REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Cekungan Bandung diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan yang selama ini membebani mobilitas warga Bandung Raya. Selain mempercepat perjalanan, kehadiran BRT juga diproyeksikan meningkatkan akses transportasi publik dan mendorong aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan.

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana mulai menyosialisasikan pembangunan proyek tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan di Kecamatan Cibeunying Kidul untuk memberikan informasi terkait tahapan pekerjaan, pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi, serta manfaat yang akan dirasakan setelah BRT beroperasi.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong mobilitas yang lebih efisien.

"Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan proyek, Brantas Abipraya bersama para pemangku kepentingan menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul," ujar Dian dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dian, sistem transportasi massal yang terintegrasi diperlukan untuk menjawab tantangan kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di kawasan Bandung Raya.

“Brantas Abipraya mendukung penuh pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Dian.

Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung mencakup pembangunan jalur khusus atau on corridor, halte, perkerasan jalan, serta revitalisasi trotoar. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi umum maupun pejalan kaki.

Selama proses konstruksi berlangsung, Brantas Abipraya menerapkan manajemen lalu lintas secara bertahap guna mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan kerja melalui pemasangan rambu-rambu, pengaturan zona kerja, serta penyediaan jalur pedestrian sementara.

Dian mengatakan, masukan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur perkotaan. Karena itu, perusahaan membuka kanal pengaduan untuk menerima saran maupun laporan dari warga selama proses pembangunan berlangsung.

"Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bandung Raya," ujar Dian.

Perwakilan masyarakat Kelurahan Cicadas, Suherman, berharap kehadiran BRT tidak hanya membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar koridor yang dilalui transportasi massal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghadirkan layanan Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) di kawasan Bandung Raya sebagai upaya memperkuat sistem transportasi massal perkotaan sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas.

Proyek transportasi publik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Bandung dan sekitarnya.

“Penyiapan operasional BRT BBMA di tahun 2027 mendatang, terdapat beberapa lokasi yang akan dibangun menjadi Depo,” kata Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Muiz menjelaskan, beberapa depo yang akan melayani BRT di antaranya depo Leuwipanjang yang dapat menampung sebanyak 20 unit bus dan Depo Cicaheum dengan kapasitas 59 bus.

Sebagai tindak lanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub bersama Pemerintah Kota Bandung di Kantor Wali Kota Bandung pekan ini.

Pertemuan tersebut membahas upaya mendorong mobilitas perkotaan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di kawasan Bandung Raya.

“Kehadiran BRT nantinya diharapkan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi sehari-hari melalui pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses,” ujar Muiz.

“Pembangunan BRT BBMA bukan sekadar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” lanjut Muiz.

Ia menyebut keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat pengguna layanan.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi melalui BRT BBMA.

“Saat ini pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan,” kata Farhan.

“Di lapangan memang ditemukan beberapa tantangan seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut,” lanjut dia.

Kendati demikian, pihaknya menyatakan akan segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga diharapkan progres penyiapan operasional BRT berjalan dengan lancar.

Sebagai informasi, BRT Bandung memasuki tahap pembangunan infrastruktur pendukung.

Sejumlah pekerjaan yang tengah dilakukan meliputi pembersihan lahan untuk pembangunan depo di kawasan Leuwipanjang hingga pembangunan halte di sejumlah titik strategis.

Kehadiran BRT Bandung Raya diproyeksikan menjadi tulang punggung transportasi publik yang menghubungkan lima wilayah, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan Bandung Raya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut progres proyek dapat dipantau melalui portal resmi pemerintah daerah.

Sementara menunggu operasional penuh BRT Bandung Raya, layanan transportasi publik di wilayah tersebut saat ini masih dilayani oleh Trans Metro Bandung (TMB).

Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,

Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fokus utama dalam menghadapi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang direncanakan berlangsung hingga 2027.

Farhan mengatakan, dua sektor tersebut merupakan titik pertama yang terdampak langsung oleh program BRT sehingga perlu diselesaikan lebih awal agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di masyarakat.

“Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Ia mengakui, saat ini muncul sejumlah kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi kemacetan serta dampak sosial selama masa pembangunan. Namun, Farhan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian secara rinci.

“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema penanganan ini bisa diterima oleh semua masyarakat,” katanya.

Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia memahami adanya persepsi bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.

“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.

Terkait kemungkinan relokasi atau kompensasi bagi PKL, Farhan menuturkan pemerintah belum mengambil keputusan dan akan mengedepankan dialog untuk memahami kondisi riil para pelaku usaha.

“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.

Farhan juga memastikan keberadaan angkutan kota tidak akan dihilangkan dengan hadirnya BRT. Menurut dia, angkot justru akan difungsikan sebagai pengumpan atau feeder bagi sistem transportasi utama.

“Angkot mah enggak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026