Bisnis.com, SURABAYA – Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Sombo, di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur mengalami kebakaran, Rabu (25/2/2026) sore.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M. Rokhim menjelaskan si jago merah pertama kali muncul di bangunan lantai tiga Blok H Rusunawa Sombo pada sekitar pukul 15.52 WIB.

Kemudian, lanjut dia, sebanyak belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke Rusunawa Sombo untuk segera melakukan penanganan agar api tidak menjalar ke bangunan lain.

“Unit yang berangkat, 11 unit tempur dan enam unit rescue, dari Pos Pegirian, Pasar Turi, Tambak Rejo, Bulak, Margomulyo, Grudo, Wiyung, Rungkut, serta Menur,” kata Rokhim saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Rokhim menyebut luasan lantai tiga bangunan Rusunawa Sombo kurang lebih 3x116 meter, dan yang mengalami kebakaran 3x7 meter. Total unit yang terdampak parah ada empat kamar.

“Sumber api berada di lantai tiga, ada empat kamar yang terbakar, di antaranya unit nomor 306, 307, 308, dan 309. Lalu ada dua unit lain yang terdampak di bangunan lantai empat nomor 406 dan 407,” paparnya.

Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk memadamkan api. Kondisi Rusunawa Sombo dipastikan kondusif sekitar pukul 17.34 WIB. Lebih lanjut, bangunan lantai dasar dan lantai dua Rusunawa Sombo milik Pemkot Surabaya itu dinyatakan aman.

“Penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, ada satu orang korban yang dalam kondisi syok, dan langsung ditangani oleh tim medis dengan diberikan oksigen di lokasi,” pungkasnya.

Kebakaran yang melanda bangunan lantai tiga Rusunawa Sombo, yang terletak di Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur. /Dok. DPKP Surabaya

Bisnis.com, SURABAYA – Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau yang lebih dikenal dengan Damkar Kota Surabaya dalam Rancangan APBD 2026 dikabarkan mengalami pemotongan yang cukup besar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta pun menyebut, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut ditengarai karena peralihan beban anggaran gaji petugas yang sudah berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Diketahui, anggaran operasional DPKP Kota Surabaya pada APBD 2025 tercatat sebesar Rp173,6 miliar. Pada RAPBD 2026, angka tersebut merosot menjadi sebesar Rp150,6 miliar atau berkurang sekitar Rp23 miliar.

“Saat ini pembiayaannya beban gaji petugas sudah dipindahkan ke BKSDM. Jadi terlihat anggaran Damkar untuk tahun depan turun besar,” beber Yuga, Senin (27/10/2025).

Meski begitu, Yuga menegaskan terdapat dampak signifikan apabila penurunan anggaran tersebut berdampak pada kesiapan perlengkapan maupun armada petugas. Sebab, Surabaya dikenal sebagai kota dengan kesiapsiagaan kedaruratan terbaik, sekaligus menjadi “jangkar” bagi wilayah penyangga se-Gerbangkertosusila.

Politikus PSI ini pun mencontohkan proses evakuasi terhadap korban peristiwa runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, pada akhir September lalu. Dalam kejadian tersebut, unit Heavy Duty Rescue (HDR) dengan peralatan canggih milik Pemkot Surabaya disebut menjadi kunci evakuasi para korban yang terjebak reruntuhan.

“Pemprov Jatim saja tidak punya alat seperti Koya Surabaya. Jangan sampai kemampuan ini melemah hanya karena pemangkasan anggaran,” tegasnya.

Yuga juga menyampaikan aspirasi dari petugas lapangan yang membutuhkan bantuan tambahan seragam dan peralatan pengganti karena intensitas tugas yang tinggi. “Begitu kembali dari lapangan, seragam sudah basah, alarm bunyi lagi, langsung berangkat lagi. Mereka butuh cadangan,” tambahnya.

Mengenai usulan pembelian mobil damkar bekas sebagai alternatif akibat kebijakan efisiensi, Yuga menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. “Risikonya terlalu tinggi. Kalau menyangkut nyawa dan mitigasi bencana, peralatan harus number one. Lebih baik beli baru,” jelasnya.

Oleh sebab itu, DPRD Kota Surabaya pun meminta pemangkasan anggaran tersebut secara serta-merta tidak mengurangi aspek operasional dan keselamatan para petugas yang terjun ke lapangan.

“Surabaya ini jangkar penanganan kebencanaan se-Jawa Timur. Pengurangan anggaran teman-teman Damkar jangan sampai kelewatan," pungkasnya.

Terpisah, Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini menyebut bahwa kebijakan pemangkasan anggaran tersebut terhadap pihaknya tidak akan mempengaruhi kinerja para jajarannya. Pembelian peralatan dan perlengkapan evakuasi kedaruratan baru diharapkan juga tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirancang.

"Tidak ada pengaruhnya [pemangkasan anggaran], kan jumlah petugasnya tetap. Insya Allah [pembelian perlengkapan dan peralatan kedaruratan baru] tidak," jelas Laksita.