Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup

Samarinda (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Kalimantan Timur (Kaltim) Khairil Anwar mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi momentum bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup mereka agar tetap adaptif di tengah situasi ekonomi saat ini.

"Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup," kata Khairil Anwar di Samarinda, Jumat.

Dia menilai pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dalam kebijakan ini karena keterbatasan ruang fiskal serta posisi Indonesia yang bukan lagi merupakan negara eksportir minyak.

Khairil mengamati meskipun kenaikan Pertamax (RON 92) ini terjadi secara signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, masyarakat serta pelaku dunia usaha dinilai jauh lebih siap menghadapi tekanan ekonomi.

Menurutnya, kesiapan tersebut terjadi karena publik telah belajar dari rentetan krisis masa lalu, seperti pada tahun 2008, 2015, hingga masa pandemi COVID-19, dimana para pengusaha kini sudah memahami cara melindungi nilai perusahaan mereka.

"Konsumen kelas menengah juga mestinya telah mengantisipasi kondisi ini sejak beberapa bulan sebelumnya melalui peralihan ke mobil yang lebih irit serta penerapan gaya hidup hemat atau frugal living," kata Khairil.

Khairil menjelaskan dampak kenaikan harga Pertamax ini lebih menyasar mobilitas pribadi, berbeda dengan kenaikan solar yang memicu lonjakan harga barang akibat pengaruhnya pada sektor logistik nasional.

Sebagai solusi, ia merekomendasikan pemerintah segera menyalurkan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, serta yang tak kalah penting ialah menggencarkan edukasi teknis bersama bengkel kompeten mengenai cara mereduksi biaya operasional kendaraan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kita akan sampaikan kepada seluruh daerah untuk memperbanyak nonton bareng memanfaatkan memancing UMKM untuk bergerak dan lain-lain, tapi tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau daerah untuk menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

Mendagri Tito menceritakan pengalamannya soal masyarakat Indonesia yang memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola, termasuk kompetisi internasional. Antusiasme tersebut biasanya semakin meningkat saat gelaran Piala Dunia berlangsung, bahkan menjadi tradisi yang dirayakan secara meriah oleh masyarakat.

“Saya pernah dinas di Indonesia bagian timur pernah jadi Kapolda di Papua, saya pun mengikuti di sana tuh lebih ramai lagi (perayaan Piala Dunia),” kata Mendagri Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Mendagri usai menerima kunjungan Direktur Utama TVRI Tb. Fiki Chikara Satari di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan sejumlah aktivitas ekonomi yang muncul selama pertandingan berlangsung. Hal ini seperti produksi atribut pendukung, penjualan jersey, penyelenggaraan nonton bareng, hingga aktivitas pelaku usaha kuliner.

“Ini peluang untuk menggerakkan ekonomi,” ujar Mendagri.

Menurutnya, kegiatan nobar yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi sarana bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan.

Selain itu berbagai bentuk perayaan yang dilakukan masyarakat selama mendukung tim favoritnya juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Kita akan sampaikan kepada seluruh daerah untuk memperbanyak nonton bareng memanfaatkan memancing UMKM untuk bergerak dan lain-lain, tapi tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Di lain sisi Mendagri mengapresiasi keberhasilan TVRI memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan peluang besar bagi TVRI untuk memperkuat branding sebagai media arus utama. Adapun pertandingan tersebut berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka

Tangerang (ANTARA) - Pakar transportasi Piter Abdullah menilai pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi memiliki efek berantai yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Jumat.

Piter yang juga menjabat Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti (Prasasti Center for Policy Studies) menyatakan penyediaan sarana angkutan massal yang memadai dapat menjadi langkah awal yang strategis bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meringankan beban hidup warganya.

Untuk kondisi di Jakarta misalnya, kata dia, warga harus mengalokasikan 25 hingga 30 persen dari pendapatan minimum provinsi sebesar Rp5,7 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja komuter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup signifikan.

Sebanyak 28,6 persen komuter menghabiskan biaya minimal Rp25 ribu per hari atau berkisar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu 14,7 persen komuter mengeluarkan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari dan hanya 8,2 persen yang mengeluarkan biaya di bawah Rp5.000 per hari.

Menurut Piter, kehadiran transportasi massal yang nyaman dan murah secara otomatis akan memangkas pengeluaran rutin tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain menghemat biaya perjalanan, lanjutnya, kehadiran titik-titik perlintasan seperti stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT) juga terbukti menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Lebih lanjut Piter menekankan dampak positif ini tidak boleh berpusat di Jakarta saja, melainkan harus direplikasi oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia melalui komitmen politik yang kuat.

