JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) menerima sebanyak 4.268 calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Mandiri 2026. Total peserta SMUP Mandiri 2026 sebanyak 28.130 orang.

Sebanyak 3.722 peserta dinyatakan lulus ke program Akademik (Sarjana) dan 546 peserta dinyatakan lulus ke program Vokasi (Sarjana Terapan). Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan calon mahasiswa disabilitas (Tuna Netra, Teman Tuli, Tuna Daksa).

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Arief S. Kartasasmita pun menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang diterima. Ia mengajak calon mahasiswa untnuk bersama-sama belajar, berinovasi, dan berkarya untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan memberi selamat kepada para calon mahasiswa Unpad yang berhasil lolos, seraya mengingatkan kewajiban melakukan konfirmasi registrasi menggunakan akun masing-masing peserta di laman https://admission.unpad.ac.id, diteruskan dengan melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Bagi peserta yang tidak melakukan konfirmasi registrasi dan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Padjadjaran. Khusus untuk peserta Seleksi Minat dan Bakat, tagihan UKT akan diterima setelah konfirmasi registasi dan update biodata online,” ujarnya, dikutip dari laman Unpad, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut Prof. Zahrotur Rusyda menjelaskan, setelah pembayaran diterima dan dokumen diunggah oleh calon mahasiswa, Universitas Padjadjaran akan menerbitkan Surat Tanda Bukti Resmi Menjadi Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Digital paling lambat 20 Juli 2026.

“Pengambilan KTM berbentuk fisik akan dilakukan pada kegiatan PAMUKA di awal Agustus 2026. PAMUKA merupakan kegiatan persiapan sebelum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), yang dalam Bahasa Sunda berarti “pembuka”. Lebih lanjut, informasi terkait detail rangkaian kegiatan PKKMB akan disampaikan melalui kanal resmi Universitas Padjadjaran,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyinggung modus praktik penyimpangan terkait pengadaan di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah pada e-katalog.

Setyo menjelaskan, praktik penyimpangan ini kerap terjadi lantaran masih ada oknum ASN atau orang dalam pemerintahan yang bekerja sama dengan makelar kasus (markus) hingga calo.

"Banyak perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan. Yang saya sebut paling gampang misalkan e-catalogue lah gitu," ujar Setyo di Gedung LAN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menekankan, para makelar kasus, calo hingga broker ini bukan orang "sakti". Sebab, dalam melancarkan aksinya, mereka baru bergerak ketika sudah mendapatkan informasi dari orang dalam.

"Mereka ini tidak sakti-sakti amat Bapak-Ibu. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam ya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, setelah orang dalam pemerintahan ini memberikan informasi soal pengadaan, barulah broker, makelar kasus hingga calo bergerak secara gerilya mencari pemain hingga vendor pengadaan.

Tentunya, pengadaan ini menjadi tidak bagus lantaran adanya pengaturan spek agar harga pengadaan barang bisa disesuaikan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Nanti harga penawarannya sekian-sekian sekian. Dia buatlah itu ya. Nah nanti tinggal merekalah broker, Markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga gitu sekian sekian sekian otomatis kualitasnya jadi tidak bagus gitu," pungkasnya.

Seolah-olah kami jadi calo mengambil margin (ekspor), padahal itu bukan demikian

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan calo ekspor.

“Seolah-olah kami jadi calo mengambil margin (ekspor), padahal itu bukan demikian,” ujar Dony ketika ditemui setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut menjelaskan ketentuan mengenai DSI bisa mengambil margin yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Beleid tersebut menyatakan, “BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." ​​

Dony menjelaskan bahwa DSI tidak mengambil keuntungan dari ekspor sumber daya alam (SDA), melainkan akan mengenakan biaya layanan untuk pengusaha.

Misalkan, lanjut dia, pemerintah membutuhkan biaya untuk melakukan inspeksi ekspor. Langkah pengecekan itulah yang nantinya merupakan layanan yang diberikan kepada pengusaha.

