Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi terhadap kejadian kedaruratan bencana yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Eri menyebut, langkah-langkah mitigasi terhadap kejadian bencana telah dipersiapkan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga telah mengalokasikan dana untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,4 miliar dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Alokasi BTT tersebut ditujukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak atau tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

"Mitigasi bencana sudah dilakukan oleh BPBD, yang setiap hari melihat [prakiraan] dari BMKG. Ketika sudah melihat dari BMKG, maka melakukan mitigasi-mitigasi di wilayah-wilayah tertentu, seperti yang ada di Gunung Anyar," ungkap Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (10/12/2025).

Dirinya menyebut, terdapat dua patahan sesar berstatus aktif, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi di Kota Pahlawan. Rinciannya adalah Sesar Surabaya di sisi barat ke timur dan Sesar Waru dari selatan menuju barat.

"Kalau terjadi hal seperti ini, mitigasinya apa? Karena BPBD sudah menghitung juga, Surabaya kan dilewati sesar, jadi 'naudzubillahmindzalik' [berpotensi terjadi gempa bumi], tapi BPBD sudah bisa melakukan [mitigasi] hal itu," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini juga membeberkan bahwa wilayah pesisir Surabaya juga acap kali diterjang banjir rob pada momen tertentu. Bencana tersebut berpotensi merendam rumah warga hingga fasilitas umum yang terletak di pesisir utara dan timur Surabaya.

"Jadi kita di wilayah-wilayah pesisir, BPBD sudah punya SOP terkait dengan mitigasi-mitigasi jika terjadi rob, jika terjadi gempa, sesar itu seperti apa, sudah dilakukan mitigasi oleh BPBD," ucapnya.

Lebih lanjut, Eri juga mengajak agar seluruh masyarakat turut berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Supaya Surabaya dapat dihindarkan dari bencana yang tidak dapat terprediksi.

"Yang non muslim, saya minta untuk berdoa di masing-masing tempat ibadahnya. Kepada yang Kristen di gereja, termasuk saudara kita yang beribadah di vihara, pura, maupun kelenteng, saya titip doa karena kedekatan kita dengan Tuhan inilah yang bisa menjauhkan Surabaya dari bala, bencana, dan fitnah," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau yang lebih dikenal dengan Damkar Kota Surabaya dalam Rancangan APBD 2026 dikabarkan mengalami pemotongan yang cukup besar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta pun menyebut, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut ditengarai karena peralihan beban anggaran gaji petugas yang sudah berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Diketahui, anggaran operasional DPKP Kota Surabaya pada APBD 2025 tercatat sebesar Rp173,6 miliar. Pada RAPBD 2026, angka tersebut merosot menjadi sebesar Rp150,6 miliar atau berkurang sekitar Rp23 miliar.

“Saat ini pembiayaannya beban gaji petugas sudah dipindahkan ke BKSDM. Jadi terlihat anggaran Damkar untuk tahun depan turun besar,” beber Yuga, Senin (27/10/2025).

Meski begitu, Yuga menegaskan terdapat dampak signifikan apabila penurunan anggaran tersebut berdampak pada kesiapan perlengkapan maupun armada petugas. Sebab, Surabaya dikenal sebagai kota dengan kesiapsiagaan kedaruratan terbaik, sekaligus menjadi “jangkar” bagi wilayah penyangga se-Gerbangkertosusila.

Politikus PSI ini pun mencontohkan proses evakuasi terhadap korban peristiwa runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, pada akhir September lalu. Dalam kejadian tersebut, unit Heavy Duty Rescue (HDR) dengan peralatan canggih milik Pemkot Surabaya disebut menjadi kunci evakuasi para korban yang terjebak reruntuhan.

“Pemprov Jatim saja tidak punya alat seperti Koya Surabaya. Jangan sampai kemampuan ini melemah hanya karena pemangkasan anggaran,” tegasnya.