Kendati membutuhkan investasi yang besar, menurutnya, pembangunan modal transportasi jangka panjang tidak akan merugikan karena pengembaliannya berupa pertumbuhan pajak dan geliat ekonomi warga.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran di daerah, Piter menyarankan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas hingga penerbitan obligasi daerah.

Kendati demikian ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum guna menarik minat investor, mengingat adanya risiko perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

"Melihat dari efek berantainya, saya optimis dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri, tapi dia akan mengubah daerah yang dilewati," kata Piter.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi memicu penundaan belanja nonprimer oleh kelas menengah karena porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi semakin meningkat.

“Akan berdampak pada penundaan belanja non-esensial, seperti rumah tangga kelas menengah kemungkinan besar akan menahan atau mengurangi konsumsi pada sektor sekunder dan tersier, seperti liburan, hiburan, food and beverage atau makan di luar, atau barang elektronik,” kata Rahma saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa mayoritas konsumen Pertamax berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga menengah atas.

Ketika harga Pertamax naik, maka kelompok tersebut menghadapi efek pendapatan (income effect) berupa penyusutan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) karena alokasi anggaran rumah tangga untuk transportasi membengkak.

Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap bensin cenderung bersifat inelastis dalam jangka pendek karena masyarakat tetap harus bekerja dan bermobilitas. Akibatnya, ruang belanja untuk kebutuhan nonprimer menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut dinilai membebani kelas menengah yang tidak memperoleh bantalan fiskal sebagaimana kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT).

Kelompok menengah, jelas Rahma, harus menyerap sepenuhnya kenaikan biaya hidup secara mandiri di tengah pertumbuhan pendapatan atau gaji yang cenderung stagnan.

Tekanan tersebut juga datang pada saat yang kurang ideal karena bertepatan dengan tahun ajaran baru yang biasanya meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pendidikan.

Selain memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi menimbulkan efek rambatan ke sejumlah sektor usaha.

Meski bukan bahan bakar utama sektor logistik barang pokok yang umumnya menggunakan solar, kenaikan harga Pertamax dinilai tetap dapat meningkatkan biaya operasional sejumlah pelaku usaha.

Ia mencontohkan sektor yang mengandalkan kendaraan pribadi atau operasional berbahan bakar bensin nonsubsidi, seperti jasa kurir, pengemudi ojek daring, hingga UMKM kuliner yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berbelanja bahan baku.

Apabila kenaikan biaya operasional tersebut diteruskan kepada konsumen akhir, harga barang dan jasa di tingkat ritel berpotensi meningkat sehingga menambah tekanan terhadap inflasi inti dan menggerus daya beli riil rumah tangga secara lebih luas.

Meski begitu, Rahma menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi umum masih relatif terbatas.

“Meskipun persentase kenaikannya (harga Pertamax) masif yaitu naik sekitar 32 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, efek dominonya terhadap inflasi umum tetap terkendali karena bukan kenaikan pada sektor logistik. Walaupun ada kira-kira cuma 0,1 persen saja,” kata dia.

Rahma menambahkan, kenaikan harga Pertamax juga tidak serta-merta memicu lonjakan inflasi nasional secara ekstrem karena sektor transportasi umum dan logistik berat masih menggunakan BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar.

Namun demikian, ia memperkirakan inflasi pada Juni 2026 tetap berada dalam tekanan. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong inflasi umum (consumer price index/CPI) meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

“Proyeksi inflasi pada Juni 2026 ini berada dalam tekanan yang cukup kuat. Dinamika sektor transportasi menjadi salah satu trigger utama yang berpotensi mendorong inflasi umum (CPI) merangkak naik hingga mendekati atau bahkan menembus kisaran 4 persen secara tahunan (yoy), meningkat dari posisi Mei yang berada di level 3,08 persen (yoy),” kata Rahma.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Turnamen sepak bola terbesar di planet bumi, FIFA World Cup atau Piala Dunia selalu dipromosikan kepada kota-kota penyelenggara sebagai 'jackpot' ekonomi. Narasi yang dibangun selalu sama dan menggiurkan, banjir turis asing, hotel-hotel yang penuh sesak, jutaan lapangan kerja baru, serta perputaran uang senilai miliaran dolar.

Namun menjelang peluit kick-off pertama Piala Dunia 2026 dibunyikan, janji manis itu bisa berubah menjadi mimpi buruk finansial. Melambungnya harga tiket, lesunya pemesanan hotel, kebijakan imigrasi yang ketat, serta ketidakpastian ekonomi global kini memicu pertanyaan besar.

Apakah Piala Dunia 2026 kali ini yang diadakan secara bersamaan di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal benar-benar mendatangkan keuntungan, atau justru berujung zonk bagi kota-kota di AS dan Kanada?

Kombinasi Visa Macet dan Isu Geopolitik Ancam Sepi Penonton

Salah satu faktor terbesar yang menahan minat penonton internasional untuk datang ke edisi Piala Dunia 2026 kali ini yang menjadi sejarah baru karena diikuti oleh 48 negara (terbanyak sepanjang sejarah) dan terbagi ke dalam 12 grup adalah agenda imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Seperempat Laga Piala Dunia 2026 Berisiko Tinggi



Bahkan pada April lalu, lembaga swadaya masyarakat seperti American Civil Liberties Union (ACLU) secara resmi merilis peringatan bahaya bagi turis asing yang hendak berkunjung ke AS. Sementara itu gelaran pertandingan bakal berlangsung di 16 kota yang tersebar dalam tiga negara.

Tak hanya itu, karut-marut birokrasi visa membuat calon penonton frustrasi. Meskipun pemerintah AS sempat membatalkan aturan deposit jaminan visa senilai USD15.000 bagi pemegang tiket resmi Piala Dunia 2026 pada bulan Mei, namun keterlambatan dalam proses penerbitan visa membuat banyak turis internasional terancam tidak bisa datang tepat waktu.

Situasi ini mengancam tingkat kedatangan wisatawan ke beberapa kota-kota di AS yang menggelar pertandingan yakni New York/New Jersey (tempat laga final), Los Angeles, Dallas, San Francisco Bay Area, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Philadelphia, Kansas City, hingga Boston.

Dampaknya langsung memukul bisnis perhotelan secara ekstrem, saat target hunian meleset jauh. Menurut American Hotel and Lodging Association, 80% tingkat pemesanan hotel berada di bawah ekspektasi. Dimana ada sebanyak 70% pengusaha hotel menunjuk hambatan visa dan kekacauan geopolitik global sebagai penyebab utamanya.

Di New York yang akan menjadi lokasi laga final, pemesanan hotel hanya menyentuh angka 65% dari target. Sementara di Seattle, 80% hotel mencatatkan performa yang jauh lebih sepi dibanding musim panas biasanya.

Kanada yang kebagian dua kota untuk menggelar pertandingan Piala Dunia 2026 yakni Toronto dan Vancouver ikut terimbas. Di luar AS, Kota Vancouver di Kanada juga melaporkan penurunan tingkat hunian kamar yang serupa.

“Meski punya profil global, FIFA tidak menghasilkan permintaan hotel yang luas seperti yang banyak orang harapkan,” kata Asosiasi Hotel British Columbia bulan lalu.

Meski begitu beberapa pejabat kota dan pemimpin bisnis tidak terlalu khawatir bahwa perlambatan ini akan separah yang diperkirakan sebelumnya. Pejabat Kota New York mengatakan, bahwa mereka berharap pemesanan akan kembali ke tingkatan mendekati normal saat turnamen dimulai.

Bersama-sama, kombinasi tekanan itu membuat permintaan perjalanan untuk menyaksikan langsung Piala Dunia 2026 menurun, hingga mengancam mengurangi ledakan ekonomi yang diharapkan oleh penyelenggara dan kota-kota tuan rumah.

"Sekarang orang-orang kurang berminat untuk bepergian dan membayar harga tiket yang tinggi. Saya rasa beberapa masalah geopolitik pasti membuat orang lebih berhati-hati untuk bepergian ke AS dan menghabiskan uang di AS," kata Mike Edwards, profesor manajemen olahraga di North Carolina State University, seperti dilansir Al Jazeera.

Beberapa pemain besar di industri perhotelan masih berharap pada event olahraga besar seperti gelaran Piala Dunia FIFA. CEO Airbnb, Brian Chesky terdengar optimistis usai berharap adanya peningkatan pemesanan untuk turnamen ini dibandingkan dengan acara lain dalam hampir 18 tahun sejarah perusahaan.

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026



Daftar penginapan dekat stadion di Dallas menjelang pertandingan tanggal 14 Juni dibanderol hampir USD700 untuk menginap dua malam untuk kategori terendah. Sedangkan penginapan di Philadelphia jelang laga 19 Juni dipatok hampir USD300 untuk dua malam pada kategori terendah.

