Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, sebagai salah satu badan usaha yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax series, memastikan penetapan harga Pertamax series pada 10 Juni 2026 sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penetapan dan penyesuaian harga BBM non subsidi ini sejalan dengan informasi yang telah disampaikan pemerintah, yakni Pertamax series merupakan BBM non subsidi sehingga harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula yang berlaku.

Sementara itu, dia menegaskan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan pemerintah tidak ada perubahan harga.

“BBM non subsidi, seperti Pertamax series, merupakan produk yang harga jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi”, ujar Roberth dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, Roberth menjelaskan bahwa secara normal evaluasi harga BBM non subsidi dilakukan secara berkala.

Dia mengungkapkan pada prinsipnya, harga BBM non subsidi dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian.

"Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Di tengah kondisi dan dinamika global di mana harga minyak dunia beranjak naik akibat kondisi geopolitik, pemerintah senantiasa menjaga harga BBM non subsidi jenis Pertamax series agar selalu stabil tanpa mengalami kenaikan.

Penyesuaian harga yang dilakukan pada bulan Juni untuk BBM jenis Pertamax mempertimbangkan fluktuasi harga pasar internasional, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di dalam negeri.

Penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan saat ini, yaitu 50% dari selisih harga pasar, dan jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga Asean tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian.

“Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina, yaitu Pertamina Customer Solution 135, agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat,” tutup Roberth.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk Pertamax, berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian, sehingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga jual di dalam negeri.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Dalam kondisi ini, penyesuaian dengan harga keekonomiannya harus dilakukan.

Pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi di tengah gejolak pasar energi global.

Dengan meningkatnya harga minyak dunia, kata Anggia, BUMN pada akhirnya perlu melakukan penyesuaian.

"Dengan fluktuasi harga yang semakin dinamis, para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia, turun. Pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," jelasnya.

Anggia menekankan masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar subsidi tetap dipertahankan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dex Series dan lainnya mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga minyak mentah dunia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

ADA kebiasaan yang kerap muncul setiap kali harga BBM naik di Indonesia. Bukan hanya harga yang berubah, tetapi juga cara menjelaskannya kepada publik.

Ketika masyarakat mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan, pemerintah hampir selalu mengajak mereka menoleh ke luar pagar.

Harga BBM di negara lain disebut lebih mahal. Subsidi energi di negara lain disebut lebih kecil. Bahkan tidak jarang Indonesia digambarkan masih lebih beruntung dibanding banyak negara lain.

Seolah-olah keresahan masyarakat dapat berkurang hanya dengan melihat halaman tetangga.

Padahal, pagi hari di Indonesia dimulai dengan persoalan yang jauh lebih dekat daripada perbandingan antarnegara.

Jutaan komuter menyalakan motor, memeriksa sisa bahan bakar, lalu berangkat menuju tempat kerja.

Mereka tidak sedang memikirkan harga bensin di Singapura, Thailand, atau Filipina. Mereka sedang menghitung apakah penghasilan bulan ini masih cukup untuk menutup kebutuhan rumah tangga yang terus bertambah.

Karena itu, ketika harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau naik lebih dari 32 persen dalam satu kali penyesuaian, respons publik sebenarnya mudah dipahami.

Bagi pengguna kendaraan yang menghabiskan sekitar 40 liter per bulan, kenaikan tersebut berarti tambahan pengeluaran sekitar Rp 158.000 setiap bulan.

Untuk rumah tangga dengan dua kendaraan, beban tambahan dapat mendekati Rp 320.000 per bulan. Angka itu mungkin tampak kecil dalam tabel statistik, tetapi cukup besar dalam catatan pengeluaran keluarga kelas menengah dan pekerja komuter.

Yang menarik, perdebatan yang muncul setelahnya bukan hanya mengenai kenaikan harga itu sendiri. Perdebatan justru bergeser pada cara pemerintah menjelaskan kebijakan tersebut.

Di berbagai kesempatan, narasi yang muncul relatif seragam. Harga BBM Indonesia disebut masih lebih murah dibanding sejumlah negara lain.

Secara faktual, argumen tersebut mungkin tidak salah. Masalahnya, fakta yang benar tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif.

