Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah memperkuat digitalisasi dan integrasi data bantuan sosial (bansos) dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional.

Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan implementasi digitalisasi bansos sebaiknya diawali dengan pilot project di tiga klaster daerah yang memiliki tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang berbeda. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” kata Firman kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, penerapan secara bertahap juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kelemahan sistem, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola integrasi data antarinstansi.

Firman menilai model implementasi yang telah teruji akan memudahkan pemerintah menerapkan digitalisasi bansos secara nasional. Sebaliknya, penerapan serentak tanpa uji coba berisiko memunculkan berbagai persoalan, seperti yang pernah terjadi dalam pemutakhiran data penerima bantuan.

Dia mengingatkan penyaluran bansos merupakan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap perubahan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kesiapan SDM sekaligus memetakan titik-titik lemah dalam proses integrasi data.

“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai digitalisasi dan integrasi data pada dasarnya mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dapat mengurangi duplikasi data, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi sehingga kesalahan sasaran penerima bantuan dapat ditekan.

Dia menjelaskan integrasi berbagai sumber data, seperti data kependudukan, BPJS, dan kementerian terkait, akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Dengan demikian, inclusion error maupun exclusion error dapat diminimalkan.

Sebelumnya, pemerintah mengakui program bantuan sosial yang selama ini berjalan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mempercepat penerapan digitalisasi dalam penyaluran bansos.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hasil evaluasi menunjukkan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” kata Robben dalam sambutannya pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Adapun bantuan subsidi elpiji 3 kilogram tercatat memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran sebesar 60,57%, sedangkan subsidi listrik mencapai 58,6%.

Robben mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan dipastikan akurat sebelum berbagai program bansos disalurkan. Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada belum terintegrasinya data antarlembaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan percepatan implementasi Perlinsos Digital dilakukan agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” kata Fifi.

Dia menjelaskan Kementerian Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam digitalisasi bansos.

“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujar Fifi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel hari ini, Selasa (30/6/2026), menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham.

Dalam keterangan resminya, MTEL menuturkan dividen ini setara dengan 98% dari laba bersih perseroan.

“Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham, setara dengan 98% dari laba bersih Perseroan,” ujar manajemen MTEL, Selasa (30/6/2026).

Manajemen mengungkapkan payout ratio tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di industri dan merupakan tahun kedua berturut-turut Mitratel membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 98%.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan kinerja tahun 2025 mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadi landasan bagi fase pertumbuhan berikutnya.

“Kami terus menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui dividen yang konsisten, investasi pada peluang pertumbuhan baru, dan transformasi menuju Next-Generation Tower Company. Dengan fondasi tersebut, kami optimistis dapat terus memperkuat kepemimpinan Mitratel sebagai perusahaan infrastruktur digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujar Theodorus.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset, serta memperkuat bisnis fiber optik dengan penambahan 6.160 km jaringan secara organik sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan portofolio lebih dari 40.000 menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik yang terus berkembang, MTEL semakin memperkokoh posisinya sebagai pemimpin infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia sekaligus menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel berencana meleburkan dua anak usahanya, yakni PT Persada Sokka Tama (PST) dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (UMT), ke dalam perseroan.

Langkah korporasi ini dilakukan melalui skema penggabungan usaha, dengan MTEL tetap menjadi entitas yang bertahan sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Dikutip dari keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/6/2026), rencana tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Juni 2026 dan dijadwalkan memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Juni 2026.

DOK. Mitratel Tower Mitratel

Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, penggabungan akan efektif pada 1 Juli 2026.

Dalam dokumen perubahan dan tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha, MTEL menjelaskan penggabungan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, persaingan usaha yang sehat, serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang saham maupun karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, PST dan UMT merupakan anak usaha yang seluruh sahamnya dimiliki atau 100 persen dimiliki MTEL. Karena itu, penggabungan tidak mengubah struktur kepemilikan maupun komposisi pemegang saham MTEL.

Berdasarkan dokumen tersebut, setelah penggabungan efektif, PST dan UMT akan berakhir demi hukum tanpa melalui proses likuidasi. Seluruh aset, kewajiban, hak, kegiatan usaha, serta operasional kedua perusahaan akan beralih kepada MTEL sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Selain itu, MTEL juga akan menggantikan kedudukan PST dan UMT dalam seluruh hubungan hukum dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun operasional perusahaan.

Dok. Humas Telkom Anak usaha Telkom, Mitratel, memiliki portofolio berupa lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak mengubah struktur kepemilikan

Dokumen penggabungan menjelaskan, karena PST dan UMT sepenuhnya dimiliki MTEL, maka transaksi ini tidak menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan struktur pemegang saham perseroan.

Struktur permodalan MTEL juga tetap sama. Per 31 Mei 2026, modal ditempatkan dan disetor MTEL mencapai Rp 19,05 triliun dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) sebagai pemegang saham pengendali yang menguasai 71,83 persen saham.

Pemegang saham lainnya antara lain Pemerintah Singapura sebesar 5,33 persen, PT Maleo Investasi sebesar 5,98 persen, masyarakat sebesar 13,78 persen, serta saham treasuri sebanyak 3,08 persen.

Dengan tidak adanya penerbitan saham baru, penggabungan ini juga tidak mengubah struktur modal maupun kepemilikan di tingkat MTEL.

Di sisi lain, penggabungan juga tidak mengakibatkan perubahan pengendali maupun pemilik manfaat (beneficial owner). Telkom tetap menjadi pengendali MTEL, sementara pemilik manfaat yang telah dilaporkan kepada regulator tetap tidak berubah.

Perluas ruang lingkup bisnis

Seiring rencana penggabungan, MTEL juga akan menambah empat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) ke dalam anggaran dasarnya.

Penambahan tersebut dilakukan agar kegiatan usaha yang selama ini dijalankan PST dan UMT dapat langsung dijalankan MTEL setelah kedua entitas dilebur.

Dalam studi kelayakan yang disusun Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, penambahan KBLI dinilai layak karena didukung meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital nasional.

PIXABAY/BRUNO Ilustrasi serat optik, fiber optic, jaringan serat optik.

Penambahan kegiatan usaha tersebut menjadi dasar bagi MTEL untuk memperluas bisnis dari semula berfokus pada penyediaan menara telekomunikasi menjadi penyedia layanan infrastruktur digital yang lebih terintegrasi, meliputi jaringan serat optik (fiber optic), akses internet, managed services, hingga solusi berbasis Internet of Things (IoT).

Dokumen studi kelayakan juga menyebutkan bahwa selama ini kegiatan usaha tersebut sebenarnya telah dijalankan oleh PST dan UMT.

Karena kedua perusahaan telah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan MTEL, perubahan yang dilakukan lebih merupakan penyesuaian terhadap dasar kegiatan usaha perseroan setelah penggabungan berlangsung.

Selain itu, penambahan kegiatan usaha diproyeksikan tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi keuangan konsolidasian MTEL.

Prospek pertumbuhan dinilai tetap terbuka

Dalam studi kelayakan disebutkan, prospek pasar infrastruktur digital Indonesia masih menunjukkan peluang pertumbuhan yang kuat.

Kebutuhan terhadap layanan menara telekomunikasi, fiber optic, fixed broadband, akses internet, managed services, hingga solusi IoT diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya lalu lintas data, ekspansi jaringan 4G dan 5G, kebutuhan fiberisasi, serta meningkatnya permintaan konektivitas dari sektor korporasi.

Penambahan kegiatan usaha dinilai akan memperluas ruang lingkup bisnis MTEL menjadi platform infrastruktur digital yang lebih lengkap.

Dari sisi manajemen, pengembangan tersebut dinilai layak sepanjang didukung penyesuaian organisasi, penguatan sumber daya manusia, serta penerapan manajemen risiko yang memadai.

Dok. Humas Telkom Anak usaha Telkom, Mitratel, memiliki portofolio berupa lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara dari sisi keuangan, studi kelayakan mencatat kebutuhan investasi untuk mendukung penambahan kegiatan usaha diperkirakan mencapai Rp 1,74 miliar. Investasi tersebut diprioritaskan berasal dari kas internal dan arus kas operasional MTEL.

Berdasarkan hasil pengujian kelayakan, proyek tersebut menghasilkan internal rate of return (IRR) sebesar 24,97 persen, lebih tinggi dibanding weighted average cost of capital (WACC) sebesar 9,10 persen.

Selain itu, proyek menghasilkan net present value (NPV) positif sebesar Rp 497,6 juta dengan periode pengembalian investasi sekitar empat tahun empat bulan.

Sinergi operasional

Dalam dokumen penggabungan, MTEL memproyeksikan sejumlah manfaat strategis dari peleburan PST dan UMT.

Penggabungan dinilai dapat memperkuat posisi kompetitif perseroan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi melalui peningkatan kapasitas aset dan peluang memperoleh penyewaan menara dari operator telekomunikasi.

Selain itu, basis aset yang lebih besar diharapkan meningkatkan rasio kolokasi menara sehingga pemanfaatan aset menjadi lebih efisien dan mampu menopang pertumbuhan pendapatan berulang (recurring revenue).

