Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim akhirnya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/6/2026).

Kedatangannya mengakhiri pencarian yang dilakukan lembaga antirasuah setelah namanya masuk dalam daftar pihak yang dicari terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di wilayah Jakarta Barat.

Silmy tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.23 WIB. Saat dimintai keterangan oleh wartawan mengenai aktivitasnya selama proses pencarian berlangsung.

Sebelum menyerahkan diri, keberadaan Silmy sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @silmykarim, ia tanpa sengaja diduga memperlihatkan lokasi tempat dirinya berada.

Dalam unggahan Instagram Story yang beredar pada Rabu (3/6/2026), Silmy terlihat berada di sebuah kedai kopi di kawasan Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor.

Tak lama setelah unggahan tersebut muncul, beredar informasi bahwa Silmy memilih datang langsung ke KPK untuk memenuhi proses pemeriksaan. Langkah itu dilakukan setelah dirinya menjadi salah satu pihak yang dicari sejak operasi penindakan dimulai pada 2 Juni 2026.

Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di Jakarta Barat pada rentang 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, sejumlah orang diamankan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Total belasan orang dibawa oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan perkara suap yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Kasus tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin dapat memenangkan sidang praperadilan yang diajukan oleh Tjhin alias Paulus Tannos.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hakim praperadilan akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus buron mengajukan praperadilan

Perlu diketahui, Paulus Tannos masuk daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dalam kasus korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Budi mengungkapkan, isi surat tersebut menyatakan bahwa penasihat hukum atau keluarga tetap mengajukan, maka hakim wajib menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak dapat ditempuh upaya hukum apa pun.

"Aturan ini diterbitkan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menghindar atau melarikan diri, namun tetap mencoba menggugat keabsahan penyidikan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

Budi menjelaskan, tidak adil ketika seseorang menolak hadir dan tidak koorperatif hingga melarikan, namun mempersoalkan keabsahan status tersangka yang ditetapkan.

Budi menilai, negara tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan hal tersebut. Dia menyampaikan pihaknya terus berupaya memanggil Paulus untuk melakukan pemeriksaan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur.

"Sebetulnya yang diperlukan saat ini bukan praperadilan, tapi kehadiran tersangka, agar proses hukumnya dapat berjalan efektif," tambah Budi.

Lembaga antirasuah hingga saat ini terus berupaya menerbangkan Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia agar proses hukum berjalan.

KPK juga telah bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memulangkan Paulus.

Sekadar informasi, Paulus mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap. Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Kini dirinya tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.