi Rp2.288.229.

Bisnis.com, SEMARANG - Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah (Jateng) mesti mempertimbangkan peran daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang pada Rabu (19/11/2025) malam.

Rahmat menjelaskan bahwa hingga Kuartal III/2025, lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian masih menjadi kontributor utama bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Namun demikian, ada catatan yang diberikan atas fenomena itu.

"Dua hal ini (pertanian dan industri) sebenarnya bisa saling berjalan dengan baik, bisa juga saling memakan. Kalau memang industri yang kita kembangkan tidak berkaitan dengan pertanian, maka lahan untuk produksi pangan pasti akan berkurang. Ini yang perlu keseimbangan yang optimal, antara sektor pertanian dan industri," ucap Rahmat.

Merespons hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah untuk bisa fokus melakukan hilirisasi pertanian.

Bukan berarti anti terhadap industri berteknologi tinggi, kata Rahmat, namun Jawa Tengah mesti mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional di masa mendatang.

"Kami mencoba memfasilitasi investasi Business-to-Business (B2B), khususnya industri pengolahan hilirisasi pertanian dengan petani binaan kami," kata Rahmat.

Strategi itu dilakukan sebagai bukti bahwa hilirisasi pertanian dengan skala menengah bisa dilakukan di Jawa Tengah.

KPw BI Provinsi Jawa Tengah mendorong masuknya arus investasi ke sektor pertanian di Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya mempopulerkan prinsip green & circular economy.

"Supaya Jawa Tengah tetap berkesinambungan sebagai tumpuan pangan. Dia perlu lingkungan yang pro pertanian," kata Rahmat.

Secara umum, perekonomian Jawa Tengah pada Kuartal III/2025 tumbuh 5,57% year-on-year (yoy). Angka tersebut sedikit lebih tinggi ketimbang periode sebelumnya yaitu 5,28% (yoy) pada Kuartal II/2025.

Rahmat menuturkan bahwa laju pertumbuhan yang dicatatkan Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 5,04% (yoy) maupun keseluruhan Pulau Jawa dengan 5,17% (yoy).

"Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 6,71% (yoy) sejalan dengan realisasi investasi hingga Kuartal III/2025 yang telah mencapai 84,42% dari target tahunan," kata Rahmat.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2025 sebesar 4,66 persen atau 1,04 juta orang. Angka ini turun 0,12 persen dari Agustus 2024 yang mencapai 4,78 persen. Namun, penurunan tersebut tidak merata di seluruh daerah.

Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 30 daerah mencatat penurunan TPT, sementara lima lainnya mengalami kenaikan, yaitu Tegal (7,61 persen), Banyumas (6,26 persen), Sukoharjo (4,32 persen), Kudus (3,23 persen), dan Rembang (2,90 persen).

Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih mengatakan terdapat 12 kabupaten/kota dengan TPT di atas rata-rata provinsi.

Brebes menempati posisi tertinggi dengan 8,07 persen, disusul Kabupaten Tegal (7,61 persen), Cilacap (7,40 persen), Pemalang (6,61 persen), Banyumas (6,26 persen), Kota Tegal (5,82 persen), Kota Semarang (5,65 persen), Banjarnegara (5,39 persen), Batang (5,07 persen), Kebumen (4,95 persen), serta Kota Pekalongan dan Purbalingga masing-masing 4,83 persen.

Sementara itu, lima daerah mencatat TPT lebih rendah dibanding tingkat provinsi, yakni Wonogiri (2,16 persen), Temanggung (2,31 persen), Rembang (2,90 persen), Boyolali (2,97 persen), dan Grobogan (3,12 persen).

“TPT tertinggi dicapai Kabupaten Brebes sebesar 8,07 persen dan terendah di Kabupaten Wonogiri sebesar 2,16 persen,” kata Endang, Ahad (16/11/2025).

Dilihat dari latar belakang pendidikan, TPT di Jateng masih didominasi lulusan SMK sebesar 9,2 persen. Lulusan universitas berkontribusi 5,23 persen, sementara lulusan SD ke bawah menyumbang 2,41 persen.

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mencapai 4,82 persen atau turun tipis 0,01 persen dari tahun lalu. TPT perempuan 4,43 persen, atau turun 0,28 persen dibanding 2024. Di wilayah perkotaan, tingkat pengangguran tercatat 5,03 persen, lebih tinggi dari pedesaan yang sebesar 4,17 persen.