Dalam ekonomi perilaku terdapat pelajaran penting bahwa manusia tidak menilai kesejahteraannya melalui perbandingan yang jauh dan abstrak. Mereka menilainya melalui pengalaman yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Seorang pengemudi ojek daring di Bekasi tidak membandingkan pengeluarannya dengan warga Singapura.

Seorang pegawai yang setiap hari menempuh perjalanan dari Depok ke Jakarta tidak mengukur kemampuan ekonominya dengan harga bensin di Manila atau Bangkok.

Yang dibandingkan adalah kondisi dirinya hari ini dengan dirinya enam bulan lalu.

Apakah penghasilan bertambah? Apakah biaya hidup semakin berat? Apakah tabungan masih bisa disisihkan?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan persepsi publik.

Di sinilah kelemahan mendasar narasi perbandingan antarnegara. Ketika masyarakat sedang mengeluhkan meningkatnya biaya hidup, lalu yang disampaikan adalah bahwa negara lain membayar lebih mahal, pesan yang diterima sering kali berbeda dari yang dimaksudkan.

Alih-alih memperoleh penjelasan, masyarakat merasa sedang diminta bersyukur atas keadaan yang mereka anggap sudah cukup berat.

Akibatnya, komunikasi yang seharusnya menenangkan justru berpotensi memperlebar jarak emosional antara pemerintah dan publik.

Padahal, terdapat argumentasi yang jauh lebih kuat dan lebih jujur untuk menjelaskan kenaikan harga BBM.

Tekanan terhadap fiskal negara memang nyata. Kenaikan harga energi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta membengkaknya kebutuhan subsidi menciptakan ruang gerak yang semakin sempit bagi anggaran negara.

Persoalannya bukan sekadar harga BBM, melainkan bagaimana menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi yang lebih luas.

Argumen ini jauh lebih masuk akal dibanding sekadar mengatakan bahwa harga BBM Indonesia masih murah.

Masyarakat pada dasarnya mampu menerima kenyataan bahwa negara menghadapi keterbatasan fiskal. Yang sering kali sulit diterima adalah ketika kesulitan tersebut dijelaskan dengan cara yang terasa tidak menyentuh realitas kehidupan mereka.

Dalam psikologi komunikasi publik, pengakuan terhadap beban masyarakat sering kali lebih penting daripada penyampaian data statistik yang panjang.

Ketika pemerintah mengatakan bahwa kenaikan harga memang akan menambah pengeluaran rumah tangga, publik merasa pengalaman mereka diakui.

Ketika pemerintah menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah beban yang lebih besar di masa depan, masyarakat memperoleh konteks.

Sebaliknya, ketika yang muncul hanya perbandingan dengan negara lain, yang terdengar bukan penjelasan, melainkan pembelaan.

Bagi para pengambil kebijakan, ada satu pelajaran komunikasi yang layak direnungkan. Jika tujuan utamanya adalah meredakan keresahan publik, berhentilah menjadikan negara lain sebagai cermin utama.

Gunakan rumah tangga Indonesia sebagai titik berangkat narasi. Jelaskan berapa besar tekanan fiskal yang dihadapi negara. Jelaskan risiko jika subsidi terus membengkak.

Jelaskan ke mana penghematan anggaran akan dialihkan. Dan yang paling penting, jelaskan kapan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Publik jauh lebih mudah menerima pengorbanan apabila mengetahui tujuan akhirnya.

Pada akhirnya, bangsa yang percaya diri tidak selalu mencari pembenaran dengan melihat halaman tetangga.

Bangsa yang percaya diri berani berkaca pada halamannya sendiri, melihat persoalan yang ada dengan jujur, lalu menjelaskan kepada rakyat bagaimana persoalan itu akan diselesaikan.

Karena yang ingin didengar masyarakat bukanlah orang lain membayar lebih mahal. Yang ingin mereka dengar adalah negara memahami beban mereka, memiliki arah yang jelas, dan mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikorbankan hari ini akan kembali dalam bentuk kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.

TANGGAL 10 Juni 2026 menjadi hari yang berat bagi jutaan kepala rumah tangga Indonesia.

Hari itu, Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau kenaikan sebesar 32 persen sekaligus. Bukan sekadar angka statistik.

