Bisnis.com, PALEMBANG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Sumbagsel mengungkapkan masih ada sekitar 170 ribu pekerja sektor jasa konstruksi di Sumatra Selatan (Sumsel) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Kepala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Operasional Sumbagsel Adi Hendarto menjelaskan sektor jasa konstruksi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan segmen kepesertaan lainnya karena perlindungan diberikan berdasarkan proyek yang sedang berjalan.

"Agak beda (konstruksi) karena kepesertaannya tergantung dari proyek. Ketika proyek itu ada, maka proyek ini wajib mendaftarkan pekerjanya sesuai ketentuan yang sudah ada," kata Adi Hendarto, Kamis (18/6/2026).

Adi menuturkan perlindungan bagi pekerja konstruksi seharusnya sudah aktif sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Sesuai ketentuan, proyek wajib didaftarkan paling lambat 14 hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

Berdasarkan evaluasi tahun lalu, seluruh proyek konstruksi di Sumsel telah 100% didaftarkan. Namun, BPJS Ketenagakerjaan masih melihat adanya pekerja yang belum terlindungi, terutama pada proyek yang baru berjalan atau belum dimulai.

"Potensi yang belum terlindungi masih sekitar 170 ribu pekerja. Tapi ini masih wajar karena banyak proyek yang belum mulai berjalan di Sumsel," katanya.

Sepanjang 2026, tercatat sekitar 82 ribu pekerja jasa konstruksi masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian di antaranya merupakan peserta dari proyek tahun sebelumnya yang masih berada dalam masa pemeliharaan.

Untuk mempercepat perluasan perlindungan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang menangani proyek konstruksi.

"Upaya memasifkan dengan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang mempunyai proyek, dan tentunya kita juga bersama UKPBJ yang mempunyai kewenangan untuk memastikan seluruh proyek mendaftar (jaminan sosial)," pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyoroti tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja yang dinilai masih rendah karena baru mencakup sekitar separuh dari total pekerja di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru berada di kisaran 51%.

"Ketaatan terhadap jaminan sosial tenaga kerja masih sekitar 51%, artinya masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan," kata Diky.

Menurut dia, rendahnya cakupan kepesertaan menjadi perhatian karena perlindungan jaminan sosial tenaga kerja penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.

Berdasarkan data Disnakertrans Kepri, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah pekerja terbesar, yakni 581.006 orang. Namun dari jumlah tersebut, baru 339.519 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau dengan cakupan 58,44%.

Sementara di Tanjungpinang, dari total 101.576 pekerja, baru 39.652 orang yang menjadi peserta aktif atau sekitar 39,04%.

Kemudian di Kabupaten Natuna, jumlah pekerja tercatat 36.661 orang dengan peserta aktif sebanyak 15.090 orang atau cakupan 41,16%.

Adapun Kabupaten Kepulauan Anambas, dari 21.281 pekerja, sebanyak 10.537 orang telah terdaftar dengan cakupan 49,51%.

Selain mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Disnakertrans Kepri juga terus mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Menurut Diky, program pelatihan di BLK terbuka bagi masyarakat maupun serikat pekerja agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

"BLK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, agar siap masuk ke pasar kerja," ujarnya.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai keterampilan teknis seperti pengelasan 3G, 4G, hingga 6G dan bidang lainnya yang dibutuhkan dunia industri.

"Industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, tugas kami melatih, setelah itu mereka siap masuk ke pasar kerja," kata Diky.

Ia optimistis cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kepri dapat terus meningkat melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan.

"Dengan literasi yang meningkat, akses yang lebih mudah, dan pengawasan yang kuat, perlindungan pekerja di Kepri akan semakin luas," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan klaim program Jaminan Kematian (JKM) bisa gagal cair atau bahkan ditolak hanya karena peserta melewatkan beberapa hal yang dianggap sepele.

Melansir informasi dari akun Instagram resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),terdapat beberapa hal yang kerap menjadi penyebab klaim tidak dapat dicairkan atau bahkan ditolak.

Tiga faktor utama itu seringkali berkaitan dengan aspek administratif, status kepesertaan, serta ketidaksesuaian data yang diajukan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, hal-hal tersebut dapat menghambat hak ahli waris untuk memperoleh manfaat yang seharusnya diterima.

