JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berkaitan dengan dugaan praktik suap untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing. Dugaan tersebut terungkap dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Kuansing.

"Diduga demikian. Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuansing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Budi menjelaskan, perkara yang diungkap melalui OTT tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah KPK melakukan gelar perkara pada Selasa sore tadi.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut sebagai tersangka.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup ini, sore tadi sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," ujarnya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 10 orang, terdiri atas sembilan orang di Kuansing dan satu orang di Jakarta. Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara yakni Pengadilan Negeri Kuansing.

Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

KPK masih mencari keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain. Keduanya diminta kooperatif dan segera menyerahkan diri karena keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi.

Menurut Budi, hingga saat ini tim penyidik KPK belum mengetahui lokasi keduanya. Untuk itu, KPK telah berkoordinasi dengan Polda Riau guna melakukan pencarian. "KPK juga secara intens berkoordinasi dengan jajaran Polda Riau untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan," katanya.

KPK berencana mengumumkan konstruksi perkara, identitas tersangka, serta langkah penahanan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu (1/7/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan ( OTT ) yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. KPK juga mengimbau Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain untuk kooperatif dan menyerahkan diri karena keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum yang tengah berjalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (30/6/2026).

Dari 10 orang yang diamankan, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

Lebih lanjut, KPK juga meminta Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk segera menyerahkan diri. Saat ini lokasi keduanya belum diketahui.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," kata Budi.

Saat ini KPK masih berkoordinasi dengan Polda Riau untuk mencari keberadaan Bupati dan Sekda Kuansing. Budi menyatakan KPK akan melakukan langkah-langkah lanjutan apabila keduanya tidak memenuhi imbauan untuk menyerahkan diri. "KPK juga secara intens berkoordinasi dengan jajaran Polda Riau untuk melakukan pencarian kepada yang bersangkutan," katanya.

AUSTIN - Sekelompok insinyur dari Universitas Texas telah berhasil mengembangkan jaket inovatif baru yang dapat menghasilkan hingga 900 mililiter air bersih per hari hanya dengan menyerap kelembapan dari udara sekitar.

Melalui penemuan ini, para peneliti telah menghasilkan jenis serat khusus yang berfungsi untuk memerangkap uap air di atmosfer sebelum memprosesnya menjadi air minum yang aman.

Dibandingkan dengan perangkat penghasil air konvensional yang ada, tekstil ini menunjukkan peningkatan efisiensi antara tiga dan 10 kali lipat berdasarkan skala produksi cairan.

Konsep serat dan kain fleksibel ini memungkinkan lebih banyak aplikasi lapangan untuk diimplementasikan, selain dapat mengurangi biaya logistik dan memfasilitasi distribusi pasokan air bersih untuk berbagai jenis penggunaan.

Namun, para peneliti tidak membatasi teknologi baru ini hanya pada pakaian, tetapi kini memperluas penelitian mereka untuk mengintegrasikan serat tersebut ke dalam perlengkapan luar ruangan lainnya seperti ransel, tenda, dan tempat berlindung darurat.

Langkah ini memungkinkan barang-barang sehari-hari yang dibawa orang untuk berfungsi sebagai pengumpul air portabel dari turbulensi udara di sekitarnya, sehingga membantu dalam situasi darurat atau aktivitas di luar jaringan listrik di daerah terpencil.

Serat inovatif ini dilaporkan telah dipatenkan oleh unit komersialisasi Universitas Texas untuk pengembangan dan produksi komersial di masa mendatang.

Evaluasi harga secara normal dilakukan setiap bulan, kecuali terdapat kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, mulai dari pembenahan fasilitas SPBU, penguatan pengawasan kualitas BBM, hingga peningkatan kenyamanan pelanggan.

Menurut dia, peningkatan kualitas layanan dan produk menjadi komitmen perusahaan untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

"Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin baik bagi masyarakat. Melalui program retail make over (RMO), kami meningkatkan fasilitas SPBU agar lebih nyaman dan modern. Di saat yang sama, kami juga memastikan kualitas produk tetap terjaga sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman," ujar Kitty.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, sejak 2023 Pertamina Patra Niaga telah melakukan RMO di 1.920 SPBU di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini menghadirkan pembaruan fasilitas dan peningkatan kenyamanan layanan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Selain peningkatan layanan, Pertamina Patra Niaga juga memastikan kualitas BBM nonsubsidi yakni Pertamax tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni memiliki angka oktan atau research octane number (RON) sebesar 92.

