JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

JAKARTA - Komisi I DPR akan menetapkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 pada Selasa (30/6/2026). Penetapan ini menyusul telah rampungnya tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 19 calon anggota KIP, setelah 2 peserta mengundurkan diri dari proses seleksi.

"Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi I DPR RI akan menetapkan tujuh orang sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat untuk masa jabatan berikutnya," kata Dave kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menurut Dave, penetapan nama-nama anggota KIP terpilih akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Komisi I DPR RI sesuai tata tertib dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Besok diumumkan (nama-nama calon terpilih)," ujarnya.

Dave memastikan, selama melaksanakan proses seleksi tersebut, Komisi I DPR RI mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, independensi, rekam jejak, pemahaman terhadap substansi keterbukaan informasi, serta gagasan para calon dalam memperkuat tata kelola informasi publik di Indonesia.

"Kami berharap komisioner yang terpilih nantinya merupakan figur yang memiliki integritas, independensi, dan komitmen yang kuat dalam memperkuat pelayanan informasi publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Berikut daftar 19 calon anggota KIP periode 2026-2030:

1. Ade Firman

2. Ahmad Hanafi

3. Andri Harsil

4. Arman Fauzi

5. Bayu Pradana Bagja Kusumah

6. Danardono Siradjudin

7. Dery Hendryan

8. Edi Purwanto

9. Fransiskus Surdiasis

10. Hafidhah

11. Handoko Agung Saputro

12. Hendra

13. Joemarthine Chandra

14. Mimah Susanti

15. Rini Purwandari

16. Rohman Budijanto

17. Rospita Vici Paulyn, ST

18. Susari

19. Sutarno Bintoro.

Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mendesak majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Diketahui putusan KIP mewajibkan UGM membuka dokumen ijazah Jokowi untuk publik.

"Keberatan ini (UGM) harus ditolak, itu Jawaban yang kami sampaikan tadi dalam persidangan," ujar perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah pada wartawan usai persidangan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, sidang itu digelar karena UGM mengajukan keberatan atas putusan KIP, yang mana sejatinya sengketa itu diatur dalam Peraturan MA nomor 2 Tahun 2019. Bukti dokumen yang diserahkan ke hakim PTUN Jakarta juga memaparkan tentang kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana diajukan UGM.

"Kami membahas kewenangan absolut dan kewenangan berlatih. Itu sangat tegas di sana ada disebut badan publik negara dan badan publik selain negara. Kami menumpatkan UGM itu selain, jadi harusnya sengketa ini bukan di PTUN, tapi kewenangannya Pengadilan Negeri," tuturnya.

Lantas, kata dia, UGM itu lokasinya berada di Yogyakarta sehingga gugatan dan persidangannya pun haruskah di wilayah Yogyakarta. Sebabnya, dalam aturan hukum tegas menyatakan tentang di mana kejadian itu, di mana sengketanya yakni di Yogyakarta.

Sementara itu, perwakilan Bonjowi lainnya, Leony Lidya menambahkan, berkaitan Perma No 2 dan UU Keterbukaan Informasi secara tegas menyatakan manakala mereka keberatan terhadap sengketa itu diberikan waktu selama 14 hari.

Namun, pasca putusan KIP dibacakan dan pihak UGM terima hingga akhirnya mengajukan gugatan sejatinya telah lewat 14 hari.

"Terutama soal kadaluarsa, jadi kami itu menghitung dengan teliti, dasarnya 14 hari kerja setelah dokumen putusan diterima oleh kami. Jadi secara waktu, menyoal aturan bandingnya, putusan ini (KIP) sudah inkrah, sudah tidak ada upaya harusnya," tegasnya.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara buka suara soal sikap mereka yang tidak pernah merespons surat-surat dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yang meminta keterbukaan informasi SWF nasional itu. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menyatakan, pihaknya akan mengecek surat-surat yang dilayangkan KIP tersebut.

“Nanti coba saya cek dulu. Tentunya untuk sisi keterbukaan informasi tergantung apa ya kan nantinya. Tapi kalau untuk soal misalnya laporan keuangan, itu sudah kami sampaikan juga kan ke publik,” kata Pandu ketika di temui di Jakarta, Selasa (26/5).