Bagi ibu rumah tangga di Makassar yang mengantar anak dengan sepeda motor, bagi pegawai swasta di Bandung yang pulang-pergi 40 kilometer setiap hari, atau bagi kurir online di Surabaya yang hidup dari ongkos kirim, kenaikan itu terasa seperti pukulan di tengah napas yang sudah tersengal.

Kenaikan BBM bukan terjadi dalam ruang hampa. Ia hadir bersamaan dengan rupiah yang merosot ke level Rp 18.171 per dolar AS menembus batas psikologis Rp 18.000 serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menggerus kepercayaan investor.

Bank Indonesia terpaksa menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen pada 9 Juni 2026 sebagai benteng terakhir stabilitas nilai tukar.

Dalam konteks inilah kita harus bicara jujur: kelompok yang paling telak menanggung beban triple-shock ini adalah kelas menengah Indonesia.

Kelas Menengah: Pilar yang Mulai Retak

Dalam teori ekonomi pembangunan, kelas menengah berfungsi sebagai stabilizer sekaligus engine of growth.

Mereka adalah konsumen utama yang menggerakkan permintaan domestik, pembayar pajak yang menyokong fiskal negara, dan sektor produktif yang menjadi tulang punggung UMKM.

Studi World Bank (2023) bahkan memperingatkan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap apabila mobilitas kelas menengah ke atas terus stagnan.

Namun data berbicara lebih keras dari teori. Berdasarkan data BPS yang diolah Mandiri Institute, jumlah kelas menengah Indonesia terus menyusut: dari 57,3 juta orang pada 2019, menjadi 47,2 juta pada 2024, lalu turun lagi menjadi 46,7 juta orang pada 2025.

Dalam proporsi, angka ini mencerminkan penurunan dari 21,5 persen populasi pada 2019 menjadi hanya 16,6 persen pada 2025.

Angka yang tampak kecil, tetapi bermakna sangat besar: jutaan manusia yang tadinya merasa aman secara ekonomi, kini masuk ke kelompok rentan.

Lebih mengkhawatirkan, kelompok 'menuju kelas menengah' atau aspiring middle class justru meningkat signifikan, mencapai sekitar 142 juta orang.

Mereka adalah kelas yang belum benar-benar aman, mudah terguncang oleh satu krisis, dan rentan turun kelas ketika tekanan ekonomi datang beruntun.

Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) 2026 menyebut fenomena ini sebagai middle class squeeze kelas menengah tidak sekadar menyusut, tetapi mengalami tekanan struktural dari segala arah.

Tiga Pukulan Sekaligus: Rupiah, BBM, dan Inflasi Tersembunyi

Yang membuat situasi ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya adalah sifatnya yang simultan.

Kelas menengah tidak hanya menghadapi satu masalah, melainkan tiga sekaligus dalam satu waktu yang sama.

Pertama, pelemahan rupiah berdampak langsung pada harga barang impor, dari komponen elektronik hingga bahan baku industri.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menegaskan bahwa pengguna Pertamax bukan hanya orang kaya mereka adalah kelas menengah rentan yang tidak mendapat akses BBM bersubsidi, tetapi juga tidak memiliki bantalan finansial yang memadai.

Simulasi sensitivitas asumsi makro APBN 2026 menunjukkan bahwa kegagalan mengendalikan nilai tukar rupiah berpotensi menambah belanja negara hingga Rp 91,5 triliun, yang ujungnya berimbas pada pengurangan ruang fiskal untuk perlindungan sosial.

Kedua, kenaikan harga BBM non-subsidi menciptakan efek domino. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, memperingatkan bahwa kenaikan biaya transportasi akibat BBM naik dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga kelas menengah hingga 15 hingga 20 persen.

Efek ini tidak berhenti di pompa bensin ia menjalar ke harga pangan, ongkos logistik, tarif ojek online, hingga biaya pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, ada inflasi tersembunyi yang tidak tertangkap sepenuhnya oleh angka resmi. BPS mencatat inflasi tahunan pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen angka yang terkesan moderat.

Namun inflasi 'yang dirasakan' oleh kelas menengah jauh lebih tinggi, karena menyentuh sektor-sektor yang mereka konsumsi paling besar: sekolah swasta, kos-kosan, cicilan kendaraan, premi asuransi, dan tagihan listrik.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut posisi kelas menengah 2026 sebagai fase rentan karena kenaikan biaya hidup berlangsung lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan rumah tangga untuk menyesuaikan diri.