Kualitas produk diawasi secara berkala mulai dari terminal, proses distribusi, hingga diterima masyarakat di SPBU.

Lebih lanjut, menurut Kitty, berkaitan dengan informasi yang beredar mengenai harga eceran BBM nonsubsidi, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penetapan harga dilakukan sesuai formula yang telah ditetapkan pemerintah dan mengikuti perkembangan harga pasar.

"Evaluasi harga secara normal dilakukan setiap bulan, kecuali terdapat kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengacara Elza Syarief memutuskan mundur dari tim kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya. Alasannya, Elza merasa dibohongi oleh salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Surat pengunduran diri itu disampaikan Elza kepada Sony pada Senin, 15 Junin 2026, setelah mempertimbangkan penetapan tersangka pihak swasta Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang dekat Sony oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih tapi info beberapa orang terutama Asep, dia menerima uang dari Asep secara rutin, bagaimana mau JC (justice collaborator, red)? Dan saya merasa ada yang dibuka ada yang dilindungi,” kata Elza saat dikonfirmasi pada Selasa (16/6/2026).

Di sisi lain, Elza merasa pesimis jika JC yang diajukan Sony akan dikabulkan Kejagung. Sebab, ada temuan penyidik soal aliran uang yang diterima Mantan Wakil Kepala BGN tersebut.

“Mungkin Krisna (pengacara Sony) dengan kedekatannya dengan Jampidsus dan Jamintel bisa-bisa saja Sony dapat JC tapi dia tidak jujur dapat uang secara rutin dari Asep yang sudah tersangka saat ini,” ujar Elza.

Menurut Elza, alasan pribadi yang membuatnya mundur, karena tidak nyaman selama mendampingi Sony sebagai pengacara. Padahal, ia sejak awal telah siap mendampingi Sony secara pro bono alias sukarela tanpa sepeser uang.

“Saya dipersulit untuk ketemu Pak Sony, untuk tahu cerita detail selalu dipotong oleh Krisna Murti. Dan saya perkuat tim dengan Pitra dan Prof Rufinus, mereka marah, mereka takut terbongkar kedoknya,” ujar Elza.

“Ya betul, tidak pernah terima uang sepeser pun, tidak pernah minta juga dan tidak ada permintaan uang sama sekali, saya ikhlas untuk membuka kasus ini terang-benderang, mereka bilang saya keras dan sangat terbuka kepada publik, padahal itu keterangan Sony Sonjaya sendiri dan saya juga sangat hati-hati bicara,” tambahnya.

Diketahui, Kejagung menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 - 2026.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Kemudian, seorang swasta kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS), dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.

Kejagung juga mengusut terjadinya dugaan markup pengadaan barang dan jasa di BGN yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Di antaranya, pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi.

Jaksa menjerat tersangka dengan Pasal 603 dan 604 KUHP Baru juncto Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berkaitan korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melibatkan perusahaan, organisasi, atau kelompok bisnis (Korporasi).

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas produk bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan tetap terjaga dengan melakukan pengelolaan "impurities" atau zat-zat pengotor di kilang pengolahan minyak mentah secara baik dan maksimal.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen mengedepankan kepuasan konsumen dengan menghasilkan produk BBM seperti bensin, solar, dan avtur, yang berkualitas.

Menurut dia, sebelum dilepas ke pasaran, Pertamina Patra Niaga memperketat proses produksi BBM, mulai dari pengolahan di kilang, pengujian di laboratorium, hingga akhirnya sampai ke konsumen.

Roberth mengatakan salah satu upaya menjaga mutu BBM dari kilang Pertamina adalah dengan proses pengelolaan impurities.

Proses ini adalah proses mereduksi zat pengotor yang secara alami terbawa dalam minyak mentah.

Impurities adalah kandungan seperti sulfur, garam, asam naftenat, nitrogen, serta logam berat seperti nikel, vanadium, dan merkuri.

Proses tersebut mencegah agar zat-zat tersebut tidak mengontaminasi minyak mentah dan menghambat kinerja kilang, sehingga produk kilang tetap terjaga kualitasnya.

