Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai video viral yang beredar terkait program baru pemberian dana hibah.

Melalui akun resmi Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu menyebutkan saat ini terdapat video mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan program baru bantuan dana hibah dari pemerintah resmi dibuka.

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga mengajak pengguna media sosial TikTok untuk mendaftar melalui akun yang menyebarkan video. "[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake," demikian penjelasan Kemenkeu pada Senin (29/6/2026).

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Dalam unggahan @ppid.kemenkeu, terlihat tangkapan layar dari video hoaks deep fake yang disebarkan oleh akun TikTok WA 0853-8551-5066 menampilkan wajah Menkeu Purbaya. Terdapat label "HOAKS" yang diberikan Kemenkeu pada tangkapan layar video tersebut.

Selain itu, disertai dengan naskah "Program baru dari pemerintah sudah resmi terbuka. Untuk pengguna TikTok silakan daftar melalui akun ini. Tulis nama dan asal darimana. Nanti Napetui kami data berkas anda. Ayo mendaftar sekarang!".

Kemenkeu pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video hoaks deep fake mengenai program baru bantuan dana hibah dan ajakan mendaftar.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Saat ini, cukup banyak video hoaks deep fake yang menggunakan wajah Menkeu Purbaya beredar di tengah masyarakat. Sebelumnya, Kemenkeu juga telah mengingatkan masyarakat akan beredarnya video hoaks terkait pencarian 700 orang penerima bantuan dan pernyataan Purbaya yang akan membongkar kerugian perusahaan BUMN, seperti PLN, Garuda Indonesia, hingga Pertamina.

Bisnis.com, GARUT- Serangan hama tikus dilaporkan melanda areal persawahan di 17 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Meski persebarannya cukup luas, Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut memastikan kondisi serangan masih tergolong ringan dan belum menyebabkan puso atau gagal panen pada lahan pertanian yang terdampak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian Dispertan Garut Susi Suhartianti mengatakan, serangan hama tikus menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menurunkan produktivitas padi apabila tidak segera dikendalikan.

“Yang terserang ada di 17 kecamatan dengan kondisi ringan dan tidak menyebabkan puso,” kata Susi, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, Dispertan bersama petani dan petugas lapangan terus melakukan pengendalian secara rutin untuk mencegah penyebaran serangan ke areal yang lebih luas.

Langkah tersebut dilakukan melalui gerakan pengendalian di tingkat kelompok tani, pemberian pestisida, bantuan belerang, hingga penggunaan alat emposan untuk membasmi tikus di sarangnya.

Ia menjelaskan, bantuan sarana pengendalian yang diberikan pemerintah masih terbatas sehingga pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan dari lapangan.

Petani Bisa Minta Dukungan Kemana?

Petani yang membutuhkan dukungan sarana pengendalian dapat mengajukan permohonan melalui petugas penyuluh pertanian setempat.

“Pengendalian hama secara gerakan pengendalian rutin dilakukan oleh para petani bersama dengan petugas di lapangan,” ujarnya.

Data Dispertan menunjukkan, luas serangan hama tikus mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir. Pada Mei 2026, serangan tercatat melanda sekitar 120 hektare lahan pertanian.

Sementara pada Juni 2026, luas serangan menurun menjadi sekitar 90 hektare atau turun sekitar 25%.

Penurunan tersebut dinilai menunjukkan efektivitas pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, Dispertan mengakui masih ditemukan kemunculan serangan baru di sejumlah wilayah meskipun skalanya relatif kecil.

Susi menambahkan, keberhasilan pengendalian hama tikus sangat bergantung pada keterlibatan petani secara serentak dalam satu hamparan lahan.

Karena itu, pihaknya terus mendorong petani untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pengendalian bersama guna menekan perkembangan populasi tikus.

“Adanya penurunan serangan sekitar 25%, namun di tempat lain masih ada serangan lagi, hanya kenaikannya tidak tinggi,” katanya.

Surabaya (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk dua bulan alokasi kepada 181.442 penerima bantuan pangan (PBP) di Kabupaten Sidoarjo.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra dalam keterangannya di Surabaya, Minggu mengatakan bantuan pangan yang disalurkan tersebut merupakan alokasi bulan Maret dan Februari 2026.

"Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan di Kabupaten Sidoarjo mencapai 3.268 ton beras dan 725 ribu liter minyak goreng," katanya.

Penyaluran bantuan berlangsung selama 10 hari dengan melibatkan berbagai pihak guna memastikan bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

"Distribusi bantuan telah dilakukan melalui titik-titik pembagian sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait," kata dia.