“Pengusahanya jadi punya legal standing, ya kan. Bahwa yang memang mereka ekspor sudah dipastikan, baik itu harga maupun jumlahnya,” ujar Dony.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwasanya DSI bukanlah calo ekspor. Biaya yang dikenakan merupakan biaya layanan.

“Jadi tidak pernah terpikirkan kita tiba-tiba menjadi calo harga 5, kemudian kita tambahin 5 lagi, kita jual 10, karena enggak laku dong. Sekarang sudah ada acuan harga internasionalnya kan,” kata Dony.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pelaporan tersebut nantinya akan dilakukan melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, perusahaan ekspor hanya diwajibkan untuk melapor kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui platform tersebut.

Airlangga mengatakan implementasi mekanisme pelaporan baru pada tahap awal tersebut akan dimulai dengan tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, ferro alloy (paduan besi), dan kelapa sawit.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Ia berharap para pengusaha dan pelaku ekspor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu enam bulan sebagai masa transisi mekanisme pelaporan ekspor baru tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 36 calon hakim agung telah merampungkan tahapan seleksi kesehatan yang digelar Komisi Yudisial (KY). Tahapan itu juga diikuti oleh empat calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) serta dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA.

Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian, para peserta selanjutnya akan memasuki tahap klarifikasi rekam jejak sebagai bagian dari proses seleksi calon hakim agung tahun 2026. Adapun tahap seleksi kesehatan berlangsung pada 3-5 Juni 2026 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara asesmen kepribadian dilaksanakan pada 3-4 Juni 2026 di Gedung KY, Jakarta.

Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Andi Muhammad Asrun, mengatakan para peserta menjalani serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian, dan penelusuran rekam jejak. "Pemeriksaan kesehatan untuk mengukur kondisi kesehatan jasmani (fisik) dan rohani (jiwa) peserta guna memastikan mereka memiliki stamina, kestabilan emosi, serta kelayakan fisik sebagai hakim agung dan hakim ad hoc di MA,” kata Asrun dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

“Sementara asesmen kepribadian meliputi berbagai tahapan yang bertujuan menilai potensi psikologis, integritas, dan kompetensi para calon hakim sebelum memasuki proses seleksi berikutnya," sambungnya.

Selain itu, KY akan melaksanakan klarifikasi terhadap 36 calon hakim agung dan 6 calon hakim ad hoc di MA Tahun 2026 guna memperoleh kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak para calon. Menurut Asrun, klarifikasi tersebut mencakup informasi yang berasal dari masyarakat, hasil penelusuran rekam jejak, serta hasil penelaahan harta kekayaan yang diperoleh melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahapan ini dilakukan untuk menelusuri integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter para calon. "Klarifikasi rekam jejak ini dilakukan untuk memvalidasi informasi yang masuk ke KY," lanjutnya.

KY juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, khususnya mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon.

Masukan tersebut dapat disampaikan paling lambat 5 Agustus 2026 melalui surat elektronik ke [email protected] atau dikirim ke Kantor Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.

"KY juga menegaskan bahwa peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkas Asrun.

JAKARTA - MNC University resmi mengumumkan para penerima MNCU Future Leader Scholarship (MFLS) Batch 2 dalam acara Awarding Ceremony yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 6 MNC University, Rabu (3/6/2026). Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses seleksi yang telah diikuti oleh ratusan calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 270 peserta hadir dalam acara penghargaan tersebut. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari tim Penerimaan Mahasiswa Baru, serta arahan dari Rektor MNC University, Dendi Pratama.

Direktur PMB, Branding dan Marketing MNC University, Muhammad Rezki Oktavianoor, menyampaikan bahwa program MFLS merupakan bentuk komitmen MNC University dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menjaring generasi muda yang memiliki potensi akademik maupun non-akademik unggul.

“Melalui program beasiswa ini, kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi kepemimpinan yang mereka miliki,” ujarnya.

Acara semakin meriah dengan penampilan drama musikal yang dibawakan oleh para awardee MFLS Batch 1. Selain menjadi hiburan, penampilan tersebut juga menggambarkan perjalanan dan pengalaman para penerima beasiswa selama menempuh pendidikan di MNC University.

Momen yang paling dinantikan adalah pengumuman penerima beasiswa dan anggota kelas eksklusif MNCU Future Leader Scholarship Batch 2. Pada kesempatan tersebut, MNC University memberikan beasiswa dengan kategori 50 persen, 75 persen, hingga 100 persen kepada peserta terbaik yang berhasil menunjukkan prestasi dan potensi unggul selama proses seleksi.

Salah satu penerima beasiswa 100 persen sekaligus peserta terbaik MFLS Batch 2, Puja Melisa, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaiannya.

"Kami bersyukur bisa sampai pada titik ini setelah mengikuti serangkaian proses MFLS Batch 2. Banyak pengalaman berharga yang kami dapatkan, mulai dari mini project hingga tahap final. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan beasiswa 100 persen sekaligus menjadi peserta terbaik pada program ini," ungkapnya.

Melalui program MNCU Future Leader Scholarship, MNC University berharap dapat terus melahirkan generasi muda yang berprestasi, inovatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen MNC University dalam mendukung pengembangan talenta muda Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

JAKARTA - Pasangan suami istri (pasutri) berinisial RM dan ER, pemilik wedding organizer (WO) Marwah di Jakarta Timur telah ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan calon pengantin dan ditahan sejak Sabtu (30/5/2026). Polisi mengungkapkan motif RM dan ER melakukan penipuan.

“Motif, kalau dari hasil pemeriksaan kami, diketahui bahwa uang-uang dari korban ini diputar lagi oleh para tersangka untuk menutupi kegiatan-kegiatan pernikahan sebelumnya,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan dikutip Selasa (2/6/2026).

Dia melanjutkan, uang yang didapat dari para korbannya digunakan pelaku untuk menutupi kegiatan pernikahan yang dijanjikan ke korban lain sebelumnya. “Jadi, uang yang didapat dari klien lain itu digunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan klien lainnya. Jadi, uang itu secara tidak langsung ya gali lubang tutup lubang,” tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan data sementara, ternyata ada 58 pasangan calon pengantin yang menjadi korban penipuan dengan jumlah kerugian mencapai Rp2,6 miliar.

"Dari jumlah tersebut, 2 pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Minggu (31/5/2026).

"Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung," katanya.

JAKARTA - Polisi menangkap owner WO pelaku penipuan terhadap pasangan pengantin AL (32) dan FE (32). Pelaku sempat melarikan diri saat polisi mendatangi kantornya di Jakarta Timur.

"Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan owner Wedding Organizer (WO) Marwah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap para calon pengantin," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Minggu (31/5/2026).

Berdasarkan data sementara, ternyata ada 58 pasangan calon pengantin yang menjadi korban penipuan dengan jumlah kerugian mencapai Rp2,6 miliar.

"Dari jumlah tersebut, 2 pasangan telah melaksanakan pernikahan namun tidak memperoleh fasilitas sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 56 pasangan lainnya belum dapat melaksanakan acara pernikahan yang telah direncanakan," katanya.

"Hingga saat ini, dari 24 korban yang telah terdata, total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp2.658.885.000. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung," katanya.

Sebelumnya, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengatakan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur telah menerima laporan dari korban. “Kasus ini masih dalam penyidikan, tim masih bekerja mencari keberadaan pelaku sembari melengkapi fakta-fakta temuan yang ada,” ujar Andaru, Selasa (26/5/2026).

Korban yang melapor berinisial AL dan FE. Keduanya merupakan calon pengantin yang telah menyetorkan uang sebesar Rp83 juta kepada WO yang menjanjikan akan mengurus pernikahan mereka.

“Jadi kurang lebih yang ditawarkan dari tiga korban yang sudah menyampaikan ke tim penyidik berkisar Rp70 juta hingga Rp80 juta. Ada satu korban lainnya berkisar Rp50 juta dan itu sudah dikirimkan kepada pelaku,” katanya.