Yuga juga menyampaikan aspirasi dari petugas lapangan yang membutuhkan bantuan tambahan seragam dan peralatan pengganti karena intensitas tugas yang tinggi. “Begitu kembali dari lapangan, seragam sudah basah, alarm bunyi lagi, langsung berangkat lagi. Mereka butuh cadangan,” tambahnya.

Mengenai usulan pembelian mobil damkar bekas sebagai alternatif akibat kebijakan efisiensi, Yuga menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. “Risikonya terlalu tinggi. Kalau menyangkut nyawa dan mitigasi bencana, peralatan harus number one. Lebih baik beli baru,” jelasnya.

Oleh sebab itu, DPRD Kota Surabaya pun meminta pemangkasan anggaran tersebut secara serta-merta tidak mengurangi aspek operasional dan keselamatan para petugas yang terjun ke lapangan.

“Surabaya ini jangkar penanganan kebencanaan se-Jawa Timur. Pengurangan anggaran teman-teman Damkar jangan sampai kelewatan," pungkasnya.

Terpisah, Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini menyebut bahwa kebijakan pemangkasan anggaran tersebut terhadap pihaknya tidak akan mempengaruhi kinerja para jajarannya. Pembelian peralatan dan perlengkapan evakuasi kedaruratan baru diharapkan juga tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirancang.

"Tidak ada pengaruhnya [pemangkasan anggaran], kan jumlah petugasnya tetap. Insya Allah [pembelian perlengkapan dan peralatan kedaruratan baru] tidak," jelas Laksita.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD telah menyepakati Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) sebesar Rp12,62 triliun pada tahun anggaran (TA) 2026 mendatang.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa meskipun wilayahnya terkena pemangkasan transfer dari pemerintah pusat ke daerah (TKD) senilai Rp730 miliar, seluruh fraksi DPRD sepakat untuk tidak mengurangi program pelayanan publik yang selama ini sudah berjalan.

Dalam R-APBD 2026, Eri menyampaikan, pihaknya dan DPRD Surabaya juga harus menentukan skala prioritas yang disepakati bersama dan wajib terdapat program-program yang berimplikasi terhadap unsur kerakyatan.

“InsyaAllah, setelah ini akan ada pembahasan untuk terkait anggaran-anggarannya, di situ akan kita samakan lagi, apa yang menjadi skala prioritas kita karena skala prioritas ini ditentukan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya,” ucap Eri, dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Eri menjelaskan, total kekuatan R-APBD Surabaya 2026 mencapai Rp12,62 triliun, dengan target keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp10,77 triliun. Nominal tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,15 triliun dan pendapatan transfer Rp2,61 triliun.

Sementara itu, belanja daerah ditargetkan mencapai Rp12,60 triliun, yang terdiri atas atas belanja operasi senilai Rp9,79 triliun, belanja modal Rp2,77 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp37,5 miliar.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan mencapai Rp1,85 triliun, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman daerah, dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp24 miliar.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memprioritaskan alokasi APBD 2026 pada anggaran pendidikan sebesar Rp2,83 triliun (22,49%) dan anggaran kesehatan Rp2,46 triliun (19,54%). Sedangkan belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp6 triliun atau 48,72% dari total keseluruhan APBD 2026.

Eri menegaskan, belanja infrastruktur pada 2026 diarahkan untuk pencegahan banjir, peningkatan konektivitas kota, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, serta penyediaan transportasi publik.

"Berbagai program pembangunan ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,4%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 85,7%, dan menekan rasio kesenjangan atau Gini Ratio ke angka 0,37," ungkapnya.

Dalam usaha untuk meningkatkan PAD, Eri menegaskan, pihaknya akan menelurkan sejumlah inovasi, seperti penyewaan aset, percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, hingga menggelar diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan pada akhir tahun mendatang.

“Jadi nanti diskonnya tidak hanya pakaian, tapi juga hotel dan semuanya. Dan wisata yang masuk ke dalam KEN [Kalender Event Nasional] kita juga mengundang masyarakat dari wilayah lain untuk datang ke Surabaya,” pungkasnya. (245)