Program JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hadir sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko meninggal dunia. Manfaat ini diberikan kepada ahli waris untuk membantu meringankan beban ekonomi yang ditinggalkan.

Namun, untuk dapat mengakses manfaat tersebut, terdapat sejumlah ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sayangnya, kurangnya pemahaman peserta terhadap prosedur dan persyaratan ini sering menjadi kendala utama dalam proses klaim.

Banyak kasus di mana pengajuan klaim tertunda atau gagal karena dokumen yang tidak lengkap, data yang tidak sinkron, atau status kepesertaan yang tidak aktif. Oleh karena itu, penting bagi peserta maupun ahli waris untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pencairan sejak awal agar proses klaim JKM dapat berjalan dengan lancar.

Berikut tiga faktor yang perlu diperhatikan agar pencairan program JKM tetap lancar, mengutip informasi dari akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor Penghambat Pencairan JKM

Meninggal akibat kecelakaan kerja

Manfaat JKM hanya diberikan untuk kasus kematian yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka manfaat yang berlaku adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), bukan JKM.

Status kepesertaan tidak aktif

Manfaat JKM hanya dapat diberikan kepada peserta yang masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), terdapat ketentuan masa iuran tertentu yang harus dipenuhi agar klaim dapat diproses.

Dokumen tidak lengkap

Klaim JKM memang tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa, sehingga tidak hangus meskipun diajukan dalam jangka waktu lama. Namun, pengajuan klaim tetap bisa ditolak apabila dokumen yang disyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan sementara.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya menegaskan keselamatan pasien menjadi prioritas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini untuk memastikan permasalahan administratif kepesertaan tidak memengaruhi keselamatan pasien dan menghambat pelayanan medis.

“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (12/2/2026).

Menurutnya negara wajib melayani masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti PBI. Dia mengatakan tidak ada tawar menawar terhadap keselamatan pasien.

Selain itu, pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi dan tetap menjalankan administrasi secara tertib dan akuntabel, termasuk pencatatan, pengkodean diagnosis dan tindakan, pelaporan pelayanan, serta pengajuan klaim sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jangan sampai ada pasien yang tertunda penanganannya karena kendala administratif. Keselamatan pasien adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Langkah ini bersamaan dengan pemantauan dan evaluasi dari Kementerian Kesehatan, serta menindaklanjuti laporan terkait penolakan pasien.

Kemenkes, katanya, terus melakukan koordinasi dengan BPJS kesehatan untuk proses verifikasi status kepesertaan dan mekanisme penjaminan pembiayaan. Koordinator lintas sektor juga dilakukan dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Diketahui, ketentuan larangan penolakan tersebut berlaku paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara oleh BPJS Kesehatan.

Dalam rentang waktu itu, rumah sakit tetap wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku, terutama pasien dengan riwayat medis kronis seperti hemodialisa (cuci darah), terapi kanker dan beberapa layanan katostrofik.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IX DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk 10 Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini, Rabu (4/2/2026).

Pada sesi pertama atau pada pukul 10:00 WIB—12:00 WIB, ada empat calon yang diuji. Mereka adalah Dedi Hardianto (unsur pekerja), Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja), Djoko Wahyudi (unsur pekerja), dan Alif Noeriyanto Rahman (unsur tokoh masyarakat).

Dedi Hardianto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan ada tiga hal yang dia tekankan dalam visi dan misinya.

“Ada tiga hal yang saya sampaikan di visi misi tersebut. Pertama, pelayanan yang transformasi untuk seluruh pekerja. Lalu yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi transformasi untuk seluruh Indonesia dan bertanggung jawab. Jadi tiga hal itu,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Selain menyampaikan itu, dia turut menilai tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan saat ini tidak mudah, terutama dari segi kepesertaan. Menurutnya, rintangan terletak pada pekerja-pekerja rentan atau sektor informal.

“Karena mereka pendapatan kecil, risikonya tinggi. Ini kan ada masalah terkait dengan pembayaran iuran. Nah, saya ingin ada regulasi agar pemerintah pusat juga bersama pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bagaimana mereka mendapatkan hak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Sementara itu calon kedua, Sumarjono Saragih atau yang juga menjabat sebagai Founder Chairman Wispo (Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil) menegaskan dari sisi pemberi kerja, jaminan sosial itu adalah kepatuhan atau mandatory.

