Bisnis.com, JAKARTA – Belasan emiten tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan rights issue pada tahun ini. Terdesak aturan anyar, kebutuhan untuk bertumbuh dan gejolak pasar, aksi korporasi ini tidak dapat dielakkan oleh para perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melansir keterbukaan informasi BEI, sedikitnya terdapat 19 emiten yang berencana melakukan aksi korporasi rights issue atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Tidak tanggung-tanggung, di tengah seretnya likuiditas dalam negeri, sejumlah emiten tampil percaya diri dengan menerbitkan miliaran lembar saham baru.

Data yang dihimpun Bisnis dari laman resmi BEI, menemukan bahwa PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) menjadi salah satu emiten yang jor-joran menerbitkan saham baru. Dalam aksi rights issue ini, BNBR bahkan berencana menerbitkan 86,70 miliar saham biasa seri E.

Dengan tujuan membayar utang dan menyuntikkan modal kepada anak usaha, BNBR membanderol harga per saham mencapai Rp12 per lembar.

Selain BNBR, aksi serupa juga diumumkan oleh emiten milik Happy Hapsoro, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) yang berencana melakukan rights issue dengan total saham mencapai 50 miliar lembar saham baru.

Dengan nominal Rp50 per saham, BUVA berencana menggelontorkan dana hasil rights issue untuk belanja modal, yang mencakup pembelian lahan, pengembangan aset serta usaha, pengambilalihan perusahaan, hingga mewujudkan pertumbuhan anorganik perseroan.

Termungil, aksi rights issue juga dilakukan oleh PT Multitrend Indo Tbk. (BABY) dengan mengeluarkan 238,59 juta lembar saham baru pada harga pelaksanaan Rp590 per saham. Aksi ini dilakukan dalam rangka aksi akuisisi dan belanja modal.

Namun, di baliksederet rencana emiten dalam menerbitkan saham baru, terdapat kebutuhan emiten untuk memenuhi aturan anyar free float, yang oleh BEI dikerek pada akhir Maret lalu menjadi 15%. Rights issue sebagai sebuah aksi korporasi kini tidak dapat dipandang hanya pada rencana penggunaan dana, tetapi merinci pada daya serap pasar terhadap penerbitan saham baru tersebut.

Seretnya likuiditas dalam negeri tampak dari lesunya IHSG sepanjang tahun berjalan 2026 sebesar 13,26%. Sejalan dengan itu, data BEI per 10 April 2026, menunjukkan net sell asing masih menghantui pasar saham Tanah Air senilai Rp37,14 triliun year-to-date (YtD).

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas David Kurniawan menilai kondisi likuiditas dalam negeri saat ini tengah menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, net sell asing tercatat masif lantara ketidakpastian global, sementara di sisi lain suku bunga BI yang berada pada level 4,75% dinilai membuat biaya modal relatif tinggi.

Dengan begitu, daya serap investor terhadap penerbitan saham baru akan sangat terfragmentasi. Artinya, saham dengan rencana ekspansi yang matang memiliki kemungkinan besar untuk terserap, tetapi tidak untuk emiten dengan rencana penggunaan dana refinancing.

”Penyerapan saham baru akan sangat terfragmentasi. Saham dengan story ekspansi yang jelas kemungkinan besar tetap terserap. Namun, emiten yang melakukan rights issue untuk membayar utang, pasar akan cenderung skeptis dan selektif,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Senada, Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis menilai lesunya likuiditas dapat tercermin dari aksi net foreignsell yang masih menghantui pasar saham Tanah Air. Likuiditas dinilai lebih terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi jumbo, sehingga minat terhadap saham second liner cenderung terbatas.

Dalam kondisi ini, investor dinilai akan lebih memilih untuk menyerap rights issue berdasarkan fundamental emiten itu sendiri.

”Dalam kondisi seperti ini, kemampuan pasar untuk menyerap rights issue akan sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu kualitas fundamental emiten dan kejelasan penggunaan dana. Jika kedua faktor tersebut dipandang positif oleh mayoritas pelaku pasar, masih berpotensi terserap dengan baik,” katanya, Senin (13/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) menyelesaikan penjualan saham anak usahanya, yakni PT Bukit Permai Properti kepada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) senilai Rp536,28 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, transaksi tersebut dilakukan melalui dua anak usaha SMRA yaitu PT Bali Indah Development (BLID) dan PT Summarecon Bali Indah (SMBI) selaku pemegang saham Bukit Permai Properti (BKPP).

