Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa memastikan Bulgaria tetap akan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026, meskipun negara tersebut tengah menghadapi krisis politik dan gelombang demonstrasi besar yang berujung pada mundurnya pemerintahan Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov.

Dilansir The Sofia Globe, Kamis (18/12/2025), juru bicara Komisi Eropa (European Commission/EC) menyampaikan bahwa seluruh keputusan terkait aksesi euro Bulgaria telah diambil dan tetap berlaku.

“Terlepas dari bagaimana situasi politik berkembang, keputusan tersebut tetap berlaku,” ujar juru bicara EC dalam pengarahan rutin di Brussels, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah parlemen Bulgaria secara resmi menerima pengunduran diri kabinet Zhelyazkov. Pemerintahan tersebut runtuh di tengah aksi protes massal di Sofia dan sejumlah kota lain, termasuk unjuk rasa warga Bulgaria di luar negeri yang menentang koalisi berkuasa.

Dalam pengarahan tersebut, Komisi Eropa juga menanggapi kekhawatiran terkait kemungkinan penundaan adopsi euro, menyusul klaim Presiden Roumen Radev yang menilai Bulgaria belum siap, serta wacana partai oposisi pro-Rusia Vuzrazhdane untuk menunda aksesi selama satu tahun.

Menurut European Commission (EC), Bulgaria telah memenuhi seluruh kriteria utama yang disyaratkan untuk mengadopsi euro.

Secara teknis, Bulgaria telah mengajukan permintaan laporan konvergensi khusus kepada Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa (ECB) pada Februari 2025.

Laporan yang dirilis pada 4 Juni 2025 menyatakan Bulgaria siap mengadopsi euro mulai 2026. Selanjutnya, seluruh proses persetujuan di tingkat lembaga Uni Eropa telah rampung pada 8 Juli 2025.

Bulgaria sendiri menjadi anggota Uni Eropa sejak 2007. Dalam perjanjian keanggotaan, disebutkan bahwa Bulgaria wajib mengadopsi euro setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Perjanjian tersebut berstatus traktat internasional yang telah diratifikasi, sehingga menurut konstitusi Bulgaria tidak dapat dibatalkan melalui referendum nasional. Atas dasar itu, parlemen Bulgaria berulang kali menolak usulan referendum terkait Euro.

Kepastian masuknya Bulgaria ke zona euro kontras dengan situasi politik dalam negeri. Dalam beberapa pekan terakhir, Bulgaria diguncang aksi protes besar yang dipelopori generasi muda, menyoroti isu korupsi, pengaruh oligarki, dan arah kebijakan pemerintah. Tekanan publik tersebut menjadi salah satu faktor utama runtuhnya pemerintahan Zhelyazkov.

Bagi Uni Eropa, masuknya Bulgaria ke zona euro menjadi langkah strategis memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Eropa Timur.

Sementara itu, bagi Bulgaria, adopsi euro diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, meskipun tantangan politik dan sosial dalam negeri masih membayangi.

Dengan dinamika politik yang belum sepenuhnya mereda, Bulgaria diperkirakan tetap menjadi perhatian media internasional. Namun, dari sudut pandang Uni Eropa, jalur Bulgaria menuju euro kini telah bersifat final. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA – Bulgaria menghadapi periode ketidakpastian politik setelah gelombang protes massal memaksa Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri, hanya beberapa pekan sebelum negara kawasan Laut Hitam tersebut resmi bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.

Dilansir dari Reuters, pengunduran diri pemerintahan Bulgaria pada Kamis (11/12) mengakhiri masa kekuasaan koalisi yang semakin tidak populer. Namun, langkah tersebut berpotensi membuka babak baru ketidakstabilan politik di negara anggota Uni Eropa dan NATO itu.

Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov telah berkuasa sejak Januari 2025 dan semula diperkirakan akan memimpin transisi Bulgaria menuju penggunaan mata uang euro. Akan tetapi, Zhelyazkov menyerahkan pengunduran diri kabinetnya setelah berminggu-minggu demonstrasi jalanan menentang korupsi negara dan rancangan anggaran baru yang mencakup kenaikan pajak.

Bahkan Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang sebagian besar memiliki peran seremonial, turut menyerukan agar Zhelyazkov mengundurkan diri.

Reaksi di jalanan Sofia, ibukota Bulgaria, setelah pengumuman pengunduran diri terbilang relatif tenang. Namun, sebagian warga menyampaikan optimisme hati-hati bahwa suara publik akhirnya didengar pemerintah.

“Sudah saatnya. Terlalu lama tertunda. Pasti ada orang-orang yang cerdas dan masuk akal (di parlemen) yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan mengakhiri penyalahgunaan yang selama ini kita lihat.” ujarnya.

Meski demikian, kekhawatiran terhadap potensi pola pemilu berulang masih membayangi.

“Ada risiko besar bahwa kita benar-benar akan berakhir dengan rangkaian pemilu lainnya,” kata Dimitar Markov, Direktur Program Hukum di Center for the Study of Democracy di Sofia.

Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, seiring kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mempertahankan stabilitas di parlemen yang terpecah.

Protes dimulai pada akhir November, ketika pemerintahan Zhelyazkov, yang terdiri dari koalisi tiga partai, mengajukan rancangan anggaran yang mencakup kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak untuk membiayai peningkatan belanja negara.