Pandu menekankan, untuk laporan keuangan Danantara, pihaknya mesti menunggu laporan-laporan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang belum menyampaikan paparan kinerja mereka untuk Tahun Buku 2025. Karena perusahaan pelat merah yang berada di bawah Danantara jumlahnya mencapai lebih dari seribu, Pandu mengatakan pihaknya perlu mengonsolidasikan seluruhnya dengan cermat.

Dia menargetkan seluruh proses itu akan rampung pada akhir kuartal tiga tahun ini. “Itu takes time. Kemudian baru bisa prosesnya. Mungkin akhir kuartal III [rampungnya],” ujar dia.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, juga mengutarakan hal serupa sebelumnya. Dia mengatakan, penyusunan laporan keuangan Danantara secara konsolidasian masih dalam proses karena sejumlah perusahaan BUMN yang berada dalam cakupan lembaga kekayaan negara itu belum menyelesaikan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Salah satu perusahaan yang disebut belum merampungkan proses tersebut adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

Menurut Dony, pemerintah saat ini masih melakukan penyesuaian pencatatan keuangan serta penataan pembukuan di sejumlah BUMN sebagai bagian dari proses konsolidasi.

“Kan kami lagi impairment-impairment, beresin buku-buku, semua. Nanti mungkin akhir, paling lambat akhir Juni sudah beres semua kan? Kan masih ada yang belum RUPS,” kata Dony kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (19/5).

Sementara Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P Roeslani, memilih bungkam ketika ditanya mengenai keterlambatan publikasi laporan keuangan lembaga yang ia pimpin itu.

Sebelumnya, KIP menyatakan Danantara belum pernah merespons sejumlah surat yang mereka kirimkan terkait keterbukaan informasi publik SWF nasional itu. Transparansi Danantara pun kembali dipertanyakan.

Ketua KIP Donny Yusgiantoro menuturkan, pihaknya mulai menyurati Danantara dua bulan setelah lembaga tersebut resmi dirikan 14 bulan lalu. Namun hingga kini, surat maupun undangan yang dikirim KIP belum mendapat tanggapan.

“Danantara sebagai badan publik harus sadar bahwa ada undang-undang keterbukaan informasi yang harus segera disampaikan kepada publik,” kata Donny kepada Katadata, dikutip pada Ahad (24/5).

Dia menjelaskan, kewajiban keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Ia menegaskan, Danantara termasuk badan publik karena sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, lembaga tersebut wajib menjalankan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Donny mengatakan, KIP telah berupaya membangun komunikasi dengan Danantara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya itu dilakukan melalui kunjungan, berkirim surat, hingga menyampaikan undangan untuk hadir dalam forum di KIP. “Kami ingin terlibat juga terkait keterbukaan informasi di lembaga baru seperti Danantara,” ujar Donny.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia memasuki fase makin strategis di pasar keuangan Indonesia. Sebagai superholding yang mengonsolidasikan aset BUMN, Danantara kini berkembang menjadi kekuatan investasi negara dengan mandat mengelola dana kekayaan atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia.

Di satu sisi, lembaga ini bergerak agresif menata portofolio investasi, mengonsolidasikan aset BUMN, hingga memperluas penjajakan proyek baru. Di sisi lain, tuntutan transparansi justru menguat karena laporan keuangan tahun buku 2025 belum juga dipublikasikan ke publik.

Di tengah laju ekspansi dan konsolidasi, Danantara yang berdiri pada 24 Februari 2025 kini mendapat sorotan soal transparansi. Belum dipublikasikannya laporan keuangan 2025 menjadi titik awal perdebatan. Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, merupakan salah satu sosok yang mempertanyakan transparansi laporan keuangan Danantara.

Menurut Herry, tahun anggaran pemerintah berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Desember. Dengan demikian, laporan kinerja Danantara seharusnya sudah disampaikan paling lambat akhir Februari 2026. Namun, hingga memasuki bulan kelima tahun ini, publik belum menerima laporan resmi mengenai capaian kinerja maupun penggunaan anggaran lembaga tersebut.

“Ini menunjukkan tidak ada komitmen dari Danantara untuk menerapkan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan BUMN di bawahnya jadi riskan,” ujar Herry.