Sinergi lain yang diproyeksikan adalah efisiensi biaya operasional melalui integrasi fungsi korporasi maupun operasional. Efisiensi tersebut mencakup biaya pemeliharaan, energi, sumber daya manusia, hingga biaya umum dan administrasi.

Konsolidasi aset dan arus kas juga diperkirakan memperkuat struktur permodalan MTEL sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan, mendukung pertumbuhan organik, sekaligus memperluas jangkauan infrastruktur digital, termasuk pengembangan jaringan 4G dan 5G.

Secara keseluruhan, sinergi tersebut diproyeksikan meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui pertumbuhan profitabilitas, aset, dan fundamental bisnis perusahaan.

Risiko integrasi dinilai terbatas

Meski demikian, MTEL mengidentifikasi adanya risiko utama berupa integrasi operasional.

Risiko tersebut terutama berkaitan dengan penyelarasan sistem, proses bisnis, serta pelaksanaan novasi kontrak pelanggan setelah penggabungan efektif.

Perseroan menilai risiko tersebut bersifat terbatas dan dapat dikelola melalui proses transisi yang telah direncanakan.

Dari sisi hukum, konsultan hukum yang ditunjuk MTEL menyatakan tidak terdapat hambatan hukum maupun regulasi yang bersifat material yang dapat menghalangi pelaksanaan penggabungan PST dan UMT ke dalam MTEL.

Beberapa penyesuaian administratif memang perlu dilakukan, termasuk pengalihan sejumlah perizinan usaha dan pembaruan dokumen aset. Namun, proses tersebut diperkirakan tidak menimbulkan dampak material terhadap operasional perusahaan setelah merger berlangsung.

Penggabungan juga tidak termasuk transaksi material karena nilainya kurang dari 20 persen ekuitas MTEL.

Selain itu, transaksi dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dan seluruh saham PST maupun UMT dimiliki MTEL.

Di sisi ketenagakerjaan, MTEL menyatakan berencana mempertahankan keberlangsungan hubungan kerja seluruh karyawan MTEL, PST, dan UMT.

Penempatan karyawan akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis perusahaan setelah penggabungan, sementara penyelesaian hak-hak pekerja tetap mengacu pada ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku apabila terdapat karyawan yang memilih tidak melanjutkan hubungan kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel menegaskan komitmennya memperkuat infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia melalui pengembangan portofolio menara telekomunikasi, jaringan fiber optic, dan infrastruktur digital lainnya.

Sebagai perusahaan infrastruktur telekomunikasi, Mitratel menyatakan akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi operator telekomunikasi dan penyedia layanan digital seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur untuk mendukung transformasi digital nasional.

Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, mengatakan perseroan akan terus menjalankan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik.

KOMPAS.com/APRILLIA IKA Site menara telekomunikasi atau BTS Mitratel di Bukit Tengah, Klungkung, Bali yang gunakan power hybrid dengan penambahan solar panel.

Mitratel menyebut strategi bisnis perusahaan juga diarahkan untuk mendukung pembangunan ekosistem digital nasional melalui pengembangan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh operator telekomunikasi maupun penyedia layanan digital.

Selain memperluas portofolio menara telekomunikasi dan fiber optic, perusahaan juga mengembangkan berbagai infrastruktur digital lain yang dinilai dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Ke depan, Mitratel menyatakan akan tetap berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, inovasi layanan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan ekosistem digital Indonesia yang semakin inklusif dan berdaya saing.

Perkuat implementasi prinsip ESG

Di sisi lain, Mitratel juga menyatakan terus mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis perusahaan.

Perseroan menyebut implementasi ESG dilakukan melalui berbagai inisiatif, mulai dari peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Dok. Humas Telkom Anak usaha Telkom, Mitratel, memiliki portofolio berupa lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut perusahaan, penerapan prinsip keberlanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Raih penghargaan FinanceAsia

Di akhir Juni 2026, Mitratel memperoleh tiga penghargaan dalam FinanceAsia Best Companies Awards 2026 yang digelar di Hong Kong pada 25 Juni 2026.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada FinanceAsia atas penghargaan yang diberikan kepada Mitratel. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Mitratel dalam menjalankan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga tata kelola perusahaan yang baik, serta menghadirkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Theodorus dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan, pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus memperkuat peran sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia.

"Penghargaan ini juga semakin memotivasi kami untuk terus memperkuat peran Mitratel sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi digital terdepan di Indonesia," ujarnya.

Dalam ajang tersebut, Mitratel meraih penghargaan Best Managed Company – Infrastructure dan Most Committed to ESG.

Menurut perusahaan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kinerja bisnis, praktik tata kelola perusahaan, serta implementasi strategi keberlanjutan yang dijalankan perseroan.

Perusahaan menjelaskan, penghargaan itu mencerminkan pengakuan atas kemampuan Mitratel dalam menjalankan bisnis secara efektif, menjaga pertumbuhan yang konsisten, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan investor.

Sementara itu, penghargaan Most Committed to ESG diberikan atas komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip ESG secara menyeluruh dalam operasional dan strategi bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten infrastruktur konektivitas PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) memperluas ekspansi bisnis regional melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT FiberHome Technologies Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur kabel laut dan jaringan konektivitas domestik.

Kerja sama tersebut mencakup partisipasi dalam pembangunan ASEAN Fiber Connect System (AFC System), pengembangan cabang kabel laut menuju Pontianak, pembangunan konektivitas antarpulau di Indonesia, hingga pemanfaatan kapal khusus FH-21 untuk instalasi dan pemeliharaan jaringan.

Direktur Utama Sinergi Inti Andalan Muhammad Arif mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis perseroan untuk memperkuat portofolio infrastruktur digital, baik di tingkat nasional maupun regional.

"Pontianak memiliki posisi geopolitik dan geografis yang sangat strategis sebagai gerbang alternatif konektivitas global Indonesia. Melalui pembangunan cabang ini, INET tidak hanya melipatgandakan kapasitas jaringan internasionalnya, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk memangkas kesenjangan digital di dalam negeri," ujar Arif dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dalam proyek tersebut, INET akan berperan sebagai landing station partner di Indonesia sekaligus memperoleh hak akses kapasitas (capacity rights) pada jaringan utama AFC System.

AFC System merupakan jaringan kabel serat optik bawah laut berkapasitas tinggi yang dirancang menghubungkan sejumlah pusat ekonomi di Asia, mulai dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia.

Berdasarkan pembagian peran, FiberHome akan menangani penyediaan teknologi, rekayasa sistem, serta pelaksanaan pekerjaan bawah laut.

Sementara itu, INET bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pendaratan kabel, pembangunan jaringan darat (terrestrial), serta pengurusan perizinan dan pemenuhan regulasi di Indonesia.

Selain pengembangan konektivitas internasional, kedua perusahaan juga akan menjajaki pembangunan jaringan transmisi berkapasitas tinggi untuk memperkuat konektivitas antarpulau di Indonesia.

Proyek tersebut mencakup keseluruhan siklus pembangunan jaringan telekomunikasi, mulai dari perancangan sistem, pengadaan perangkat, implementasi, hingga pengoperasian.

Untuk mendukung keberlangsungan operasional jaringan, kedua pihak juga akan memanfaatkan kapal khusus FH-21 yang dirancang untuk pemasangan kabel laut, pemeliharaan preventif, hingga perbaikan apabila terjadi gangguan di laut dalam.

"Pada fase krusial ini, fokus kami adalah memastikan kesiapan teknis yang presisi, kepatuhan regulasi, tata kelola proyek yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang terukur," kata Arif.

Perseroan menilai kerja sama tersebut akan memperkuat ekosistem aset digital yang dimiliki INET, mulai dari jaringan konektivitas domestik, backbone internasional, hingga fasilitas pendukung operasional kelautan.

Adapun nota kesepahaman ini menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian definitif yang akan mengatur nilai investasi, struktur transaksi, pembagian kapasitas jaringan, serta jadwal pelaksanaan proyek.

Arif menambahkan rincian komersial dan dampak finansial kerja sama terhadap kinerja perseroan akan disampaikan kepada publik setelah perjanjian definitif ditandatangani, sesuai ketentuan keterbukaan informasi di pasar modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital dinilai perlu diimbangi dengan pemerataan akses internet.

Adopsi ekosistem digital nasional belum berjalan tanpa optimal apabila ketimpangan infrastruktur konektivitas antarwilayah di Indonesia gagal dijembatani.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menilai pemerintah hakikatnya dalam jalur yang baik dalam mendorong digitalisasi melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026. Namun, inisiatif yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan ini membutukah dukungan infrastruktur.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam keberhasilan transformasi digital nasional adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang andal, aman, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks tersebut, industri satelit memiliki peran strategis sebagai enabler yang mendukung pemerataan akses digital sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

“Selain menyediakan konektivitas hingga wilayah yang sulit dijangkau, satelit juga mendukung keamanan jaringan, ketahanan infrastruktur nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Risdianto dalam forum DEAL 2026, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan dukungan ASSI terhadap DEAL 2026 sejalan dengan upaya mendorong penyehatan ekosistem digital nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri.

Penguatan ekosistem digital tidak hanya membutuhkan regulasi yang tepat, tetapi juga perlu didukung oleh investasi, inovasi, dan pengembangan kapabilitas industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi industri, ASSI terus mendorong hadirnya berbagai showcase teknologi satelit dan layanan digital nasional untuk menunjukkan kesiapan ekosistem satelit Indonesia dalam mendukung agenda transformasi digital.

Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan transmisi data yang lebih masif ke depan.

“Ekosistem satelit Indonesia telah siap mendukung layanan broadband, Internet of Things, layanan pemerintahan digital, sektor maritim, kebencanaan, hingga integrasi dengan kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari ekonomi digital masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, ASSI mengapresiasi peran Menteri Komunikasi dan Digital beserta jajaran Komdigi yang secara konsisten menjadi penggerak kolaborasi dan fasilitator pengembangan ekosistem digital nasional.

Forum seperti DEAL menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menghadirkan ruang dialog dan kesepahaman bersama untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional.

“Melalui DEAL, pemerintah berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi yang sama, yaitu membangun ekosistem digital Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, pelaku industri satelit meyakini kolaborasi yang terbangun melalui DEAL 2026 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Tanpa adanya jaminan jaringan yang merata hingga wilayah terluar, seluruh cetak biru transformasi digital yang dirancang pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan domestik. Ekosistem satelit akan semakin mengambil peran sentral sebagai tulang punggung konektivitas dan layanan digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — World Economic Forum (WEF) 2026 menggandeng Tencent Cloud untuk penyediaan layanan digital pada Pertemuan Summer Davos 2026 yang berlangsung di Dalian, Cina pada 23-25 Juni 2026.

Tencent menyediakan infrastruktur digital yang mendukung siaran langsung, transmisi sinyal lintas negara, serta layanan interaktif bagi lebih dari 1.700 pemimpin global yang menghadiri forum ekonomi tahunan tersebut.

Wakil Presiden Senior Tencent Cloud sekaligus Kepala Tencent Cloud Internasional Poshu Yeung mengatakan kemitraan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan digital yang aman, terukur, dan inovatif bagi platform global.

“Kami merasa terhormat dapat mendukung Summer Davos 2026 di Dalian. Dengan dukungan EdgeOne dan kemampuan streaming cloud, kami membantu menciptakan lingkungan digital yang lancar untuk menghubungkan para pemimpin dan berbagai gagasan dari seluruh dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Tencent Cloud menjelaskan bahwa dukungannya mencakup layanan streaming langsung untuk 53 sesi forum melalui empat saluran siaran. Teknologi Cloud Streaming Services (CSS) perusahaan itu akan digunakan untuk memastikan penyampaian diskusi dan sesi utama berlangsung stabil dengan latensi rendah.

Selain itu, Tencent Cloud juga menyediakan layanan StreamLink yang memungkinkan transmisi siaran langsung lintas benua antara lokasi acara di Dalian dan studio WEF di Jenewa, Swiss. Teknologi tersebut ditujukan untuk menjaga konektivitas global selama forum berlangsung.

Untuk mendukung layanan pemutaran ulang dan tayangan sesuai permintaan, Tencent Cloud mengandalkan platform EdgeOne yang menyediakan akselerasi distribusi konten serta perlindungan keamanan siber. Teknologi itu diharapkan mampu mendukung distribusi konten secara efisien kepada audiens dalam skala besar.

Tidak hanya itu, pertemuan itu juga akan meluncurkan Mini Program Weixin (WeChat) resmi pertamanya menjelang penyelenggaraan Summer Davos 2026. Program yang didukung Tencent tersebut memungkinkan peserta dan masyarakat mengakses informasi acara, konten siaran langsung, hingga berbagai layanan interaktif melalui aplikasi Weixin atau WeChat.

Kehadiran Mini Program itu dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap konten forum sekaligus meningkatkan keterlibatan audiens, terutama di Cina yang memiliki basis pengguna Weixin atau WeChat sangat besar.

Summer Davos merupakan forum tahunan yang mempertemukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, akademisi, dan inovator dari berbagai negara untuk membahas isu-isu ekonomi global, teknologi, serta pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjadikan bisnis satelit sebagai prioritas strategis infrastruktur digital perusahaan, sehingga tidak berencana memasukkannya ke dalam program perampingan (streamlining).

Program Streamlining Telkom adalah inisiatif strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk menata ulang, menyederhanakan, dan merampingkan portofolio bisnis serta entitas anak usahanya.

Program ini merupakan pilar penting dalam kerangka transformasi jangka menengah TLKM 3.0. Tujuannya agar Telkom bertransformasi dari sekadar perusahaan operasional (operating holding) menjadi induk perusahaan strategis (strategic holding digital) yang lebih lincah (agile), kompetitif, dan efisien.

