Bisnis.com, JAKARTA — ​Sebuah negara acapkali diukur bukan hanya dari seberapa megah gedung pencakar dan panjang jalannya, melainkan seberapa efektif negara melindungi rakyatnya.
Melalui Buku Saku 0%, Presiden Prabowo menuliskan artefak ide gagasan dan kebijakan negara secara radikal. Pesan paling menonjol dari Presiden Prabowo “Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang”.
Pesan ini menjadi lensa jernih untuk melihat nilai kemanusiaan untuk rakyat. “Buku ini sekaligus dapat dibaca sebagai sinyal sebuah kepemimpinan sedang berjuang membangun"Stabilitas Nasional".
​Problem kesejahteraan kerap dikacaukan data tidak akurat. Akibatnya bantuan tumpang tindih atau salah sasaran (inclusion error). Memicu kecemburuan sosial dan inefisiensi anggaran. Nol persen memperkenalkan “Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional”(DTSEN) sebagai solusi digital secara integratif.
​DTSEN jauh dari fragmentasi data kementerian, akan menjadi satu basis narasi tunggal yang bisa diperbarui dalam setiap periode.
Sebuah transparansi ada di tangan rakyat. Mereka dapat mengecek status kelayakannya secara mandiri melalui aplikasi resmi. Sehingga target pengentasan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 merupakan intervensi berbasis publik, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan politik sektoral.

Penyelenggara Negara Hadir

Buku Saku 0% bentuk "komunikasi strategis" kepada rakyat bahkan kepada dunia. Bahwa Indonesia sedang mengirimkan pesan, pemerintahan dijalankan dalam skema keberlanjutan secara kokoh. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap jaring pengaman sosialnya.
​Bagi lembaga internasional seperti World Bank, kejelasan mekanisme bantuan sosial seperti dijelaskan dalam buku ini merupakan indikator good governance. Sebab negara mampu mendefinisikan siapa penerima bantuan (sasaran), apa yang diberikan (besaran manfaat), dan bagaimana cara mendapatkannya (aksesibilitas).
Dengan demikian akan terbangun kepercayaan pasar. Data kategori masyarakat tidak sekedar asumsi atau wacana tapi sudah menjadi blue print, mudah dibaca dan diaudit. Seluruh siklus hidup manusia (span of life) digambarkan sebagai rantai perlindungan dan tidak boleh putus.
Fase Awal Kehidupan: dimulai dari “Program Keluarga Harapan” (PKH) bagi ibu hamil dan balita untuk mencegah stunting. Diperkuat “Makan Bergizi Gratis”(MBG) menjangkau anak-anak sejak dalam kandungan hingga lulus SMA. Secara ideologi ini investasi jangka panjang untuk menciptakan "Generasi Emas" kompetitif di pasar kerja global.
​“Fase Pendidikan dan Mobilitas Sosial”. Program “Sekolah Rakyat” (SR) hadir sebagai "eskavator" sosial. Siswa dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 mendapatkan fasilitas penuh: asrama, makan tiga kali sehari, seragam, hingga laptop. Tujuannya, memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
“Fase Produktif”, bagi dunia kerja, tersedia Magang Hub (Magang, dibayar Pemerintah) dengan akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta subsidi pupuk bagi petani. Program ini untuk menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi dari level akar rumput.
“Fase Lansia dan Disabilitas”, memastikan perlindungan bagi lansia melalui PKH Lansia dan Atensi Disabilitas, memastikan martabat manusia tetap terjaga hingga akhir hayat secara adil dan merata. Dengan tetap memperhatikan aspek equity (keadilan sesuai kebutuhan) di atas equality (kesamarataan).
Pemerintah tidak memberikan jumlah sama semua orang, karena kebutuhan setiap keluarga berbeda. Keluarga di pelosok Papua dengan tiga anak sekolah dan satu anggota difabel akan menerima nilai manfaat lebih besar (mencakup PKH, subsidi energi, bantuan pangan, dan layanan pendidikan berasrama) dibandingkan keluarga di Jawa dengan beban ringan. Sebuah bentuk redistribusi kekayaan negara sangat spesifik dan adil.

Gerakan Nasional

​Konsep 0% bukan hanya ditujukan para menteri di Jakarta. Buku ini bakal menjadi panduan lapangan untuk seluruh Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, relawan SPPI, dan seluruh warga negara dalam "mobilisasi akar rumput".
Selama ini birokrasi acapkali memiliki keterbatasan jangkauan. Oleh karena itu, buku ini memberikan panduan praktis pendaftaran, ke gunakan aplikasi "Cek Bansos" untuk pendaftaran mandiri. Aplikasi Musyawarah Desa, dengan operator SIKS-NG di tingkat desa/kelurahan dengan persyaratan KTP dan KK valid.
“Saluran Pengaduan”, hotline 24 jam dan WhatsApp “Lapor Bansos” memastikan bahwa suara warga yang tercecer bisa dipantau langsung oleh otoritas di daerah.
​Jadi logika Nol persen sangat rasional melalui model komunikasi interaktif, sehingga semua warga akan terhindar dari inclusion error atau kesalahan logis akibat data tidak presisi, sehingga efektivitas bantuan akan mencapai 100%. Sebuah jalan pintas menuju kemiskinan 0%.

Jika tidak dibarengi dengan integritas eksekusi di lapangan buku saku 0% sia-sia. Sebab musuh terbesar dari setiap program negara adalah korupsi di tingkat lokal diperburuk oleh apatisme warga.
Hanya dengan transparansi data dalam Buku Saku 0%, ruang bagi "makelar bansos" dapat dibasmi. ​Dalam persepsi lain, jika sebuah program gagal, bukan karena ketiadaan konsep, tetapi karena ketiadaan kejujuran dalam implementasi.
Melihat betapa detailnya buku ini merinci setiap aspek bantuan, kita patut optimisme. Perlu dicatat bahwa, ​menghapus kemiskinan ekstrem bisa dianalogikan sebagai perang kolektif. Buku Saku 0% menjadi senjata yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya untuk ikut bertempur melawan kemiskinan.
Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmennya kini, para penyelenggara negara di tingkat bawah dan warga, memastikan bahwa komitmen tersebut sampai ke pintu-pintu rumah mereka yang membutuhkan.
Kita pegang buku ini sebagai “janji suci” bersama untuk mengangkat derajat sesama warga negara. Dengan kepedulian itu sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia lebih kuat, adil, dan disegani di mata dunia. Nol kemiskinan bukan mimpi melainkan yang terukur, berbasis data.

Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku "0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan" sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

"Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah," ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih," jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

"Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua," ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

"Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan," kata Qodari.Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku "0%" merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan