Bisnis.com, SEMARANG — Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi keluar dari data kemiskinan. Seremoni pelepasan dari program tersebut ditandai dengan simbolisasi wisuda yang diikuti oleh para penerima manfaat di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026).

Pada penyaluran program PKH di Kabupaten Klaten tahap I Tahun 2026, tercatat jumlah penerima manfaatnya mencapai 54.555 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.596 keluarga dinilai telah lulus dari program. Perinciannya, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena menyatakan sudah mampu dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, dan sebanyak 1.604 keluarga berhasil graduasi setelah memperoleh Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Salah satu dari ribuan KPM PKH yang menjalani wisuda graduasi mandiri itu adalah Sri Giatmi. Warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, tersebut ikut graduasi mandiri setelah merasa sudah mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang ikut KPM PKH segera wisuda graduasi.

Sri telah menjadi penerima PKH sejak 2013. Saat itu kondisi keluarganya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan membantu Sri untuk membayar biaya sekolah anak dan memenuhi gizi keluarga. Sebagian dana bantuan disisihkan untuk modal usaha.

"Bagi teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali," ujar Sri Giatmi yang sekarang berjualan jamu keliling.

Selain graduasi mandiri, acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tersebut juga ada penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. Nilai bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial itu bisa sampai Rp5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa seremoni kegiatan pelepasan para penerima bantuan PKH dilaksanakan di beberapa tempat seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes.

“Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri,” ujarnya.

Luthfi menambahkan, upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya termasuk sektor swasta. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat mencapai 9,39%, turun dari 9,58% pada tahun sebelumnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Menurut dia, Gubernur Ahmad Luthfi dan para bupati telah bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Keterbukaan data masyarakat miskin di tiap daerah penting agar intervensi yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan dengan tepat.

KOMPAS.com – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 2026 masih berlangsung hingga akhir Juni. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah dilaporkan telah menerima bantuan untuk periode April-Juni 2026.

Meski demikian, pencairan bansos PKH Juni 2026 tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Proses penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga ada penerima yang sudah mendapatkan dana bantuan, sementara sebagian lainnya masih menunggu jadwal pencairan di wilayah masing-masing.

Karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bantuan dapat melakukan pengecekan secara online melalui HP.

Cukup dengan memasukkan data sesuai identitas, status penerima hingga informasi pencairan dapat diketahui melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Lantas, bagaimana cara cek penerima PKH Juni 2026 secara online?

Cara cek penerima PKH Juni 2026 lewat HP

Pemeriksaan status penerima PKH bisa dilakukan melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos PKH Juni 2026 lewat HP:

- Cek PKH melalui situs Kemensos

• Buka laman cek bansos kemensos, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK KTP
• Ketik kode verifikasi (captcha) yang muncul
• Klik tombol "Cari Data"

Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi penerima, jenis bantuan yang diterima, hingga periode penyaluran bantuan sosial.

- Cara cek penerima PKH lewat aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
• Klik "Cari Data"

Hasil pencarian cek bansos akan memunculkan informasi mengenai status penerima, kelompok desil, jenis bantuan yang diterima, serta keterangan pencairan bantuan.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar pencairan informasi pencairan bansos di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos Juni 2026. Cek bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos.

Besaran bantuan PKH 2026

Nominal bantuan PKH berbeda-beda untuk setiap keluarga karena disesuaikan dengan kategori anggota keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

Berikut rincian bantuan PKH tahun 2026:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

Besaran bantuan yang diterima KPM dapat lebih besar apabila dalam satu keluarga terdapat beberapa anggota yang masuk dalam kategori penerima PKH.

PKH tahap 2 2026 cair sampai kapan?

Berdasarkan jadwal penyaluran, bansos PKH tahap 2 mencakup periode April hingga Juni 2026. Artinya, masyarakat yang belum menerima bantuan masih berpeluang memperoleh pencairan hingga akhir Juni sesuai mekanisme distribusi yang berlaku.