Terjebak di Antara Dua Dunia

Ironi terbesar dari kondisi ini adalah posisi kelas menengah yang terjebak di antara dua dunia.

Mereka terlalu 'kaya' untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah, namun terlalu 'miskin' untuk membangun bantalan finansial yang kokoh.

Seperti yang diungkapkan anggota DPR RI Budi dalam rapat kerja Juni 2026: 'Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu.'

Data mendukung tesis ini. Rata-rata upah buruh Indonesia pada Agustus 2025 hanya tumbuh 1,94 persen secara tahunan berada di bawah laju inflasi kebutuhan dasar.

Survei KIMCI 2026 menemukan bahwa mayoritas kelas menengah yang pernah mengalami kondisi 'besar pasak daripada tiang', dan banyak yang belum bisa membeli rumah karena harga properti yang melonjak jauh di atas pertumbuhan pendapatan mereka.

Survei UOB ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2025 juga mengungkap bahwa 37 persen kelas menengah berpenghasilan Rp 6–10 juta per bulan mengurangi porsi untuk berinvestasi sebuah tanda bahwa masa depan sedang dikorbankan demi kebutuhan hari ini.

Kondisi psikologis pun tak kalah menekan. Kelas menengah hidup dalam tekanan ganda: secara finansial mereka terhimpit, namun secara sosial mereka dituntut untuk 'terlihat stabil'.

Mereka menabung bukan untuk ekspansi atau investasi jangka panjang, melainkan semata-mata untuk dana darurat sebuah indikator kuat bahwa kepercayaan diri ekonomi kelompok ini sedang runtuh.

Bappenas memproyeksikan Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 dengan syarat proporsi kelas menengah mencapai 70 persen dari populasi.

Faktanya, saat ini proporsi itu baru menyentuh 16,6 persen dan terus merosot. Jarak antara proyeksi dan realita ini adalah jarak antara mimpi dan bencana demografis.

Ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengingatkan: 'Jika tren ini berlanjut, dampaknya bukan hanya pada konsumsi rumah tangga dan basis pajak, tetapi juga pada stabilitas sosial dan cita-cita Indonesia menuju negara maju.'

Ketika kelas menengah melemah, konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang lebih dari 80 persen belanja rumah tangga nasional akan ikut terganggu.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 memang masih tercatat 5,61 persen, tetapi angka makro ini tidak lagi mencerminkan kesejahteraan yang dirasakan di tingkat rumah tangga.

Kebijakan yang Lebih dari Sekadar Angka

Sudah saatnya kelas menengah diperlakukan bukan sekadar sebagai variabel statistik atau objek kebijakan pajak, melainkan sebagai subjek pembangunan yang membutuhkan perlindungan nyata.

Kebijakan fiskal perlu dirancang dengan lebih sensitif terhadap kelompok ini: insentif pajak penghasilan untuk bracket menengah bawah, penguatan subsidi transportasi publik sebagai kompensasi kenaikan BBM, serta akselerasi program perumahan terjangkau yang realistis.

Yang tidak kalah penting adalah pergeseran cara membaca keberhasilan pembangunan. Selama ini ukuran keberhasilan bertumpu pada penurunan angka kemiskinan sebuah indikator yang melewatkan jutaan orang yang 'tidak miskin, tapi tidak aman'.

Kelas menengah yang terjepit adalah tentang mereka yang bekerja keras setiap hari, membayar pajak, menyekolahkan anak, dan bermimpi memiliki rumah, namun bermimpi itu sendiri kini terasa seperti kemewahan yang mereka tak mampu beli.

Di tengah rupiah yang melemah, BBM yang melonjak, dan IHSG yang anjlok, kelas menengah Indonesia tidak butuh simpati.

Mereka butuh kebijakan yang berpihak, perlindungan yang konkret, dan pengakuan bahwa mereka juga berhak atas rasa aman yang selama ini hanya menjadi janji kampanye.

"Kelas menengah merupakan kelompok yang merasa berkecukupan, cukup untuk menabung dan cukup untuk merencanakan masa depan. Turunnya jumlah penduduk kelas menengah mencerminkan tergerusnya rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa perubahan."

