Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut baik rencana Presiden RI Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya ke Kota Bandung pada Senin (25/5), Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk mempersiapkan langkah reaktivasi tersebut

"Kita sangat menunggu reaktivasi ini, karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antarkota di dalam Pulau Jawa," ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Farhan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melakukan kajian mendalam.

Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung.

"Kita ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein yang di tahun 2019 traffic-nya itu sekitar 3,8 juta orang, 3 juta penerbangan domestik, 800 ribu penerbangan internasional," kata dia.

Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.

Pihaknya juga berencana melakukan perbaikan infrastruktur jalan, termasuk optimalisasi jalan keluar tol menuju Bandara Husein Sastranegara melalui kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) guna mengurai potensi kepadatan arus lalu lintas.

Selain itu, keberadaan infrastruktur jembatan layang (flyover) Nurtanio dinilai bakal memperlancar akses masyarakat menuju bandara dalam kota tersebut.

Lebih lanjut, Farhan menyebutkan spesifikasi Bandara Husein Sastranegara saat ini masih sangat memadai untuk memfasilitasi jenis pesawat berbadan sedang seperti Boeing 737 maupun Airbus A320.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tahun ini adalah tahun infrastruktur. Kita akan melakukan perbaikan di hampir seluruh ruas jalan, sekaligus memperkuat sistem transportasi publik,

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menetapkan tahun 2026 sebagai momentum untuk memprioritaskan pada pembenahan sistem transportasi publik melalui proyek Bus Rapid Transit (BRT) serta peremajaan angkutan kota (angkot) berbasis listrik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, penguatan sektor transportasi publik menjadi prioritas utama, sejalan dengan hasil evaluasi kinerja yang masih berada di bawah tingkat kepuasan masyarakat.

“Tahun ini adalah tahun infrastruktur. Kita akan melakukan perbaikan di hampir seluruh ruas jalan, sekaligus memperkuat sistem transportasi publik,” ujar Farhan di Bandung, Jumat

Menurut dia, pengembangan layanan BRT dengan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan diharapkan mampu menjadi tulang punggung transportasi massal di Kota Bandung.

“Untuk BRT, kami mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan. Ini akan menjadi solusi transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi,” katanya.

Selain BRT, Pemkot Bandung juga akan meremajakan angkot secara bertahap dengan mengadopsi teknologi kendaraan listrik.

Transformasi ini, kata dia, tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan, tetapi juga mendukung pengurangan emisi dan penciptaan lingkungan yang lebih bersih.

“Angkot akan kita dorong beralih ke sistem listrik. Ini bagian dari transformasi transportasi yang ramah lingkungan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah kota juga akan menggenjot perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga.

Farhan mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, namun optimistis dapat diselesaikan secara bertahap.

“Kita sadar ada banyak tantangan, tetapi yang penting pekerjaan berjalan dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut peluang investasi pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) mencapai lebih dari Rp50 miliar dalam dua tahun pertama.

"Karena anggarannya yang akan dikelola juga besar ya. Maksudnya, peluang investasinya bisa di atas Rp50 miliar. Jadi, memang mesti lembaga konservasi yang memiliki kekuatan pengelolaan yang sangat baik," kata Farhan di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Farhan mengungkapkan proses penataan dan pengelolaan Bandung Zoo saat ini memasuki tahap penting dengan dibukanya peluang kerja sama bagi lembaga konservasi berbadan hukum.

Ia menyebut 85 lembaga konservasi telah diundang untuk mengikuti proses seleksi dalam kerangka pemanfaatan dan pengelolaan kebun binatang tersebut.

"Yang penting dia (calon pengelola) harus memiliki reputasi yang sangat baik," katanya.

Menurut Farhan, proses seleksi dilakukan secara ketat dan diawasi oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota.

Selain itu, Pemkot Bandung juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari transparansi dalam menentukan pengelola baru.

Farhan menilai tingginya perhatian publik serta minat dari lembaga konservasi internasional menjadi sinyal positif bagi masa depan Bandung Zoo.

"Ini menjadi motivasi kami untuk membentuk pengelolaan yang baik dan bertaraf internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan dari puluhan lembaga yang mendaftar, hanya peserta dengan reputasi dan kapasitas terbaik yang akan dipilih.

Ia menargetkan proses seleksi mulai mengerucut pada akhir April 2026 dengan mengedepankan standar profesional dalam menentukan pengelola baru.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Minat masyarakat untuk penerbangan jarak dekat memang menurun, apalagi sejak jaringan tol semakin baik,

Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, maskapai Wings Air menghentikan operasional rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung menuju Yogyakarta International Airport (YIA), Yogyakarta karena rendahnya jumlah penumpang.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut keputusan maskapai tidak lepas dari pertimbangan bisnis, termasuk menurunnya minat masyarakat terhadap penerbangan jarak dekat menggunakan pesawat baling-baling.

“Minat masyarakat untuk penerbangan jarak dekat memang menurun, apalagi sejak jaringan tol semakin baik,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Ia menjelaskan, bahkan sebelum Bandara Kertajati aktif, rute ke kota-kota seperti Semarang, Solo, dan Yogyakarta memang sudah mengalami penurunan penumpang.

Farhan menambahkan, saat ini rute dengan permintaan tinggi justru didominasi penerbangan jarak menengah hingga jauh, seperti ke Bali, Surabaya, Balikpapan, Palembang, Makassar, dan Medan.

Oleh itu, Pemkot Bandung mendorong pemerintah pusat membuka kembali izin penerbangan menggunakan pesawat berbadan besar, terutama untuk rute ke luar Pulau Jawa.

“Bagaimanapun juga, rute penerbangan dengan permintaan tertinggi itu adalah Bali, Surabaya, Balikpapan, Palembang, Makassar, dan Medan,” katanya.

Berdasarkan pantauan ANTARA, suasana Bandara Husein kembali lengang dengan aktivitas penerbangan yang sangat minim.

Sebelumnya, rute Bandung-Yogyakarta dilayani setiap hari, namun pada jadwal penerbangan terbaru tidak ada pesawat yang lepas landas.

Rute tersebut sebelumnya dioperasikan menggunakan pesawat ATR 72-500 dengan kode penerbangan IW 1812 untuk Bandung-Yogyakarta, serta IW 1811 untuk rute sebaliknya.

Penerbangan terakhir dari Bandung tercatat berlangsung pada hari terakhir arus balik Lebaran 2026.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memprediksi sekitar 700 ribu wisatawan akan masuk ke Kota Bandung saat momen libur Lebaran 2026.

Farhan mengatakan jumlah tersebut tidak akan setinggi momentum libur tahun baru, karena arus masyarakat saat Lebaran terpecah ke berbagai jalur mudik.

“Kalau Tahun Baru biasanya tidak ada arus mudik keluar kota, sehingga hampir semua berlibur ke Bandung. Saat Lebaran, arusnya terpecah ke jalur mudik Pantura, Garut, Tasikmalaya, hingga Jawa Tengah,” kata Farhan di Bandung, Senin.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, pergerakan masyarakat yang masuk ke Bandung selama libur Idul Fitri diperkirakan mencapai 600–700 ribu orang.

“Bandung ini kota tujuan wisata sekaligus kota transit. Mau ke Ciwidey atau ke Lembang pasti lewat pusat Kota Bandung. Artinya, beban lalu lintas dan mobilitas masyarakat akan sangat tinggi,” katanya.

Ia menyebut sejumlah titik yang diprediksi mengalami kepadatan antara lain pusat Kota Bandung, kawasan wisata Ciwidey, serta Lembang.

“Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai krusial, terutama dalam pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan kawasan strategis,” katanya.

Farhan menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mengidentifikasi titik rawan kemacetan maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita akan identifikasi lebih lanjut titik rawannya. Prinsipnya, Kota Bandung siap siaga,” ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat masih berada dalam kondisi relatif aman dan stabil menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pemantauan harga yang terus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak menunjukkan kenaikan harga yang ekstrem.

“Secara umum harga masih terkendali. Memang ada sedikit kenaikan di beberapa komoditas hortikultura seperti cabai akibat faktor cuaca, tapi masih dalam batas wajar dan tidak melonjak tajam,” kata Farhan di Bandung, Selasa.

Berdasarkan laporan dari Disdagin, Farhan mengatakan, harga cabai rawit merah yang saat ini berada di kisaran Rp58.000 per kilogram. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp9.000.

“Dibandingkan kemarin, cabai jauh lebih rendah lonjakan harga pada periode lalu yang sempat menembus Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram,” katanya.

Sementara itu, komoditas protein hewani terpantau masih berada pada harga normal. Berdasarkan data Disdagin per akhir Januari 2026, harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan telur ayam Rp29.000 per kilogram.

“Untuk sektor perdagingan relatif aman. Tidak ada gejolak harga yang signifikan,” katanya.

Terkait bencana longsor yang sempat terjadi di wilayah Bandung Barat (KBB), Farhan memastikan distribusi bahan pangan ke Kota Bandung tidak terganggu sehingga tidak berdampak pada pasokan maupun harga di pasar.

“Distribusi dari distributor aman. Tidak ada gangguan pasokan ke Kota Bandung,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot bandung melalui Disdagin akan kembali menggelar Bazar Murah Utama di 30 kecamatan dengan harapan dapat menjaga keterjangkauan harga dan menekan potensi inflasi jelang Ramadhan hingga Lebaran.