Danantara pun merespons. Badan yang langsung berada di bawah presiden itu berargumen statusnya sebagai lembaga negara sui generis yang dibentuk melalui undang-undang memiliki karakter otonom. Hal itu membuat tata kelola dan mekanisme pelaporannya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2025 junto UU Nomor 16 Tahun 2025. Merujuk Pasal 3K, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan,” tulis Tim Komunikasi Danantara seperti dikutip dari penjelasan resmi, Selasa (26/5).

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria mengatakan tak mudah bagi lembaganya untuk menuntaskan laporan keuangan. Hal itu lantaran Danantara tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Menurut Donny salah satu pekerjaan berat yang harus diselesaikan adalah proses pembersihan buku-buku keuangan BUMN serta penyelesaian proses impairment (penurunan nilai aset) yang bermasalah. Tumpukan pekerjaan itu disebut sebagai buah dari perjalanan perusahaan pelat merah di masa lalu.

​"Kami sedang bereskan buku-buku semua. Impairment kami rapikan dulu," ujar Dony.

Ia menjelaskan transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​Dony mengatakan persoalan tata kelola laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

Ia menyebut ada empat kesalahan yang selama ini terjadi dalam pelaporan keuangan sejumlah BUMN. Ada persoalan financial engineering dengan tujuan agar performa perusahaan terlihat lebih baik.

Ada pula modus investasi yang digelembungkan dan dibesar-besarkan. Selain itu juga ada rugi karena keteledoran dalam pengelolaan atau rugi karena fraud. ​Dampak dari lemahnya tata kelola tersebut tercermin nyata pada lonjakan nilai impairment aset BUMN yang menyentuh angka fantastis.

Tak hanya itu, sektor dana pensiun (dapen) BUMN juga menjadi sorotan tajam karena menyimpan bom waktu berupa potensi gagal bayar (potential default) yang sangat besar. Berdasarkan kajian sementara Dony menyebutkan Danantara menemukan impairment hampir Rp 100 triliun akibat kesalahan tata kelola.

"Tahun ini saya harus menyelesaikan lagi potential default dan exposure kita dana pensiun kurang lebih Rp 50 triliun," ujarnya.

Atas dasar skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif. Waktu publikasi diperkirakan berlangsung sekitar 30 Juni mendatang.

Keterbukaan Informasi di Antara Dua Kaki Investasi

Penjelasan Danantara soal jangka waktu penyampaian laporan keuangan memang memberi titik cerah. Namun diskusi di kalangan investor tak hanya berkutat soal laporan keuangan. Transparansi pengelolaan aset Danantara dan keterbukaan soal investasi juga menjadi yang dinanti.

Sebagai superholding Danantara memiliki dua kaki yaitu pengelolaan aset melalui Danantara Asset Management (DAM) dan investasi melalui Danantara Investment Management (DIM). Melalui dua lembaga ini Danantara aktif melakukan konsolidasi dan mengelola portofolio serta memperluas investasi ke berbagai sektor.

Adapun soal pertanggungjawaban, Danantara berada langsung di bawah Presiden dengan supervisi dari Dewan Pengawas.

Dalam tata kelola Danantara, DAM diposisikan sebagai mesin pengelola aset strategis negara. Perannya bukan hanya mengelola portofolio, tetapi juga mendorong transformasi lebih dari 50 BUMN melalui konsolidasi bisnis, evaluasi model usaha, dan penciptaan nilai.

Sementara itu DIM mengemban mandat ganda sebagai pengelola investasi yang mengejar imbal hasil. Strategi investasinya difokuskan pada program-program prioritas seperti hilirisasi, penguatan produksi dalam negeri, pengembangan energi terbarukan skala besar, hingga pendalaman pasar keuangan.

Dalam hal investasi, di pasar modal, Danantara mengklaim investasi melalui saham BUMN di Bursa Efek Indonesia menghasilkan imbal hasil hingga 11%. Portofolio Danantara di bursa juga mencakup sejumlah emiten strategis pelat merah.

Berdasarkan data yang dirilis Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per 8 Mei 2026 Danantara setidaknya menggenggam saham 12 perusahaan seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Investasi Danantara bahkan meluas dengan mengakuisisi saham perusahaan swasta yang dinilai berdampak untuk publik seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) meski kepemilikannya tidak sampai 1%.