"Inilah yang menjadikan pengelolaan impurities sangat vital bagi kelangsungan operasional industri hilir migas dan yang terpenting adalah untuk menjaga kepercayaan publik pada kualitas produk-produk BBM yang dihasilkan Pertamina Patra Niaga," jelasnya.

Roberth menjelaskan ada tiga tahapan pengelolaan impurities di enam kilang yang beroperasi di bawah Pertamina Patra Niaga di seluruh Indonesia.

Pertama, menjaga fleksibilitas operasi kilang melalui seleksi dan pencampuran minyak mentah menggunakan Crude Acceptance Matrix (CAM) dan pencampuran, sehingga minyak mentah berimpurities tinggi tetap bisa diolah dengan aman.

Selanjutnya, tahap pre-treatment dan chemical treatment untuk menurunkan kadar air, garam, sulfur, nitrogen, serta logam, didukung teknologi desalter, hydrotreating, dan injeksi bahan kimia pelindung korosi.

Tahap akhir, asset integrity dan reliability untuk memastikan kilang beroperasi aman dan berkelanjutan dengan material antikorosi, inspeksi berkala, serta pemeliharaan rutin.

"Hasil dari tiga tahapan tersebut adalah BBM berkualitas tinggi dan ramah terhadap lingkungan. Dengan pengelolaan impurities, kilang mampu menghasilkan BBM standar Euro 4 yang kandungan sulfurnya lebih rendah seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green, dan Pertamina Dex," jelas Roberth.

Keunggulan produk Euro 4 membuat mesin mobil lebih awet karena minim korosi, sehingga usia mesin lebih panjang.

Konsumsi BBM juga lebih hemat karena pembakaran lebih efisien.

Roberth menambahkan BBM standar Euro 4 juga ramah lingkungan.

Emisinya yang lebih rendah mengurangi polusi udara, sehingga juga mendukung kesehatan masyarakat.

"Pengelolaan impurities tak hanya menjaga keandalan kilang yang beroperasi di bawah Pertamina Patra Niaga, tetapi juga memberikan konsumen pengalaman berkendara yang lebih nyaman," ujarnya.

Upaya ini, lanjut Roberth, sekaligus menjadi fondasi komitmen perusahaan dalam menjaga pasokan energi nasional yang berkelanjutan dan berkualitas prima.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Frangky Selamat

Dosen Tetap Program Studi Sarjana Manajemen, FEB Universitas Tarumanagara

SEMBURAN angin dingin dari blower AC menerpa seluruh hadirin yang hadir di sebuah aula gedung pertemuan besar. Pancaran sorot lampu seolah tak mampu menghalau dinginnya suhu ruangan. Wajah-wajah ceria dengan senyum penuh kehangatan menghiasi seisi ruang dalam tampilan busana toga yang begitu gagah dan anggun. Hari itu adalah upacara wisuda yang kesekian kalinya di sebuah universitas terkemuka.

Sehari sebelumnya kampus menyelenggarakan acara bursa kerja (job fair). Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada lulusan yang mungkin masih “mencari” kerja di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Pada saat bersamaan juga diadakan pertemuan dengan bagian sumber daya manusia (human resources) sejumlah perusahaan, membicarakan banyak hal terkait kualitas lulusan saat ini, dan hal-hal lain yang mungkin harus diperbaiki agar kampus dapat menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia usaha.

Tak ayal lagi, kampus dicap sebagai pabrik tenaga kerja oleh sejumlah pihak. Belum lagi wacana dari pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri, makin menegaskan pendapat itu.

Namun jika memang kampus dianggap sebagai pemasok tenaga kerja, apakah sungguh demikian fakta yang terjadi? Ada syarat yang mesti dipenuhi jika kampus mau dijadikan “pabrik” untuk menghasilkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar (industri) sebagai pengguna.

Pertama, layaknya pabrik, jika ingin menghasilkan produk yang berkualitas, maka bahan baku yang mesti digunakan harus memenuhi standar kualitas tertentu. Syarat tersebut tidak selalu mudah untuk dipenuhi.

Kualitas calon mahasiswa baru yang akan mengikuti seleksi sangat beragam. Tidak semua perguruan tinggi “kebanjiran” calon mahasiswa. Ada yang justru “sangat membutuhkan” kehadiran mahasiswa baru.

