Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Purbaya mengaku bahwa salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah laporan terkait pendanaan dan pemberian bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatra.

Usai pertemuan, Purbaya menyampaikan bahwa Presiden mengecek sejumlah informasi terkait kesiapan anggaran.

“Ada informasi yang dicek beliau ke saya dan saya beri informasinya saya pikir udah baik,” ujar Purbaya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas soal bantuan, Purbaya membenarkannya. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bentuk bantuan dan ketersediaan dana, Purbaya menegaskan anggaran telah tersedia.

“[Presiden bertanya] dananya ada gak? [saya jawab] ada. Begitu aja,” ujarnya.

Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana untuk tahun depan sebesar Rp60 triliun.

“Tahun depan Rp60 triliun kan sudah kita sisir,” katanya.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana cadangan tahun ini sebesar Rp1,3 triliun. Di luar itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

“Tahun ini kan BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun, dia udah ngajuin Rp1,6 triliun masih ada Rp1,3 triliun, jadi gak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana,” ujar Purbaya.

Menurutnya, hingga kini dana cadangan BNPB sebesar Rp1,3 triliun tersebut belum sepenuhnya digunakan sehingga belum ada permintaan pencairan tambahan.

“Yang Rp1,3 triliun masih kita tunggu belum, yang 1,6 triliun sudah masuk. Jadi kayanya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum abis,” jelasnya.

Purbaya menegaskan pemerintah siap mencairkan dana begitu ada pengajuan resmi dari BNPB.

“Jadi kita sih nunggu begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap uangnya di bank,” katanya.

Terkait arahan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan kebutuhan tambahan dana bantuan, Purbaya menyebut tidak ada permintaan tambahan karena anggaran dinilai sudah mencukupi.

Termasuk bendahara negara itu menambahkan, arahan Presiden hanya sebatas pengecekan kesiapan pendanaan.

“Cek beberapa hal, saya bilang sudah ada cukup. Hanya gitu aja,” tandas Purbaya.