Sementara menjelang final pada 19 Juli di area metropolitan New York City, dekat MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, Airbnb di sekitar sana dipatok lebih dari USD5.600.

“Pemesanan mulai meningkat karena waktu tunggu lebih pendek jika orang datang secara domestik. Maskapai sepertinya berjalan lancar, tapi saya pikir pasar yang bisa dijangkau dengan mobil juga akan sangat besar di sini,” kata Allison O’Connor, wakil presiden komunikasi di Asosiasi Perjalanan Amerika Serikat.

Harta Tiket Mahal Bikin Dompet Bolong

Tumpuan beralih ke penonton domestik ketika warga lokal AS yang menguasai 70% pemesanan tiket pesawat diharapkan mampu menjadi penyelamat. Namun warga lokal sendiri saat ini sedang tercekik oleh stagnasi lapangan kerja dan inflasi barang pokok, termasuk harga bensin yang melesat ke USD4,16 per galon akibat imbas konflik geopolitik AS-Israel dengan Iran.

Namun keluhan terbesar terletak pada sistem dynamic pricing (harga dinamis) yang diterapkan oleh FIFA. Strategi yang dikecam asosiasi suporter sebagai "pemerasan dan pengkhianatan monumental" ini membuat harga tiket melambung ke angka yang tidak masuk akal.

Presiden FIFA Gianni Infantino membela strategi tersebut di Konferensi Milken Institute awal tahun ini. “Kita berada di pasar di mana hiburan paling berkembang di dunia, jadi kita harus menerapkan tarif pasar,” katanya waktu itu.

Berdasarkan pantauan di situs resmi FIFA dan Ticketmaster, tiket untuk kelas paling bawah (nosebleed section) di Dallas saja sudah dibanderol di atas USD800 (Rp14,2 juta dengan kurs Rp17,822) per lembar. Lebih gila lagi, tiket untuk laga final pada 19 Juli mendatang di MetLife Stadium dijual mulai dari USD9.200 (Rp163 juta) hingga bisa menyentuh angka fantastis USD43.553.

Saking parahnya eksploitasi harga ini, Jaksa Agung New York, Letitia James, dan Jaksa Agung New Jersey secara resmi meluncurkan penyelidikan hukum dan melayangkan panggilan pengadilan (subpoena) kepada pihak FIFA atas dugaan manipulasi harga tiket yang mencekik warga lokal.

Beragam kompensasi lokal diberikan, mulai dari nobar gratisan bagi warga yang tidak mampu membeli tiket stadion. Beberapa pemerintah kota bahkan melakukan langkah darurat demi meredam gejolak sosial.

Contohnya New York dengan menyediakan lotre 1.000 tiket murah seharga USD50 (bukan untuk laga final) serta mengadakan acara nonton bareng (watch party) gratis untuk 50.000 orang di Central Park. Beda lagi dengan Atlanta, dimana ada organisasi nonprofit membuat turnamen tandingan bernama "The People's Cup" agar warga miskin tetap bisa merasakan atmosfer sepak bola.

Di sisi lain, beberapa kota mencoba menghibur diri dengan memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk mempercepat proyek infrastruktur jangka panjang yang selama ini terbengkalai. Houston sukses meluncurkan Green Corridor berupa jalur sepeda dan perluasan trem bawah tanah.

Sementara Kansas City menyewa 215 bus tambahan guna meningkatkan akses transportasi publik, meskipun langkah ini sempat memicu kontroversi lokal.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax terhadap pergerakan laju inflasi nasional akan berjalan sangat terbatas. Pemerintah menilai jenis BBM dengan oktan tinggi tersebut tidak bersentuhan langsung dengan jalur logistik utama masyarakat.

Purbaya menjelaskan, bahwa struktur konsumen Pertamax mayoritas berasal dari sektor kendaraan pribadi, bukan armada logistik maupun transportasi publik. Oleh karena itu, perubahan harga ini diyakini tidak akan memicu efek domino terhadap lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasar.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan pertamax ga dipakai angkutan barang," ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ojol Keluhkan Harga Pertamax Rp16.250 Kemahalan: Biasanya Naik Cuma Seribu, Ini 3 Ribu Lebih



Selain menyoroti sisi inflasi, Purbaya juga merespons mengenai strategi pemerintah dalam membentengi kuota BBM bersubsidi (seperti Pertalite dan Solar) agar tidak jebol pascakenaikan harga Pertamax. Pengawasan ketat diperlukan guna mengantisipasi adanya potensi migrasi konsumen ke BBM yang lebih murah.