Untuk memastikan status pencairan, penerima disarankan:

• Rutin memeriksa rekening bank penyalur
• Memastikan data kepesertaan masih aktif dalam sistem Kemensos
• Menghubungi pendamping sosial atau perangkat desa/kelurahan jika membutuhkan informasi lebih lanjut

Sebagai informasi, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Itulah cara cek penerima PKH Juni 2026. Karena pencairan masih berlangsung, masyarakat dapat segera mengecek status penerima secara online melalui HP untuk mengetahui apakah bantuan sudah cair atau masih dalam proses penyaluran.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) kepada masyarakat yang memenuhi syarat pada Juni 2026. Program bantuan ini diberikan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok dan berbagai tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Meski sebelumnya pencairan bantuan telah berlangsung di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang mengaku belum menerima bantuan. Salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah status penerima yang belum masuk dalam kelompok prioritas berdasarkan kategori desil kesejahteraan.

Kategori desil menjadi salah satu acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Karena itu, masyarakat yang belum memperoleh BLT Kesra disarankan untuk terlebih dahulu mengecek status desil dan data kesejahteraannya.

Prioritas Penerima BLT Kesra 2026

Secara umum, penerima BLT Kesra harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial sejenis pada periode yang sama.

Selain persyaratan tersebut, pemerintah juga menggunakan sistem desil untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apa Itu Kategori Desil?

Kategori desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Jenis pekerjaan anggota keluarga.
2. Tingkat pendidikan.
3. Kondisi tempat tinggal.
4. Penggunaan listrik.
5. Kepemilikan aset.
6. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

Untuk berbagai program bantuan sosial, termasuk BLT Kesra, PKH, dan BPNT, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Cara Cek Status Desil dan Penerima Bansos

Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan NIK, nomor KK, dan data kependudukan yang sesuai.
3. Login ke aplikasi setelah akun berhasil diverifikasi.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah sesuai domisili.
6. Sistem akan menampilkan status kepesertaan bansos yang terdaftar.

Selain melakukan pengecekan, masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah apabila merasa layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima.

Belum Terdaftar? Ini yang Harus Dilakukan

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum tercantum sebagai penerima bantuan sosial, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh data kependudukan dan kondisi ekonomi keluarga telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebab, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kategori desil sekaligus menetapkan penerima berbagai program bantuan sosial.

Dengan mengecek status desil dan memastikan data telah terdaftar dengan benar, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima BLT Kesra Juni 2026 serta berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan pada penyaluran berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026 untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masih banyak warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan meski merasa memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu.

Salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat belum mengetahui kategori desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Saat ini, pemerintah menggunakan data sosial ekonomi masyarakat yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori desil untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Pembagian Kategori Desil

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data ini digunakan pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, antara lain jenis pekerjaan anggota keluarga, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, kepemilikan aset, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

Untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan tunai lainnya, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah.

Syarat Utama Menjadi Penerima Bansos

Selain masuk dalam kelompok desil prioritas, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sosial, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial lain yang bersifat serupa dalam periode yang sama.

Karena itu, masyarakat yang belum pernah menerima bansos disarankan untuk terlebih dahulu memastikan status desil dan data kependudukannya telah tercatat dengan benar dalam sistem pemerintah.

Cara Cek Kategori Desil dan Status Bansos

Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial maupun melalui situs resmi pemerintah.

Langkah-langkahnya cukup mudah:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan data NIK, nomor KK, dan identitas sesuai KTP.
3. Login ke aplikasi setelah proses verifikasi selesai.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah dan identitas yang diminta.
6. Sistem akan menampilkan status penerima bantuan sekaligus informasi terkait data kesejahteraan yang terdaftar.

Apabila data belum sesuai atau masyarakat merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah untuk mengajukan perbaikan data kepada pemerintah.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Belum Terdaftar?

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum masuk dalam data penerima bantuan, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh informasi kependudukan, kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang akurat akan memudahkan proses verifikasi dan meningkatkan peluang masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.

Dengan memahami kategori desil dan memastikan data telah terdaftar dalam DTKS, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima bansos sekaligus mengambil langkah yang tepat untuk memperoleh bantuan yang memang menjadi haknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Indonesia Pintar (PIP) kembali disalurkan pemerintah pada tahun 2026 sebagai upaya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan hingga jenjang menengah.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah hingga biaya penunjang belajar lainnya. Penyaluran PIP dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dan menyasar siswa yang memenuhi kriteria tertentu.

Bagi siswa maupun orang tua, penting untuk mengetahui besaran bantuan yang diterima serta kelompok yang menjadi prioritas penerima Program Indonesia Pintar.