IDXChannel - Keputusan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax 92 menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas harga barang di tingkat konsumen. Meski bukan merupakan bahan bakar utama untuk angkutan logistik massal, lonjakan harga ini terjadi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang mengalami tekanan signifikan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, dalam situasi ekonomi yang normal, kenaikan ini mungkin hanya dianggap sebagai fluktuasi harga biasa. Namun, karena saat ini ekonomi kelas menengah sedang melemah, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu rantai kenaikan harga barang secara meluas.

Nailul menjelaskan soal pasar sering kali bereaksi secara psikologis terhadap setiap pengumuman kenaikan BBM. Hal ini menciptakan fenomena di mana pedagang menaikkan harga jual produk mereka dengan alasan biaya distribusi, meskipun armada pengangkut mereka sebenarnya menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite.

"Akan tetapi, ada efek expected inflation yang terjadi dari kenaikan harga Pertamax 92 di mana pedagang akan menaikkan harganya dan konsumen akan menerima harga yang lebih mahal," ujar Nailul kepada IDX Channel, Sabtu (13/6/2026).

Lebih lanjut, dia merincikan, beban tambahan ini akan dirasakan langsung oleh sektor angkutan khusus seperti transportasi daring, taksi, hingga jasa travel yang mayoritas mengonsumsi Pertamax. Konsumen sendiri berada dalam posisi sulit karena tidak memiliki kemampuan untuk mengecek apakah pengantaran barang yang mereka beli benar-benar menggunakan BBM non-subsidi atau tidak.

Tekanan terhadap kelas menengah ini juga diprediksi akan mengubah perilaku konsumsi bahan bakar secara drastis dalam waktu dekat. Demi menghemat pengeluaran, masyarakat kemungkinan besar akan berbondong-bondong beralih ke Pertalite, yang pada akhirnya dapat mengancam ketersediaan stok bahan bakar subsidi tersebut di lapangan.

"Kita prediksi akan banyak masyarakat yang migrasi ke Pertalite yang pada akhirnya stok Pertalite akan dibatasi dan memicu perlambatan konsumsi rumah tangga," ujar dia.

Nailul menyimpulkan, inflasi yang timbul dari ekspektasi masyarakat ini harus segera diwaspadai oleh pemerintah. Jika daya beli terus tergerus akibat kenaikan harga barang yang tidak terkendali, pertumbuhan ekonomi nasional di sektor konsumsi rumah tangga dipastikan akan melambat secara signifikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan harga Pertamax diharapkan berdampak terbatas mengingat BBM tersebut merupakan jenis nonsubsidi. Dia menilai, Pertamax selama ini tidak bersinggungan langsung dengan sektor logistik.

Oleh karena itu, perubahan harga ini diyakini tidak akan memicu efek domino terhadap lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasar.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang," ujar Purbaya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 terjadi secara mendadak. Kenaikan juga terbilang tinggi sekitar 32 persen.

Mencermati hal tersebut, Center of Economic and Law Studies (Celios) menekankan beberapa hal krusial terkait dampaknya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dinilai tidak hanya akan mengubah persepsi masyarakat bahwa inflasi segera terjadi, tetapi turut membuat masyarakat di level kelas menengah-bawah mau tak mau tertekan tingkat pengeluarannya lantaran harus mengeluarkan dana lebih, jika tetap bertahan menggunakan BBM RON 92.

Dia menegaskan, pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan yang terdiri dari pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek online (ojol), hingga jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya.

"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah.” ujar dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Seturut itu, dia mewanti-wanti soal kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen ke masyarakat bakal berdampak pada merosotnya daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan.

Selain itu, kata dia, juga bakal berpengaruh pada transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal ke-3, meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite.

"Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga. Pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU," kata dia.

Senanda, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian harga biasa, ini membuktikan ruang fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian menyempit.

“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” ujar Bhima.

Selain ruang fiskal yang menyempit, Bhima menyebut masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8 persen sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat.

(Dhera Arizona)

Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup

Samarinda (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Kalimantan Timur (Kaltim) Khairil Anwar mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi momentum bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup mereka agar tetap adaptif di tengah situasi ekonomi saat ini.

"Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup," kata Khairil Anwar di Samarinda, Jumat.