Terkait teknis implementasi pembatasan di lapangan, termasuk wacana penerapan sistem digitalisasi pengawasan pompa bensin (nozzle control), Purbaya menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Bahlil Lahadalia.

"Itu nanya ke pak Bahlil mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau ga salah, nanya pak Bahlil yang ngerti," tutur Purbaya.

Harga BBM Makin Mahal, Beban Bisnis Logistik Bakal Tambah Berat



Menkeu Purbaya kembali menegaskan dan meyakinkan publik bahwa masyarakat tidak perlu mencemaskan guncangan harga barang pokok akibat dinamika harga komoditas energi nonsubsidi ini. "Harusnya limited karena bukan bukan buat angkutan umum, angkutan barang ga pakai (Pertamax)," pungkasnya.

Sebagai informasi pendukung, penyesuaian harga Pertamax yang memicu pertanyaan publik ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari evaluasi berkala mengikuti tren harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP) serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan ini mengalami tekanan berat di pasar spot.

Langkah korporasi untuk menaikkan harga BBM komersial/nonsubsidi ini diambil demi menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dan menekan beban usaha, sementara harga BBM penugasan dan subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tetap ditahan oleh pemerintah dengan dukungan instrumen peredam kejut (shock absorber) dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Pengawalan lapangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar setiap potensi kendala produksi dapat terdeteksi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawalan sentra pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian, memastikan pendampingan petani berjalan optimal, serta mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor pangan.

"Kami terus memperkuat pengawalan sentra produksi pangan nasional di Merauke, Papua Selatan, guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah dinamika iklim yang terjadi," kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai bagian dari penguatan pengawalan produksi, Kementan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pertanaman dan panen di sejumlah kawasan produksi padi di Merauke.

Pemantauan di lakukan di wilayah Kampung Yasamulya SP2 dan Kampung Waninggap Miraf SP5 di Distrik Tanah Miring serta Kampung Sidomulyo di Distrik Semangga.

Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Kementan bersama Dandim 1707/Merauke, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun), penyuluh pertanian lapangan, dan kelompok tani setempat untuk memastikan berbagai langkah mitigasi dan pendampingan produksi berjalan optimal.

"Pengawalan lapangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar setiap potensi kendala produksi dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini sehingga produktivitas pertanian di sentra pangan Merauke tetap terjaga," ujarnya.

Ia menjelaskan pemantauan lapangan dilakukan guna memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian sehingga langkah penanganan yang diperlukan dapat segera dilakukan.

“Kami turun langsung untuk memetakan, jika memang terjadi penurunan produksi, apa penyebab utamanya. Setelah bersama-sama meninjau tiga lokasi tadi, memang ditemukan adanya penurunan produksi, namun kondisinya tidak signifikan dan bukan gagal panen total (puso),” beber Hermanto.

Menurutnya, dinamika iklim yang ditandai dengan tingginya curah hujan pada musim rendengan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga penguatan pengendalian dan pendampingan kepada petani menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas pertanian.

Untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah dinamika iklim, Kementan bersama pemerintah daerah terus memperkuat berbagai langkah mitigasi dan adaptasi.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui perbaikan dan optimalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan varietas yang lebih adaptif terhadap kondisi genangan maupun banjir, penguatan pendampingan budidaya oleh penyuluh pertanian, serta percepatan penanganan berbagai kendala yang berpotensi mempengaruhi hasil produksi petani.

Selain itu, pengendalian OPT juga terus diperkuat melalui pendekatan pengendalian terpadu yang melibatkan petani, penyuluh, dan dinas teknis di daerah.

Ketersediaan sarana pengendalian yang sesuai dengan karakteristik serangan OPT di wilayah Merauke menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kondisi pertanaman, terutama pada periode curah hujan tinggi yang meningkatkan kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Hermanto menegaskan pentingnya memperkuat konsolidasi dan koordinasi antara petani, penyuluh lapangan, serta dinas terkait agar pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Teman-teman di lapangan sudah mulai mengonsolidasikan gerakan untuk memastikan serangan hama dapat diminimalisir ke depannya. Hama memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi sangat bisa dikendalikan agar tidak sampai terjadi ledakan kasus,” tambahnya.

