Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Koordinator Staf Khusus DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan tidak ingin mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyalurkan pembiayaan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berupaya mengandalkan pendapatan daerah.

Hal ini tidak lepas dari pemangkasan DBH bagi Jakarta senilai Rp15 triliun pada 2026. Yustinus mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya mendongkrak pendapatan melalui investasi dan pendapatan lainnya.

"Maka kita sekarang mendorong creative financing. Bagaimana pembiayaan itu nanti tidak mengandalkan dana bagi hasil, tapi bisa melalui investasi atau pinjaman dan sebagainya," katanya kepada jurnalis di Taman Ismail Marzuki, Jumat (6/3/2026).

Dia memahami bahwa pemangkasan DBH menyebabkan sejumlah porsi pengeluaran daerah harus ditekan sebagai bentuk penyesuaian. Namun, katanya, pemotongan DBH diupayakan tidak memengaruhi pelayanan publik.

Namun, Yustinus mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang mengoptimalkan penggunaan dana di luar APBD untuk disalurkan ke sejumlah infrastruktur publik.

"Yang penting kebutuhan esensial publiknya tidak dikurangi, itu harapannya. Dan ke depan memang non-APBD ini yang coba dioptimalkan, baik pemanfaatan tata ruang dan lain-lain," ucapnya.

Selain menjalankan penugasan, BUMD juga akan diminta menyetorkan dividen yang lebih baik kepada Pemprov DKI Jakarta jika keuangannya optimal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) Iwan Takwin menyampaikan bahwa sedang membuat strategi penggunaan dana secara mandiri tanpa membebani APBD.

"Jakpro kemudian dituntut untuk memikirkan bagaimana strategi-strategi korporasi kami untuk kemudian tidak membebani lagi APBD. Tetapi apa yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur, itu kita bisa wujudkan dengan akselerasi-akselerasi yang terukur gitu," jelasnya.

Iwan menegaskan bahwa Jakpro berupaya masuk dalam komunitas global guna melihat peluang mendapatkan pemasukan yang salah satunya menggaet para investor untuk bekerja sama menjalankan beberapa proyek.

"Nah, hal itu menjadi pintu nantinya sehingga Jakpro nanti dengan mudahnya atau dengan fleksibelnya bisa menggaet para investor-investor itu masuk ke dalam Jakarta kemudian berkolaborasi dengan kami untuk kemudian mewujudkan program-program Jakarta, mewujudkan fasilitas-fasilitas publik dan infrastruktur yang memang benar-benar dibutuhkan kemudian lebih menetapkan lagi Jakarta menjadi kota global," paparnya