Bisnis.com, CIREBON - Produksi mangga di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan pada 2025. Berdasarkan data resmi dalam publikasiKabupaten Cirebon Dalam Angka 2026, total produksi mangga tahun 2025 (angka sementara) tercatat sebesar 379.220,13 kuintal. Angka itu turun dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 447.769,58 kuintal.

Artinya, terjadi penurunan sebesar 68.549,45 kuintal atau sekitar 15% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon Januarto Wibowo membenarkan adanya kontraksi produksi tersebut. Menurutnya, data tersebut merupakan hasil kompilasi laporan pertanian dari seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon.

"Jika dibandingkan 2024, produksi mangga memang mengalami penurunan sekitar 15%. Ini terlihat dari total akumulasi produksi yang lebih rendah pada 2025," ujar Januarto, Selasa (4/3/2026).

Penurunan ini terjadi di sejumlah kecamatan sentra produksi mangga. Palimanan misalnya, tercatat turun dari 28.487,50 kuintal pada 2024 menjadi 13.768,00 kuintal pada 2025.

Gempol juga mengalami penurunan dari 32.221,60 kuintal menjadi 21.523,00 kuintal. Susukan Lebak turun dari 20.500,00 kuintal menjadi 10.300,00 kuintal.

Beberapa wilayah lain menunjukkan kontraksi cukup tajam, seperti Beber yang produksinya merosot dari 10.680,00 kuintal menjadi 3.510,00 kuintal. Greged pun turun dari 21.050,00 kuintal menjadi 9.162,20 kuintal.

Meski demikian, tidak semua kecamatan mengalami penurunan. Kecamatan Sedong justru mencatat kenaikan produksi dari 73.737,00 kuintal pada 2024 menjadi 90.055,00 kuintal pada 2025.

Lemahabang tetap menjadi salah satu kontributor terbesar meskipun turun dari 70.875,00 kuintal menjadi 60.750,00 kuintal.

Dukupuntang yang pada 2024 memproduksi 49.398,60 kuintal, turun menjadi 32.572,00 kuintal pada 2025. Sementara Susukan tercatat menghasilkan 14.100,00 kuintal pada 2025, turun dari 21.175,00 kuintal pada 2024.

Secara struktur, produksi mangga Kabupaten Cirebon masih bertumpu pada beberapa kecamatan utama seperti Sedong, Lemahabang, Dukupuntang, Gempol, dan Palimanan.

Ketika sebagian sentra tersebut mengalami penurunan, dampaknya langsung terasa pada total produksi kabupaten.

Januarto menjelaskan fluktuasi produksi hortikultura seperti mangga umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca, siklus panen, hingga luas panen yang berubah.

"Produksi buah sangat dipengaruhi faktor iklim dan musim. Perubahan curah hujan atau pergeseran musim bisa berdampak langsung terhadap produktivitas," katanya.

Penurunan produksi ini berpotensi memengaruhi pasokan dan harga di tingkat pasar, terutama saat permintaan meningkat pada musim tertentu.

Kabupaten Cirebon selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil mangga di Jawa Barat, dengan sejumlah kecamatan menjadi sentra utama.

Secara agregat, turunnya produksi sebesar 15% menunjukkan adanya tekanan pada sektor hortikultura daerah. Jika tren ini berlanjut, kontribusi subsektor buah-buahan terhadap perekonomian pertanian Kabupaten Cirebon bisa terdampak.

Bisnis.com, CIREBON - Target ambisius Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menuntaskan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 417 kilometer pada 2025 terancam tak tercapai.

Meski progres fisik disebut sudah mendekati 90%, sejumlah kendala klasik seperti keterbatasan material, cuaca, hingga tumpang tindih proyek lintas pemerintah berpotensi membuat sebagian pekerjaan molor dari tenggat Desember ini.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengungkapkan secara keseluruhan pembangunan dan peningkatan jalan di wilayahnya hampir selesai.

“Untuk progresnya sudah hampir 90%. Harapannya di bulan Desember ini bisa tuntas semua,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).

Namun, optimisme itu dibayangi realitas di lapangan. Agus mengakui adanya kendala pasokan material karena proyek berjalan bersamaan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kondisi ini memicu perebutan sumber bahan baku konstruksi yang berdampak langsung pada ritme pekerjaan.

“Kendalanya lebih ke kekurangan material karena kegiatan berbarengan. Tapi tetap kami dorong supaya selesai bulan ini,” katanya.