Selain penguatan pengendalian OPT, Kementan juga terus mendorong perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, termasuk optimalisasi jaringan irigasi dan penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus mengurangi risiko kerugian yang dihadapi petani akibat cuaca ekstrem.

Ke depan, Kementan akan terus memperkuat pengawalan sentra-sentra produksi pangan strategis nasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Dengan langkah mitigasi yang tepat, penguatan sarana dan prasarana, serta pendampingan yang berkelanjutan, Kementan optimistis produktivitas pertanian di Merauke dapat terus terjaga sehingga mendukung upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Efek domino perang di Timur Tengah kini benar-benar telah bergeser dari medan tempur ke meja makan jutaan pekerja. Badai pemutusan hubungan kerja ( PHK ) seketika mengguncang Inggris setelah data resmi pemerintah setempat melaporkan adanya 100.000 pengurangan lapangan kerja hanya dalam bulan April 2026 saja.

Laporan resmi dari Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) yang dirilis Selasa ini menjadi tamparan keras bagi perekonomian Eropa. Angka pemangkasan massal ini tercatat sebagai merosotnya pasar tenaga kerja paling tajam dalam lima tahun terakhir, atau tepatnya sejak awal pandemi Covid-19 melanda dunia pada Mei 2020 silam.

Awalnya para ekonom memperkirakan pasar tenaga kerja Inggris hanya akan kehilangan sekitar 10.000 pekerja seiring penyesuaian tahun pajak baru. Namun realitas di lapangan meledak hingga sepuluh kali lipat lebih parah.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Direktur Statistik Ekonomi ONS, Liz McKeown mengungkapkan, bahwa sektor retail atau perdagangan eceran menjadi penyumbang korban PHK terbesar. "Situasi ini mempertegas sinyal bahwa dunia usaha saat ini memilih untuk menghentikan rekrutmen baru di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus memburuk," ujarnya.

Tak hanya PHK massal, data ONS juga menunjukkan tingkat pengangguran di Inggris resmi merangkak naik ke angka 5% pada kuartal pertama tahun ini. Kondisi tersebut dibarengi dengan tren pertumbuhan upah pekerja yang mulai melambat drastis.

Mengapa Perang Iran Bisa Bikin Pekerja Inggris Kehilangan Kerja?

Secara psikologis, masyarakat awam mungkin bingung mengaitkan bom yang jatuh di Timur Tengah dengan hilangnya mata pencaharian warga di benua Eropa. Para analis merinci benang merah dari fenomena Horor April ini, ada beberapa faktor.

Pertama yakni blokade total di Selat Hormuz sebagai imbas perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran . Seperti diketahui jalur laut ini menjadi krusial bagi pasokan minyak dan gas dunia.

Eropa Terpecah! Italia Desak Blokir Minyak dan Gas Rusia Dibuka



Hal ini membuat harga energi global melonjak ke tingkat yang tak masuk akal bagi operasional pabrik dan toko. Selanjutnya kerapuhan energi eropa juga membuat alasan kenapa perang jauh di Timur Tengah bisa merembes hingga Negeri Ratu Elizabeth -julukan Inggris-.

Dana Moneter Internasional (IMF) sempat memperingatkan bahwa Inggris adalah negara yang paling rentan terkena imbas konflik Timur Tengah. Pasalnya pasokan listrik mereka sangat bergantung pada pembangkit listrik bertenaga gas.

Efek sisa Perang Ukraina juga menekan sektor ketenagakerjaan di Inggris, pasalnya sebelum badai Timur Tengah ini pecah, korporasi di Eropa sebenarnya belum sepenuhnya pulih setelah mereka terpaksa memboikot minyak dan gas murah dari Rusia akibat konflik Ukraina.

Ketika biaya energi kembali naik akibat perang Iran, perusahaan-perusahaan ini kehabisan modal dan terpaksa menempuh jalan pintas dengan memecat karyawan demi bertahan hidup.

Estimasi terbaru dari Reuters menyebutkan bahwa eskalasi militer AS-Israel ke Iran sejauh ini telah menelan biaya kerugian bisnis global sedikitnya USD25 miliar. Sialnya, perusahaan-perusahaan di Uni Eropa dan Inggris yang harus menanggung porsi kerugian terbesar.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember memastikan bahwa jalur kereta api aman dilalui pascagempa bermagnitudo 4,8 pada Selasa sore.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa pada Selasa pukul 15.39 WIB telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang diupdate menjadi magnitudo 4,8 yang berpusat 99 kilometer tenggara Jember dengan titik kedalaman 14 kilometer pada titik koordinat 9,07 LS dan 113,82 BT.