Dia menilai, perlindungan pekerja untuk pekerja formal secara normatif sudah selesai. Namun, untuk pekerja informal dia merasa belum tersentuh sama sekali.

“Saya berbicara dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah, anggaran atau program mereka sosialisasi ke pekerja formal. Saya tanya bagaimana pekerja informal, tidak ada program atau anggaran,” katanya di ruang Komisi IX DPR RI.

Dia berpandangan kepatuhan yang bermakna dari pemberi kerja atau perusahaan bisa dicoba melalui pendekatan ekosistem untuk menjangkau para pekerja informal.

Untuk calon ketiga yakni Joko Wahyudi dari unsur pekerja menyampaikan sebagai dewas dirinya memiliki visi menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga jaminan sosial yang inklusif, adaptif, berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian global dan perubahan iklim, guna mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh pekerja dan daya saing bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045.

“Misi saya adalah yang pertama memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan secara inklusif bagi seluruh pekerja termasuk pekerja informal, pekerja migran, pelaku ekonomi digital,” tutur dia.

Dia meneruskan, cara kedua adalah memperkuat tata kelola manajemen risiko kelembagaan, supaya dana terkelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan iklim ke dalam investasi dan layanan, ini sejalan dengan kebijakan rendah karbon yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Yang keempat mendorong inovasi digital, kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat basis data kepesertaan, efisiensi layanan, dan respons cepat jika terjadi risiko secara sosial maupun secara ekonomi,” kata Joko.

Terakhir, imbuhnya, menegakkan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik berkeadilan, menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga publik yang dipercaya oleh pekerja dan pemberi kerja.

Sementara itu, calon keempat dari unsur tokoh masyarakat yakni Alif Noeriyanto Rahman menyoroti tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja migran Indonesia.

Menurutnya, mereka adalah kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko terjadinya musibah baik kecelakaan kerja, kematian, maupun ketidakpastian perlindungan selama bekerja di luar negeri.

Alif menekankan perlunya penguatan peran Dewas yang bersifat kolektif dalam memastikan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja migran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diamanahkan dan prinsip akuntabilitas.

“Solusi yang kami tawarkan adalah memberikan subsidi, subsidi kepada PMI di negara penempatan yang bisa juga ada pada saat sebelum keberangkatan, kita bisa berikan subsidi.

Selanjutnya, tuturnya, menguatkan edukasi di wilayah-wilayah pusat-pusat migran baik itu seperti kantong-kantong desa migran ataupun melalui imigran center yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Calon lainnya, yakni Dasep Suryanto, menyatakan ingin mendorong BPJS Ketenagakerjaan yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan dunia kerja melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja untuk perlindungan terhadap kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Nah, adapun visi dan strategi saya adalah sangat terkait erat dengan tadi peran mereka KADIN [Kamar Dagang dan Industri] dan APINDO [Asosiasi Pengusaha Indonesia] yang menurut saya lumbungnya pemberi kerja, yang banyak masalah muncul dari mereka juga gitu,” paparnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dasep akan melakukan sejumlah langkah yaitu membangun kepercayaan dan kepatuhan pemberi kerja, peningkatan layanan, transparansi tata kelola, memperluas cakupan peserta melalui kemitraan dunia usaha, serta mendorong pemanfaatan dana produktif.

Calon lainnya, Ujang Romly lebih memfokuskan pada pekerja imigran Indonesia (PMI). Dirinya mengatakan hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya generasi muda yang berbondong-bondong pergi bekerja ke luar negeri.

“Banyak teman-teman itu yang berangkat atau generasi muda yang berangkat [bekerja ke luar negeri] tanpa dibekali pengetahuan yang cukup, tanpa memiliki literasi yang cukup terkait jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan. Hal ini tentu merepotkan pemerintah juga, juga merepotkan dari sisi BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dari hal tersebut, Ujang mengatakan ingin mewujudkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan bagi PMI. Dalam mewujudkan visinya, Ujang memiliki beberapa strategi yang dilakukan.