SMBI melepas 335,27 juta saham kepada BUVA senilai Rp375,45 miliar dan BLID melepas 143,56 juta saham sebesar Rp160,77 miliar. Selain itu, BLID juga melego 50.000 saham kepada PT Nusantara Bali Realti senilai Rp53,63 juta.

Corporate Secretary Summarecon Agung, Lydia Tjio, mengatakan bahwa total transaksi ini mencapai Rp536,28 miliar. Dengan pelaksanaan transaksi tersebut, BLID dan SMBI tidak lagi menjadi pemegang saham BKPP.

“Kejadian, informasi dan fakta material di atas tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (30/11/2025).

Dia menambahkan bahwa transaksi telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham BKPP melalui keputusan sirkuler pada 28 November 2025 dan sebelumnya diumumkan di surat kabar pada 31 Juli 2025.

Sementara itu, dalam perkembangan lain, BUVA telah menyelesaikan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue senilai Rp603,98 miliar.

BUVA diketahui menawarkan 4,03 miliar saham baru atau 16,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue. Dengan harga pelaksanaan Rp150 per saham, BUVA berpotensi meraih dana Rp603,98 miliar.

“Jumlah dana yang akan diterima oleh perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp603.987.214.350 [Rp603,98 miliar],” tulis manajemen BUVA dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa (28/10/2025).

Pemegang saham utama yakni PT Nusantara Utama Investama (NUI), yang dikendalikan Happy Hapsoro dan memiliki 67,02% saham BUVA, akan melaksanakan seluruh haknya. Sementara itu, Hapsoro sendiri menyerahkan haknya kepada NUI yang berkomitmen mengeksekusi seluruh saham tambahan.

Berdasarkan laporan terbaru, kepemilikan saham NUI meningkat menjadi 68,19% atau bertambah dari 13,79 miliar saham menjadi 16,65 miliar saham.

Sebelumnya, Direktur Utama BUVA Satrio menjelaskan bahwa pemilihan BKPP sebagai target akuisisi didasarkan pada pertimbangan strategis dan komersial, termasuk potensi sinergi dengan portofolio perseroan.

BKPP merupakan pengembang properti dengan luas lahan sekitar 19,3 hektare yang terletak berdampingan dengan salah satu aset BUVA, Alila Villas Uluwatu. Untuk itu, rencana akuisisi diproyeksikan berkontribusi positif bagi perseroan.

------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten terafiliasi pengusaha Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) akan menggelar penambahan modal lewat hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) ataurights issuedengan dana yang dibidik Rp603,98 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, BUVA akan menerbitkan saham baru sebanyak 4,02 miliar saham lewat rights issue PMHMETD I ini. Nilai nominal ditetapkan Rp50 dengan harga pelaksanaan Rp150.

Dengan demikian, nilai emisi dalam aksi korporasi ini mencapai Rp603,98 miliar.

Adapun, rasio HMETD atas saham adalah setiap pemegang 225 saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 5 November 2025 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 44 HMETD. Selanjutnya, setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru.

Dilusi kepemilikan yang menjalankan haknya dalam rights issue ini adalah maksimum 16,36% setelah PMHMETD I.

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD ditetapkan 5 November 2025 sedangkan tanggal pencatatan di BEI pada 7 November 2025. PMHMETD I ini akan berlangsung selama 7–13 November 2025.

BUVA telah mendapatkan restu dari pemegang saham untuk melancarkan aksi korporasi ini lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli 2025.

Adapun, struktur permodalan BUVA saat ini adalah PT Nusantara Utama Investama menggenggam 13,79 miliar saham (67,02%), Hapsoro 110,84 juta saham (0,54%), dan masyarakat 6,68 miliar saham (32,44%).

Manajemen BUVA menjelaskan dana dari rights issue ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan Rp416,23 miliar untuk membayar sisa harga pengambilalihan PT Bukit Permai Properti dari PT Summarecon Bali Indah dan PT Bali Indah Development.

Selanjutnya Rp107,60 miliar akan digunakan untuk membeli dan mengembangkan lahan di Pecatu, Bali. Sisanya Rp76,60 juta akan digunakan untuk penyertaan modal di BBP yang akan dilakukan paling lambat pada kuartal IV tahun 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.