Ihwal besarnya aset yang dikelola Danantara, Presiden Prabowo Subianto berkeyakinan akan membawa lembaga ini menjadi SWF terbesar keenam di dunia secara aset. Pada saat berdiri pada Februari 2025, Danantara berada di urutan ke-8 dengan total aset US$ 600 miliar. Prabowo mengklaim Danantara saat ini mengelola aset BUMN dengan total mencapai US$ 1.000 miliar atau setara Rp 17.400 triliun.

Danantara mengonsolidasikan seluruh aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu entitas investasi raksasa. Sementara itu Undang-undang menetapkan modal awal Danantara minimal Rp 1.000 triliun, yang bersumber dari penyertaan modal negara, termasuk dana tunai, barang milik negara, dan saham BUMN.

Di luar modal awal juga ada initial funding diproyeksikan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 326 triliun. Dana inilah yang diarahkan ke proyek-proyek bernilai strategis dan berdampak tinggi, mulai dari energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, hingga ketahanan pangan.

Di tingkat global, ukuran Danantara menempatkannya di antara sovereign wealth fund terbesar dunia. Berikut perbandingannya:

Agresivitas investasi Danantara membuat transparansi atas setiap geraknya makin dinanti publik. Ketika dana publik dikelola semakin aktif di pasar modal, publik tak hanya melihat potensi imbal hasil tetapi juga membutuhkan informasi mengenai pengambilan keputusan investasi, struktur tata kelola, hingga hasil kinerja tahunan.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yusgiantoro, menilai sebagai Badan Publik, Danantara harus berada dalam koridor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KIP pun menurut Donny sudah beberapa kali mengingatkan Danantara. Namun, lembaga yang bercita-cita menjadi SWF besar dunia itu belum pernah merespons sejumlah surat yang dilayangkan terkait keterbukaan informasi publik.

“Danantara sebagai badan publik harus sadar bahwa ada undang-undang keterbukaan informasi yang harus segera dilaksanakan kepada publik,” kata Donny kepada Katadata.

Donny menjelaskan, UU Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Karena itu sebagai Badan Publik yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Danantara wajib menjalankan prinsip keterbukaan informasi.

Donny mengatakan KIP telah berupaya membangun komunikasi dengan Danantara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya itu dilakukan melalui kunjungan, surat hingga undangan untuk hadir dalam forum di KI. Meski begitu, Donny mengatakan hingga saat ini komunikasi dengan Danantara masih berada pada tahap awal, yakni kehadiran dan komunikasi dasar.

“Kami melihat sangat penting publik itu untuk mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan apa yang diambil Danantara sehingga nanti semua kebijakan ini kan akhirnya ada outputnya,” ujar Donny.

Donny menilai keterbukaan informasi penting karena Danantara memegang peran strategis dalam pengelolaan investasi negara. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil lembaga tersebut beserta regulasi turunannya.

Adapun salah satu bentuk kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan praktik baik keterbukaan informasi sebagaimana diatur Undang-Undang menurut Donny tercermin dari keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang menurut Donny nantinya akan menjadi jembatan bagi Danantara dalam memenuhi kewajiban menyampaikan informasi publik termasuk soal kinerja investasi, laporan keuangan dan kebijakan yang diambil.

Meski demikian Donny menyatakan Danantara juga punya hak untuk mengecualikan informasi tertentu untuk disampaikan kepada publik dengan pertimbangan yang telah disepakati. Pengecualian informasi pun harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak melalui uji konsekuensi atas dampak apabila ada informasi yang dikecualikan kepada publik.

“Selain mereka punya hak untuk mengecualikan informasi, jadi mereka punya kewajiban untuk membuka informasi, menyampaikan informasi, tapi mereka juga dilindungi Undang-Undang,” ujar Donny.

Berikut poin yang menjadi kewajiban dan hak Danantara sebagai Badan Publik menurut UU Keterbukaan Informasi Publik

Belajar Transparansi dari SWF Global

Aktivitas Danantara yang makin agresif justru membuat isu keterbukaan makin relevan. Bagi pasar keuangan, sovereign wealth fund bukan hanya dinilai dari seberapa besar aset yang dikelola. Investor melihat apakah pengelola dana publik membuka angka secara jelas, menerbitkan laporan berkala, dan memberi ruang akuntabilitas.