Pelaku awalnya memposting iklan di media sosial menggunakan akun bertajuk katering yang menawarkan jasa wedding organizer. Korban yang tertarik kemudian menyewa jasa tersebut hingga akhirnya mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku.

“Namun pada akhirnya acara tersebut tidak terlaksana. Ketika sudah ada korban dan janji tidak terlaksana itu merupakan unsur penipuan,” ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada perwira siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri, perwira siswa Sesko AD, AL, AU, dan Sespimmen Polri. Taklimat tersebut diberikan Presiden pada Senin (25/5/2026), di Komplek Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Kota Bandung, Jawa Barat. Acara taklimat diikuti oleh 1.095 perwira siswa dari TNI dan Polri yang sedang menempuh pendidikan.

Ketibaan Presiden disambut penuh semangat oleh para peserta dengan iringan lagu ‘Maju Tak Gentar’ yang menggema di area kegiatan. Suasana khidmat langsung terasa saat acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan mars TNI, mars masing-masing matra TNI, hingga mars Polri yang diikuti secara serempak oleh seluruh peserta yang hadir.

Komandan Seskoad, Mayjen TNI Agustinus Purboyo, dalam laporannya menyampaikan keseluruhan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan taklimat Presiden. Para peserta terdiri atas perwira siswa dari berbagai matra TNI dan Polri yang hadir untuk mengikuti pengarahan secara langsung dari Kepala Negara.

“Bapak Presiden yang sangat kami banggakan, di hadapan Bapak saat ini telah hadir 1.095 orang,” ucap Komandan Seskoad.

Usai laporan, acara kemudian dilanjutkan dengan taklimat Presiden kepada para perwira siswa. Sebelum menuju panggung utama, Presiden Prabowo tampak menyalami sejumlah perwira yang hadir dan menciptakan suasana hangat dengan penuh kedekatan. Taklimat Presiden pun diikuti dengan khidmat dan seksama oleh seluruh peserta.

Kegiatan taklimat ini, menurut Komandan Seskoad, menjadi momen bersejarah. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya seorang Presiden aktif hadir secara langsung untuk memberikan kuliah dan pengarahan kepada para perwira siswa.

“Hari ini terasa sangat istimewa Bapak, dikarenakan baru pertama kali seorang Presiden aktif hadir langsung dan mengajar kepada seluruh siswa Sesko,” lanjutnya.

Kehadiran Presiden dalam forum pendidikan strategis tersebut dinilai mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia. Taklimat ini juga menjadi ruang pembekalan strategis bagi para perwira dalam menghadapi dinamika tantangan nasional maupun global ke depan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf angkatan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (25/5/2026). Peresmian tersebut menegaskan peran Seskoad sebagai lembaga pendidikan strategis yang telah melahirkan banyak pemimpin besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Senin, 25 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad),” ucap Presiden.

Seskoad tercatat telah melahirkan lulusan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Ke-2 RI Soeharto, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai lulusan Seskoad.

Sementara itu, tiga lulusan Seskoad lainnya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI. Ketiganya yakni Wakil Presiden Ke-4 Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Ke-5 RI Sudharmono, dan Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno.

Tidak hanya berkontribusi bagi Indonesia, Seskoad juga memiliki reputasi internasional dengan melahirkan empat Kepala Staf Angkatan Darat Singapura yang pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Di antaranya Neo Kian Hong sebagai KSAD Singapura tahun 2007-2010, Melvyn Ong Su Kiat sebagai KSAD Singapura tahun 2015-2018, David Neo Chin Wee sebagai KSAD Singapura tahun 2022-2025, dan KSAD Singapura saat ini Cai Dexian.