Sebagian belanja tersebut dialokasikan untuk kepolisian, layanan keamanan, dan lembaga peradilan, institusi yang selama bertahun-tahun dipandang negatif oleh banyak warga Bulgaria. Meski rencana anggaran itu kemudian ditarik, kemarahan publik tetap tidak mereda.

Ketegangan juga dipicu oleh langkah-langkah pemerintah lainnya, termasuk dugaan penindasan terhadap oposisi liberal pro-Uni Eropa. Salah satunya adalah penahanan Wali Kota Varna, Blagomir Kotsev, yang dipenjara selama beberapa bulan atas tuduhan korupsi, tuduhan yang dibantah keras olehnya.

Aksi unjuk rasa terus membesar. Pada Rabu (10/12), puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota dan wilayah di Bulgaria, menuntut pemerintah mundur. Reuters mencatat, demonstrasi ini termasuk yang terbesar sejak runtuhnya komunis pada 1989.

“Ini adalah akumulasi berbagai hal. Ketegangan telah meningkat dari waktu ke waktu, dan anggaran menjadi titik pemicunya,” Dimitar ujar Markov.

Banyak demonstran berasal dari kalangan profesional perkotaan yang mendukung adopsi euro dan ingin Bulgaria semakin terintegrasi dengan arus utama Eropa. Namun, protes juga diikuti oleh kelompok yang khawatir masuknya euro akan memicu inflasi atau yang menentang sikap resmi Bulgaria yang pro-Barat, termasuk terkait perang di Ukraina, dan lebih memilih memperbaiki hubungan dengan Moskow.

“Orang-orang menyadari bahwa kehendak mereka, ketika disuarakan, itu berarti. Siapa pun pemerintahan berikutnya akan lebih sadar dan harus lebih bertanggung jawab,” kata Vessela Tcherneva, Wakil Direktur European Council on Foreign Relations di Sofia.

Presiden Radev selanjutnya akan memberikan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada partai terbesar di parlemen, GERB. Namun, partai tersebut diperkirakan akan kesulitan menggalang dukungan mayoritas di parlemen yang terdiri dari sekitar sembilan partai.

Jika upaya itu gagal, dua partai lain akan diberi kesempatan. Apabila seluruh proses tersebut tidak menghasilkan pemerintahan baru, presiden akan menunjuk pemerintahan sementara dan memanggil pemilu dini, yang berpotensi menyeret Bulgaria kembali ke siklus pemilu berulang.

Di tengah situasi ini, publik khawatir akan transisi ke euro tanpa pemerintahan dan anggaran yang solid, seperti yang diungkapkan Mario Bikarsi, Analis Senior Eropa di konsultan risiko Verisk Maplecroft.

“Negara memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada guncangan besar terhadap sistem. Dengan ketiadaan anggaran dan pemerintahan, risiko terhadap sistem meningkat cukup signifikan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Bulgaria akhirnya tumbang setelah aksi protes yang dimotori oleh anak muda atau Gen Z di jalanan selama berminggu-minggu menentang kebijakan ekonomi serta kegagalan rezim dalam menangani korupsi.

Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri kabinetnya dalam pernyataan yang disiarkan di televisi pada Kamis pekan lalu beberapa menit sebelum parlemen dijadwalkan untuk voting mosi tidak percaya.

Pengunduran diri ini terjadi beberapa minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan zona Euro pada 1 Januari 2026

“Koalisi kami telah bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil dengan bertanggung jawab,” kata Zhelyazkov saat mengumumkan keputusan pemerintah untuk mundur dilansir dari Aljazeera, Selasa (16/12/2025).

Rosen mengatakan keinginannya saat ini berada di level yang diharapkan masyarakat.

“Kekuasaan berasal dari suara rakyat," imbuhnya.

Demonstrasi Massal Gen Z

Ribuan warga Bulgaria, yang kebanyakan merupakan Gen Z, berdemonstrasi pada Rabu malam pekan lalu di Ibu Kota Sofia dan puluhan kota lain di negara pesisir Laut Hitam tersebut.

Aksi tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi beruntun yang menyoroti frustrasi publik terhadap korupsi dan kegagalan pemerintahan Bulgaria secara berturut-turut untuk memberantasnya.

Minggu lalu, pemerintah Zhelyazkov menarik rencana anggaran 2026, yang pertama kali disusun dalam euro, akibat protes tersebut.

Partai oposisi dan organisasi lain di negara tersebut mengatakan mereka berdemonstrasi menentang rencana menaikkan kontribusi jaminan sosial dan pajak dividen untuk membiayai pengeluaran negara yang lebih tinggi.

Meskipun pemerintah mundur dari rencana anggaran, protes terus berlanjut tanpa henti di negara yang telah mengadakan tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, yang terbaru pada Oktober 2024, di tengah perpecahan politik dan sosial yang mendalam.

Presiden Bulgaria Rumen Radev juga menyerukan kepada pemerintah untuk mundur pada awal pekan ini. Dalam pesan kepada anggota parlemen di halaman Facebook-nya pada Kamis pekan lalu.

“Antara suara rakyat dan ketakutan terhadap mafia. Dengarkan suara rakyat di lapangan!” tulisnya.

Radev, yang memiliki wewenang terbatas berdasarkan konstitusi Bulgaria, kini akan meminta partai-partai di parlemen untuk mencoba membentuk pemerintahan baru.

Jika mereka tidak mampu melakukannya, seperti yang tampaknya kemungkinan besar terjadi, Radev menegaskan akan membentuk pemerintahan sementara untuk mengelola negara hingga pemilu baru dapat diadakan.