Akibatnya sangat mungkin terjadi, seleksi yang sesungguhnya tidak terjadi. Calon mahasiswa yang diterima di bawah kualitas minimal.

Dosen dipaksa bekerja keras “mengubah” kondisi yang “tidak bagus” menjadi “lumayan” ketika mereka lulus. Proses pembelajaran yang melelahkan, terjadi.

Tidak semata mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Syarat kampus sebagai “pabrik” tampaknya tidak memenuhi untuk kriteria ini. Proses “memanusiakan manusia” tidak dapat disetarakan dengan pabrik penghasil produk.

Kedua, proses yang dijalankan dalam menghasilkan produk juga harus memenuhi standar yang diakui dunia industri. Banyak kampus mengikuti standar ISO atau sertifikasi lainnya. Atau minimal akreditasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah melalui BAN (Badan Akreditasi Nasional) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Cara kerja perguruan tinggi berproses seperti layaknya sebuah industri dalam arti umum, tidak selalu identik dengan lembaga pendidikan konvensional yang penuh pengabdian dan dedikasi.

Ketiga, kendali kualitas (quality control/qc) harus dijalankan sebelum produk “dilempar” ke pasar. Produk jadi yang dianggap tidak memenuhi standar, harus dibuang.

Rasanya tidak ada perguruan tinggi yang “setega” ini. Mahasiswa dibantu semaksimal mungkin agar mereka dapat lulus dengan memenuhi segala persyaratan, yang minimal sekalipun. Bahkan seperti cerita di awal, kampus tetap “ngejagain” lulusannya agar cepat memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai.

Keempat, pabrik selaku produsen harus siap menerima umpan balik (feed back) dari pengguna. Maka, layanan pelanggan harus disediakan.

Karena perguruan tinggi zaman sekarang harus cepat beradaptasi dengan perkembangan terkini, maka selalu mendengar apa kata “pasar” adalah jalan terbaik. Aspirasi mahasiswa, alumni dan perusahaan selaku mitra, tidak dapat diabaikan.

Kelima, karena pabrik berproduksi sesuai permintaan pasar, maka jika produk dianggap tidak lagi diperlukan, karena tren telah berubah, maka tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan atau mengganti dengan produk baru lain, dengan konsekuensi, mengubah proses produksi lama yang biasa dijalankan.

Jika kampus sepenuhnya menjalankan proses itu, memang layak disebut sebagai pabrik. Jika tidak, karena ada hal-hal tertentu di luar itu, karena menyangkut penyiapan sumber daya manusia yang unggul, maka kampus tak pantas disebut sebagai pabrik tenaga kerja. Memperlakukan manusia seperti barang, tentu di luar kepatutan.

Maka “lagu” lama yang harus dijalankan adalah menjaga agar kampus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus cepat beradaptasi, bukan program studinya yang ditutup. Entah apa sering kali langkah tergesa sering dilakukan, karena tidak mau menjalani proses yang mungkin panjang dan kadang berliku.

Mengelola dunia pendidikan bukan seperti mengelola industri yang semata mengikuti permintaan pasar. Apalagi menyangkut eksistensi sumber daya manusia yang menentukan nasib satu bangsa dan negara. Kebijakan dan kebijaksanaan patut berjalan seiring. Masa depan bangsa ini dipertaruhkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan kualitas stok beras nasional tetap terjaga dalam kondisi baik, aman, dan layak salur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan dari total cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 5,3 juta ton, hanya 3.619 ton atau sebagian kecil yang mengalami kerusakan, sementara sisanya tetap terjaga kualitasnya melalui pengawasan dan penanganan yang dilakukan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan menanggapi perhatian Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto terkait perlunya percepatan perputaran stok beras agar tidak terjadi penurunan kualitas, terutama untuk beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun.

“Di Jawa Timur itu stok totalnya 1,4 juta ton dan 400 ribu ton umurnya lebih dari satu tahun (di gudang). Jadi tolong diperhatikan lagi stoknya. Supaya berputarnya lebih cepat lagi,” kata Titiek Soeharto dalam rapat itu.

Menanggapi itu, Amran mengatakan pemerintah memilih terbuka terkait kondisi stok beras dan langsung mengambil langkah korektif jika ditemukan kualitas yang menurun di lapangan. Ia juga telah meminta Perum Bulog untuk melaporkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan pihak Bulog, ia menyebutkan total stok beras nasional saat ini mencapai 5.305.594 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.488 ton atau 1,76 persen masuk kategori beras turun mutu yang masih dapat direproses sehingga kualitasnya kembali layak untuk didistribusikan.