Besaran Dana PIP 2026

Nilai bantuan PIP berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Berikut rincian bantuan yang diberikan pemerintah pada tahun 2026:

SD/MI/Paket A

Rp450.000 per tahun
Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

SMP/MTs/Paket B

Rp750.000 per tahun
Rp375.000 untuk kategori tertentu seperti siswa baru atau kelas akhir

SMA/SMK/MA/Paket C

Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per tahun
Rp500.000 hingga Rp900.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

Besaran bantuan tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta status peserta didik yang menerima bantuan pada tahun berjalan.

Siapa Saja yang Berhak Menerima PIP?

Program Indonesia Pintar diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Selain itu, terdapat sejumlah kelompok yang menjadi sasaran utama penerima bantuan.

Berikut kategori penerima PIP 2026:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdata dalam program bantuan sosial pemerintah.
3. Anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
5. Peserta didik yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di sekolah, panti sosial, maupun panti asuhan.
6. Siswa yang terdampak bencana alam.
7. Anak yang sempat putus sekolah dan diharapkan kembali melanjutkan pendidikan.
8. Peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi khusus, seperti orang tua mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), keluarga terpidana, atau berada di wilayah konflik.
9. Anak yang memiliki banyak tanggungan saudara dalam satu rumah tangga.
10. Peserta didik penyandang disabilitas atau yang mengalami gangguan fisik tertentu.
11. Peserta kursus maupun satuan pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

Penyaluran Dilakukan Bertahap

Pemerintah menyalurkan bantuan PIP dalam tiga tahap sepanjang tahun.

1. Termin I berlangsung pada Februari hingga April dan diprioritaskan bagi pemegang KIP yang telah terdata dalam sistem bantuan sosial.
2. Termin II berlangsung pada Mei hingga September untuk siswa hasil usulan sekolah atau dinas pendidikan yang telah mengaktifkan rekening pencairan.
3. Termin III berlangsung pada Oktober hingga Desember dan ditujukan bagi penerima lanjutan maupun siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Karena penyaluran dilakukan secara bertahap, siswa yang belum menerima bantuan pada satu termin masih berpeluang mendapatkan pencairan pada tahap berikutnya sesuai hasil verifikasi data pemerintah.

Cara Cek Status Penerima PIP

Siswa atau orang tua dapat memeriksa status penerimaan bantuan secara online melalui laman resmi Program Indonesia Pintar dengan menyiapkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui status penerima, nama sekolah, jenjang pendidikan, hingga informasi pencairan bantuan yang diterima.

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mencegah anak putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dengan memahami besaran bantuan dan sasaran penerimanya, masyarakat dapat memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran bantuan sosial (Bansos) reguler yakniprogram keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) tahap II memasuki periode pencairan terakhir pada Juni 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan pemerintah telah melakukan pemutakhiran Data Tungga Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Dia menyebut bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bantuan sosial dan subsidi sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Bansos Cair via Bank Himbara & Pos

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Penyaluran Bansos melalui Bank Himbara dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai bank Himbara yakni BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Akan tetapi, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan, untuk menerima bansos via PT Pos.

Berikut 6 Poin Penting Terkait Bansos 2026:

1. Daftar Bansos Cair Juni 2026:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

2. Pembagian Desil Bansos

Pengelompokan desil dalam penyaluran Bansos menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.

Dalam pemberian bansos, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

• Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
• Desil 6: Kelompok menengah
• Desil 7: Kelompok menengah atas
• Desil 8: Kelompok mapan
• Desil 9: Kelompok kaya
• Desil 10: Kelompok sangat kaya

3. Cara Cek Desil Bansos:

Untuk mengecek desil, masyarakat dapat mencoba dalam dua cara, yakni melalui laman resmi Kemensos dan menggunakan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan pengecekan desil di laman Kemensos.

Cek Desil via Laman Kemensos

• Buka laman resmi Kemensos melaluihttps://cekbansos.kemensos.go.id
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan KTP
• Masukkan kode captcha yang muncul. Klik tombol “Refresh” jika kode yang muncul tidak terlalu jelas
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan secara otomatis menampilkan informasi terkait desil, jenis bansos, serta status dan periode pencairan

Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store
• Buka aplikasi “Cek Bansos” melalui smartphone
• Login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password
• Masuk ke menu profil, kemudian Anda bisa melihat kategori desil

4. Cara Cek Bansos Juni 2026:

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

5. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri
• Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4.
• Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

6. Cara Mencairkan Bansos 2026:

Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara

• Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima
• Penerima bisa menarik dana melalui ATM Bank Himbara
• Pencairan juga dapat dilakukan melalui teller bank
• Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS

Cara Mencairkan Bansos via Pos

• Penerima menerima surat undangan pencairan dari petugas desa/kelurahan atau kurir PT Pos
• Penerima datang ke kantor pos terdekat atau lokasi yang telah ditentukan
• Hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
• Untuk lansia dan penyandang disabilitas, pencairan dilakukan langsung ke rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Simak informasi terkini pencairan bansos PKH dan BPNT Juni 2026.