Dia menilai pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dalam kebijakan ini karena keterbatasan ruang fiskal serta posisi Indonesia yang bukan lagi merupakan negara eksportir minyak.

Khairil mengamati meskipun kenaikan Pertamax (RON 92) ini terjadi secara signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, masyarakat serta pelaku dunia usaha dinilai jauh lebih siap menghadapi tekanan ekonomi.

Menurutnya, kesiapan tersebut terjadi karena publik telah belajar dari rentetan krisis masa lalu, seperti pada tahun 2008, 2015, hingga masa pandemi COVID-19, dimana para pengusaha kini sudah memahami cara melindungi nilai perusahaan mereka.

"Konsumen kelas menengah juga mestinya telah mengantisipasi kondisi ini sejak beberapa bulan sebelumnya melalui peralihan ke mobil yang lebih irit serta penerapan gaya hidup hemat atau frugal living," kata Khairil.

Khairil menjelaskan dampak kenaikan harga Pertamax ini lebih menyasar mobilitas pribadi, berbeda dengan kenaikan solar yang memicu lonjakan harga barang akibat pengaruhnya pada sektor logistik nasional.

Sebagai solusi, ia merekomendasikan pemerintah segera menyalurkan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, serta yang tak kalah penting ialah menggencarkan edukasi teknis bersama bengkel kompeten mengenai cara mereduksi biaya operasional kendaraan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebut salah satu risiko yang kerap terlewat dari kenaikan harga BBM yaitu ekspektasi inflasi.

Menurut dia, dalam banyak kasus, perilaku pelaku usaha dan konsumen dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap arah harga ke depan.

“Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras,” ujar dia.

Dia berpendapat Bank Indonesia (BI) perlu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali tanpa melakukan pengetatan yang berlebihan. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan dikomunikasikan dengan baik agar tidak memicu kepanikan pasar.

Pasalnya, ia mengatakan kenaikan harga BBM berpeluang meningkatkan biaya logistik, distribusi, dan transportasi, yang kemudian merambat ke harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok.

Pada titik ini, kata Yusuf, kelompok berpendapatan rendah, termasuk yang tidak menggunakan BBM nonsubsidi, justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang sehari-hari.

“Fokus kebijakan seharusnya bukan melindungi pembeli BBM, melainkan melindungi rumah tangga yang terkena dampak inflasi dari kenaikan biaya tersebut,” katanya menambahkan.

Menurut Yusuf, instrumen yang paling efisien adalah bantuan tunai yang benar-benar tepat sasaran kepada kelompok desil terbawah, karena bantuan yang diterima akan kembali menjadi konsumsi.

Dampaknya disebut bukan hanya menjaga daya beli masyarakat rentan, tetapi juga membantu menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menggarisbawahi, kualitas data penerima bantuan menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurut dia, ketepatan sasaran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Selain bantuan tunai, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian besar pada sisi pasokan, terutama pangan.

Bagi kelompok berpendapatan rendah, porsi pengeluaran untuk pangan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran energi. Artinya, stabilisasi harga pangan sering kali lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan mereka dibandingkan intervensi pada harga BBM itu sendiri.

“Kelancaran rantai pasok, ketersediaan stok, dan pengendalian harga komoditas utama harus menjadi prioritas. Pada saat yang sama, biaya transportasi dan distribusi juga perlu dijaga agar tidak melonjak tajam karena merupakan jalur utama rambatan kenaikan biaya ke harga konsumen,” katanya.

Maka dari itu, Yusuf menilai respons yang paling ideal terhadap kenaikan harga BBM bukan hanya satu kebijakan tunggal.

Bantuan tunai yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, pengendalian biaya logistik, dan koordinasi kebijakan yang mampu menjaga ekspektasi inflasi perlu dilakukan secara beriringan.

“Dengan seluruhnya tetap dibiayai dari penghematan subsidi agar reformasi fiskal tetap memiliki manfaat yang nyata,” ujar dia.

Sebagai catatan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Fenomena migrasi ini biasanya dipicu oleh melebarnya selisih harga

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar FEB Unair Rahma Gafmi mengingatkan, pemerintah perlu mengantisipasi risiko fiskal akibat migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen yang berpotensi meningkatkan beban kompensasi energi dalam APBN.