Ia mengatakan, program bantuan pangan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat.

"Untuk Kabupaten Sidoarjo, kami telah menyiapkan seluruh kebutuhan beras dan minyak goreng sesuai kuantum yang ditetapkan, serta memastikan kualitas komoditas yang disalurkan dalam kondisi baik dan layak konsumsi," tutur dia.

Pelaksanaan penugasan ini dilaksanakan melalui sinergi yang erat antara Perum Bulog, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, aparat kewilayahan, serta unsur Forkopimda.

"Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan pangan pemerintah dapat tersalurkan secara efektif, tertib, aman, dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat penerima manfaat," tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa penyaluran sapi kurban oleh Presiden melalui Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun.

Juri mengatakan bahwa sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga, khususnya yang membutuhkan, dapat ikut merayakan Iduladha dan menikmati daging kurban.

“Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama,” ujar Juri dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/5/2026).

Tahun ini, Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026. Anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar Rp100 miliar yang berasal dari APBN berupa Banmaspres.

Menurut Juri, penggunaan Banmaspres merupakan hal yang lazim dan telah menjadi praktik pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah menurutnya ingin kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui momentum keagamaan yang memiliki nilai sosial tinggi seperti Iduladha.

Juri juga menambahkan bahwa secara personal, Presiden Prabowo tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi menggunakan dana sendiri. Hewan kurban pribadi Presiden tersebut juga disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

Pada tahun sebelumnya, Presiden Prabowo pun menyalurkan sebanyak 985 sapi kurban melalui Banmaspres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sekitar Rp 67 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 pada Selasa (19/5/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai tidak ada pemangkasan anggaran MBG pada tahun ini. Menurut dia, sejak awal kebutuhan anggaran untuk program MBG adalah sebesar Rp 268 triliun, bukan Rp 335 triliun.

"APBN BGN 2026 sebesar Rp 268 triliun. Rp 67 triliun adalah dana cadangan," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (20/5/2026).

Mengutip keterangan dalam situs BGN, dana Rp 335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Sebanyak 93 perssn dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam program MBG.

“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp 335 triliun itu tidak benar," kata Dadan dalam keterangan tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dari Rp 249 triliun sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku. Sementara itu, sebanyak 20 persen digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menilai produk hasil pengolahan sampah seperti genteng dan paving block memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam program perbaikan rumah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau fasilitas pengelolaan sampah modern TPST BLE di Desa Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2028).

Menurutnya, genteng hasil daur ulang terbukti cukup efektif dan memiliki harga yang relatif terjangkau, sehingga berpeluang masuk dalam skema bantuan pemerintah untuk renovasi rumah.

“Gentengnya lumayan efektif, harganya cukup murah. Mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah mengalokasikan sekitar Rp20 juta untuk perbaikan satu unit rumah.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4 hingga Rp5 juta dapat dialokasikan khusus untuk kebutuhan genteng berbahan daur ulang.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan rencana pemerintah untuk secara bertahap mengurangi penggunaan atap berbahan seng yang mudah berkarat. Selain dinilai kurang sehat bagi penghuni, material tersebut juga dianggap kurang estetis.

“Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat itu. Ujungnya tidak sehat untuk yang huni, dan pandangan juga tidak bagus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala negara menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata nasional.

“Kita akan kembalikan Indonesia jadi benar-benar indah. Pariwisata bagus dan kita juga nyaman tinggalnya,” pungkasnya.

Pemanfaatan produk daur ulang dari fasilitas seperti TPST BLE di Banyumas diharapkan tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

IDXChannel - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI). Kebijakan ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mengakui nilai ekonomi dari karya intelektual.

Dalam skema tersebut, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan kredit perbankan. Langkah ini menjadi terobosan, mengingat sebelumnya aset KI belum dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

“Dulu sertifikat kekayaan intelektual kita belum bisa dijaminkan ke bank sebagai pinjaman. Sekarang sudah bisa, meskipun belum menjadi jaminan utama, tetapi dapat digunakan sebagai pendukung,” ujar Teuku dalam acara Halal bi Halal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pasific B57+ di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp10 triliun pada 2026. Program ini menyasar pelaku usaha kreatif berbasis inovasi agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal.

Setiap wirausaha dalam sektor ini nantinya dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp500 juta. Plafon tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing.

Teuku menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong sistem pembiayaan yang lebih inklusif di sektor ekonomi kreatif. Pemerintah pun optimistis langkah ini akan mempercepat pertumbuhan industri kreatif dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik terus memperkuat konsolidasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mengingat karakter data yang dinamis dan perlu terus disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data tersebut mencakup sistem pemeringkatan desil yang terbagi dalam beberapa tingkatan.