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II pada Juni 2026.

Penyaluran ini menjadi perhatian masyarakat karena pemerintah melakukan pembaruan data penerima melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perubahan jumlah penerima bansos terjadi setelah dilakukan pemutakhiran DTSEN oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pembaruan data tersebut bertujuan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menurut Gus Ipul, hasil evaluasi menunjukkan masih ada bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan, sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diduga sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Karena itu, pemerintah bersama BPS, pemerintah daerah, serta pendamping sosial melakukan pembaruan data mulai dari tingkat RT, RW, hingga musyawarah desa dan kelurahan sebelum dimasukkan ke dalam DTSEN.

DTSEN hasil pemutakhiran April 2026 kini menjadi dasar penyaluran bansos PKH dan BPNT triwulan II atau periode April–Juni 2026.

Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Juni 2026

Kemensos menargetkan bansos tahap II untuk periode April, Mei, dan Juni 2026 dapat disalurkan tepat waktu.

PKH dan BPNT disalurkan secara bertahap sepanjang triwulan II dengan mekanisme yang disesuaikan pada masing-masing daerah serta proses validasi data terbaru.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua jalur, yakni:

• Bank Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN)
• PT Pos Indonesia untuk kelompok tertentu

Pencairan melalui Pos Indonesia diprioritaskan bagi lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa akses perbankan.

Berapa Besarannya dan Bagaimana Cek Daftar Penerima? lanjut halaman 2....

Besaran Bansos Dan Cara Cek Penerima

Besaran Bansos PKH dan BPNT 2026

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bansos bersyarat yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Berikut besaran PKH per tahap (triwulan):

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima keluarga bergantung pada komponen anggota keluarga yang tercatat dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT atau Program Sembako diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.

Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Untuk tahap kedua, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat dibelanjakan di e-warong atau agen resmi.

Pembagian Desil Penerima Bansos

Pemerintah menggunakan sistem desil untuk menentukan prioritas penerima bansos.

Berikut pembagian desil bansos:

Desil 1: Sangat miskin
Desil 2: Miskin
Desil 3: Hampir miskin
Desil 4: Rentan miskin
Desil 5: Menengah bawah
Desil 6: Menengah
Desil 7: Menengah atas
Desil 8: Mapan
Desil 9: Kaya
Desil 10: Sangat kaya
Pada 2026, bansos diprioritaskan untuk masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4.

PKH difokuskan pada kelompok desil 1–4, sedangkan BPNT kini tidak lagi mencakup desil 5.

Syarat Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
• Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri
• Diprioritaskan untuk desil 1 sampai desil 4
• Data penerima akan terus diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi ekonomi masyarakat.

Cara Cek Penerima PKH dan BPNT 2026

1. Cek via Website Kemensos

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih wilayah sesuai KTP
• Masukkan nama lengkap
• Isi captcha
• Klik "Cari Data"
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan dan periode pencairan.

2. Cek via Aplikasi Cek Bansos

• Download aplikasi Cek Bansos
• Login menggunakan akun
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan data sesuai KTP
• Klik "Cari Data"
• Status penerima akan muncul apabila data terdaftar dalam DTSEN.

Itulah beberapa info terkini pencairan bansos PKH dan BNPT Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Awal bulan merupakan hal yang dinantikan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) setelah pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk periode April-Juni 2026.

Namun, tidak semua masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan dipastikan kembali mendapatkan bansos tahun ini. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diperbarui untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bahkan, pemerintah menegaskan bahwa prioritas penerima bansos kini difokuskan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.

Daftar Bansos yang Cair Lewat Kantor Pos Juni 2026

Penyaluran bansos pada Juni 2026 dilakukan melalui dua jalur, yakni rekening Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Khusus melalui Kantor Pos, penyaluran diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang mengalami kendala akses layanan perbankan atau termasuk kategori rentan.

