Bisnis.com, JAKARTA— Kenaikan harga bahan baku serat optik hingga 15–17% tak hanya menekan biaya pembangunan jaringan, tetapi juga menguji keberlanjutan ekspansi digital. Dalam situasi ini, kolaborasi melalui co-investment dan network sharing dinilai menjadi opsi paling realistis bagi industri.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan lonjakan harga tersebut berdampak langsung pada belanja modal (capex) operator, terutama untuk proyek backbone dan last-mile di wilayah non-komersial.

Dalam jangka menengah, ekspansi jaringan diperkirakan tetap berjalan, namun akan lebih selektif dengan fokus pada wilayah yang memiliki tingkat pengembalian investasi (ROI) tinggi serta dukungan pemerintah.

“Proyek di daerah 3T [Terdepan, Terluar, dan Tertinggal] berisiko melambat tanpa insentif tambahan,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Heru menilai kondisi ini berpotensi menunda target pemerataan digital, meski tidak sampai menghentikannya. Jika hal itu terjadi, pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Menurutnya, operator akan mengadopsi strategi campuran, seperti menunda proyek non-prioritas, meningkatkan efisiensi jaringan eksisting, serta memperkuat kolaborasi melalui skema network sharing.

“Menurut saya, model paling realistis saat ini adalah kolaborasi infrastruktur dan co-investment untuk menekan biaya,” katanya.

Selain itu, alternatif teknologi seperti fixed wireless access juga dinilai dapat dipercepat sebagai solusi jangka pendek. Dalam jangka pendek, Heru melihat kualitas layanan masih relatif stabil karena ditopang jaringan yang sudah ada. Namun, jika ekspansi melambat, risiko kepadatan trafik akan meningkat, terutama di wilayah padat, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan memperlebar kesenjangan akses di daerah tertinggal.

Tanpa intervensi pemerintah, disparitas digital diperkirakan akan semakin melebar. Apalagi, Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya dalam hal kecepatan dan kualitas jaringan.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai kenaikan biaya infrastruktur fiber optik berpotensi menunda bahkan membatalkan pembangunan jaringan oleh swasta, terutama di tengah banyaknya persyaratan serta pungutan, baik resmi maupun tidak resmi.

“Kita sudah tau Pemerintah belum siap anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang meluas dan merata semangkin tidak jelas,” kata Kamilov.

Dia juga menyoroti kondisi geopolitik yang membuat investor semakin berhati-hati dalam menanamkan modal pada sektor padat modal seperti telekomunikasi. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang mendukung kerja sama infrastruktur, termasuk insentif pajak dan kebijakan harga spektrum frekuensi.

“Kolaborasi tanpa regulasi yang win win solution juga bisa saja hanya regulasi diatas kertas saja,” katanya.

Dari sisi konsumen, Kamilov menilai dampaknya akan terasa pada harga dan kualitas layanan yang dituntut tetap tinggi namun dengan biaya terjangkau.

“Jadi buah simalakama bagi industri dan regulator,” imbuhnya.

Pengamat telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo menekankan kunci menghadapi kenaikan harga material adalah infrastructure sharing. Dia mencontohkan praktik tower sharing di industri seluler yang telah terbukti efektif. Dengan kondisi saat ini, konsep serupa dinilai dapat diterapkan pada jaringan fiber optik, baik di segmen last-mile, mid-mile, maupun backbone.

Menurutnya, industri perlu beralih dari model pembangunan sendiri-sendiri menjadi pembangunan bersama. Pada skala terbatas, praktik ini sebenarnya sudah berjalan, seperti saat pemerintah daerah memindahkan kabel udara ke dalam duct bawah tanah dan operator bekerja sama membangun infrastruktur tersebut. Ke depan, kolaborasi dapat ditingkatkan hingga berbagi core kabel optik.

Agung juga menilai strategi pembangunan selektif akan menjadi pilihan utama operator. Untuk menjaga pemerataan layanan broadband, pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan pengurangan biaya regulasi.

Dari sisi kualitas layanan (QoS), dia memperkirakan belum akan terjadi penurunan signifikan dalam satu hingga dua tahun ke depan, meski ada potensi oversubscription akibat pertumbuhan pelanggan yang tidak diimbangi penambahan infrastruktur.

“Dugaan saya pelanggan tidak akan mengalami penurunan signifikan QoS dalam waktu setahun dua tahun ke depan,” katanya.

Sementara itu, pengamat ITB lainnya Ian Joseph Matheus Edward menilai biaya material fiber optik bukan satu-satunya faktor utama dalam pembangunan jaringan.

Dia menekankan beban regulasi serta kendala teknis di lapangan, seperti proses penggalian, justru menjadi faktor yang lebih signifikan dalam menentukan biaya akhir.

“Hal ini yang harus diperjuangkan supaya pembangunan akan membuat biaya akhir terjangkau oleh masyarakat,” katanya.