Adapun performa PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) pada kuartal I/2026 cukup positif pertumbuhan pendapatan sekitar 6,75% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp534 miliar, naik dari posisi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp500 miliar.

SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza menjelaskan pertumbuhan ini justru ikut didorong oleh meningkatnya pendapatan dari layanan Starlink yang dikerjasamakan, kontribusi proyek on-the-counter (OTC) dan data center, serta kinerja bisnis downstream yang tetap solid.

“Pencapaian tersebut mencerminkan ketahanan bisnis Telkomsat dalam mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan di tengah dinamika industri yang terus berkembang,” ujar Ahmad Reza kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Sebagai gambaran komparasi di ceruk pasar korporasi, Telkom membukukan total pendapatan sebesar Rp2,4 triliun untuk segmen B2B infrastruktur pada kuartal I/2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp2,3 triliun disumbangkan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, sementara NeutraDC menyumbang Rp399 miliar. Kontribusi Telkomsat yang berada di kisaran setengah triliun rupiah mempertegas posisi penting lini bisnis ini dalam menyokong portofolio konsolidasi induk usaha.

Mengenai kelanjutan bisnis satelit, Ahmad Reza menerangkan Telkom saat ini tengah menjalankan program streamlining untuk memperjelas fokus bisnis dan meningkatkan sinergi antaraset infrastruktur.

Melalui penataan ini, manajemen berupaya agar seluruh lini dapat dikelola lebih efisien, menciptakan nilai yang lebih besar, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, bisnis satelit dipastikan memiliki ruang tersendiri yang tidak diganggu gugat.

Strategi raksasa telekomunikasi ini adalah memperkuat peran bisnis satelit sebagai bagian dari solusi konektivitas end-to-end yang terintegrasi dengan jaringan kabel serat optik (fiber), jaringan terestrial (terrestrial network), pusat data (data center), hingga komputasi awan (cloud).

Fokus integrasi tersebut memungkinkan Telkomsat untuk melayani kebutuhan konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sektor maritim, industri energi, instansi pemerintahan, serta berbagai sektor yang memerlukan cakupan jaringan luas dan andal.

“Sehingga, bisnis satelit tetap menjadi bagian penting dari portofolio Digital Infrastructure Telkom,” kata Ahmad Reza.

Melihat lanskap kompetisi dan peluang yang ada hingga akhir tahun, perusahaan optimistis lini bisnis ini mampu mempertahankan trajektorinya. Transformasi portofolio diproyeksikan berjalan beriringan dengan ekspansi kapasitas layanan digital.

“Ke depan, Telkomsat akan terus memperkuat portofolio layanan konektivitas dan solusi digital untuk menangkap peluang pasar yang semakin meningkat.,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) tetap mempertahankan kualitas dan layanan dalam menghadapi pelemahan daya beli masyarakat, di mana strategi tersebut diklaim ampuh dalam mendongkrak jumlah pengguna pada kuartal II/2026.

Tekanan ekonomi makro yang berdampak pada pergeseran pola konsumsi tidak menyurutkan laju ekspansi penyedia layanan internet broadband perumahan. Di tengah situasi tersebut, Biznet ini justru mencatatkan performa operasional yang solid melalui kombinasi stabilitas jaringan dan fleksibilitas harga yang adaptif di berbagai daerah.

Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo mengungkapkan dinamika pasar saat ini tidak menghentikan tren ekspansi korporasi. Manajemen mencatat aktivitas digital masyarakat yang tetap tinggi penopang utama kinerja perseroan pada paruh pertama tahun ini.

Bisnis internet rumah Biznet diklaim alami pertumbuhan. Sayangnya, perusahaan tidak menyebutkan detail pertumbuhan tersebut.

“Kami melihat masih ada pertumbuhan di kuartal II/2026 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Adrianto kepada Bisnis, Selasa (16/6/2026).

Diketahui, pada 2026 Biznet menargetkan pertumbuhan 30% dibandingkan dengan 2025. Adapun pada 2025, perusahaan memiliki total mendekati 900.000 pelanggan.

Adrianto menambahkan, faktor penentu keputusan konsumen saat ini sangat bergantung pada keseimbangan antara harga dan mutu layanan. Untuk mengantisipasi penurunan daya beli di wilayah luar pusat ekonomi utama, perusahaan menerapkan strategi tarif wilayah khusus pada segmentasi ritel perumahan.

“Bahkan di beberapa kota kedua dan ketiga, harga untuk layanan perumahan kami, Biznet Home, kami buat lebih terjangkau mengikuti daya beli di kota-kota tersebut,” kata Adrianto.