Berikut bantuan yang disalurkan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anggota keluarga.

Penyaluran tahap II berlangsung untuk periode April, Mei, dan Juni 2026.

Besaran bantuan PKH per tahap meliputi:

1. Ibu hamil atau nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
3. Siswa SD/sederajat: Rp225.000
4. Siswa SMP/sederajat: Rp375.000
5. Siswa SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda tergantung komponen yang terdaftar dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako

Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan BPNT tahap II pada Juni 2026.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo bantuan senilai Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk akumulasi tiga bulan.

BPNT ditujukan untuk membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bansos melalui DTSEN.

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin maupun rentan miskin.

Karena itu, mulai penyaluran triwulan II 2026, pemerintah menggunakan data terbaru hasil pemutakhiran yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta pendamping sosial.

Langkah ini dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak lagi diterima oleh keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik.

Daftar Desil Diprioritaskan Menerima Bansos

Dalam skema terbaru, pemerintah memprioritaskan bansos untuk masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan terbawah.

Berikut pembagian desil dalam DTSEN:

1. Desil 1: Kelompok sangat miskin
2. Desil 2: Kelompok miskin
3. Desil 3: Kelompok hampir miskin
4. Desil 4: Kelompok rentan miskin
5. Desil 5: Menengah bawah
6. Desil 6: Menengah
7. Desil 7: Menengah atas
8. Desil 8: Mapan
9. Desil 9: Kaya
10. Desil 10: Sangat kaya

Untuk penyaluran tahun 2026, pemerintah memfokuskan PKH dan BPNT kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4.

Artinya, masyarakat yang berada di luar kelompok tersebut berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Daftar Bansos yang Cair Melalui Kantor Pos

Meski pemerintah mengutamakan penyaluran non-tunai melalui Bank Himbara, terdapat sejumlah kategori penerima yang tetap memperoleh bantuan melalui PT Pos Indonesia.

Kelompok tersebut meliputi:

1. Penyandang disabilitas berat
2. Lansia non-potensial
3. Eks penderita penyakit kronis
4. Komunitas adat terpencil
5. Warga yang tinggal di wilayah tanpa akses layanan perbankan

Bagi kelompok ini, bantuan dapat dicairkan melalui Kantor Pos maupun layanan antar langsung ke rumah untuk kondisi tertentu.

Cara Cek Status Penerima Bansos Juni 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui situs resmi Kemensos.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap penerima
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan status kepesertaan, jenis bantuan yang diterima, hingga periode pencairan terbaru.

Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store maupun App Store.

Pada Juni 2026, bansos PKH dan BPNT tahap II kembali disalurkan pemerintah. Namun, pencairan kini mengacu pada DTSEN terbaru sehingga tidak semua penerima lama otomatis kembali mendapatkan bantuan.

Pemerintah memprioritaskan penyaluran kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Sementara pencairan melalui Kantor Pos hanya diperuntukkan bagi kelompok rentan dan masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada Juni 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari pencairan tahap II yang mencakup periode April hingga Juni 2026.

Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat dapat mulai mengecek status pencairan bantuan melalui kanal resmi pemerintah, baik melalui website maupun aplikasi Cek Bansos.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah juga melakukan pembaruan data penerima melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Pemutakhiran Data Jadi Dasar Penyaluran Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat perubahan jumlah penerima bantuan sosial pada tahap kedua tahun 2026. Perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan pemutakhiran DTSEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Gus Ipul, pembaruan data dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan.

“Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan,” kata Gus Ipul dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan sekitar 45 persen penerima PKH terindikasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

“Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Karena itu, Presiden Prabowo menugaskan BPS untuk mengelola DTSEN yang menjadi basis utama seluruh program bantuan sosial nasional.

Daftar Bansos yang Berpotensi Cair Awal Juni 2026

Berikut bantuan sosial yang diperkirakan masih dalam proses penyaluran pada awal Juni 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Penyaluran PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap II tahun 2026, bantuan mencakup periode April, Mei, dan Juni.

Besaran bantuan PKH per tahap adalah:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
3. Anak SD/sederajat: Rp225.000
4. Anak SMP/sederajat: Rp375.000
5. Anak SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda tergantung komponen yang tercatat dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako

BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Pada tahap sebelumnya, penerima memperoleh akumulasi bantuan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan. Penyaluran tahap II kembali dilakukan sesuai periode April hingga Juni 2026.