Kondisi ini memicu kritik terhadap tata kelola Danantara, terutama jika dibandingkan dengan praktik SWF global seperti Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) milik pemerintah Norwegia. SWF asal Singapura Temasek Holdings juga secara rutin membuka laporan keuangan dan kinerja investasi setiap tahun.

SWF Norwegia yang dikelola Norges Bank Investment Management (NBIM) juga secara terbuka dan berkala menyampaikan kinerja investasi. Pada awal 2026, NBIM melaporkan memiliki aset mendekati US$ 2 triliun. Dana tersebut berasal dari pendapatan sektor minyak dan gas Norwegia yang diinvestasikan ke berbagai instrumen global seperti saham, obligasi, properti, hingga energi terbarukan.

Informasi mengenai investasi dan laporan investasi yang dilakukan oleh SWF Norwegia ini secara terbuka dipublikasikan di laman resmi milik mereka. Bahkan, peluang dan penjajakan investasi juga disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada investor.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menyebut praktik transparansi dari SWF Norwegia seperti Government Pension Fund terbukti melahirkan Santiago Principles. Santiago Principles memuat 24 prinsip tata kelola sovereign wealth fund, termasuk keterbukaan laporan keuangan, manajemen risiko, dan kebijakan investasi.

“Pada dasarnya yang dikelola SWF adalah dana publik. Karena itu, transparansi di bidang tata kelola dan manajemen risiko khususnya risiko keuangan menjadi sangat penting,” ujar Herry.

Menurut Herry, standar minimum yang bisa dilakukan Danantara sesungguhnya sederhana. Caranya dengan menyampaikan secara terbuka laporan tahunan yang di dalamnya berisi tentang laporan kinerja dan laporan keuangan.

Perbedaan utama Danantara dengan sovereign wealth fund global bukan pada besaran aset, melainkan pada kedalaman keterbukaan. Government Pension Fund Global secara rutin membuka laporan portofolio, strategi investasi, hingga eksposur risiko.

Temasek Holdings juga menerbitkan Temasek Review setiap tahun. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen membangun kepercayaan pasar.

Indonesia juga punya pembanding lewat Indonesia Investment Authority atau INA yang rutin mempublikasikan laporan tahunan dan perkembangan transaksi investasi. Ia juga mengingatkan iklim ketertutupan akan mendatangkan kecurigaan yang justru menutup peluang bagi investor baik dalam negeri maupun asing untuk menjalin kerja sama yang serius dengan Danantara.

“Danantara harus berani menunjukkan bahwa mereka sudah mengelola dana publik dengan baik dan benar,” ujar Herry lagi.

Danantara kini berdiri di tengah ekspektasi. Skala asetnya besar. Mandatnya luas. Proyeknya strategis. Portofolionya menyentuh pasar modal. Karena itu, ujian berikutnya bukan hanya mendatangkan investasi baru atau mencetak imbal hasil tetapi membangun kepercayaan.

Chief Eksekutif Officer (CEO) Danantara Rosan P Roeslani belum mau banyak terkomentar soal keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan. Meski begitu, di tengah penantian akan transparansi itu, Danantara memberi sinyal untuk lebih terbuka.

“Danantara Indonesia senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Danantara dalam pernyataan resmi.

Danantara memang dibentuk dengan mandat besar yaitu mengelola aset negara dan menarik investasi jangka panjang. Namun dalam pasar keuangan, ukuran aset bukan satu-satunya penentu legitimasi.

Kepercayaan tumbuh dari keterbukaan yang konsisten, laporan yang dapat diuji, dan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di titik itu, ujian Danantara bukan lagi seberapa agresif berinvestasi, melainkan seberapa jauh ia bersedia membuka diri di hadapan publik.

Dan kini publik menunggu. Apakah praktik keterbukaan informasi Danantara bisa melaju secepat ambisi berinvestasi?