“Memang data ini dinamis, kita sesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Ada satu hal yang perlu disampaikan bahwa Desil itu ada yang untuk tingkat nasional, ada pendesilan tingkat regional, dan ada tingkat kabupaten/kota,” kata Gus Ipul usai konsolidasi bersama Kepala BPS di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026) malam.

Dia menjelaskan, pemahaman terhadap perbedaan level desil nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci agar program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran, khususnya di daerah.

“Untuk itu, ini perlu dipahami oleh kita semuanya khususnya untuk daerah, supaya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah itu bisa lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Dalam upaya menghadirkan data yang semakin presisi, Kemensos tidak hanya berkoordinasi dengan BPS, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran.

“Mulai banyak daerah-daerah yang menyadari betapa pentingnya data-data dari daerah itu untuk bisa dikonsolidasikan dengan BPS. Ini tentu menjadi satu langkah-langkah yang lebih konkret dalam menghadirkan data yang lebih akurat,” ungkapnya.

Gus Ipul juga mengapresiasi percepatan proses pemutakhiran DTSEN pada kuartal II/2026. Jika sebelumnya data biasanya diserahkan pada tanggal 20, kini dapat dipercepat menjadi tanggal 10.

“Sebelumnya, biasanya BPS menyerahkan tanggal 20, kini alhamdulillah terima kasih Ibu Kepala BPS, bisa menyerahkan di tanggal 10, awal penyaluran setiap triwulannya. Ini saya berterima kasih, karena dengan begitu penyaluran bisa kita lakukan lebih cepat,” kata Gus Ipul.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan percepatan tersebut dimungkinkan berkat sinergi yang lebih erat antara BPS, Kemensos, dan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi artinya kolaborasi dengan Pak Mensos adalah ground check yang lebih cepat, kemudian dengan Dukcapil, proses rekonsiliasi dengan Dukcapil juga lebih cepat dan lebih tanggap, sehingga kita bisa mempercepat proses pemutakhirannya,” kata Amalia.

Lebih lanjut, Amalia menerangkan bahwa perbedaan level desil terjadi karena metode pemeringkatan yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Artinya dalam satu provinsi diurutkan di provinsi itu saja. Sehingga kalau orang yang secara nasional, dia adalah misalnya desil 6, kalau dia di dalam kota yang kaya banget, kalau secara nasional desil 6, di daerah yang kaya banget, semua kaya, bisa saja dia desilnya 4 atau 3,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah pusat diharapkan menggunakan acuan desil nasional dalam program berbasis APBN, sementara pemerintah daerah dapat menggunakan desil tingkat provinsi dalam menentukan intervensi berbasis APBD.

“Kemudian menentukan desil mana yang layak diintervensi oleh APBD adalah kebijakan masing-masing daerah,” kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu alasan 74,1% masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini berdasarkan hasil temuan survei oleh Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari lebih dulu memaparkan bahwa sebanyak 74,1% puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 24,1,% tidak puas.

Sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebanyak 74,9% dan 23,5% merasa tidak puas.

Masrudi menjelaskan untuk alasan kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran (74,1%) salah satunya karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi kalau kita perhatikan jadi alasan publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap Makan Bergizi Gratis," jelasnya dalam siaran langsung di akun YouTube Survei Poltracking, Senin (13/4/2026).

Alasan lainnya adalah bantuan pemerintah tepat sasaran sebanyak 13,8%; kepemimpinan tegas dan berwibawa sebanyak 10,2%; ekonomi yang stabil 7,8%; kinerja yang terbukti 7,0%; jaminan layanan kesehatan sebanyak 5,9%; hingga harga BBM stabil 2,2%.

Selain itu, Masduri juga memaparkan bahwa sebanyak 75,1% publik percaya terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 21,2% tidak percaya.

"Ini tentu menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah karena di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap berbagai aspek, baik di ekonomi ataupun aspek-aspek lain yang secara langsung merupakan konsekuensi dari ketegangan politik global yang terjadi. Tapi kita melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup tinggi di 75,1%," ucapnya.

Di sisi lain, Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro menjelaskan metodologi yang digunakan yaitu populasi survei yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.

"Metode sampel kita itu menggunakan metode multistage randomsampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,9% dengan tingkat pekerjaan 95%," ucapnya di kesempatan yang sama.

Pengumumpulan informasi menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih pada tanggal 2-8 Maret 2026. Tim surveyor merupakan mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan dari tim pusat.

Populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan provinsi untuk selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing provinsi. Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat desa/kelurahan dengan jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden.

Dari masing-masing kelurahan/desa terpilih, didaftarkan populasi RT yang ada untuk dipilih lima RT secara acak. Dari masing-masing RT terpilih, dipilih secara random dua KK. Kemudian dari setiap KK terpilih didaftarkan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih untuk kemudian dipilih secara random satu orang laki-laki/perempuan yang akan diwawancarai.

"Sementara validasi datanya yaitu membandingkan data demografi yang disurvei dengan data khusus BPS tahun 2020," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Poltracking Indonesia mengungkapkan sebanyak 75,1% masyarakat Indonesia percaya terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari mengatakan kepercayaan tersebut menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah karena di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap berbagai aspek baik di ekonomi ataupun aspek-aspek lainnya.

"Dari temuan Survei Poltracking Indonesia berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau kita perhatikan dari angka ini, jadi 75,1% publik di Indonesia percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya dalam siaran langsung di akun YouTube Survei Poltracking, Senin (13/4/2026).

Dari data yang dipaparkan, 10,3% masyarakat sangat percaya dan 64,8% cukup percaya. Sedangkan 17,5% kurang percaya dan 3,7% sangat tidak percaya sehingga total 21,2% masyarakat tidak percaya.

Masduri melanjutkan dari variabel kepuasan, sebanyak 74,9% puas terhadap kinerja Prabowo dengan rincian 9,0% sangat luas dan 65,9% cukup puas. Di sisi lain, total masyarakat yang tidak puas sebanyak 23,5% dengan rincian 21,3% kurang puas dan 2,2% sangat tidak puas. Selain itu, untuk tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebanyak 74,1%

Dalam survei tersebut, Program MBG menjadi alasan utama kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dengan nilai 23,0%. Meskipun program ini mendapatkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya.

"Jadi kalau kita perhatikan jadi alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis," jelasnya.

Dari data yang dipaparkan, alasan lainnya adalah bantuan pemerintah tepat sasaran sebanyak 13,8%; kepemimpinan tegas dan berwibawa sebanyak 10,2%; sampai jaminan layanan kesehatan sebanyak 5,9%.

Di sisi lain, Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro menjelaskan metodologi yang digunakan gunakan yaitu populasi survei yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan provinsi untuk selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing provinsi. Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat desa/keseluruhan dengan jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden.

Dari masing-masing kelurahan/desa terpilih, didaftarkan populasi RT yang ada untuk dipilih lima RT secara acak. Dari masing-masing RT terpilih, dipilih secara random dua KK. Kemudian dari setiap KK terpilih didaftarkan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih untuk kemudian dipilih secara random satu orang laki-laki/perempuan yang akan diwawancarai.

"Metode sampel kita itu menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,9% dengan tingkat pekerjaan 95%," ucapnya di kesempatan yang sama.

Pengumumpulan informasi menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih pada tanggal 2-8 Maret 2026. Tim surveyor merupakan mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan dari tim pusat.

"Sementara validasi datanya yaitu membandingkan data demografi yang disurvei dengan data khusus BPS tahun 2020," ucapnya.

Bisnis.com, INDRAMAYU -Perum BulogCabang Indramayu menyalurkan bantuan kepada314.129 penerima bantuan pangan (PBP) untuk alokasi Februari–Maret 2026.

Volume bantuan yang disiapkan mencapai 6.282 ton beras dan minyak goreng 1.256.516 liter untuk seluruh penerima bantuan di wilayah Kabupaten Indramayu.

Pimpinan Cabang Bulog Indramayu Sri Wahyuni mengatakan setiap penerima memperoleh beras sebanyak 20 kilogram serta minyak goreng total 4 untuk dua bulan sekaligus

“Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras. Karena alokasi bantuan diberikan untuk dua bulan sekaligus, masyarakat juga menerima minyak goreng sebanyak empat liter,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Menurut Sri, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu kelompok rentan menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Distribusi bantuan pangan mulai dilakukan pada 12 Maret 2026 dengan tahap awal penyaluran di sejumlah desa. Pada tahap pertama, penyaluran dilakukan di tiga desa dengan total 1.915 penerima bantuan pangan.

Perincian bantuan disalurkan ke Desa Karanganyar sebanyak 589 penerima terdiri 11.780 kg beras dan 2.356 liter minyak goreng. Desa Kepandean sebanyak 480 penerima berupa 9.600 kg beras serta 1.920 liter minyak goreng.Desa Margadadi dengan 846 penerima terdiri 16.920 kilogram beras dan 3.384 liter minyak goreng.