Sebagai dewan pengawas, dirinya akan memastikan program-program dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan berpihak pada perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Selain itu, memastikan seluruh pekerjaan migran Indonesia, khususnya yang prosedural, wajib aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Heru Budi Utoyo mengarahkan visinya kepada membangun kepercayaan publik dan membuat BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat untuk masyarakat luas.

“Maka disinilah kuncinya bahwa ketika BPJS mendapatkan kepercayaan dari publik, dari masyarakat, maka dengan demikian masyarakat akan bisa mengakses BPJS. Kemudian [masyarakat] tahu manfaatnya, kemudian percaya bahwa dana yang ada dikelola dengan baik, maka dia akan bisa menjadi peserta BPJS,” terangnya.

Dalam merealisasikan visinya selama lima tahun ke depan, Heru juga memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukannya. Hal yang pertama yang dilakukannya adalah terkait dengan perbaikan tata kelola.

Sebagai dewan pengawas, dia akan melakukan pengawasan secara optimal khususnya dalam dalam hal tata kelola agar publik bisa menaruh kepercayaannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya adalah mengenai digitalisasi dan kolaborasi.

“Disini ada hal yang sangat penting, ketika BPJS Ketenagakerjaan mampu untuk berkolaborasi dan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, maka digitalisasi ini akan sangat membantu perluasan kepesertaan pada masyarakat yang masih banyak yang belum bisa menjadi peserta BPJS,” jelas Heru. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, PADANG ARO — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, menyatakan capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) daerah tersebut nyaris mencapai 100%. Hal itu meningkatkan upaya perbaikan akses layanan kesehatan di pedesaan.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan capaian tersebut merupakan komitmen pemerintah kabupaten dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Kini dengan adanya kondisi 99,07% itu, BPJS Kesehatan telah memberikan Penghargaan UHC Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.

“Penghargaan ini menandakan pelayanan Kesehatan yang diberikan di Kabupaten Solok Selatan sudah memiliki standar terbaik, cepat, mudah, dan merata,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).

Dia menyampaikan kendati di tengah gelombang efisiensi keuangan saat ini, program kesehatan di Solok Selatan tetap menjadi prioritas oleh pemerintah guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, cepat, mudah, dan merata.

Oleh karena itu, dengan adanya capaian tersebut, menjadi motivasi bagi masyarakat hingga di pedesaan, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

“Jadi keuntungan kabupaten mendapatkan status UHC ini bagi masyarakat yakni jaminan akses layanan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkualitas tanpa kendala biaya bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya dengan adanya status UHC yang tersebut, dipastikan masyarakat Solok Selatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapatkan perlindungan finansial agar warga tidak mengalami masalah keuangan karena biaya pengobatan.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah baik di Puskesmas dan rumah sakit. Lalu, keuntungan lainnya yang paling utama adalah aktivasi kepesertaan baru yang tidak perlu waktu tunggu, artinya saat membuat kepesertaan baru maka akan langsung aktif dan dapat digunakan saat itu juga.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Pendewal menambahkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan mencapai 99,07%.

Dia bilang angka tersebut menunjukkan peningkatan yakni dari total 182.020 penduduk, terdapat 180.328 orang penduduk sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk tingkat keaktifan, dari total cakupan kepesertaan terdapat 93,33% atau 169.872 orang penduduk yang aktif.

“Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial,” sebutnya.

Dikatakannya kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pun terus berupaya untuk mempermudah dan mengurangi biaya berobat bagi seluruh masyarakat,” ujar dia.

Pandewal bilang capaian tersebut juga turut menjadi bagian dari misi pemerintah dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025—2029, di mana berbagai program kesehatan telah disiapkan untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.

Bisnis.com, MALANG—BPJS Kesehatan Malang menargetkan tingkat kepesertaan di Kab. Malang naik dari 97% menjadi 98% dan tingkat keaktifan naik dari 64% menjadi 80% pada tahun ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, mengatakan hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Malang masih berada di kisaran 97% dengan 64%.

“Tahun ini kami targetkan kepesertaan naik minimal 98% dengan tingkat keaktifan 80% lebih,” katanya di Malang, Kamis (15/1/2026).