"Setelah merasakan adanya gempa bumi, Pusat Pengendali Operasional Kereta Api (Pusdalopka) Daop 9 Jember yang berpusat di Jember langsung melakukan konfirmasi kepada semua petugas stasiun dari Pasuruan hingga Ketapang," kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember.

Sebagai langkah preventif yang mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan, lanjut dia, seluruh perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daop 9 Jember sempat diberhentikan luar biasa (BLB) untuk menunggu hasil pemeriksaan kondisi prasarana pascagempa.

"Kereta api yang dilakukan BLB antara lain KA Sangkuriang relasi Ketapang-Bandung dan KA Pandanwangi relasi Jember-Ketapang," tuturnya.

Ia menjelaskan kedua KA tersebut diberhentikan sementara di Stasiun Kalisetail guna menunggu hasil pengecekan menyeluruh terhadap jalur rel, jembatan, dan prasarana pendukung lainnya.

Para petugas prasarana dari jalan rel dan jembatan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jalur rel, jembatan, dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, lintas operasional kereta api di wilayah Daop 9 Jember dalam kondisi aman.

"Setelah dilakukan konfirmasi dan juga pengecekan pada pukul 16.05 WIB, maka seluruh lintas Daop 9 Jember dari Pasuruan sampai Ketapang baik jalur maupun bangunan stasiun dalam kondisi aman dan tidak sampai mengganggu operasional kereta api," katanya.

Perjalanan kedua kereta api kembali dilanjutkan yakni KA Sangkuriang dan KA Pandanwangi berangkat kembali dari Stasiun Kalisetail pada pukul 16.10 WIB dengan kelambatan sekitar 10 menit.

Beberapa rangkaian kereta seperti KA Blambangan Ekspres relasi Pasar Senen-Ketapang, KA Sri tanjung relasi Yogyakarta-Ketapang dan KA Logawa relasi Purwokerto-Ketapang juga beroperasi normal sesuai jadwal pascagempa.

KAI Daop 9 Jember menjelaskan bahwa keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama, sehingga setiap potensi gangguan, termasuk akibat bencana alam, akan selalu direspons dengan prosedur keselamatan yang ketat sesuai standar operasional yang berlaku.

"Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api tidak perlu khawatir, KAI Daop 9 Jember berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badai ekonomi yang dipicu oleh perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran kini benar-benar menghantam dompet masyarakat dan korporasi global. Laporan terbaru dari Reuters mengungkapkan, bahwa konflik bersenjata dan blokade Selat Hormuz telah merugikan sektor bisnis di seluruh dunia sedikitnya USD25 miliar atau setara Rp441,1 triliun (dengan kurs Rp17,644 per USD).

Perang AS-Iran memaksa ratusan perusahaan multinasional mengambil tindakan darurat, mulai dari menaikkan harga produk, memotong produksi, melakukan efisiensi karyawan, hingga menyetop pembagian dividen kepada investor. Ekonomi Dunia kini bersiap menghadapi dampak lanjutan yang diprediksi jauh lebih mengerikan pada paruh kedua tahun ini.

Eropa Paling Berdarah-darah, Raksasa Dunia Mulai Tumbang

Berdasarkan analisis terhadap laporan keterbukaan informasi perusahaan di bursa saham AS, Eropa, dan Asia, sedikitnya 279 korporasi raksasa resmi menyatakan bahwa bisnis mereka terganggu akibat lonjakan harga bahan bakar dan kekacauan rantai pasokan imbas dari situasi di Timur Tengah.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Benua Eropa menjadi korban paling parah akibat krisis ini. Sebanyak 130 perusahaan Eropa terpaksa memotong proyeksi keuntungan mereka, disusul oleh 61 perusahaan di Asia dan 59 di AS. Kondisi ini dipicu oleh harga energi di Eropa yang memang sudah telanjur mahal sejak mereka memangkas impor gas dari Rusia beberapa tahun lalu.

Bahkan Eropa kini bisa kehabisan bahan bakar jet dalam beberapa minggu jika pasokan minyak terus terganggu oleh perang Iran. Peringatan itu diungkap kepala Badan Energi Internasional (IEA).

Bos Bank Dunia Peringatkan Dampak Ngeri Penutupan Selat Hormuz: Ekonomi Global Tak Pulih Instan



Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol memperingatkan konsekuensi global yang luas dari apa yang ia gambarkan sebagai “krisis energi terbesar yang pernah kita hadapi,” yang dipicu gangguan terhadap minyak, gas, dan pasokan penting lainnya yang mengalir melalui Selat Hormuz.

