Bisnis.com, PADANG ARO — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menyatakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) daerah tersebut nyaris mencapai 100%. Hal itu meningkatkan upaya perbaikan akses layanan kesehatan di pedesaan.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan capaian tersebut merupakan komitmen pemerintah kabupaten dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Kini dengan adanya kondisi 99,07% itu, BPJS Kesehatan telah memberikan Penghargaan UHC Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.

“Penghargaan ini menandakan pelayanan Kesehatan yang diberikan di Kabupaten Solok Selatan sudah memiliki standar terbaik, cepat, mudah, dan merata,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Dia menyampaikan kendati di tengah gelombang efisiensi keuangan saat ini, program kesehatan di Solok Selatan tetap menjadi prioritas oleh pemerintah guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, cepat, mudah, dan merata.

Oleh karena itu, dengan adanya capaian tersebut, menjadi motivasi bagi masyarakat hingga di pedesaan, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

“Jadi keuntungan kabupaten mendapatkan status UHC ini bagi masyarakat yakni jaminan akses layanan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkualitas tanpa kendala biaya bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya status UHC yang tersebut, dipastikan masyarakat Solok Selatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapatkan perlindungan finansial agar warga tidak mengalami masalah keuangan karena biaya pengobatan.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah baik di Puskesmas dan rumah sakit. Lalu, keuntungan lainnya yang paling utama adalah aktivasi kepesertaan baru yang tidak perlu waktu tunggu, artinya saat membuat kepesertaan baru maka akan langsung aktif dan dapat digunakan saat itu juga.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Pendewal menambahkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan mencapai 99,07%.

Dia bilang angka tersebut menunjukkan peningkatan yakni dari total 182.020 penduduk, terdapat 180.328 orang penduduk sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk tingkat keaktifan, dari total cakupan kepesertaan terdapat 93,33% atau 169.872 orang penduduk yang aktif.

“Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial,” sebutnya.

Dikatakannya kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pun terus berupaya untuk mempermudah dan mengurangi biaya berobat bagi seluruh masyarakat,” ujar dia.

Pandewal bilang capaian tersebut juga turut menjadi bagian dari misi pemerintah dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025—2029, di mana berbagai program kesehatan telah disiapkan untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen dalam menjamin pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Senin (17/11/2025), Pemprov Riau memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota dengan capaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) terbaik.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan jaminan kesehatan per 1 November 2025. Secara provinsi, Riau mencatat UHC dengan cakupan kepesertaan 99,68% dan tingkat keaktifan 83,17%. Atas capaian tersebut, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menerima penghargaan UHC tingkat provinsi.

“Alhamdulillah, tadi kita berikan penghargaan kepada kabupaten/kota. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjaga kualitas kesehatan di Riau,” ujarnya Senin (17/11/2025).

Dia menegaskan Pemprov Riau akan terus memperkuat sistem layanan kesehatan, termasuk melalui penyediaan anggaran, pemenuhan mandatory spending, dan peningkatan fasilitas pelayanan di seluruh level.

Dari hasil evaluasi UHC per 1 November 2025, Kabupaten Kepulauan Meranti menempati posisi tertinggi dengan capaian kepesertaan 103,44% serta tingkat keaktifan 98,44%. Disusul Kota Pekanbaru dengan kepesertaan 100,76% dan keaktifan 83,15%.

Kabupaten Kampar berada di posisi berikutnya dengan kepesertaan 100,44% dan keaktifan 84,56%. Kemudian Kabupaten Pelalawan mencatat kepesertaan 99,53% dan keaktifan 85,84%, sedangkan Kabupaten Siak mencapai 98,87% untuk kepesertaan dan 82,25% untuk keaktifan.

Selanjutnya, Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh kepesertaan 98,80% dan keaktifan 82,92%. Kabupaten Bengkalis mencatat kepesertaan 98,65% dan keaktifan 84,10%.

Kota Dumai berada pada angka kepesertaan 98,55% dan keaktifan 85,44%, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir mencatat kepesertaan 98,21% dan tingkat keaktifan 80,37%.

SF Hariyanto menyebut belum semua daerah dapat menerima piagam penghargaan karena sebagian kabupaten/kota masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi komponen pembiayaan jaminan kesehatan.

Meski demikian, ia memastikan Pemprov Riau akan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan secara merata.

“Butuh kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Harapan kita ke depan, semua bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.