Pemerintah juga memastikan tidak terdapat beras kategori B atau beras turun mutu yang harus dilepas (disposal). Sementara beras kategori C yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti banjir dan longsor, terutama banjir di Aceh, tercatat sebanyak 3.619 ton.

Mentan mengatakan sebagian kecil beras yang tidak dapat diperbaiki masih dapat dimanfaatkan menjadi tepung beras sehingga tetap memiliki nilai ekonomi.

“Akan tetapi kalau tidak, mungkin 10 persen atau sekitar 9 ribu ton (dari 93.488 ton) bisa dijadikan tepung dan harganya masih bagus. Jadi kita harus jujur dan terbuka," ujar dia.

Ia mengungkapkan pihaknya juga menemukan beberapa kasus beras dengan kualitas kurang baik saat melakukan kunjungan lapangan.

"Kami temukan seperti yang Ibu (Ketua Komisi IV DPR RI) katakan tadi di daerah, kami kunjungan, langsung kami telepon Bulog, diganti hari itu juga, karena kualitas berasnya kurang bagus. Tetapi jumlahnya kecil. Kami minta Bulog waspada dari sekarang," katanya.

Ia menegaskan, kondisi saat ini justru menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional. Menurutnya, persoalan kualitas pada sebagian kecil stok tidak dapat dilepaskan dari besarnya volume beras yang berhasil diamankan pemerintah.

"Kita sudah setengah mati kerja. Alhamdulillah ada yang rusak karena berasnya ada. Kalau dulu tidak rusak karena berasnya yang kurang, sehingga beras impor masuk," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Taruna Nusantara Cimahi dan Redea Institute menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah awal dalam membangun kemitraan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas akademik. Kerja sama ini bertujuan untuk mencetak dan mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di tingkat internasional.

Hal itu melalui penguatan pembelajaran berstandar global, memperluas perspektif sebagai bentuk persiapan peserta didik Taruna Nusantara Cimahi untuk melanjutkan studi di tingkat internasional, serta berbagai program kolaboratif yang memberikan dampak positif bagi kedua institusi.

Penandatanganan MoU ini menandai dimulainya kolaborasi antara kedua institusi yang memiliki kesamaan visi dalam membangun generasi yang berkualitas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta memiliki daya saing tinggi di kancah nasional maupun internasional.

Founder dan CEO Redea Institute, Antarina SF Amir mengatakan, melalui kerja sama ini, Redea Institute akan memberikan dukungan strategis kepada Taruna Nusantara Cimahi yang mencakup pelatihan guru, penguatan siswa melalui kegiatan seperti kunjungan belajar, kolaborasi virtual strategis, pertukaran pelajar, serta pelatihan dan konsultasi studi lanjutan ke luar negeri.

“Kolaborasi ini berangkat dari satu semangat yang sama, yaitu mempersiapkan Indonesia menjadi bangsa yang dihormati di dunia. Sumber daya manusia yang unggul tidak akan tercipta tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, integritas yang kuat, dan kemampuan berpikir ke depan. Kami berharap anak didik tidak hanya berkembang menjadi individu yang kompeten, tetapi juga menjadi ethical leaders yang mampu mengangkat nilai-nilai Indonesia sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi,” katanya, Sabtu (6/6/2026).

Sementara itu, Kepala SMA Taruna Nusantara Cimahi, Mayor Jenderal TNI Ardiansyah menyampaikan rasa syukur dan komitmen mendalamnya atas peresmian ini.

Lihat video: Pembukaan Tahun Ajaran Baru SMA Taruna Nusantara, Dihadiri Tiga Menteri



“Kami percaya bahwa nilai-nilai asah dan asih merupakan bagian penting dari pendidikan. Melalui semangat dua tokoh bangsa yang menjadi inspirasi kami, yaitu Jenderal Sudirman dan Ki Hajar Dewantara, kami berkomitmen menciptakan murid yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan cinta Indonesia,” sebutnya.

