JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah telah mencairkan dana darurat bencana dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

Tidak hanya itu, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kata Purbaya, telah terealisasi sebanyak Rp 650 miliar untuk penanggulangan bencana di Sumatera.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” jelas Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Bencana Sumatera, dikutip dari Laman YouTube TV Parlemen, Selasa (30/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan, kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden.

Purbaya mengungkapkan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera.

Hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Purbaya menyebut, pencairan dana untuk bencana Sumatera dapat dipercepat dan diselesaikan sebelum pergantian tahun, agar tidak hangus dan menjadi pengurang anggaran pada tahun berikutnya.

Untuk pencairan tersebut Purbaya meminta dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai satu pintu penyaluran.

Menurutnya, mekanisme satu pintu ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memudahkan verifikasi penggunaan anggaran.

“Saya tahunya (pencairan dana) satu pintu lewat BNPB, yang lain kita enggak ngerti. Takut kebanyakan jalur, kita enggak bisa verifikasi. Anggaran kami sudah siapkan, mungkin kalau banyak Satgas, kita perlu rapikan supaya masuk ke kami satu pintu sehingga bingungnya enggak di kita,” imbuhnya.

Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan anggaran untuk menghadapi kebencanaan, telah disiapkan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan anggaran BTT ini nantinya akan digelontorkan saat terjadi peristiwa kebencanaan, dan itu sudah bisa langsung dicairkan ketika ada masyarakat yang terdampak bencana, baik untuk perbaikan rumah dan lainnya.

"Pokoknya siap. Tapi nanti kita jangan disalahkan. Kalau ada duit yang disiapkan. Pokoknya satu hal nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana," katanya dikutip Senin (1/12/2025).

Dedi mewanti-wanti para pihak bahwa menyiapkan anggaran untuk tanggap kedaruratan bencana ini bukan berarti memarkir uang di bank. Menurutnya, anggaran tersebut memang dikhususkan untuk penanganan bencana, dan baru bisa dicairkan ketika ada bencana.

"Jangan dibilang itu uang yang diparkir. Jangan dibilang itu uang yang disimpan. Atau tidak dibelanjakan. Ini kan gitu loh. Nah ini yang harus penting. Jadi uang yang tersedia harus ada tuh. Harus sebenarnya Rp20 miliar," kata Dedi.

Dedi memastikan anggaran Rp20 miliar untuk wilayah Jawa Barat ini masih belum ideal mengingat untuk kebencanaan seharusnya mencapai ratusan miliar, baik untuk penanganan dan juga mitigasi.

"Kalau ukuran Jawa Barat sih Rp200 miliar harus ada sebenarnya. Saya ngomong ke Pak Sekda. Harus dihabiskan. Daripada saya dibilang diparkir, kemudian TKD saya dipotong lagi," ucapnya.

Dedi juga meminta agar 27 kepala daerah di Jabar turut menganggarkan khusus untuk penanganan kebencanaan. Meski pun nominalnya tidak besar, hal tersebut dirasakannya tetap penting untuk disiapkan. "27 kabupaten-kota kayaknya sudah nggak punya uang. Ya pokoknya harus ada lah walaupun sedikit," katanya.