JAKARTA - Roy Suryo Cs melalui tim hukum Tifa and Roy's Advocate (Troya) mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait 709 dokumen yang disita Polda Metro Jaya. Dokumen itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Troya meminta daftar dokumen sitaan tersebut, termasuk 504 dokumen yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) diperlihatkan.

Perwakilan dari Troya, Abdullah Alkatiri mengatakan pihaknya hanya meminta daftar dokumen dan salinan ijazah, bukan dokumen asli.

“Permintaan kami itu hanya dua. Satu adalah salinan ijazah Pak Jokowi. Jadi salinan itu bukan asli ya, fotokopi istilahnya tapi yang ada di Polda,” kata Abdullah Alkatiri dalam konferensi pers Tim Troya di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Abdullah menyebut permintaan informasi itu sebelumnya telah diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Metro Jaya. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan alasan dokumen termasuk informasi yang dikecualikan karena masih berkaitan dengan proses penyidikan.

“Tanggal 27 Februari PPID telah menjawab lagi memberikan informasi diminta permohonan dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dokumen yang dikecualikan,” katanya.

Karena tidak puas dengan jawaban tersebut, tim hukum kemudian mengajukan sengketa informasi ke KIP sesuai mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Menurut Abdullah, daftar dokumen sitaan itu penting untuk mengetahui relevansi barang bukti dengan penetapan tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa.

“Nah bahkan dijawab oleh atasan PPID memang benar ada 709 itu. Jadi dasarnya juga surat jawaban dari PPID ini,” ujarnya.

Ia juga mengungkap sebagian daftar dokumen dari UGM sebenarnya sudah diterima pihaknya melalui berita acara penyerahan dokumen. Namun, mayoritas isi daftar tersebut ditutupi.

“Universitas Gadjah Mada memberikan bahkan berita acara. Berita acara yang diberikan oleh Polda diberikan ada 504 dokumen, tetapi bisa dikatakan 90 persen dihitamkan,” kata Abdullah.

Sementara itu, Koordinator Tim Troya, Refly Harun mengatakan permintaan daftar 709 dokumen dilakukan agar pihaknya mengetahui kaitan dokumen-dokumen tersebut dengan perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa.

“Kami ingin minta daftarnya. Sebenarnya dokumen 709 itu apa saja yang dijadikan sebagai penersangkaan baik Roy Suryo maupun Dokter Tifa,” kata Refly.

Refly berharap sengketa informasi di KIP dapat membuka akses publik terhadap dokumen yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Kepada Komisi Informasi Pusat sampai jumpa dalam persidangan mudah-mudahan kami akan memenangkan gugatan sehingga kita mendapatkan 709 daftar dokumen yang sudah disita Polda Metro Jaya,” tandasnya.

JAKARTA - Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) menilai Universitas Gadjah Mada (UGM) sengaja pasang badan untuk melindungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik keterbukaan dokumen ijazah. Pernyataan itu disampaikan Bonjowi menanggapi gugatan UGM terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Perwakilan Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah mempertanyakan alasan UGM menggugat putusan KIP. Padahal dalam persidangan sebelumnya kampus tersebut dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap perintah membuka dokumen.

“Ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tameng terhadap Jokowi. Ini penting, karena selama dalam persidangan sesungguhnya tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu,” ungkap Syamsuddin.

Ia mengungkapkan, dalam sidang di KIP sebelumnya, UGM justru sempat menanyakan mekanisme penyerahan dokumen, bukan menyampaikan keberatan atas putusan.

“UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya,” ujarnya.

Bonjowi juga mengklaim menemukan sejumlah anomali dalam dokumen pencalonan Jokowi setelah memperoleh sebagian dokumen dari KPU RI, KPU DKI Jakarta, dan KPU Solo.

Menurut Syamsuddin, salah satu temuan yang dipersoalkan adalah dokumen legalisasi ijazah yang disebut tidak mencantumkan tanggal legalisasi.

“Legalisir ijazah wajib hukumnya harus ada tanggal, harus ada nama yang bertanda tangan, harus ada NIP yang bertanda tangan di situ, jabatannya apa. Jadi itu harus ada jelas dan di sini sayang sekali di legalisir ijazah itu tidak ada,” katanya.