Dari sisi cuaca, hujan yang mengguyur Cirebon dalam beberapa pekan terakhir juga memberi tekanan tersendiri. Meski disebut tidak dominan, faktor ini tetap memengaruhi efektivitas pengerjaan, terutama pada tahap penghamparan dan pemadatan

"Cuaca sedikit berpengaruh, tapi karena ada batas waktu, tetap kami targetkan selesai di Desember,” ucap Agus.

Pada 2025, Pemkab Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggarap peningkatan jalan sepanjang 47 kilometer yang terbagi antara konstruksi rigid beton dan hot mix aspal.

Selain itu, dilakukan pemeliharaan berkala sepanjang 20 kilometer dan pemeliharaan rutin hingga 350 kilometer. Jika dijumlah, total penanganan jalan tahun ini mencapai 417 kilometer.

Agus menyebut seluruh kegiatan, baik yang bersumber dari anggaran murni maupun perubahan, ditargetkan rampung dalam tahun anggaran berjalan. PUTR diminta terus mendampingi dan mengawasi rekanan agar tidak ada pekerjaan yang tersisa.

“Dinas teknis akan terus mengawal supaya kegiatan ini selesai sesuai target,” tegasnya.

Namun, besarnya volume pekerjaan di penghujung tahun justru menjadi sorotan kritis. Dengan sisa waktu yang kian sempit, capaian 90 persen belum tentu menjamin seluruh ruas benar-benar tuntas secara kualitas dan administrasi.

Risiko pekerjaan kejar tayang, mutu yang dikompromikan, hingga potensi adendum kontrak menjadi bayang-bayang yang kerap muncul dalam proyek akhir tahun.

Di sisi lain, masih ada dua kegiatan dari pemerintah pusat yang berjalan di wilayah Cirebon, yakni pada ruas Suranenggala Kidul–Arjawinangun dan Sindang Laut–Pabuaran.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Desa Sinarancang di Kecamatan Mundu, sebagai satu-satunya wilayah yang berstatus rawan pangan pada tahun 2025, berdasarkan penilaian cadangan pangan daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Sudiharjo menegaskan, status rawan pangan di desa tersebut terutama dipicu oleh rendahnya kemampuan akses pangan akibat struktur pendapatan warga.

Menurut Sudiharjo, meski total cadangan pangan pemerintah daerah mencapai 193 ton, penyaluran bantuan harus diprioritaskan kepada wilayah yang teridentifikasi rentan.

“Kami menyalurkan di Desa Sinarancang untuk sekitar 300 kepala keluarga, dan setiap kelompok penerima mendapat bagian total sekitar tiga tonan untuk penguatan cadangan pangan di daerah,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Sudiharjo mengatakan, penyaluran dilakukan sebagai langkah mitigasi sementara sambil menunggu laporan desa lain terkait potensi kekurangan pangan.

Sudiharjo menjelaskan, faktor utama kerentanan di Sinarancang bukan berasal dari ketersediaan lahan pertanian, melainkan dari struktur ekonomi penduduk yang didominasi buruh bangunan dan pekerja pabrik soun di kawasan sekitar.

“Lahan pertaniannya luas, namun penduduk di sana kebanyakannya bekerja sebagai buruh bangunan ataupun buruh pabrik. Jadi tidak semua lahan digarap karena biaya produksi dianggap terlalu tinggi,” katanya.

Kondisi tersebut membuat warga bergantung pada pasar untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga fluktuasi harga dan ketidakstabilan pendapatan menjadi penentu daya beli keluarga.

Menurut Sudiharjo, penetapan Desa Sinarancang sebagai rawan pangan menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan sistem pangan lokal, terutama karena desa-desa lain di Kabupaten Cirebon dinyatakan masih stabil.

Ia menegaskan, sampai saat ini tidak ada desa lain yang masuk kategori sama. “Untuk wilayah Cirebon tahun 2025 ini hanya Desa Sinarancang yang rawan pangan. Desa lain sementara masih stabil,” jelasnya.

Sudiharjo menilai, kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara ketersediaan dan akses, di mana pangan secara fisik tersedia namun tidak terjangkau oleh rumah tangga berpendapatan rentan.

Desa dengan karakteristik buruh harian dinilai memiliki kerentanan lebih tinggi dibanding desa agraris mandiri pangan.

Ia pun mengakui, minimnya intervensi pemberdayaan ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari strategi keluar dari status rawan pangan, bukan sekadar penyaluran bantuan beras.

"Jika tekanan ekonomi, kenaikan harga beras, dan ketergantungan pasokan terus berlangsung, desa-desa lain berpotensi menyusul. Sampai hari ini, DKPP masih menunggu laporan pemutakhiran data dari desa lain," katanya.