Karena itulah, kata dia, BPJS Kesehatan melakukan berbagai strategi termasuk berkolaborasi denganNahdlatul Ulama. Alasannya, mayoritas warga di sana merupakan anggota jamiyah setidaknya simpatisan ormas keagamaan tersebut.

Cara lain, menggandeng swasta. Menurutnya, sektor swasta perlu dilibatkan melalui program CSR bagi warga sekitar perusahaan berupa mendaftarkan warga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Agar upaya tersebut efektif, dia berharap, ada dukungan dari pemda melalui instruksi bupati kepada ormas maupun kepada perusahaan.

Dengan cara itu pula, dia berharap, maka tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kab. Malang dapat ditingkatkan, setidaknya mencapai 98% pada dengan keaktifan 80% pada tahun ini.

Yudhi memahami, ada beberapa kendala yang membuat Kabupaten Malang belum mampu menyamai capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang. Salah satunya, kemampuan fiskal yang terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

Jumlah penduduk di Kab. Malang yang sudah terkover BPJS Kesehatan sebanyak 2.678.471 jiwa, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 2.759.103 jiwa atau baru mencapai 97,08%.

Di Kota Malang, tingkat kepesertaannya mencapai 944.040 jiwa atau 105,85% karena jumlah penduduknya sebanyak 891.859 jiwa.

Di Kota Batu, cakupannya mencapai 98,69% atau sebanyak 223.352 jiwa, sedangkan jumlah penduduknya, 226.323 jiwa.

Menurut Yudhi, masih terdapat badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN. Karena itulah, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan kejaksaan untuk mendorong agar perusahaan patuh mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan secara benar.

Penertiban perusahaan tersebut, dia berharap, perlu pula dukungan kepala daerah. Caranya dengan penerbitan instruksi yang mewajibkan perusahaan memenuhi kewajibannya mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Kesehatan.

Jika upaya tersebut berhasil, maka diharapkan akan terjadi migrasi dari keanggotaan penerima bantuan iuran (PBI) menjadi segmen pekerja penerima upah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih dikenal sebagai Cak Imin menyampaikan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Apa Manfaatnya?

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan layanan kesehatan:

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.

Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.

Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.

Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi Anda yang ingin mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan maka bisa kini dapat secara online tanpa perlu mendatangi kantor cabang.

Dilansir dari situs BPJS Kesehatan, Sabtu (13/12/2025), peserta BPJS bisa memeriksa statusnya melalui kanal digital yang disediakan BPJS Kesehatan, peserta dapat memastikan apakah kepesertaan masih aktif, mengecek tagihan, hingga memperbarui data hanya bermodalkan ponsel.

Berikut panduan lengkap cara cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak secara online.

1. Cek Status BPJS Lewat Aplikasi Mobile JKN

⦁ Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.

⦁ Login menggunakan NIK, nomor kartu BPJS, atau email terdaftar.

⦁ Pilih menu “Cek Kepesertaan”.

⦁ Status aktif atau tidak akan tampil di layar.

Aplikasi juga menampilkan jumlah tanggungan, informasi iuran, dan berbagai fitur lain seperti penggantian faskes, antrean online, hingga perubahan data.

2. Cek BPJS Kesehatan Lewat Website Resmi

⦁ Kunjungi bpjs-kesehatan.go.id.

⦁ Pilih menu “Cek Kepesertaan”.

⦁ Masukkan NIK dan tanggal lahir.

⦁ Klik “Cari”.

3. Cek Status BPJS via WhatsApp PANDAWA

⦁ Nomor resmi PANDAWA: 0811 8165 165.

⦁ Kirim pesan, misalnya: “Cek status kepesertaan”.

⦁ Masukkan NIK atau nomor BPJS dan ikuti instruksi chatbot

⦁ Informasi status akan dikirim otomatis.

4. Cek Status Lewat Call Center 165

Untuk pengecekan langsung melalui petugas BPJS, peserta dapat menghubungi call center.

⦁ Telepon 165.

⦁ Siapkan NIK atau nomor kartu BPJS.

⦁ Petugas akan menjelaskan status kepesertaan serta membantu jika ada kendala tagihan atau perubahan data. (Angela Keraf)