Selain itu, Bonjowi menyoroti biodata pencalonan Jokowi di KPU yang disebut tidak memuat riwayat pendidikan secara lengkap.

“Kita lihat di formil pendidikan justru tidak diisi tahun berapa mereka masuk. Hanya disebutkan SD dan yang menarik hanya nama SD-nya saja. SMP SMA tidak ada, tiba-tiba ada Fakultas Kehutanan tahun 1985,” ujar Syamsuddin.

Ia menilai kondisi tersebut seharusnya mendorong KPU melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen pencalonan Jokowi.

“Harusnya KPU melakukan klarifikasi, lakukan verifikasi apakah betul ijazahnya ini atau tidak,” sebutnya.

Sementara itu, anggota Bonjowi lainnya, Edi Hardum menilai langkah UGM mengajukan gugatan menunjukkan kampus tersebut tidak transparan dalam membuka informasi publik.

“Kalau UGM sejak awal terbuka atau jujur memahami undang-undang KIP, kami sebenarnya tidak perlu melakukan gugatan di KIP,” kata Edi.

Ia juga menyinggung tidak adanya data yang ditunjukkan UGM secara terbuka kepada publik untuk menjawab polemik ijazah Jokowi.

“Yang terjadi selama ini adalah speak up, hanya ngomong dari pidato-pidato rektor UGM yang tidak dibarengi dengan data-data yang ditunjukkan ke publik,” ujarnya.

Perwakilan Binjowi lainnya, Leony Lidya mengatakan, pihaknya memang sengaja meminta dokumen secara menyeluruh kepada sejumlah lembaga untuk menguji keaslian dan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi.

“Informasi yang dimohon kami di sengketa ini tidak main-main, menyangkut keseluruhan dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan dua hal. Yang pertama adalah untuk di UGM itu ijazahnya asli atau palsu. Yang kedua adalah sah atau tidak,” tegas Leony.

JAKARTA - Ahli digital forensik Rismon Sianipar telah mencabut gugatan sengketa informasi dari Komisi Informasi (KI) Pusat. Gugatan yang dicabut mempersoalkan keterbukaan informasi dari sebuah dokumen terkait penyetaraan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang menjelaskan, pencabutan gugatan itu dilayangkan kliennya sejak tiga minggu lalu. Ia berkata, KI Pusat telah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sengketa informasi yang dilayangkan Rismon.

"Pada tanggal 9 (April) kemarin, kami sudah cabut itu. Kami sudah cabut permohonan itu. Permohonan itu adalah menyangkut eh, Gibran Rakabuming Raka tentang yang masalah administrasinya di Dikdasmen," ujar Jahmada saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

Jahmada mengatakan, KI Pusat telah menerbitkan surat keputusan perihal pencabutan gugatan tersebut. Dalam keputusan itu, ia berkata, KI Pusat telah menetapkan pencabutan gugatan perkara itu.

"Saya bacakan, 'Menetapkan, menerima permohonan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Ketiga, memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi publik nomor perkara 042 dan seterusnya'. Jadi, itu dua poin," ucap Jahmada saat membacakan keputusan KI Pusat.

Selain itu, ia menyampaikan, Rismon juga telah mengantongi surat penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Polda Metro Jaya. Ia menyebut, surat itu diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin pada 14 April 2026.

"Jadi secara resmi rekan-rekan, bahwa sejak tanggal 14 (April) kemarin, berarti dua hari lalu, sudah resmilah rekan kami atau klien kami, Rismon Hasiholan Sianipar sudah mendapatkan SP3 dari empat laporan yang sebelumnya. Jadi jelasnya itu ya. Itu yang perlu dijelaskan kepada rekan-rekan," pungkas Jahmada.

JAKARTA - Komisi Informasi Publik (KIP) memberikan waktu kepada Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama 14 hari untuk melayangkan atas putusan terkait perkara sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi. Hal itu setelah Majelis KIP memutuskan mengabulkan seluruh permohonan sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi terhadap Kemendikdasmen soal dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, Ketua Majelis komisioner KIP Syawaludin meminta tanggapan kepada masing-masing pihak yang berperkara apakah ingin mengajukan keberatan atas putusan tersebut. Bonatua sebagai pihak pemohon menerima sepenuhnya putusan tersebut.