“Bazar murah ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi instrumen konkret untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Kami ingin warga bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Farhan.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,

Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fokus utama dalam menghadapi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang direncanakan berlangsung hingga 2027.

Farhan mengatakan, dua sektor tersebut merupakan titik pertama yang terdampak langsung oleh program BRT sehingga perlu diselesaikan lebih awal agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di masyarakat.

“Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Ia mengakui, saat ini muncul sejumlah kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi kemacetan serta dampak sosial selama masa pembangunan. Namun, Farhan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian secara rinci.

“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema penanganan ini bisa diterima oleh semua masyarakat,” katanya.

Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia memahami adanya persepsi bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.

“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.

Terkait kemungkinan relokasi atau kompensasi bagi PKL, Farhan menuturkan pemerintah belum mengambil keputusan dan akan mengedepankan dialog untuk memahami kondisi riil para pelaku usaha.

“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.

Farhan juga memastikan keberadaan angkutan kota tidak akan dihilangkan dengan hadirnya BRT. Menurut dia, angkot justru akan difungsikan sebagai pengumpan atau feeder bagi sistem transportasi utama.

“Angkot mah enggak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung merelokasi sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak rencana pembongkaran Teras Cihampelas dengan menyiapkan lokasi khusus agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, saat ini akses di bagian atas Teras Cihampelas telah ditutup dan pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di area tersebut diarahkan untuk beraktivitas di bagian bawah.

“UMKM di atas kita arahkan ke bawah. Bukan ke trotoar, tapi ke tempat khusus yang kita siapkan,” kata Farhan di Bandung, Rabu.

Selain relokasi UMKM, Pemkot Bandung juga telah melakukan pembersihan area pedestrian, termasuk tiang dan fasilitas penerangan. Seluruh lampu pedestrian dipastikan kembali menyala agar area atas dan bawah aman dilalui masyarakat.

Farhan menyebutkan, seluruh proses pembongkaran Teras Cihampelas nantinya akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah izin pembongkaran diterbitkan oleh Pemkot Bandung.

“Itu permintaan dari Pak Dedi Mulyadi. Pak Dedi bilang yang paling penting saya memperjuangkan izinnya. Nanti izinnya diserahkan kepada Pemprov dan Pemprov yang akan membongkar semuanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah seluruh perizinan rampung, proses pembongkaran sepenuhnya akan ditangani dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pokoknya begitu dapat izin pembongkaran, maka kita serahkan kepada provinsi. Semuanya akan dibongkar,” katanya.

Terkait nilai anggaran dan waktu pelaksanaan pembongkaran, Farhan mengaku belum mengetahuinya secara pasti karena masih menunggu penyelesaian perizinan.

“Belum tahu nilainya berapa dan kapan mulai dibongkar. Yang penting izinnya dulu,” ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG-- Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dikabarkan jatuh sakit dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait dugaan permintaan tender kepada sejumlah dinas.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan kabar tersebut, namun menyatakan dirinya belum bisa menjenguk langsung lantaran harus menunggu izin resmi dari pihak kejaksaan.

Farhan menjelaskan bahwa izin Kejaksaan menjadi keharusan mengingat status hukum Erwin. Ia tidak dapat sembarangan mengunjungi seseorang yang tengah terlibat dalam proses hukum.

"Saya belum nengok, karena bagaimanapun juga saya sedang menunggu izin dari kejaksaan. Karena statusnya ini, izin untuk menengok, nggak boleh sembarangan," ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Kamis (11/12/2025).

Wali Kota menyampaikan, sebagai pejabat publik yang aktif, ia harus berhati-hati dalam bertindak untuk menghindari munculnya prasangka atau implikasi hukum.

"Kalau saya orang biasa boleh, tapi ya karena status saya sebagai wali kota jadi harus ada izin. Jangan sampai saya seakan-akan menimbulkan prasangka," jelasnya.

Lebih lanjut, Farhan menyatakan pihaknya sedang mempelajari aturan terkait tata cara jenguk tersangka korupsi, sebab ia belum mengetahui secara pasti regulasi yang berlaku.

"Kalau masalah ini kita masih mendiskusikan. Kita akan lihat aturannya saja dulu. Tergantung dari peraturan yang berlaku seperti apa," kata dia.

Menanggapi informasi yang menyebut Erwin menderita infeksi paru dan memiliki leukosit tinggi, Farhan menegaskan belum dapat memastikannya. Ia masih menunggu laporan diagnosis resmi dari pihak rumah sakit.

"Nah ini saya lagi nunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya, kedua juga karena ini berimplikasi terhadap status hukum beliau," jelasnya.