Di museum Seskoad, sejarah, perjalanan, hingga pengabdian mereka ditampilkan sebagai inspirasi bagi para perwira lainnya yang menempuh pendidikan. Kepala Departemen Kejuangan dan Doktrin Seskoad, Kolonel Arhanud Desi Ariyanto menjelaskan bahwa museum tersebut menjadi ruang pembelajaran penting bagi para perwira dalam memahami sejarah perjuangan dan kepemimpinan.

“Museum ini tujuannya didirikan pada saat itu adalah sebagai tempat untuk menggali semua sejarah karena kita sebagai militer, kita harus tahu khususnya sejarah perang, sejarah militer, dan di dalam sejarah perang itu juga ada leadership,” jelas Desi Ariyanto.

Selain museum, Seskoad juga memiliki perpustakaan besar dengan 42 ribu buku di dalamnya. Setiap tahunnya ada sekitar 500 siswa, termasuk 30 siswa mancanegara yang menempuh pendidikan di Seskoad.

“Mereka belajar di sini. Di museum lantai satu mereka belajar sejarah, di lantai dua mereka mengisi dirinya sehingga memiliki kemampuan, keterampilan, dan khususnya olah pikir tidak hanya kemiliteran, juga ilmu pemerintahan,” ujar Desi Ariyanto.

MEDAN - Petugas Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu, Medan menggagalkan keberangkatan 13 orang yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara nonprosedural pada Kamis (21/5/2026). Rombongan tersebut diketahui sudah dua kali mencoba berangkat melalui jalur berbeda.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan mengatakan, rombongan itu terdeteksi saat petugas mencocokkan data subjek mencurigakan di sistem keimigrasian. Mereka diketahui hendak terbang ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai Malaysia Airlines MH0861 dengan alasan wisata.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Malaysia. Namun, setelah pendalaman, mereka mengakui tujuan akhirnya adalah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur resmi," ujar Parlindungan dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Medan, Uray Avian menjelaskan, data perlintasan menunjukkan rombongan tersebut sebelumnya telah dua kali mencoba berangkat, masing-masing melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Batam.

Dari 13 orang itu, petugas juga mendeteksi satu penumpang bernama Santo Aseano yang diduga berperan sebagai koordinator lapangan.

"Keberhasilan pencegahan calon jemaah haji nonprosedural di tiga gerbang utama perlintasan Indonesia merupakan buah dari penyelarasan data keimigrasian nasional yang terintegrasi secara real-time," imbuh Avian.

Saat ini, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara untuk penanganan dan penegakan hukum lebih lanjut terhadap koordinator rombongan.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens menanggapi usulan Komisi III DPR yang mendorong pembatasan masa jabatan Kapolri maksimal tiga tahun. Menurut dia, usulan pembatasan masa jabatan Kapolri itu mereduksi kewenangan Presiden.

Boni berpendapat, usulan tersebut tidak sejalan dengan kerangka sistem presidensialisme di Indonesia dan mereduksi hak prerogatif presiden untuk menentukan orang nomor satu di Polri. “Saya sendiri menilai usulan ini tidak relevan dan tidak signifikan dalam kerangka sistem presidensialisme Indonesia,” ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2026).

Dia menuturkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 Ayat (1), Polri secara tegas berada langsung di bawah Presiden. Kemudian, dalam Pasal 8 Ayat 2, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) UU Polri berbunyi "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". “Ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi struktural yang menentukan seluruh dinamika hubungan kelembagaan antara Polri dan cabang eksekutif,” ujar Boni.

Sejatinya, mekanisme pengangkatan Kapolri melewati beberapa tahap. Pertama, kata Boni, Presiden menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara untuk mengusulkan nama calon Kapolri.

Kedua, DPR selaku representasi rakyat mengevaluasi dan menyetujui hanya satu calon dari para calon (jika ada lebih dari satu) yang diusulkan oleh presiden. Boni menegaskan bahwa kewenangan mengangkat Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

"Proses ini menempatkan Kapolri pada posisi yang unik, bahwa ia bukan jabatan elektoral, namun bukan pula jabatan birokrasi semata. Maka, ide penetapan masa jabatan Kapolri secara langsung akan mereduksi kewenangan prerogatif presiden yang telah diatur dalam UU Kepolisian," katanya.

