Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Thailand tengah mempersiapkan penerapan pajak karbon serta sistem perdagangan emisi (emissions trading system/ETS) melalui rancangan undang-undang perubahan iklim pertama yang akan berlaku secara formal di negara tersebut.

Thailand merencanakan mekanisme cap-and-trade untuk menekan emisi, tetapi belum menentukan jadwal pelaksanaan. Rancangan regulasi itu juga masih memerlukan persetujuan tambahan dari parlemen sebelum dapat diberlakukan berdasarkan laporan Bloomberg.

Usulan yang telah memperoleh persetujuan kabinet Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Selasa (2/12/2025) itu juga berpotensi mengalami revisi.

Thailand sebelumnya berkomitmen memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 47% pada 2035 dibandingkan tingkat emisi 2019. Pemerintah menyampaikan bulan lalu bahwa negara tersebut memerlukan investasi lebih dari US$7 miliar dalam satu dekade mendatang untuk memenuhi target itu.

Jika tercapai, penurunan emisi itu akan menempatkan Thailand pada jalur menuju emisi nol bersih pada 2050, sebagaimana strategi iklim Second NDC yang telah diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Draf awal yang tercantum di laman Departemen Perubahan Iklim dan Lingkungan menunjukkan bahawa sistem cap-and-trade bakal menetapkan batas emisi yang selaras dengan target nasional dan berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di sektor produksi bahan bakar fosil, pembangkitan listrik, manufaktur, pertanian, serta industri makanan dan minuman.

Draf tersebut juga memperinci rencana penerapan pajak karbon domestik untuk lebih dari 30 jenis bahan bakar dan produk, termasuk bensin, solar, dan gas alam cair (LNG). Tarif maksimum berkisar antara 100 baht per liter minyak tanah hingga 80 baht per kilogram LNG, meskipun besaran finalnya masih akan ditetapkan.