Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyalurkan cadangan pangan daerah berupa 3 ton beras kepada lima desa yang masuk kategori rentan rawan pangan.

Adapun lima desa rentan rawan pangan tersebut yakni Desa Muara Merang, Desa Mekar Jadi, Desa Lumpatan II, Desa Sungai Batang, dan Desa Bandar Jaya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Muba.

Dia mengatakan program cadangan pangan daerah menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan pangan cukup tinggi.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masuk kategori rentan maupun rawan pangan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus berupaya merealisasikan berbagai program bantuan untuk masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Syafaruddin menegaskan pengawasan distribusi bantuan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Karena itu, camat dan kepala desa diminta ikut memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Ini bagian dari kepedulian pemerintah terhadap ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat. Saya minta camat dan kepala desa ikut mengawasi distribusi bantuan agar tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, bantuan cadangan pangan tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muba Apriadi Aziz mengatakan penetapan desa penerima bantuan dilakukan melalui pengkajian berdasarkan tiga indikator utama, yakni akses pangan, ketersediaan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Intervensi cadangan pangan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, khususnya di daerah yang dinilai masih rentan.

“Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan di suatu wilayah serta meringankan beban masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Desa Sinarancang di Kecamatan Mundu, sebagai satu-satunya wilayah yang berstatus rawan pangan pada tahun 2025, berdasarkan penilaian cadangan pangan daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Sudiharjo menegaskan, status rawan pangan di desa tersebut terutama dipicu oleh rendahnya kemampuan akses pangan akibat struktur pendapatan warga.

Menurut Sudiharjo, meski total cadangan pangan pemerintah daerah mencapai 193 ton, penyaluran bantuan harus diprioritaskan kepada wilayah yang teridentifikasi rentan.

“Kami menyalurkan di Desa Sinarancang untuk sekitar 300 kepala keluarga, dan setiap kelompok penerima mendapat bagian total sekitar tiga tonan untuk penguatan cadangan pangan di daerah,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Sudiharjo mengatakan, penyaluran dilakukan sebagai langkah mitigasi sementara sambil menunggu laporan desa lain terkait potensi kekurangan pangan.

Sudiharjo menjelaskan, faktor utama kerentanan di Sinarancang bukan berasal dari ketersediaan lahan pertanian, melainkan dari struktur ekonomi penduduk yang didominasi buruh bangunan dan pekerja pabrik soun di kawasan sekitar.

“Lahan pertaniannya luas, namun penduduk di sana kebanyakannya bekerja sebagai buruh bangunan ataupun buruh pabrik. Jadi tidak semua lahan digarap karena biaya produksi dianggap terlalu tinggi,” katanya.

Kondisi tersebut membuat warga bergantung pada pasar untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga fluktuasi harga dan ketidakstabilan pendapatan menjadi penentu daya beli keluarga.

Menurut Sudiharjo, penetapan Desa Sinarancang sebagai rawan pangan menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan sistem pangan lokal, terutama karena desa-desa lain di Kabupaten Cirebon dinyatakan masih stabil.

Ia menegaskan, sampai saat ini tidak ada desa lain yang masuk kategori sama. “Untuk wilayah Cirebon tahun 2025 ini hanya Desa Sinarancang yang rawan pangan. Desa lain sementara masih stabil,” jelasnya.

Sudiharjo menilai, kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara ketersediaan dan akses, di mana pangan secara fisik tersedia namun tidak terjangkau oleh rumah tangga berpendapatan rentan.

Desa dengan karakteristik buruh harian dinilai memiliki kerentanan lebih tinggi dibanding desa agraris mandiri pangan.

Ia pun mengakui, minimnya intervensi pemberdayaan ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari strategi keluar dari status rawan pangan, bukan sekadar penyaluran bantuan beras.

"Jika tekanan ekonomi, kenaikan harga beras, dan ketergantungan pasokan terus berlangsung, desa-desa lain berpotensi menyusul. Sampai hari ini, DKPP masih menunggu laporan pemutakhiran data dari desa lain," katanya.