Kebijakan penyesuaian tarif lokal ini dipastikan tidak mengurangi keandalan koneksi yang diterima konsumen. Seluruh perangkat dan sistem distribusi data didukung oleh infrastruktur andal serta teknologi canggih dan modern, yang membuat layanan internet selalu stabil di segala kondisi.

Sepanjang tahun berjalan, strategi korporasi tidak hanya bertumpu pada perluasan wilayah, melainkan juga pada peningkatan nilai tambah produk. Biznet memanfaatkan infrastruktur digital yang telah dibangun untuk meningkatkan bandwidth 30% lebih besar per awal tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat terus menjawab kebutuhan digital masyarakat yang semakin meningkat.

Secara jangka panjang, peningkatan kapasitas ini sejalan dengan target mendorong standar bandwidth minimum internet di Indonesia ke level 100 Mbps demi memacu produktivitas pengguna. Strategi ini menjadi fondasi kuat perseroan dalam membidik pertumbuhan jumlah pelanggan agresif hingga hampir 30% pada tahun 2026.

Melalui kesiapan kapasitas data yang besar dan kebijakan harga yang ramah pada kantong konsumen di kota lapis kedua dan ketiga, Biznet optimistis momentum pertumbuhan bisnis kuartal II akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) memaparkan capaian kinerja operasional dan keuangan tahun buku 2025 serta arah strategi bisnis jangka panjang yang berfokus pada transisi hijau dan penguatan ekosistem digital.

Arah pengembangan bisnis tersebut disampaikan jajaran Direksi DSSA dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan Publik Tahunan 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (9/6).

Meski menghadapi normalisasi harga batu bara dunia yang berdampak pada penyesuaian pendapatan konsolidasi sebesar 7,5 persen menjadi USD 2,791 miliar pada 2025, DSSA tetap menunjukkan ketahanan bisnis melalui pertumbuhan signifikan pada sektor-sektor non-pertambangan.

Hal itu tercemin dari kontribusi segmen infrastruktur digital dan teknologi yang melonjak dari 4,8% pada tahun 2024 menjadi 7,6% terhadap total pendapatan di tahun 2025.

Realisasi kinerja tahun buku 2025 menunjukkan penguatan fundamental operasional di seluruh pilar bisnis utama Perseroan di tengah dinamika pasar komoditas global.

Pada sektor pertambangan, DSSA mencatatkan volume produksi batu bara sebesar 57,2 juta ton atau tumbuh 7,7% YoY, dengan volume penjualan yang meningkat 4,4% YoY menjadi 56,7 juta ton.

Pertumbuhan signifikan terjadi di sektor infrastruktur digital dan teknologi yang membukukan kenaikan pendapatan sebesar 47% YoY, sejalan dengan ekspansi jaringan yang menghasilkan lonjakan homepass sebesar 64,1% YoY hingga mencapai 10,5 juta homepass serta kenaikan jumlah subscribers sebesar 102,9% YoY menjadi 1,9 juta subscribers.

Pada saat yang sama, pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pilar bisnis non-pertambangan lainnya yang tetap mencatatkan kinerja volume penjualan stabil sekaligus memberikan kontribusi yang solid terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan.

Milestones Strategis dan Aksi Korporasi Nyata

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, Perseroan telah merealisasikan sejumlah langkah transformatif besar, salah satunya melalui implementasi prinsip berkelanjutan di hulu pertambangan di mana PT Borneo Indobara (BIB) meluncurkan program elektrifikasi alat tambang terbesar di Indonesia.

Inisiatif hijau ini telah memobilisasi sebanyak 176 unit kendaraan listrik dan hybrid hingga Mei 2026 sebagai bagian dari peta jalan strategis menuju pencapaian target emisi net zero pada periode 2028-2029.

Komitmen terhadap energi baru dan terbarukan (EBT) ini juga diperkuat melalui peresmian pabrik manufaktur sel dan modul surya terintegrasi berkapasitas 1 GW per tahun di Kendal.

Selain itu, jalinan kemitraan strategis bersama PT FirstGen Geothermal Indonesia, entitas anak First Gen Corporation asal Filipina yang memperluas portofolio panas bumi Perseroan dengan potensi kapasitas awal mencapai 440 MW di enam wilayah strategis Indonesia.

Di pilar infrastruktur digital dan teknologi, lompatan besar ditandai oleh aksi merger strategis antara PT Eka Mas Republik (MyRepublic) dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk (MoraRepublic) yang secara hukum telah efektif per 22 April 2026.

Penggabungan usaha ini melahirkan entitas baru yang sangat kompetitif dengan total jaringan kabel fiber optik yang membentang lebih dari 116.000 km, sekaligus memperkuat posisi MoraRepublic sebagai pemain FTTH terbesar kedua di Indonesia.