Dana bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan rekening bank penyalur.

Siapa yang Diprioritaskan Menerima Bansos?

Pemerintah kini menggunakan sistem desil dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial.

Kelompok yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu:

1. Desil 1: Kelompok sangat miskin
2. Desil 2: Kelompok miskin
3. Desil 3: Kelompok hampir miskin
4. Desil 4: Kelompok rentan miskin

Sementara kelompok desil 5 hingga desil 10 memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan tidak menjadi prioritas utama penerima bantuan.

Syarat Penerima Bansos Tahun 2026

Agar dapat menerima bantuan sosial, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang valid
3. Terdaftar dalam DTSEN
4. Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan
5. Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri
6. Tidak menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya

Untuk tahun 2026, PKH dan BPNT diprioritaskan bagi keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website resmi Kemensos dengan langkah berikut:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol "Cari Data"

Selain melalui website, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store maupun App Store.

Penyaluran Bansos Melalui Bank Himbara dan PT Pos

Kemensos menyalurkan bantuan melalui dua jalur, yaitu Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Bank Himbara yang terlibat meliputi:

• BRI
• BNI
• Bank Mandiri
• BTN

Sementara itu, penyaluran melalui PT Pos Indonesia diberikan kepada kelompok tertentu seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa akses layanan perbankan.

Cara Mencairkan Bansos Melalui Bank Himbara

1. Dana masuk langsung ke rekening penerima
2. Dapat dicairkan melalui ATM
3. Bisa dicairkan melalui teller bank
4. Membawa KTP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Melalui PT Pos Indonesia

1. Penerima memperoleh surat undangan pencairan
2. Datang ke kantor pos atau lokasi yang ditentukan
3. Membawa identitas diri sesuai ketentuan
4. Lansia dan penyandang disabilitas dapat menerima layanan antar langsung ke rumah

Dengan dimulainya penyaluran tahap II tahun 2026, masyarakat yang merasa memenuhi syarat disarankan segera mengecek status penerima melalui kanal resmi pemerintah. Pemutakhiran DTSEN yang dilakukan pemerintah memungkinkan adanya perubahan daftar penerima dibandingkan periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) pada akhir Mei 2026. Penerima dapat mengecek nama mereka secara online atau dengan menggunakan smartphone (HP).

Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), hingga Kantor Pos bagi masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Pencairan lewat Kantor Pos masih menjadi pilihan utama di sejumlah daerah karena dinilai lebih mudah menjangkau warga di wilayah terpencil. Sistem ini juga membantu memastikan bantuan diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, tidak semua masyarakat bisa menerima bansos tersebut. Pemerintah memprioritaskan penerima dari kelompok desil tertentu, terutama masyarakat kategori miskin dan rentan yang telah lolos verifikasi data sosial terbaru.

Kelompok Desil yang Diprioritaskan Menerima Bansos

Dalam skema DTSEN, masyarakat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil. Untuk penyaluran bansos Mei 2026, bantuan umumnya diprioritaskan bagi:

Desil 1 (kelompok paling miskin)
Desil 2 (kelompok rentan miskin)
Sebagian Desil 3 sesuai hasil verifikasi daerah
Kelompok di luar kategori tersebut berpotensi tidak menerima bantuan apabila dinilai sudah mampu secara ekonomi atau tidak memenuhi syarat administrasi terbaru.

Daftar Bansos yang Cair Akhir Mei 2026

Berikut beberapa bantuan sosial yang mulai dicairkan secara bertahap hingga akhir Mei 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2

PKH tahap kedua mulai disalurkan kepada penerima yang telah terverifikasi. Untuk wilayah tertentu, pencairan dilakukan langsung melalui Kantor Pos.

Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima, di antaranya:

1. Ibu hamil dan nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini: Rp750.000
3. Siswa SD: Rp225.000
4. Siswa SMP: Rp375.000
5. Siswa SMA: Rp500.000
6. Lansia: Rp600.000
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

2. BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai

BPNT tetap disalurkan melalui KKS. Namun, bagi penerima yang mengalami kendala rekening atau belum memiliki akses bank, pencairan dapat dilakukan secara tunai melalui Kantor Pos.

3. BLT Kesra

BLT Kesra kembali menjadi salah satu bantuan yang paling ditunggu masyarakat. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai kepada warga yang memenuhi kriteria penerima berdasarkan data sosial terbaru pemerintah.