Selama lebih dari tiga dekade Redea Institute (dahulu HighScope Indonesia) telah menjadi pelopor pembelajaran aktif dan tumbuh dari pendidikan anak usia dini hingga menjadi ekosistem pendidikan jenjang K-12 yang utuh. Kini merekamembawa semangat kepeloporan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi melalui EST (EcoSocioTech) School - sebuah puncak dedikasi pendidikan berbasis riset serta wujud nyata dari komitmen berkelanjutan terhadap keunggulan bangsa.

Sedangkan Taruna Nusantara Cimahi merupakan institusi pendidikan unggulan yang menekankan pada pembentukan karakter kepemimpinan, nasionalisme, dan keunggulan akademik. Memiliki reputasi kuat dalam mencetak calon pemimpin bangsa, Taruna Nusantara Cimahi memiliki pondasi nilai, budaya disiplin, dan tata kelola pendidikan yang solid.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejarah baru dalam transformasi kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebanyak 15 perempuan dari unsur Penyuluh Agama Islam dilantik sebagai Kepala KUA.

Pelantikan 108 Kepala KUA se-Indonesia ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan KMA Nomor 1644 Tahun 2025 yang membuka kesempatan bagi Penyuluh Agama Islam untuk menduduki jabatan Kepala KUA.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, pelantikan tersebut menandai era baru kepemimpinan KUA yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan layanan keagamaan.

Menurut Abu, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh fungsi KUA dapat dijalankan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Abu Rokhmad menjelaskan, transformasi KUA tidak hanya menyangkut perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga penguatan kualitas pelayanan.

Karena itu, Kementerian Agama memberikan ruang yang sama bagi pejabat fungsional Penghulu maupun Penyuluh Agama Islam untuk berkontribusi memimpin KUA. Hal ini juga sejalan dengan visi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menempatkan KUA sebagai garda terdepan layanan keagamaan.

Lihat video: Sambut HUT ke-80 RI, Pasangan Pengantin Ikuti "Nikah Bareng" di KUA Bantul



“Dengan kesempatan yang sama bagi penghulu dan penyuluh agama Islam, diharapkan seluruh fungsi KUA dapat terlaksana maksimal dan seluruh jenis layanan KUA dapat disediakan secara proporsional,” ujarnya.

Menurut Abu, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan KUA menjadi bagian penting dari penguatan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Pengalaman panjang para penyuluh perempuan dalam mendampingi keluarga, majelis taklim, dan komunitas keagamaan dinilai menjadi modal berharga dalam mengembangkan layanan KUA yang lebih responsif.

Ia menambahkan, KUA saat ini tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan. KUA telah berkembang menjadi pusat layanan keagamaan yang mencakup pembinaan keluarga, bimbingan perkawinan, kemasjidan, zakat dan wakaf, hisab rukyat, hingga penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala KUA saat ini akan menjadi momentum bersejarah tentang era baru KUA sebagai pusat layanan keagamaan,” tegas Abu.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Muhammad Zain, mengatakan, pelantikan Kepala KUA dari unsur Penyuluh Agama Islam merupakan hasil proses panjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

Menurut Muhammad Zain, pengangkatan Kepala KUA kali ini juga mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam memperluas ruang pengabdian ASN yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan keagamaan di tengah masyarakat. Kehadiran para penyuluh perempuan sebagai Kepala KUA diharapkan semakin memperkuat kualitas layanan publik berbasis kebutuhan umat.

“Biro SDM berkomitmen memastikan setiap proses pengangkatan jabatan berjalan sesuai prosedur dan mendukung kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Muhammad Zain.

Sebagai informasi, dari total 258 Kepala KUA yang dilantik terdapat 15 perempuan yang berasal dari jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi bagian dari tonggak sejarah baru kepemimpinan KUA.

15 perempuan yang dilantik jadi Kepala KUA adalah:

1. Andi Ariani Hidayat - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa

2. ⁠Uun Kurniasih - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu

3. ⁠Lilik Hanifah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

4. ⁠Siti Khotijah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

5. ⁠Thuchfatul Syafa'atun Muniro - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

6. ⁠Siti Mustaqilah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

7. Mufaroha - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan

8. Sainiyah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan

9. Eijiyah Ainun Bisari - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau

10. Siti Zahirah Said - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan

11. Mustika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan

12. Sri Sartika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau

13. Siti Hajir - Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh

14. Rapika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

15. Pitriani - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan yang kerap muncul seiring bertambahnya usia

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi 70 lanjut usia di wilayah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, guna mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup kelompok tersebut.