Dalam argumennya, Boni mengatakan usulan itu berbenturan dengan kewenangan institusional dan implementasi demokrasi presidensial. Sebab, hak prerogatif Presiden merupakan fondasi kepercayaan.

“Gagasan pembatasan masa jabatan Kapolri - baik dalam bentuk durasi minimal maupun maksimal - secara substantif berbenturan dengan arsitektur kewenangan institusional dalam design dan implementasi demokrasi presidensial,” imbuhnya.

Dia menilai bahwa Kapolri merupakan jabatan yang lahir dari kepercayaan Presiden terhadap individu tertentu. Maka itu, hubungan tersebut bersifat personal, profesional, dan politis sekaligus.

Boni menegaskan ketika masa jabatan dibatasi secara normatif oleh undang-undang, maka presiden kehilangan fleksibilitas untuk mempertahankan seseorang yang dipercaya mampu menjalankan visi penegakan hukum sesuai mandat pemerintahan yang sedang berjalan.

Selanjutnya, ia menilai sistem presidensialisme murni, lembaga eksekutif memiliki kewenangan penuh atas aparatur negara yang berada di bawah koordinasinya. "Membatasi masa jabatan Kapolri melalui legislasi berarti DPR secara tidak langsung mengintervensi domain eksekutif, sebuah langkah yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pemisahan kekuasaan," kata Boni.

Pembatasan yang diusulkan Komisi III DPR dinilai tak memiliki basis yang harmonis dengan ketentuan UU Nomor 2/2002 yang sudah berlaku. Dia memandang bahwa langkah ini justru berpotensi menciptakan konflik normatif antara produk legislasi baru dengan kerangka hukum yang sudah ada, serta menambah ketidakpastian hukum dalam pengangkatan pejabat strategis negara.

Secara konseptual, pembatasan masa jabatan dalam sistem presidensial memiliki logika yang sangat spesifik. Hal itu dirancang untuk jabatan-jabatan yang diperoleh melalui mekanisme elektoral yakni mereka yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Presiden dibatasi dua periode, Kepala daerah dibatasi dua periode. Prinsipnya adalah mencegah monopoli kekuasaan yang berasal dari mandat rakyat. Dalam konteks ini, seharusnya masa jabatan DPR pun dibatasi maksimal dua periode," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jabatan struktural kelembagaan seperti Kapolri dan Panglima TNI dibatasi oleh ketentuan usia pensiun yang diatur dalam undang-undang masing-masing lembaga. “Ini adalah logika yang berbeda secara fundamental, bukan tentang sirkulasi mandat politik, melainkan tentang manajemen sumber daya manusia dalam institusi negara,” jelas Boni.

Boni juga menerangkan bahwa regenerasi dalam institusi Polri dan TNI berlangsung melalui jenjang karier, sistem promosi internal, evaluasi kinerja, dan batas usia pensiun. Sementara regenerasi politik terjadi melalui mekanisme pemilu yang melibatkan kedaulatan rakyat secara langsung.

"Mencampur kedua logika ini tidak hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berpotensi merusak tata kelola kelembagaan yang sudah ada," katanya.

Boni menilai usulan Komisi III DPR tak memiliki dasar konseptual yang kuat dalam kerangka sistem presidensialisme Indonesia. Usulan itu mengaburkan batas antara kewenangan eksekutif dan legislatif, mencampuradukkan logika regenerasi institusional dengan regenerasi politik, dan mengabaikan konsistensi prinsip ketika diterapkan secara selektif hanya pada satu jabatan struktural.

"Jika tujuannya adalah penguatan akuntabilitas Polri, maka mekanisme yang lebih tepat adalah penguatan sistem pengawasan eksternal, transparansi rekam jejak dalam proses seleksi Kapolri, dan penegasan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, bukan pembatasan masa jabatan yang kontraproduktif secara konstitusional," pungkasnya.