4. Bantuan Sosial Khusus

Pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan untuk wilayah prioritas, masyarakat terdampak kondisi tertentu, hingga penerima berkebutuhan khusus.

Jadwal Pencairan Bansos Mei 2026

Pencairan dilakukan bertahap sesuai wilayah masing-masing. Surat undangan pengambilan bansos biasanya dibagikan melalui RT, RW, kelurahan, atau perangkat desa setempat.

Masyarakat diminta memperhatikan jadwal yang tertera agar tidak terlambat mengambil bantuan.

Cara Mencairkan Bansos di Kantor Pos

Penerima wajib membawa dokumen berikut saat pencairan:

1. KTP asli
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat undangan pencairan
4. Setelah tiba di Kantor Pos, penerima akan menjalani proses verifikasi data sebelum bantuan diberikan secara tunai.

Alur pencairannya meliputi:

1. Datang sesuai jadwal undangan
2. Mengambil nomor antrean
3. Verifikasi dokumen
4. Validasi data penerima
5. Penerimaan bantuan tunai
6. Penandatanganan bukti penerimaan

Untuk lansia atau penerima yang sakit, bantuan dalam kondisi tertentu dapat diantar langsung oleh petugas.

Cara Cek Status Penerima Bansos Lewat HP

Masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bansos secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah berikut:

1. Buka situs cek bansos Kemensos
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP
3. Ketik nama lengkap penerima
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol pencarian data
6. Sistem nantinya akan menampilkan status apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

Penyebab Bansos Belum Cair

Tidak sedikit penerima yang mengalami keterlambatan pencairan bantuan. Hal tersebut biasanya dipengaruhi beberapa faktor seperti:

1. Proses validasi data
2. Kendala rekening KKS
3. Perbedaan data administrasi
4. Tahapan penyaluran yang belum masuk wilayah tertentu
5. Jika bantuan belum masuk, masyarakat disarankan menunggu hingga beberapa hari kerja sebelum melapor ke pendamping sosial atau perangkat desa setempat.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi resmi terkait bansos serta memastikan data kependudukan tetap aktif dan sesuai agar proses pencairan berjalan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000 kembali ramai dibicarakan masyarakat pada Mei 2026. Bansos ini disebut-sebut akan kembali disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BLT Kesra sebelumnya menjadi bagian dari program bantuan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bansos yang diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan biasanya dicairkan sekaligus untuk tiga bulan sehingga total penerimaan mencapai Rp900.000.

Program tersebut merupakan bantuan tambahan dari Kartu Sembako reguler yang menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dan diperbarui secara berkala.

Dalam proses penyalurannya, pemerintah menggunakan sistem desil untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset.

Terdapat 10 kelompok desil dalam DTSEN. Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Untuk bantuan sosial seperti PKH dan bantuan sembako, prioritas penerima berada pada desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah juga menegaskan bahwa status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat melakukan pembaruan melalui pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.

Syarat Penerima BLT Kesra 2026

Meski belum ada kepastian mengenai kelanjutan pencairan BLT Kesra pada 2026, terdapat sejumlah syarat umum yang biasanya menjadi acuan penerima bantuan sosial, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) aktif
2. Terdaftar dalam DTSEN atau DTKS Kemensos
3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
4. Tidak menerima bantuan sosial sejenis dari program lain
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

Selain itu, data penerima bantuan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi pemerintah daerah dan kondisi ekonomi terbaru masyarakat.

Cara Daftar BLT Kesra 2026

Masyarakat yang belum terdaftar dapat mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Play Store atau App Store
2. Buat akun menggunakan data sesuai KTP dan KK
3. Unggah foto KTP serta swafoto sambil memegang KTP
4. Login menggunakan akun yang telah diverifikasi
5. Pilih menu “Daftar Usulan”
6. Isi data diri secara lengkap sesuai kondisi sebenarnya
7. Tunggu proses verifikasi dari dinas sosial setempat

Jika lolos verifikasi, masyarakat akan masuk dalam data usulan penerima bantuan sosial pemerintah.

Cara Cek Status Penerima BLT Kesra

Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.