Melengkapi ekosistem digital tersebut, DSSA juga bermitra dengan KIRA SG One Pte. Ltd. kini tengah mempercepat pembangunan Metro Data Center (SMX01) berstandar internasional di kawasan CBD Jakarta yang memiliki kapasitas IT Load 18 MW dan ditargetkan siap beroperasi pada kuartal keempat tahun 2026.

"Fokus kami saat ini adalah mengakselerasi digitalisasi operasional guna memperkuat dan mengoptimalkan kinerja produksi di seluruh lini," kata Presiden Direktur DSSA Krisnan Cahya dikutip Senin (9/6).

Di saat yang sama, kata dia, pihaknya juga terus mengakselerasi investasi pada sektor energi baru terbarukan dan memperkokoh infrastruktur digital dan teknologi guna mendorong pertumbuhan yang lebih progresif.

"Sejalan dengan diversifikasi bisnis yang semakin kuat, langkah transformatif ini menjadi pilar utama Perseroan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa depan," ujarnya.

Untuk mendukung ekspansi tersebut, Perseroan secara aktif menerapkan manajemen modal yang optimal dan terukur guna memastikan seluruh rencana investasi strategis dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi aplikasi utama atau killer content yang akan mengakselerasi adopsi dan pemanfaatan jaringan 5G di Indonesia.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan mengungkapkan pelaku industri telekomunikasi selama ini terus mencari pemanfaatan utama yang mampu memicu investasi masif pada ekosistem generasi kelima tersebut.

Kehadiran inovasi berbasis kecerdasan buatan yang kian masif diyakini menjadi jawaban atas tantangan monetisasi infrastruktur baru yang sedang dihadapi oleh para operator seluler saat ini.

"Jangan-jangan AI ini killer content-nya, dan kelihatannya iya," kata Denny dilansir dari Antara, Selasa (9/6/2026)

Ekspansi platform berbasis kecerdasan buatan membuka peluang baru bagi peningkatan penetrasi pasar 5G karena karakteristik lalu lintas data kedua teknologi ini sangat beririsan.

Sifat teknologi komputasi modern yang berbasis algoritma cerdas membutuhkan latensi sangat rendah serta kapasitas pita lebar (bandwidth) besar. Spesifikasi teknis tingkat tinggi tersebut tidak lagi mampu diakomodasi secara optimal oleh infrastruktur jaringan generasi ke-4 (4G) yang ada saat ini.

Denny menjelaskan penggunaan internet pada era 4G selama ini lebih banyak didominasi aktivitas unduh data (download). Di sisi lain, perkembangan komputasi AI diperkirakan akan menciptakan pola trafik baru yang jauh lebih kompleks, interaktif, dan membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan yang lebih kuat guna memproses transmisi data secara real-time.

Oleh karena itu, regulator memandang pengembangan kapabilitas AI dan perluasan jangkauan 5G perlu berjalan beriringan di lapangan.

Sinkronisasi kedua pilar teknologi ini dinilai krusial agar dapat saling mendukung dalam menciptakan nilai ekonomi baru serta mendongkrak kontribusi sektor ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dalam jangka panjang.

Dari sisi makroekonomi dan korporasi, peningkatan pemanfaatan teknologi cerdas ini berpotensi memacu produktivitas di berbagai sektor penopang, mulai dari klaster pendidikan hingga efisiensi operasional dunia usaha. Imbas positifnya diperkirakan mampu memangkas biaya operasional perusahaan dan mempercepat waktu penetrasi pasar bagi para pelaku industri kreatif.

"Saya sendiri pakai AI bikin paparan cepat, Pak. Mahasiswa apalagi. Konsultan bisa-bisa, tapi jadi lebih produktif," ujarnya.

Pemerintah optimistis komersialisasi instrumen digital mutakhir ini akan tumbuh ekspansif di Indonesia. Faktor pendorong utamanya adalah skala pasar domestik yang sangat masif, di mana populasi digital aktif di Indonesia saat ini mencakup sekitar sepertiga dari total populasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

Guna mengantisipasi lompatan teknologi ini, Komdigi terus mendorong penguatan komitmen investasi pada infrastruktur digital dari hulu hingga hilir.

Agenda prioritas pemerintah mencakup manajemen penyediaan spektrum frekuensi, pembangunan jaringan serat optik, penggelaran kabel laut, penyediaan pusat data (data center), hingga perluasan konektivitas nasional ke wilayah penunjang.

Menurut Denny, ketersediaan ekosistem pendukung yang solid menjadi faktor penentu utama agar manfaat ekonomi dari implementasi kecerdasan buatan dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.