Manager Communication, Relations & CSR Pertagas Imam Rismanto mengatakan perhatian terhadap kesehatan lansia merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi mereka bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para lansia dapat terus menjalani masa tua dengan sehat, produktif, dan bahagia," kata Imam dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Sebanyak 70 lansia dari Desa Pangkul, Kecamatan Cambai, Prabumulih mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Sekolah Lansia Harapan Bunda, daerah tersebut yang difasilitasi Pertagas.

Imam menyampaikan kegiatan itu digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap 29 Mei. Serta menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memantau kondisi kesehatan mereka melalui serangkaian skrining dan konsultasi yang dilakukan tenaga medis.

"Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar serta konsultasi kesehatan," ujar Imam.

Melalui layanan tersebut, para lansia dapat mengetahui kondisi tubuh mereka sejak dini sekaligus memperoleh edukasi mengenai upaya menjaga kesehatan agar tetap aktif dan mandiri di usia lanjut.

"Selain memperoleh layanan kesehatan, para lansia juga memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk bersosialisasi dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta," jelasnya.

Menurutnya, antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung menunjukkan kesadaran para lansia semakin meningkat untuk menjaga kesehatan demi mewujudkan masa tua yang aktif, mandiri, dan berkualitas.

Lebih lanjut Imam mengatakan momentum Hari Lanjut Usia Nasional menjadi pengingat pentingnya memberikan ruang bagi lansia untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

"Upaya menjaga kesehatan lansia juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera," ucapnya.

Adapun kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut melalui salah satu wilayah operasinya, Operation South Sumatera Area (OSSA).

Program tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasi, termasuk kelompok lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kami juga ingin mendukung akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih,” ujar Imam.

Menurutnya pula, melalui momentum Hari Lanjut Usia Nasional, perusahaan juga ingin mengajak seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia agar mereka dapat menjalani masa tua secara aktif, mandiri, dan bermakna.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Pangkul sekaligus Pengurus Sekolah Lansia Harapan Bunda, Lusi Lestriani, mengatakan layanan kesehatan seperti ini sangat dibutuhkan para lansia.

Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan yang kerap muncul seiring bertambahnya usia.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Kegiatan ini membantu para lansia mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sekaligus memberikan semangat karena mereka merasa diperhatikan,” ujar Lusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Rute ke Kuala Lumpur dirancang untuk memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah, di mana penerbangan akan dikoneksikan menggunakan Batik Air menuju Arab Saudi

Makassar (ANTARA) - Maskapai Lion Air Group berencana membuka rute internasional Makassar-Kuala Lumpur, Malaysia sebagai bagian perluasan layanan dan menjangkau lebih banyak penumpang.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro di Makassar, Senin, mengatakan ada beberapa pertimbangan strategis dari perusahaan sebagai dasar kebijakan, diantaranya terkait konektivitas yang luas ke lebih dari 25 kota tujuan lainnya melalui rute tersebut.

"Rute ke Kuala Lumpur dirancang untuk memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah, di mana penerbangan akan dikoneksikan menggunakan Batik Air menuju Arab Saudi," ujarnya pada konferensi pers pelaksanaan BookCabin Travel Fair 2026.

Selain ibadah, kata dia, rute ini juga ditujukan untuk keperluan wisata dan belanja. Pihak maskapai berharap dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara melalui rute tersebut.

Maskapai juga berupaya memecah konsentrasi pintu masuk internasional yang selama ini didominasi oleh Jakarta, agar perjalanan internasional menuju Makassar bisa lebih cepat dan singkat.

"Kita berharap dapat membawa wisatawan dari berbagai negara seperti India, Tiongkok, Jepang, dan Vietnam melalui Kuala Lumpur langsung ke Makassar tanpa harus transit di Jakarta terlebih dahulu," ujarnya.

Sementara terkait penerbangan internasional Makassar-Jeddah, lanjut dia, tetap berjalan seperti biasa dengan penerbangan sebanyak enam kali dalam seminggu.

Pihaknya mengaku optimistis rute Makassar-Jeddah akan terus berkembang melihat antusiasme masyarakat Sulawesi Selatan memenuhi panggilan ibadah di Arab Saudi.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026