Cek lewat situs resmi Kemensos

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha yang muncul
5. Klik tombol “Cari Data”

Sistem akan menampilkan status apakah nama yang dimasukkan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

Cek melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui website, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi dengan langkah berikut:

1. Download aplikasi “Cek Bansos”
2. Registrasi akun menggunakan identitas pribadi
3. Lakukan verifikasi dengan unggah KTP dan swafoto
4. Login ke aplikasi
5. Masuk ke menu profil atau status bansos

Jika terdaftar sebagai penerima, informasi bantuan dan status penyaluran akan muncul di aplikasi.

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan BLT Kesra Rp900.000 pada Mei 2026. Program tersebut sebelumnya diketahui berakhir pada akhir 2025, sehingga masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari pemerintah.

Selain BLT Kesra, pemerintah juga masih melanjutkan sejumlah bantuan sosial lain pada 2026, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan rutin memeriksa status data bansos agar memastikan kepesertaan tetap aktif dan terhindar dari informasi hoaks terkait bantuan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada Mei 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui bank Himbara maupun Kantor Pos untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

Di tengah proses pencairan tersebut, masih banyak masyarakat yang bertanya apakah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menerima lebih dari satu jenis bantuan sekaligus. Menjawab hal itu, Kementerian Sosial sebelumnya menegaskan bahwa penerima bansos tetap diperbolehkan menerima bantuan ganda selama memenuhi syarat dan terdaftar dalam program yang berbeda.

“Tidak ada masalah jika satu keluarga penerima manfaat mendapatkan beberapa jenis bantuan sekaligus. Kan tujuannya agar masyarakat lebih cepat keluar dari ketergantungan bantuan sosial,” kata Direktur Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Mardi Brilian Saleh dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (9/10/2025).

Artinya, KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berpeluang menerima lebih dari satu bantuan, misalnya PKH, BPNT, hingga bantuan sosial tambahan sesuai kategori dan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.

Memasuki Mei 2026, beberapa bansos mulai memasuki tahap pencairan. Salah satu yang paling dinantikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 yang dijadwalkan cair secara bertahap mulai 5 hingga 25 Mei 2026 tergantung wilayah masing-masing.

Daftar Bansos Mei 2026

Selain PKH, pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan lain seperti BPNT, BLT Kesra, hingga bantuan sosial khusus untuk kategori tertentu. Sebagian bantuan tersebut masih dicairkan melalui Kantor Pos, khususnya bagi penerima yang belum memiliki rekening KKS atau mengalami kendala pencairan non-tunai.

Berikut daftar bansos yang mulai cair pada Mei 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. BLT Kesra
4. Bantuan sosial khusus untuk wilayah prioritas atau kondisi tertentu
5. Penyaluran susulan bansos melalui Kantor Pos bagi penerima non-bank

Khusus PKH Tahap 2, besaran bantuan yang diterima KPM berbeda sesuai kategori anggota keluarga. Berikut rinciannya:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap
2. Anak usia dini: Rp750.000 per tahap
3. Siswa SD: Rp225.000 per tahap
4. Siswa SMP: Rp375.000 per tahap
5. Siswa SMA: Rp500.000 per tahap
6. Lansia usia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Untuk pencairan lewat Kantor Pos, penerima biasanya akan mendapatkan surat undangan resmi yang dibagikan melalui RT atau aparat setempat. Jadwal pembagian undangan umumnya berlangsung mulai minggu kedua Mei 2026.

Masyarakat yang mengambil bansos secara tunai wajib membawa dokumen seperti KTP asli, Kartu Keluarga, dan surat undangan pencairan. Setelah proses verifikasi selesai, bantuan akan diberikan secara langsung kepada penerima.

Bagi KPM yang tidak dapat hadir, bantuan masih bisa diwakilkan anggota keluarga dalam satu KK dengan membawa dokumen lengkap dan surat kuasa jika diperlukan. Dalam kondisi tertentu seperti lansia atau sakit, petugas juga dapat melakukan pengantaran bantuan langsung ke rumah penerima.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Selain menunggu undangan, masyarakat juga bisa mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui laman resmi Kemensos dengan langkah berikut:

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data wilayah sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap penerima
4. Ketik kode captcha
5. Klik “Cari Data”

Jika data terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan yang diterima beserta status pencairannya. Namun apabila bansos belum cair, masyarakat disarankan menunggu proses penyaluran bertahap atau melakukan konfirmasi kepada pendamping sosial setempat.

Penyaluran bansos melalui Kantor Pos masih menjadi salah satu solusi utama pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan penerima yang belum terhubung layanan perbankan.