Kapal tanker yang membawa bahan bakar tidak dapat mencapai pelabuhan Eropa, sementara jalur alternatif yang bisa dilalui tetap terbatas, kata Birol. Menurut kepala badan tersebut, Eropa mungkin hanya memiliki persediaan bahan bakar jet selama "sekitar enam minggu", dan kecuali Selat Hormuz dibuka kembali, "kita akan segera mendengar kabar" tentang pembatalan penerbangan karena kekurangan bahan bakar.

Industri Penerbangan Jadi Korban Terbesar

Sektor transportasi udara menjadi lini bisnis yang paling menderita. Dari total kerugian global, industri penerbangan menyumbang angka kerugian terbesar, yaitu hampir USD15 miliar (sekitar Rp240 triliun) akibat meroketnya harga avtur.

Kondisi ini diperparah oleh efek domino pada produk konsumen harian. CFO Newell Brands, Mark Erceg mensimulasikan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar USD5, maka biaya operasional perusahaan otomatis membengkak USD5 juta.

Sementara itu, CEO McDonald's, Chris Kempczinski mengonfirmasi bahwa "tingginya harga bensin adalah akar masalah utama yang menekan daya beli konsumen saat ini."

Beberapa perusahaan pesimis menatap sisa tahun ini, dimana produsen elektronik, Whirlpool memangkas setengah dari target keuntungan tahunan dan membekukan dividen. CEO Whirlpool, Marc Bitzer menyebut situasi ini mirip dengan Krisis Finansial Global 2008.

"Konsumen kini menahan diri untuk membeli barang baru dan lebih memilih memperbaiki barang yang rusak," ujarnya.

Sedangkan Toyota memperingatkan potensi kerugian hingga USD4.3 miliar akibat disrupsi logistik global. Selanjutnya Procter & Gamble (P&G) memproyeksikan hantaman pada laba bersih mereka sebesar USD1 miliar.

Rakyat AS Tekor Rp660 Triliun untuk Bensin

Ironisnya dampak perang ini juga menghantam balik ke dalam negeri Amerika Serikat. Laporan terpisah dari Watson Institute, Brown University mengestimasi bahwa warga Amerika secara kolektif telah menghabiskan dana tambahan sebesar USD41,5 miliar (sekitar Rp664 triliun) untuk membeli bensin dan diesel sejak perang dimulai.

Angka tersebut setara dengan beban ekstra sebesar USD316 (Rp5 juta) per rumah tangga.

adalah dengan perusahaan memperkuat penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk melindungi arus kas dari fluktuasi kurs mata uang asing

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan sejumlah rekomendasi mitigasi risiko bagi industri terhadap dampak dari pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Adapun nilai tukar rupiah pada Senin (18/6) pagi bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp17.630 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.597 per dolar AS.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti saat dihubungi di Jakarta, Senin, mengatakan rekomendasi pertama bagi industri dalam memitigasi risiko ini adalah dengan perusahaan memperkuat penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk melindungi arus kas dari fluktuasi kurs mata uang asing.

Esther menilai hal ini karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara signifikan dapat menekan industri manufaktur, terutama industri yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

“Kondisi ini berimbas langsung pada pasar kerja melalui pembengkakan biaya produksi, kenaikan inflasi impor (imported inflation), ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta turunnya serapan tenaga kerja akibat terhambatnya ekspansi usaha,” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga merekomendasikan perusahaan atau industri untuk mulai mencari dan bermitra dengan pemasok lokal sebagai alternatif bahan baku impor, meskipun upaya ini diakui memiliki tantangan tersendiri.

“Rekomendasi selanjutnya adalah efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Pelaku usaha melakukan efisiensi (cost cutting) seperti merasionalisasi belanja modal (capex) dan mengoptimalkan modal kerja tanpa mengorbankan kualitas,” ujar Esther.

Selain itu, ia juga menyarankan dunia industri dan usaha untuk mencoba bertransaksi dengan menggunakan mata uang lokal Local Currency Settlement (LCS) terhadap pembayaran perdagangan internasional.

“Semakin banyak perusahaan yang mencoba melakukan pembayaran perdagangan internasional dengan mekanisme Local Currency Settlement atau LCS untuk mengurangi dominasi dan ketergantungan terhadap dolar AS,” kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026