REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan darurat bencana sebesar Rp 53–Rp 60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat bencana.

“Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53–Rp 60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), seperti dalam siaran pers.

Dana sebesar Rp 53– Rp 60 triliun tersebut dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Ada dana siap pakai. Dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,” jelas Prasetyo.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk proses pemulihan pascabencana. “Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya, ada alokasi dari APBN tersendiri,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian APBN. Mekanisme perubahan anggaran telah diatur sedemikian rupa. Apabila diperlukan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran.

“Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme, di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya jika terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tutupnya.

Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.153,6 triliun dengan defisit sebesar 2,68 persen produk domestik bruto (PDB).

APBN 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengalihkan anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sebesar Rp 140 miliar guna penanganan bencana.

Meski demikian, Iftitah menyebutkan besaran anggaran tersebut masih berpotensi berubah karena masih menunggu persetujuan dan arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo serta mekanisme teknis dari Kemenkeu.

“Kami atas izin Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementrans sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden. Pada prinsipnya, Bapak Presiden menerima permohonan pengalihan anggaran tersebut,” ujar Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Ia menjelaskan, anggaran yang direncanakan dialihkan merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Oleh karena itu, diskresi terkait pengalihan anggaran tersebut berada di tangan Presiden.

Sambil menunggu arahan Presiden, Iftitah mengatakan pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan Kemenkeu terkait rencana pengalihan anggaran tersebut. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pak Sekjen Kementrans, Edy Gunawan, langsung berkomunikasi dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Heru Pambudi,” katanya.

Iftitah menuturkan, anggaran tersebut rencananya akan dialihkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Terkait sejumlah kawasan transmigrasi di Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor, Iftitah mengatakan pihaknya belum memperoleh arahan untuk melakukan relokasi transmigran.

Ia menegaskan, relokasi merupakan kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Meski demikian, Kementrans memastikan akan melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi yang terdampak bencana. “Fokus kami saat ini adalah melakukan revitalisasi di beberapa kawasan transmigrasi yang terdampak bencana,” ujar Iftitah.

Sementara itu, BNPB mencatat hingga Selasa (23/12/2025), bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera tersebut mengakibatkan 1.112 orang meninggal dunia, 176 orang dinyatakan hilang, sekitar tujuh ribu orang mengalami luka-luka, dan sebanyak 498.447 orang masih mengungsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Purbaya mengaku bahwa salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah laporan terkait pendanaan dan pemberian bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatra.

Usai pertemuan, Purbaya menyampaikan bahwa Presiden mengecek sejumlah informasi terkait kesiapan anggaran.

“Ada informasi yang dicek beliau ke saya dan saya beri informasinya saya pikir udah baik,” ujar Purbaya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas soal bantuan, Purbaya membenarkannya. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bentuk bantuan dan ketersediaan dana, Purbaya menegaskan anggaran telah tersedia.

“[Presiden bertanya] dananya ada gak? [saya jawab] ada. Begitu aja,” ujarnya.

Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana untuk tahun depan sebesar Rp60 triliun.

“Tahun depan Rp60 triliun kan sudah kita sisir,” katanya.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana cadangan tahun ini sebesar Rp1,3 triliun. Di luar itu, BNPB juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

“Tahun ini kan BNPB punya cadangan sampai Rp1,3 triliun, dia udah ngajuin Rp1,6 triliun masih ada Rp1,3 triliun, jadi gak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana,” ujar Purbaya.

Menurutnya, hingga kini dana cadangan BNPB sebesar Rp1,3 triliun tersebut belum sepenuhnya digunakan sehingga belum ada permintaan pencairan tambahan.

“Yang Rp1,3 triliun masih kita tunggu belum, yang 1,6 triliun sudah masuk. Jadi kayanya mereka masih punya uang juga kan sebelumnya berapa ratus miliar, mungkin belum abis,” jelasnya.

Purbaya menegaskan pemerintah siap mencairkan dana begitu ada pengajuan resmi dari BNPB.

“Jadi kita sih nunggu begitu ada pengajuan kami langsung cairkan. Pemerintah siap uangnya di bank,” katanya.

Terkait arahan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan kebutuhan tambahan dana bantuan, Purbaya menyebut tidak ada permintaan tambahan karena anggaran dinilai sudah mencukupi.

Termasuk bendahara negara itu menambahkan, arahan Presiden hanya sebatas pengecekan kesiapan pendanaan.

“Cek beberapa hal, saya bilang sudah ada cukup. Hanya gitu aja,” tandas Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut ia, penanganan bencana justru memberikan efek yang cenderung netral hingga positif, meski menimbulkan kerugian di daerah yang terdampak.

"Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Purbaya menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam pembangunan kembali pascabencana, kata Purbaya, ada uang tambahan yang dibelanjakan di setiap daerah, sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu negatif.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.

"Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan," jelasnya.

Purbaya juga memastikan bahwa anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak telah tersedia.

Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan.

BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang masih dapat digunakan.

"Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program," kata Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025