“Perpindahan konsumsi dari Pertamax (BBM nonsubsidi) ke Pertalite (BBM kompensasi) merupakan salah satu risiko fiskal terbesar bagi APBN. Fenomena migrasi ini biasanya dipicu oleh melebarnya selisih harga (price gap) antara kedua jenis BBM tersebut,” kata Rahma saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan risiko tersebut muncul karena Pertalite menggunakan skema kompensasi, sehingga pemerintah harus menanggung selisih antara Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan dengan harga keekonomian yang dipengaruhi harga minyak mentah dunia (ICP) dan nilai tukar rupiah.

“Efek domino terhadap kuota, migrasi konsumsi membuat volume penyaluran Pertalite berpotensi jebol melebihi kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas. Jika volume over-quota, maka beban bayar kompensasi di akhir tahun anggaran akan membengkak drastis,” kata Rahma.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan bantalan anggaran yang fleksibel untuk mengantisipasi lonjakan pembayaran kompensasi energi apabila realisasi penyaluran Pertalite melampaui target.

Ia menyarankan pemerintah untuk menyiapkan berbagai opsi fiskal, termasuk pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), apabila pembayaran kompensasi kepada Pertamina melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Selain itu, imbuh dia, Kementerian Keuangan bersama BPK dan BPKP perlu mempercepat proses audit dan verifikasi data penyaluran BBM yang menjadi dasar pembayaran kompensasi agar pencairan dana tidak menumpuk pada akhir tahun.

Rahma juga menilai, penyesuaian harga Pertamax secara berkala dengan besaran yang moderat dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi risiko migrasi konsumsi.

Langkah tersebut dinilai dapat menjaga agar selisih harga antara Pertamax dan Pertalite tidak terlalu lebar sehingga tidak memicu perpindahan konsumen dalam jumlah besar.

Meski demikian, menurut Rahma, langkah yang paling mendesak yaitu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 guna memperjelas kelompok kendaraan yang berhak dan tidak berhak mengonsumsi Pertalite.

Sebab, tanpa dasar hukum yang kuat, aparat di lapangan atau operator SPBU tidak memiliki wewenang untuk menolak kendaraan yang tidak berhak membeli Pertalite.

“Tanpa adanya kejelasan hukum mengenai siapa yang berhak dan siapa yang dilarang, instrumen digital seperti MyPertamina hanya akan berfungsi sebagai alat pencatatan volume (tracking), bukan sebagai alat pembatasan (controlling),” jelas dia.

Setelah revisi beleid tersebut diterbitkan, imbuh Rahma, BPH Migas perlu segera menyusun petunjuk teknis yang mengatur tata cara pengawasan, pemberian sanksi bagi SPBU yang melanggar, serta mekanisme kuota harian per kendaraan yang terintegrasi.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem MyPertamina dengan database Korlantas Polri. Dengan sistem tersebut, kapasitas mesin kendaraan diharapkan dapat teridentifikasi secara otomatis saat nomor polisi atau QR code dipindai di SPBU sehingga kelayakan pembelian Pertalite dapat diverifikasi secara langsung.

Menurut Rahma, aspek teknis di lapangan juga perlu mendapat perhatian karena implementasi pembatasan pembelian BBM berpotensi memicu kemacetan di SPBU maupun gesekan antara konsumen dan petugas. Oleh karena itu, SPBU juga perlu menyiapkan jalur antrean yang terpisah antara kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi atau kompensasi dan pengguna BBM nonsubsidi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengimbau pemerintah untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi tetap tepat sasaran usai harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, Pertamax, mengalami kenaikan.

Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM subsidi seperti Pertalite.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM subsidi.

“Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” kata Wijayanto.

Selain BBM, lanjut Wijayanto, pemerintah juga perlu menjaga agar subsidi listrik dan LPG tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Akses terhadap layanan BPJS Kesehatan juga perlu dipastikan tetap mudah dijangkau.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan terkait cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) agar tidak mengalami kenaikan yang dapat menambah beban rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan berbagai bahan pokok lainnya dengan harga yang tetap terjangkau.

Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki bantalan dalam menghadapi tekanan biaya hidup.

“Jika hal-hal tersebut tidak hadir, dikhawatirkan inflasi akan meroket, masyarakat kesulitan hidup dan berpotensi menimbulkan kaos,” tuturnya.

Mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026