Kemudian, Syawaludin menanyakan kepada perwakilan Kemendikdasmen sebagai pihak termohon. Pihak perwakilan pun tak memberikan jawaban dalam sidang hari ini.

"Kami akan berembuk kembali dengan pimpinan kami di kantor," kata perwakilan Kemendikdasmen dalam ruang sidang, di kantor KIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Sebelum menutup sidang, Syawaludin membacakan ketentuan yang ada di dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Ketentuan tersebut menyebutkan bagi para pihak yang tidak menerima putusan dari Komisi Informasi itu dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima.

"Jadi bukan sejak dibacakan ya, sejak salinan putusan diterima. Dalam hal salah satu atau pihak yang tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Dan putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi, itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap nantinya," tutur Syawaludin.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan mengabulkan seluruh permohonan sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi terhadap Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Diketahui, dalam perkara 083/X/KIP-PSI/2025, Bonatua meminta dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney.

"Amar putusan. Memutuskan: 6.1 Menerima pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Komisioner KIP, Syawaludin di ruang sidang KIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

JAKARTA - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan seluruh permohonan sengketa publik yang dilayangkan Bonatua Silalahi terhadap Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Diketahui, dalam perkara 083/X/KIP-PSI/2025, Bonatua meminta dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney.

"Amar putusan. Memutuskan: 6.1 Menerima pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis komisioner KIP, Syawaludin di ruang sidang KIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Dalam putusannya, KIP juga sekaligus membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kemendikdasmen Nomor 29383/A5/HM.00.00/2025 tentang penetapan surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar tanggal 12 Desember 2025.

"Menyatakan informasi berupa salinan surat keterangan kesetaraan atas pendidikan grade 12 UTS Insearch Sydney 2006 atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan informasi terbuka," ujarnya.

Selain itu, KIP juga menyatakan informasi salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai informasi terbuka, yaitu dalam bentuk checklist kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Rakabuming Raka dalam mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah.

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf 6.3 dan paragraf 6.4 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan salinan ijazah asli mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka untuk umum. Keputusan ini merupakan salah satu dari tujuh poin gugatan Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) yang dikabulkan oleh KIP dalam sidang pada Selasa (10/3/2026).

KIP mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bonjowi. Dalam perkara ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta terseret sebagai termohon.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn saat membaca amar putusan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dari delapan informasi yang dimohonkan pemohon terkait dokumen studi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), majelis hanya mengabulkan tujuh poin yang dinyatakan sebagai informasi terbuka. Salah satu yang tidak dikabulkan sebagai informasi terbuka yaitu ijazah asli Jokowi.

Sedangkan ketujuh dokumen yang dinyatakan informasi terbuka yaitu, salinan ijazah asli; transkip nilai; KRS dan KHS; Laporan KKN, skripsi/laporan tugas akhir; Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium; bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi I nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain," ujarnya.

Majelis Komisioner juga menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon dalam kurikulum yang berlaku saat Jokowi studi adalah informasi terbuka.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi III terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon nomor 7 sampai 10 merupakan informasi terbuka," tegasnya.

Setelah adanya putusan ini, majelis komisioner memerintahkan UGM untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Dalam perkara ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta terseret sebagai termohon.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn saat membaca amar putusan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Lebih lanjut, dari delapan informasi yang dimohonkan pemohon terkait dokumen studi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), majelis hanya mengabulkan tujuh poin yang dinyatakan sebagai informasi terbuka. Salah satu yang tidak dikabulkan sebagai informasi terbuka yaitu ijazah asli Jokowi.

Sedangkan ketujuh dokumen yang dinyatakan informasi terbuka yaitu, salinan ijazah asli; transkip nilai; KRS dan KHS; Laporan KKN, skripsi/laporan tugas akhir; Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium; bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi I nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain," ujarnya.

Majelis Komisioner juga menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon dalam kurikulum yang berlaku saat Jokowi studi adalah informasi terbuka.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi III terkait prosedur dan kebijakan resmi termohon nomor 7 sampai 10 merupakan informasi terbuka," sambungnya.

Setelah adanya putusan ini, majelis komisioner memerintahkan UGM untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.