Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelola Perubahan Iklim dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Diskusi Media bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2025' di Jakarta, Senin (29/12/2025). Menurutnya, RUU itu penting karena saat ini Indonesia telah memasuki krisis iklim.
"Kita juga melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagalistrikan dan sudah masuk di dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026 yaitu Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim," ujar Eddy.
Menurutnya, krisis iklim merupakan bagian dari dampak penggunaan energi fosil yang begitu besar. Eddy mengatakan, krisis iklim membuat cuaca pun tak menentu.
Imbasnya, kata dia, curah hujan berlebihan pun bisa menimbulkan bencana alam. Bencana itu seperti banjir hingga tanah longsor.
"Oleh karena itu kemarin kita lihat curah hujan yang begitu besar di Sumatera, di Jawa Tengah, di Bali sehingga menyebabkan bencana yang tidak kecil dampaknya baik itu terhadap manusia maupun terhadap infrastruktur dan perekonomian yang ada," jelas Eddy.
Dalam kesempatan terpisah, Eddy menuturkan UU Pengelolaan Perubahan Iklim akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan mencegah meluasnya dampak perubahan iklim secara terkoordinasi dan sinergis.
"Kami mendorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim secara spesifik menegaskan komitmen negara dalam mencegah dampak perubahan iklim dengan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk perusakan lingkungan," ucap Eddy beberapa waktu lalu.
Waketum PAN ini juga mendorong agar UU Pengelolaan Perubahan Iklim memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menghadapi perubahan iklim.
"Menangani perubahan iklim membutuhkan langkah taktis, koordinatif dan responsif dan tidak boleh ada hambatan birokrasi. Karena itu kami melalui UU ini kami mendorong koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan antara pusat dan daerah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Thailand tengah mempersiapkan penerapan pajak karbon serta sistem perdagangan emisi (emissions trading system/ETS) melalui rancangan undang-undang perubahan iklim pertama yang akan berlaku secara formal di negara tersebut.

Thailand merencanakan mekanisme cap-and-trade untuk menekan emisi, tetapi belum menentukan jadwal pelaksanaan. Rancangan regulasi itu juga masih memerlukan persetujuan tambahan dari parlemen sebelum dapat diberlakukan berdasarkan laporan Bloomberg.

Usulan yang telah memperoleh persetujuan kabinet Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Selasa (2/12/2025) itu juga berpotensi mengalami revisi.

Thailand sebelumnya berkomitmen memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 47% pada 2035 dibandingkan tingkat emisi 2019. Pemerintah menyampaikan bulan lalu bahwa negara tersebut memerlukan investasi lebih dari US$7 miliar dalam satu dekade mendatang untuk memenuhi target itu.

Jika tercapai, penurunan emisi itu akan menempatkan Thailand pada jalur menuju emisi nol bersih pada 2050, sebagaimana strategi iklim Second NDC yang telah diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Draf awal yang tercantum di laman Departemen Perubahan Iklim dan Lingkungan menunjukkan bahawa sistem cap-and-trade bakal menetapkan batas emisi yang selaras dengan target nasional dan berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di sektor produksi bahan bakar fosil, pembangkitan listrik, manufaktur, pertanian, serta industri makanan dan minuman.

Draf tersebut juga memperinci rencana penerapan pajak karbon domestik untuk lebih dari 30 jenis bahan bakar dan produk, termasuk bensin, solar, dan gas alam cair (LNG). Tarif maksimum berkisar antara 100 baht per liter minyak tanah hingga 80 baht per kilogram LNG, meskipun besaran finalnya masih akan ditetapkan.