Penurunan TPT 0,12 persen setara dengan berkurangnya sekitar 7.000 penganggur dalam setahun. “Sekarang tercatat 1,04 juta orang penganggur,” ujar Endang.

Per Agustus 2025, penduduk usia kerja (PUK) di Jateng tercatat 30,04 juta orang, meningkat 325 ribu dari tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 22,34 juta termasuk angkatan kerja, naik 427 ribu dari Agustus 2024. Sementara non-angkatan kerja turun menjadi 7,7 juta orang.

Dari total angkatan kerja tersebut, 21,3 juta sudah bekerja, dan 1,04 juta lainnya masih menganggur. “Sepanjang periode Agustus 2024 sampai Agustus 2025 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 434 ribu orang,” kata Endang.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Sebagai Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah 2025 dalam Malam Penganugerahan Radar Kudus Award pada Jumat (17/10/2025) di Pendopo Bupati Blora. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas capaian kinerja makroekonomi di Jawa Tengah yang menunjukkan geliat yang signifikan, bahkan melampaui rerata nasional, di bawah kepemimpinan Luthfi.
Per kuartal II/2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai angka 5,28% secara year on year (yoy). Angka tersebut berhasil melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,12% (yoy).
Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hingga kuartal III/2025, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai sekitar Rp57 triliun. Jumlah ini merupakan realisasi investasi tertinggi di Pulau Jawa, dengan porsi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sekitar 65% dari total tersebut.
Tingginya realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi ini secara langsung berkorelasi positif terhadap pasar tenaga kerja. Investasi besar tersebut telah berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini. Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Pulau Jawa, menduduki peringkat keempat dengan sumbangan sebesar 14,43%.
Strategi percepatan ekonomi yang diterapkan oleh Gubernur Luthfi bersifat multi-sektor dan komprehensif. Upaya tersebut mencakup jaminan kemudahan berusaha, pengendalian inflasi yang ketat, serta penguatan daya saing dan nilai tambah pada sektor industri. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing kuat dan konsep aglomerasi ekonomi di wilayah eks karesidenan juga menjadi fokus utama.
Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi ditempatkan sebagai pilar fundamental dalam struktur ekonomi regional. Luthfi secara eksplisit mengakui peran vital sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi. "UMKM ini urat nadi yang perlu dikembangkan, karena sektor ini tidak pernah mengenal krisis atau resesi," kata Luthfi.
Data menunjukkan vitalitas sektor ini. Hingga Kuartal III/2025, tercatat sebanyak 28.365 unit koperasi aktif di Jawa Tengah. Koperasi-koperasi tersebut berhasil menghimpun anggota hingga 7.001.282 orang dan menyerap 118.667 tenaga kerja. Total nilai aset koperasi tercatat mencapai Rp51,09 triliun, dengan akumulasi omzet sebesar Rp42,22 triliun.
Sementara itu, sektor UMKM yang berada di bawah pembinaan pemerintah provinsi mencakup 197.539 unit. Nilai aset gabungan UMKM ini mencapai Rp39,65 triliun, menghasilkan omzet sebesar Rp69,88 triliun. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM jauh lebih besar, mencapai 1.376.600 orang. Dimana kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada Kuartal II/2025 mencapai 8,36%.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi agenda prioritas untuk menopang geliat perekonomian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan hingga akhir tahun 2025, sebanyak 94% dari total panjang jalan provinsi akan berada dalam kondisi mantap. Selain itu, percepatan revitalisasi infrastruktur vital seperti Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terus didorong. Upaya ini juga diikuti dengan akselerasi penambahan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) baru," ujarnya usai menerima penghargaan.
Luthfi menambahkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menuntut integrasi kerja dari berbagai pihak. Kolaborasi harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Selain itu, stakeholder terkait, potensi masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa juga diposisikan sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi kemajuan daerah.
Acara penganugerahan tersebut turut memberikan penghargaan kepada 35 tokoh lainnya. Di antara penerima penghargaan adalah para bupati di wilayah eks Karesidenan Pati, serta penghargaan khusus kepada tokoh Samin, Pramugi Prawiro Wijoyo, atas kontribusinya dalam mengembangkan Desa Wisata Samin di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Komitmen terhadap pengembangan ekonomi daerah, baik dari sisi makro maupun mikro, menjadi benang merah utama dalam acara Malam Penganugerahan tersebut.