"Jika diakumulasi, penyaluran pada tahap awal di tiga desa tersebut mencapai 38.300 kilogram beras serta 7.660 liter minyak goreng," tuturnya.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa distribusi bantuan pangan di tiga desa tersebut diharapkan rampung sebelum memasuki periode cuti bersama Lebaran 2026.Setelah tahap awal rampung, penyaluran bantuan akan dilanjutkan secara bertahap ke desa-desa lain di Kabupaten Indramayu hingga seluruh penerima terlayani.

Program bantuan pangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, terutama menjelang periode Lebaran yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi rumah tangga.

Anggota Satuan Tugas Pangan Kabupaten Indramayu, Ipda F. Yudha, memastikan seluruh komoditas yang disalurkan telah melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Menurut dia, pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari uji tanak untuk memastikan kualitas beras, pemeriksaan kondisi fisik bahan pangan, hingga verifikasi timbangan guna memastikan jumlah bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan program.

“Kami memastikan kualitas bahan pangan telah melalui pemeriksaan, termasuk uji tanak beras serta pengecekan fisik dan timbangan. Pengawasan juga terus dilakukan selama proses distribusi berlangsung,” katanya.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengakui target pemerintah agar korban bencana Sumut tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah di barak pengungsian tidak tercapai.

Hal itu lantaran sejumlah wilayah seperti halnya Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pasca banjir besar pertama pada akhir November 2025.

"Kami sebelumnya menargetkan agar saat Ramadan dan Idulfitri tahun ini bisa zero (nol) pengungsi. Namun, ternyata bencana kembali terjadi dan menambah dampak yang harus ditangani," ujar Bobby Nasution di sela kunjungannya ke lokasi terdampak bencana Kecamatan Tukka Tapteng, Rabu (18/2/2026).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak bencana pertama pada November 2025, Tapteng telah berulang kali dilanda banjir akibat curah hujan tinggi.

Di bulan Februari 2026, tercatat ada dua kejadian banjir di Tapteng yakni pada tanggal 11 dan 16 Februari. Rumah-rumah warga yang belum sepenuhnya bersih, serta trauma yang belum hilang pascabanjir besar akhir November lalu datang kembali. Sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga dilaporkan kembali rusak, membuat upaya pemulihan terhambat.

"Kalau kemarin tidak terjadi dua kali kejadian [banjir], InsyaAllah target zero pengungsi bisa berhasil. Tapi, kita bersama tahu ada dua kali kejadian lagi," kata Bobby.

Merespon kondisi tersebut, Gubernur Sumut dan jajaran meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana banjir bertubi-tubi di Tapteng pada Rabu (18/2/2026).

Bobby menemui warga korban bencana di Kecamatan Badiri Tapteng dan melihat proses evakuasi serta pembersihan lokasi terdampak banjir. Dia juga melihat langsung kondisi permukiman yang mengalami kerusakan berat bahkan bergeser sebagian akibat luapan air Sungai Lopian dari hulu.

Tak melewatkan kesempatan, masyarakat korban bencana langsung menyampaikan keluh kesah kepada Gubernur Sumut lantaran mereka kehilangan tempat tinggal.

Kepada para korban yang sebagian besar masih mengungsi Bobby menyampaikan pihaknya telah meninjau dan mendata rumah-rumah warga yang rusak.

"Karena ada kategori kerusakannya, ringan, sedang atau berat. Untuk beberapa titik yang terdampak, sudah kami tinjau,” ujarnya.

Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga meyakinkan warga terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah bagi korban bencana, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, termasuk penanganan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap (huntap).

Dia meminta pemerintah dari tingkat dusun hingga kabupaten untuk segera menyiapkan data faktual warga terdampak untuk mempercepat penanganan.

“Kita minta supaya data masyarakat yang terdampak bencana, segera bisa kami terima dari kabupaten. Begitu juga proses penanganan bencana, sudah ada skema Rencana Rekonstruksi, Rehabilitasi Pascabencana (R3P),” tegasnya.

Adapun untuk menghibur para korban, Bobby memutuskan untuk menjalankan salat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah bersama masyarakat di Tapteng, tepatnya di Masjid Al-Huda Kecamatan Tukka.

"Kita tahu masyarakat di sini sudah berulang kali merasakan bencana dalam waktu berdekatan. Kami di sini di momen awal Ramadan bersama masyarakat agar masyarakat semakin tenang dan nyaman menjalankan ibadahnya," tandasnya.